Hore… Tarif PPh atas Penghasilan Bunga Obligasi Turun Jadi 10%

Mulai tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 menurunkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan Bunga Obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap menjadi sebesar 10% (dari tarif yang selama ini adalah sebesar 15% final). Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap diterbitkan guna menyelaraskan kebijakan...

Read More

Kantor Pelayanan Pajak Masih Tutup Sampai Dengan 14 Juni 2020

Sore ini (29 Mei 2020) melalui akun instagramnya, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengumumkan masa penghentian layanan tatap muka di seluruh kantor di Lingkungan Ditjen Pajak, termasuk di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) diperpanjang hingga tanggal 14 Juni 2020. Dalam postingnya tersebut, disebutkan bahwa perpanjangan masa penghentian layanan tatap muka ini dilakukan sehubungan dengan persiapan yang sedang dilakukan menuju kehidupan normal baru. Pada kolom komentarnya terlihat sebagian netizen mempertanyakan bagaimana prosedur yang harus...

Read More

Kantor Pelayanan Pajak dan Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Pajak Akan Mulai Dibuka 2 Juni 2020

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-23/PJ/2020 (artikelnya dapat dibaca di sini) tentang penetapan masa pencegahan penyebaran Pandemi Covid-19 hingga tanggal 29 Mei 2020 dan melihat perkembangan hingga saat ini serta mengacu kepada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 12 Mei 2020, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan dan panduan terkait hal ini melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-30/PJ/2020 tanggal 27 Mei 2020. SE-30/PJ/2020...

Read More

Relaksasi Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi Tahun Pajak 2019

Dalam rangka meringankan beban Wajib Pajak dalam menyiapkan SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2019 sehubungan dengan kondisi pandemi Covid-19, maka Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Siaran Pers Nomor SP-19/2020 tanggal 18 April 2020. Dalam Siaran Pers ini dijelaskan beberapa hal mengenai relaksassi penyampaian dokumen kelengkapan SPT Tahunan Tahun Pajak 2019 yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020 tanggal 17 April 2020, yang secara ringkas yaitu: Wajib Pajak Badan dan...

Read More

Pelayanan Pajak Tatap Muka Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Diperpanjang Sampai 29 Mei 2020

Karena wabah pandemi COVID-19 yang masih terus menyebar di seluruh wilayah di Indonesia, maka Direktur Jenderal Pajak kembali memperpanjang masa pencegahan penyebaran COVID-19 sebagaimana yang telah ditetapkan terakhir dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ/2020 (artikelnya dapat dibaca di sini) yang semula ditetapkan dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020 menjadi dari tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan 29 Mei 2020. Dengan diperpanjangnya masa pencegahan penyebaran COVID-19 sampai dengan tanggal 29 Mei...

Read More

Masa Ditutupnya Pelayanan Di Kantor Pelayanan Pajak Diperpanjang Sampai Dengan 21 April 2020

Akibat perkembangan penyebaran wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) hingga saat ini serta adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2020 serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-05/MK.1/2020 maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-21/PJ/2020 tanggal 2 April 2020 untuk memperpanjang masa pencegahan penyebaran Covid-19 dengan menutup seluruh pelayanan perpajakan yang dilakukan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) pada Kantor Pelayanan...

Read More

Fasilitas Kepabeanan Berupa Pembebasan atau Keringan Bea Masuk

Kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka menghadapi dampak dari wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diatur melalui PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 terdiri dari 4 ketentuan. Ketentuan pertama, kedua dan ketiga telah dibahas dalam artikel sebelumnya, dan berikut ini akan dibahas ketentuan yang keempat. 4. Menteri Keuangan memiliki kewenangan memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringan bea masuk. (Pasal 9 dan Pasal 10 Perppu Nomor 1 Tahun 2020) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang...

Read More

Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Dalam Masa Wabah Covid-19

Kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka menghadapi dampak dari wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang diatur melalui PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 terdiri dari 4 ketentuan. Ketentuan pertama dan kedua telah dibahas dalam artikel sebelumnya, dan berikut ini akan dibahas ketentuan yang ketiga. 3. Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan (Pasal 8 Perppu Nomor 1 Tahun 2020) Untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan...

Read More