PPN atas Penyerahan Agunan Yang Diambil Alih oleh Kreditur Kepada Pembeli Agunan

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perepajakan (UU HPP) beserta peraturan pelaksananya memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai pengenaan PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan ini diatur secara tegas pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 (PMK Nomor 41 Tahun 2023) tanggal 11 April 2023.

Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 44 Tahun 2022 dan Pasal 2 PMK Nomor 41 Tahun 2023 mengatur bahwa Penyerahan Agunan oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan termasuk dalam pengertian Penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian dan merupakan penyerahan hak atas Barang Kena Pajak yang dikenai PPN. Agunan yang diserahkan oleh Kreditur kepada Pembeli merupakan Agunan yang diambil alih oleh Kreditur untuk penyelesaian Kredit, Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah, atau Pinjaman atas Dasar Hukum Gadai dengan pengambilalihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.

Agunan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ini merupakan Barang Kena Pajak yang diambil alih oleh kreditur berdasarkan:

1. hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah;
2. jaminan fidusia;
3. hipotek;
4. gadai; atau
5. pembebanan sejenis lainnya

Saat terutangnya PPN untuk transaksi ini adalah pada saat agunan yang diambil alih (disita) oleh Kreditur ini dijual kepada Pembeli Agunan dan diterima pembayarannya dari Pembeli Agunan.

Kreditur (sebagai PKP) harus memungut PPN dengan Besaran Tertentu dengan perhitungan: Tarif PPN x 10% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP), atau secara efektif tarifnya adalah: 1,1% x Harga Jual Agunan.

Atas pemungutan PPN ini, kreditur diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak. Faktur Pajak yang dibuat oleh kreditur ini dipermudah dengan memperlakukan Tagihan atas penjualan Agunan atau dokumen lain yang sejenis sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Namun syaratnya dokumen tagihan atas penjualan agunan ini minimal harus memuat informasi/keterangan:

1. nomor dan tanggal dokumen,
2. nama dan NPWP Kreditur
3. nama dan NPWP atau nomor induk kependudukan Debitur
4. nama dan NPWP atau nomor induk kependudukan Pembeli Agunan,
5. uraian Barang Kena Pajak,
6. dasar pengenaan pajak, dan
7. Jumlah PPN yang dipungut

Kreditur menyetorkan dan melaporkan pemungutan PPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN yaitu dengan Kode akun pajak 411211 dan Kode jenis setoran 100 serta melaporkan dalam SPT Masa PPN Formulir 1111.

Sedangkan perlakuan pengkreditan pajak masukan atas transaksi Penyerahan Agunan oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kreditur: Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan penyerahan Agunan tidak dapat dikreditkan oleh Kreditur.
2. Bagi Pembeli Agunan: Pembeli Agunan yang merupakan PKP dapat mengkreditkan PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2023.

(c)2023 syafrianto.blogspot.com

Materi ini telah disampaikan oleh Penulis dalam acara Bincang Pajak bersama IKPI Depok yang diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 09.00 s.d. 11.00 WIB.

Read More

Ketentuan PPN Baru atas Batasan Rumah Bebas PPN di Tahun 2023

Pemerintah melalui Menteri Keuangan merevisi aturan pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah pertama bagi masyarakat yang masuk kriteria berpenghasilan rendah. Revisi aturan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. PMK ini ditetapkan tanggal 9 Juni 2023 yang diundangkan dan mulai berlaku pada 12 Juni 2023. PMK ini mencabut dan menggantikan PMK Nomor 81/PMK.010/2019.

PMK Nomor 60 Tahun 2023 yang merupakan salah satu aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 secara ringkas mengatur hal-hal sebagai berikut.

Objek dari Ketentuan Ini

Pembebasan PPN dapat diberikan atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja.

Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi orang pribadi Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perumahan dan kawasan permukiman. Fungsi runah umum ini adalah hanya sebagai bangunan tempat tinggal yang layak huni, tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor. Syarat rumah umum yang dimaksud di PMK ini harus memenuhi ketentuan:

1. luas bangunan minimal 21 m2 sampai dengan 36 m2
2. luas tanah minimal 60 m2 sampai dengan 200 m2
3. harga jual (yang merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang dimintakan atau seharusnya diminta oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan tidak termasuk PPN, tidak termasuk biaya yang diminta pihak ketiga selain pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan seperti biaya transaksi jual beli dan biaya transaksi pembiayaan) tidak melebihi batasan harga jual sebagaimana yang disajikan di Lampiran PMK Nomor 60 Tahun 2023 ini.
4. merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak dimiliki.

Rumah umum ini wajib memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi di kementerian yang menyelnggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau badan yang mengelola tabungan perumahan rakyat.

Rumah pekerja adalah bangunan yang dibiayai dan dibangun oleh pemberi kerja dan diperuntukkan bagi karyawannya sendiri Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perumahan dan kawasan permukiman. Rumah pekerja ini selain dibangun oleh pemberi kerja dapat juga dibangun oleh pemberi kerja dengan menggunakan jasa perusahaan jasa konstruksi. Fungsi runah pekerja ini adalah hanya sebagai bangunan tempat tinggal yang layak huni, tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor. Syarat rumah umum yang dimaksud di PMK ini harus memenuhi ketentuan:

1. luas bangunan minimal 21 m2 sampai dengan 36 m2
2. luas tanah minimal 60 m2 sampai dengan 200 m2
3. harga jual (yang merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang dimintakan atau seharusnya diminta oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan tidak termasuk PPN, tidak termasuk biaya yang diminta pihak ketiga selain pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan seperti biaya transaksi jual beli dan biaya transaksi pembiayaan) tidak melebihi batasan harga jual sebagaimana yang disajikan di Lampiran PMK Nomor 60 Tahun 2023 ini.
4. merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak dimiliki.

Cara Pembebasan PPN

Pembebasan pengenaan PPN dilakukan dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas oleh pihak yang memperoleh barang kena pajak atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja, melalui saluran elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Terhadap pihak yang memperoleh barang kena pajak berupa rumah umum yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat program kepemilikan rumah umum dari pemerintah, yang dibuktikan dengan nomor lolos pengujian tagihan pembayaran, dipersamakan dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud di paragraf di atas ini.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta rumah pekerja wajib membuat faktur pajak secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan harus mencantumkan pada faktur pajak tesebut, keterangan: "PPN DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 49 Tahun 2022 (.......)". Untuk titik-titik dalam kurung ini diisi sesuai dengan jenis objek rumah yang diserahkan yaitu: "(rumah umum)", "(pondok boro)", "(asrama mahasiswa dan pelajar)" atau "(rumah pekerja)".

Untuk aturan selengkapnya emngenai batasan rumah yang bebas PPN ini, dapat dipelajari di PMK Nomor 60 Tahun 2023 ini.

 

Download:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023

Read More

Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan Atas PPN JLN

Salah satu jenis transaksi yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. PPN atas jenis transaksi ini biasanya dikenal sebagai PPN Jasa Luar Negeri (PPN JLN).

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022, saat terutang PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean (PPN JLN) terjadi pada saat yang lebih dahulu terjadi di antara saat:

1. Harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
2. Penggantian atas Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
3. harga perolehan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya.

Apabila ketiga saat terutangnya PPN JLN (sebagaimana yang diatur di Pasal 23 ayat (6) PP Nomor 44 Tahun 2022 tersebut tidak diketahui, maka saat terutangnya PPN JLN terjadi pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 PP Nomor 44 Tahun 2022, perlakuan PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean (PPN JLN) adalah sebagai berikut:

1. dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak berupa Surat Setoran Pajak PPN JLN wajib dibuat (baca: disetorkan) pada saat Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (7) PP 44 Tahun 2022.
2. SSP PPN JLN yang dibuat oleh PKP setelah melewati jangka waktu 3 bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat tidak diperlakukan sebagai Faktur Pajak.
3. PKP yang membuat SSP PPN JLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tidak membuat Faktur Pajak.
4. PPN yang tercantum dalam SSP PPN JLN tersebut di atas merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan.

Artikel ini adalah ringkasan dari materi yang disampaikan oleh Penulis dalam Bincang Pajak IKPI Depok pada tanggal 8 Februari 2022.

(c) http://syafrianto.blogspot.com

View this post on Instagram

A post shared by taxcyclopedia (@taxcyclopedia)

Read More

Sisa Nomor Seri Faktur Pajak Tidak Perlu Dilaporkan (Dikembalikan) ke KPP

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) selama ini adalah melaporkan (mengembalikan) sisa Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang tidak terpakai dalam satu tahun pajak tertentu setiap pergantian tahun yang dilaporkan bersamaan dengan SPT Masa PPN masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya.

Namun sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022, ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan (mengembalikan) sisa Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang tidak terpakai dalam satu tahun pajak tertentu telah dihilangkan. Artinya mulai Masa Desember 2022 ini, PKP sudah tidak perlu lagi mengembalikan sisa Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai ke KPP tempat dikukuhkan.

Penegasan bahwa PKP tidak perlu lagi mengembalikan sisa Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai dalam satu tahun pajak tertentu juga disampaikan di media sosial Twitter melalui akun resmi Direktorat Jenderal Pajak @Kring_Pajak yang salah satu tweet-nya menjawab pertanyaan netizen, sebagai berikut:

Hai, Kak.

Berdasarkan PER-03/PJ/2021 stdtd PER-11/PJ/2022 untuk pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) ini sudah tidak disebutkan lagi, sehingga atas NSFP yg tidak terpakai, tidak perlu dikembalikan ke KPP ya.

Tks*Arty

— #PajakKitaUntukKita (@kring_pajak) September 22, 2022

Meskipun saat ini sudah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan sisa Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai dalam satu tahun pajak tertentu ke KPP tempat dikukuhkan, namun PKP disarankan untuk menghapus sisa range Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai di aplikasi e-Faktur Dekstop yang ada di komputer masing-masing PKP. Karena apabila sisa Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai ini tidak dihapuskan dari aplikasi e-Faktur, maka Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai yang merupakan jatah untuk Nomor Seri Faktur Pajak tahun sebelumnya berpotensi muncul di tahun pajak yang baru ini, seperti pengalaman salah satu netizen yang bertanya kepada akun Twitter @Kring_Pajak berikut ini:

Hai, Kak.
NSFP selain tahun 2020 silakan bisa Kakak hapus.
Dari menu Referensi > Referensi Nomor Faktur > Pilih Jatah NSFP selain tahun 2020 > Hapus Range Nomor Faktur.
Apabila NSFP selain th 2020 sudah dihapus, seharusnya yg muncul otomatis adalah NSFP tahun 2020.

Tks*Andy

— #PajakKitaUntukKita (@kring_pajak) November 26, 2020

Read More

Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan - PPN

Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Wajib Pajak mendapatkan panduan tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), karena pada tanggal 2 Desember 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 terdiri dari 33 Pasal dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 2 Desember 2022, mengatur ketentuan pelaksanaan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 terdiri dari 38 Pasal dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu tanggal 12 Desember 2022, mengatur ketentuan Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean

Untuk aturan pelaksanaan untuk Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Pajak Penghasilan (PPh) akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah yang terpisah. Silakan simak aturan pelaksanaan untuk kedua jenis ketentuan perpajakan ini di blog Tax Learning ini pada artikel selanjutnya.

Bagi Anda yang ingin mendapatkan:

- PP Nomor 44 Tahun 2022, silakan DOWNLOAD DI SINI.

- PP Nomor 49 Tahun 2022. silakan DOWNLOAD DI SINI.

Read More

Ketentuan Pencantuman Alamat Pembeli Pada Faktur Pajak

Ketentuan Untuk Pembeli Yang Melakukan Pemusatan Tempat Terutang PPN

Mulai hari ini 1 September 2022, bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang akan membuat Faktur Pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) kepada PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang PPN, perlu memperhatikan hal-hal baru yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-11/PJ/2022, terutama untuk ketentuan pencantuman alamat pembeli pada Faktur Pajak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum 1 April 2022, atas penyerahan (baca: penjualan) BKP/JKP kepada Pembeli yang melakukan pemusatan tempat terutang PPN, maka alamat pembeli yang dicantumkan pada Faktur Pajak harus mencantumkan alamat pusat (alamat pemusatan PPN terutang). Namun ketentuan mengenai pencantuman alamat pembeli pada Faktur Pajak mengalami perubahan yang signifikan sejak 1 April 2022 ketika diberlakukannya Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-03/PJ/2022. Sejak 1 April 2022 atas penyerahan (baca: penjualan) BKP/JKP kepada Pembeli yang merupakan PKP yang dilakukan pemusatan tempat PPN terutang di KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus dan KPP Madya (baca: alamat pemusatan/pusat), namun BKP/JKP dimaksud dikirimkan/diserahkan ke tempat PPN terutang yang dipusatkan (baca: alamat tempat yang dipusatkan/cabang), maka alamat pembeli yang dicantumkan pada Faktur Pajak harus menggunakan alamat cabang tempat barang tersebut dikirimkan/diserahkan.

Ketentuan Pencantuman Alamat Pembeli Sejak 1 September 2022

Sejak 1 September 2022, ketentuan tentang pencantuman alamat ini mengalami perubahan kembali seperti sebelum 1 April 2022 kecuali untuk penyerahan ke kawasan tertentu. Ketentuan mengenai pencantuman alamat pembeli sejak 1 September 2022 adalah atas penyerahan BKP/JKP ke PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang PPN, maka pihak penjual yang melakukan penyerahan harus menerbitkan Faktur Pajak dengan mencantumkan alamat pembeli adalah alamat pemusatannya (alamat pusat), kecuali atas penyerahan BKP/JKP kepada pembeli yang melakukan pemusatan tempat terutang PPN, yang BKP/JKP-nya dikirimkan/diserahkan ke cabang (tempat PPN dipusatkan) yang berada di tempat tertentu (yaitu kawasan berikat dan kawasan bebas) yang mendapatkan fasilitas PPN atau PPN dan PPnBM tidak dipungut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pencantuman alamat pembeli harus menggunakan alamat cabang, dimana PKP Pembeli adalah merupakan PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang PPN (alamat pusat) dan barang dikirimkan/diserahkan ke alamat tempat PPN terutang dipusatkan (alamat cabang) syaratnya adalah sebagai berikut:

1. pembeli adalah merupakan PKP yang melakukan pemusatan di KPP Wajib Pajak Besar, KPP Khusus, dan KPP Madya
2. BKP/JKP dikirimkan ke tempat terutang PPN dipusatkan (alamat cabang) yang berada di tempat/kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut; dan
3. penyerahannya mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut.

Contoh Kasus 1:
Pengusaha Kena Pajak PT Aneka Jual Produk melakukan melakukan transaksi penjualan BKP kepada PT Selalu Beli Barang (yang merupakan PKP yang terdaftar di KPP Madya Tangerang dengan NPWP 01.234.567.8-415.000, yang melakukan pemusatan tempat terutang PPN di KPP Madya Tangerang). BKP ini dikirimkan ke alamat cabang PT Selalu Beli Barang di Jalan Pulobuaran No. 88 Kawasan Industri Pulogadung, Kec. Cakung, Jakarta Timur (merupakan kawasan berikat) yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Cakung Satu dengan NPWP 01.234.567.8-004.001. Atas penyerahan BKP ke PT Selalu Beli Barang ini mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut.

Dengan demikian PT Aneka Jual Produk harus membuat Faktur Pajak atas transaksi ini dengan mencantumkan identitas pembeli PT Selalu Beli Barang sebagai berikut:

1. nama disi dengan nama PT Selalu Beli Barang (sesuai yang terdaftar di pusat/KPP Madya Tangerang)
2. NPWP disi dengan NPWP PT Selalu Beli Barang yang terdaftar di pusat/KPP Madya Tangerang, yaitu 01.234.567.8-415.000
3. alamat diisi dengan alamat PT Selalu Beli Barang cabang yaitu Jalan Pulobuaran No. 88 Kawasan Industri Pulogadung, Kec. Cakung, Jakarta Timur

Contoh Kasus 2:
Pengusaha Kena Pajak PT Aneka Jual Produk melakukan melakukan transaksi penjualan BKP kepada PT Suka Jaya Makmur (yang merupakan PKP yang terdaftar di KPP Madya Bekasi dengan NPWP 01.876.543.2-431.000, yang melakukan pemusatan tempat terutang PPN di KPP Madya Bekasi) dengan alamat Jalan Sersan Awan No. 7 Margaharu, Bekasi. BKP ini dikirimkan ke alamat cabang PT Suka Jaya Makmur di Jalan Tomang Raya No. 22, Cideng, Kec. Gambir Jakarta Pusat (bukan merupakan kawasan khusus dan tidak mendapatkan fasilitas PPN) yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan dengan NPWP 01.876.543.2-036.001.

Dengan demikian PT Aneka Jual Produk harus membuat Faktur Pajak atas transaksi ini dengan mencantumkan identitas pembeli PT Suka Jaya Makmur sebagai berikut:

1. nama disi dengan nama PT Suka Jaya Makmur (sesuai yang terdaftar di pusat/KPP Madya Bekasi)
2. NPWP disi dengan NPWP PT Selalu Beli Barang yang terdaftar di pusat/KPP Madya Bekasi, yaitu 01.876.543.2-431.000
3. alamat diisi dengan alamat PT Suka Jaya Makmur pusat yaitu Jalan Sersan Awan No. 7 Margaharu, Bekasi

(c) 01092022 http://syafrianto.blogspot.com

Read More

[TaxLearning] Faktur Pajak Wajib Dibuat dan Di-approve Paling Lambat Tanggal 15 Bulan Berikutnya

"e-Faktur wajib diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi e-Faktur dan memperoleh persetujuan (approval) dari Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur."

 

Salah satu ketentuan baru yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak adalah batas waktu membuat Faktur Pajak, mengunggah Faktur Pajak ke sistem/aplikasi e-Faktur, serta telah mendapatkan persetujuan (approval) dari Direktorat Jenderal Pajak melalui aplikasi e-Faktur tersebut.

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022.

Ketentuan baru mengenai saat pembuatan Faktur Pajak yang diatur pada Pasal 18 adalah sebagai berikut.

Faktur Pajak berbentuk elektronik dibuat dengan menggunakan aplikasi atau sistem yang disediakan/ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang disebut sebagai e-Faktur.

e-Faktur ini wajib diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi e-Faktur dan memperoleh persetujuan (approval) dari Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur.

Persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak ini akan diberikan sepanjang:

1. Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang digunakan untuk penomoran e-Faktur merupakan NSFP yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan tentang pemberian NSFP.
2. e-Faktur diunggah (di-upload) dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur.

e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.

Contoh Kasus

Contoh 1:
PT H yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 11 April 2022. PT H membuat e-Faktur pada tanggal 11 April 2022 menggunakan aplikasi e-Faktur dengan mengisi kolom tanggal Faktur Pajak 11 April 2022. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur pada tanggal 14 Mei 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, maka e-Faktur yang dibuat oleh PT H tersebut dapat diberikan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak karena di-unggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lambat tanggal 15 Mei 2022.

Contoh 2:
PT K yang merupakan PKP melakukan penyerahan BKP pada tanggal 18 April 2022. PT H membuat e-Faktur pada tanggal 18 April 2022 menggunakan aplikasi e-Faktur dengan mengisi kolom tanggal Faktur Pajak 11 April 2022. Namun, e-Faktur tersebut baru diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur pada tanggal 16 Mei 2022.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022, maka Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan persetujuan (reject) atas e-Faktur yang di-unggah (di-upload) tersebut karena di-unggah (di-upload) setelah tanggal 15 Mei 2022. Sehingga e-Faktur yang tidak disetujui Direktorat Jenderal Pajak (reject) tersebut bukan merupakan Faktur Pajak.
 

Oleh sebab itu agar para Pembaca Setia Tax Learning untuk memperhatikan ketentuan baru ini dan janganlah menunda waktu untuk meng-input dan mengunggah e-Fakturnya supaya tidak di-reject sehingga tidak dianggap sebagai Faktur Pajak.

(c) 07042022 http://syafrianto.blogspot.com

Read More

Peraturan Menteri Keuangan Sebagai Peraturan Pelaksanaan UU HPP - PPN

Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah berlaku sejak 1 April 2022. Guna mengatur ketentuan pelaksanaan dari perlakuan PPN sebagaimana yang diatur dalam UU HPP tersebut, maka Menteri Keuangan menerbitkan 14 Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pelaksaaan ketentuan PPN ini. Berikut ini adalah 14 Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan peraturan pelaksanaan ketentuan PPN (yang dalam 2 ketentuan di antaranya mengatur juga mengenai ketentuan Pajak Penghasilan).

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022
Tanggal 30 Maret 2022
tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan/atau Pelaporan Pajak yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Transaksi Pengadaan Barang dan/atau Jasa Melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah
Ketentuan ini mulai berlaku 1 Mei 2022.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022
Tanggal 30 Maret 2022
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah
Ketentuan ini mulai berlaku 1 Mei 2022.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022
Tanggal 30 Maret 2022
tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Ketentuan ini mulai berlaku 1 April 2022.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.03/2022
Tanggal 30 Maret 2022
tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
Ketentuan ini mulai berlaku 1 April 2022.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2022
Tanggal 30 Maret 2022
tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Liquefied Petroleum Gas Tertentu
Ketentuan ini mulai berlaku 1 April 2022.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022
Tanggal 30 Maret 2022
tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau
Ketentuan ini mulai berlaku 1 April 2022.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.03/2022
Tanggal 30 Maret 2022
tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu
Ketentuan ini mulai berlaku 1 April 2022.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2022
Tanggal 30 Maret 2022
tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas
Ketentuan ini mulai berlaku 1 April 2022.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2022
Tanggal 30 Maret 2022
tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
Ketentuan ini mulai berlaku 1 April 2022.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2022
Tanggal 30 Maret 2022
tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Agen Asuransi, Jasa Pialang Asuransi, dan Jasa Pialang Reasuransi
Ketentuan ini mulai berlaku 1 April 2022.

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2022
Tanggal 30 Maret 2022
tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto
Ketentuan ini mulai berlaku 1 Mei 2022.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.03/2022
Tanggal 30 Maret 2022
tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyelenggaraan Teknologi Finansial
Ketentuan ini mulai berlaku 1 Mei 2022.

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2022
Tanggal 30 Maret 2022
tentang Kriteria dan/atau Rincian Makanan dan Minuman, Jasa Kesenian dan Hiburan, Jasa Perhotelan, Jasa Penyediaan Tempat Parkir, serta Jasa Boga atau Katering, yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Ketentuan ini mulai berlaku 1 April 2022.

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2022
Tanggal 30 Maret 2022
tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu
Ketentuan ini mulai berlaku 1 April 2022.

 

Selain 14 Peraturan Menteri Keuangan sebagai peraturan pelaksana dari UU HPP terkait dengan ketentuan PPN, Direktur Jenderal Pajak juga menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Faktur Pajak.
(c) 05042022 http://syafrianto.blogspot.com

Read More

Penegasan atas Perlakuan PPN dan PPh atas Penyerahan Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucher

Beberapa hari terakhir masyarakat dan pelaku ekonomi di Indonesia dihebohkan dengan adanya informasi yang beredar mengenai adanya aturan pajak baru terhadap transaksi penjualan pulsa telepon, kartu perdana telepon seluler dan token listrik. Informasi yang beredar ini menyebutkan bahwa transaksi penjualan pulsa telepon, kartu perdana telepon seluler dan token listrik akan dikenakan PPN dan PPh sehingga akan menjadikan harga jualnya menjadi lebih tinggi. Informasi ini beredar sebagai akibat dari diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021 (PMK-06/2021) tanggal 22 Januari 2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer.

Sebenarnya informasi yang beredar tentang adanya pengenaan pajak baru atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer adalah keliru. Apabila dicermati isi dari PMK-06/2021 ini, maka sebenarnya ketentuan pengenaan PPN dan PPh atas transaksi penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer ini untuk lebih mempertegas bagaimana mekanisme pengenaan kedua jenis pajak di pada praktiknya di lapangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa pulsa dan token yang dijual selama ini merupakan pulsa yang terkait dengan jasa telekomunikasi yang disediakan oleh provider serta penjualan listrik dimana merupakan Barang Kena Pajak atau Jasa kena Pajak. Dengan demikian, maka selama ini pengenaan PPN dan PPh atas transaksi penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer sering menimbulkan sengketa di lapangan serta terkesan terjadi pengenaan pajak yang berganda atas transaksi ini.

Menghindari hal tersebut, maka PMK-06/2021 memberikan penegasan mengenai bagaimana perlakuan pengenaan PPN dan PPh atas transaksi penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucer. Pada intinya aturan yang diatur dalam PMK-06/2021 dapat diringkaskan sebagai berikut.

KETENTUAN PPN

1. Pulsa/Kartu Perdana

Pemungutan PPN atas pulsa dan kartu perdana hanya dilakukan mulai dari operator telekomunikasi sampai dengan distributor tingkat II (server) saja. Sehingga rantai distribusi berikutnya, seperti dari transaksi penjualan pulsa/kartu perdana dari distributor selanjutnya (tingkat III dan seterusnya) atau pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi.

Ketentuan sebelumnya mengharuskan pemungutan PPN atas penyerahan pulsa dan kartu perdana ini dilakukan dalam setiap tingkat distribusi sampai dengan pengecer. Dengan demikian maka di aturan baru ini telah menyederhanakan pemungutan PPN hanya sampai distributor tingkat II (server) saja.

2. Token Listrik

Pemungutan PPN atas penjualan token listrik hanya dikenakan atas jasa penjualan/pembayaran token listrik berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual token, dan bukan atas nilai token listriknya.

3. Voucher

Pemungutan PPN atas penjualan voucher dikenakan atas jasa penjualan atau jasa pemasaran voucher berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual voucher, dan bukan atas nilai voucher itu sendiri, karena voucher diperlakukan sebagai alat pembayaran atau setara dengan uang yang tidak terutang PPN.

KETENTUAN PPh

Pemungutan PPh Pasal 22 untuk pembelian pulsa/kartu perdana oleh distributor, dan PPh Pasal 23 untuk jasa pemasaran/penjualan token listrik dan voucher, merupakan pajak yang dipotong dimuka dan tidak bersifat final, sehingga dapat dikreditkan oleh distributor pulsa/agen penjual token dan voucher dalam SPT Tahunan.

Read More

Akhirnya Ikan Menjadi Barang Bukan Objek PPN - Tindak Lanjut Putusan MK

Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) mengatur salah satu jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Pada bagian penjelasan dari ayat ini dijelaskan bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi: beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam; daging; telur; susu; buah-buahan; dan sayur-sayuran (rincian detail dapat dibaca di Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN atau di artikel berikut).

Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 menyebabkan adanya pengecualian kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak sebagaimana yang diatur Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN ini. PP Nomor 31 Tahun 2007 yang diubah dengan PP Nomor 81 Tahun 2015 (yang merupakan aturan pelaksana dari UU PPN) seolah mengatur sesuatu yang tidak diatur dalam UU PPN tersebut. Salah satunya adalah untuk kelompok "daging segar" (topik terkait pernah dibahas di artikel berikut). Jika ditafsirkan dari Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN, maka seharusnya "daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;" adalah termasuk kelompok barang yang tidak dikenai PPN (Bukan Barang Kena Pajak). Definisi daging di penjelasan UU PPN ini seharusnya ditafsirkan luas dan termasuk juga untuk daging ikan. Namun pada praktiknya, dalam kehidupan sehari-hari banyak pihak yang juga berpendapat bahwa ikan adalah tidak termasuk kelompok daging segar sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN ini. Hal ini ditandai dengan adanya pengaturan untuk barang-barang tertentu yang dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis dalam  PP Nomor 31 Tahun 2007 yang diubah dengan PP Nomor 81 Tahun 2015, dimana ikan ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis.

Akibat dari aturan pelaksana UU PPN yang menetapkan beberapa jenis barang (selain ikan) sebagai kelompok Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis dan dirasakan telah menyimpang dari ketentuan UU PPN, sehingga Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN ini diajukan untuk diuji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, MK memutuskan menerima uji materi atas pasal ini melalui Putusan Nomor 39/PUU-XIV/2016. Sehingga barang yang tidak dikenai PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN dan penjelasannya, tidak boleh diartikan secara limitatif (terbatas) sebagaimana yang telah diatur dalam aturan pelaksana dari UU PPN tersebut.

Namun setelah dibatalkannya ketentuan mengenai Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat Strategis yang diatur dalam dalam  PP Nomor 31 Tahun 2007 yang diubah dengan PP Nomor 81 Tahun 2015, kemudian Menteri Keuangan kembali menerbitkan peraturan pelaksana dari Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN ini melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.010/2017 tanggal 15 Agustus 2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Pada Pasal 1 ayat (2) PMK Nomor 116/PMK.010/2017 ini membatasi pengaturan barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN adalah berjumlah 13 jenis, yang terdiri dari:

1. Beras dan Gabah;
2. Jagung;
3. Sagu;
4. Kedelai;
5. Garam konsumsi;
6. Daging;
7. Telur;
8. Susu;
9. Buah-buahan;
10. Sayur-sayuran;
11. Ubi-ubian;
12. Bumbu-bumbuan; dan
    
13. Gula Konsumsi;

Ikan yang seharusnya dapat dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok juga, tidak dimasukan ke dalam daftar barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN. Oleh sebab itu, PMK Nomor 116/PMK.010/2017 ini kembali diajukan uji materi lagi oleh masyarakat. Hasil dari uji materi tersebut, melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 32 P/HUM/2018 tanggal 8 Agustus 2018 kembali memutuskan menerima keberatan dan pengajuan uji materi dari masyarakat tersebut dan memerintahkan Pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan untuk mencabut ketentuan pembatasan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) PMK Nomor 116/PMK.010/2017 sepanjang tidak memasukan komoditas ikan sebagai jenis barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.

Menindaklanjuti Putusan MA Nomor 32 P/HUM/2018, maka Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2020 tanggal 4 Agustus 2020 yang mencabut PMK Nomor 116/PMK.010/2017 dan menambah jenis ikan (ikan segar/dingin, dengan atau tanpa kepala) sebagai jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN. Dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2020 diatur Kriteria dan/atau Rincian Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai yang terdiri dari kelompok utama:

1. Beras dan Gabah;
2. Jagung;
3. Sagu;
4. Kedelai;
5. Garam konsumsi;
6. Daging;
7. Telur;
8. Susu;
9. Buah-buahan;
10. Sayur-sayuran;
11. Ubi-ubian;
12. Bumbu-bumbuan;
13. Gula Konsumsi;
14. Ikan
    

Rincian detail dari kelompok barang ini dapat dilihat di Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.010/2020.

Ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tanggal diundangkan yaitu 5 Agustus 2020.

Read More

Perluasan Sektor Usaha Penerima Fasilitas Pajak Dalam Menghadapi Dampak Covid-19

Dengan perkembangan penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang semakin meluas dan semakin mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, maka Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengeluarkan kebijakan tambahan dengan menambah jumlah sektor usaha yang dapat menerima fasilitas pajak dalam rangka mengurani beban ekonomi Wajib Pajak akibat wabah Covid-19.

Selain menambah jumlah sektor usaha penerima fasilitas pajak yang sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020, dalam ketentuan baru yang dikeluarkan Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 tanggal 27 April 2020 ini juga memberikan fasilitas baru yang ditujukan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Secara ringkas fasilitas dan insentif pajak yang diberikan adalah sebagai berikut.

1. Insentif PPh Pasal 21

Insentif PPh Pasal 21 ini diberikan untuk karyawan yang bekerja pada perusahaan yang bergerak di salah satu dari 1.062 bidang usaha tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran huruf A Peraturan ini (pada peraturan sebelumnya fasilitas ini hanya diberikan kepada 440 bidang industri tertentu dan perusahaan KITE), pada perusahaan yang mendapatkan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE), atau pada perusahaan di kawasan berikat. Fasilitas yang diperoleh adalah berupa fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah dengan kriteria karyawan yang memiliki NPWP dan penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200 juta.

2. Insentif PPh Pasal 22 Impor

Insentif ini diberikan untuk Wajib Pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran huruf I Peraturan ini (pada peraturan sebelumnya fasilitas ini hanya diberikan kepada 102 bidang industri tertentu dan perusahaan KITE), atau pada perusahaan KITE, atau pada perusahaan di kawasan berikat. Fasilitas yang diperoleh adalah berupa fasilitas pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor.

3. Insentif Angsuran PPh Pasal 25

Wajib Pajak yang bergerak di salah satu dari 846 bidang industri tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran huruf N Peraturan ini (pada peraturan sebelumnya fasilitas ini hanya diberikan kepada 102 bidang industri tertentu dan perusahaan KITE), atau pada perusahaan KITE, atau pada perusahaan di kawasan berikat, mendapatkan fasilitas insentif angsuran PPh Pasal 25. Fasilitas yang diperoleh adalah berupa fasilitas pengurangan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran yangn seharusnya terutang.

4. Insentif PPN

Insentif ini diberikan untuk Wajib Pajak yang bergerak di salah satu dari 431 bidang industri tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran huruf I Peraturan ini (pada peraturan sebelumnya fasilitas ini hanya diberikan kepada 102 bidang industri tertentu dan perusahaan KITE), atau pada perusahaan KITE, atau pada perusahaan di kawasan berikat. Fasilitas yang diperoleh adalah berupa fasilitas restitusi PPN dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar bagi PKP berisiko rendah, tanpa persyaratan melakukan kegiatan tertentu seperti melakukan ekspor barang atau jasa kena pajak, penyerahan kepada pemungut PPN atau penyerahan yang tidak dipungut PPN.

5. Insentif Pajak UMKM

Pelaku UMKM mendapatkan fasilitas pajak penghasilan final tarif 0,5% sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018 yang ditanggung pemerintah (DTP). Dengan demikian WP UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak dilakukan oleh pemotong/pemungut pajak. Fasilitas ini diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020 dengan terlebih dahulu WP UMKM mendapatkan Surat Keterangan PP 23 serta wajib membuat laporan realisasi PPh Final DTP setiap masa pajak.

Seluruh fasilitas pajak ini diberikan untuk masa pajak April 2020 sampai dengan September 2020.
(c) https://syafrianto.blogspot.com

Download:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020
- Siaran Pers Nomor 19/2020

Artikel Terkait:
Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona

Read More

Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang Tidak Sama

Saat ini sering terjadi perbedaan penafsiran atas perlakuan pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang tidak sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN (UU PPN). Pada prakteknya sering timbul sengketa antara Wajib Pajak dengan fiskus terkait dengan perlakuan pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang tidak sama. Untuk mengatasi adanya perbedaan penafsiran maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan penegasan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Pengkreditan Pajak Masukan Pada Masa Pajak Yang Tidak Sama.

Dalam Pasal 9 ayat (2) UU PPN mengatur bahwa Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Selanjutnya pada Pasal 9 ayat (9) mengatur bahwa Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Dalam SE-02/PJ/2020 ini dijelaskan bahwa salah satu penyebab Pajak Masukan yang belum dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama adalah karena Faktur Pajak terlambat diterima.

Selanjutnya SE-02/PJ/2020 ini menjelas bahwa dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah terlampaui, pengkreditan Pajak Masukan dapat dilakukan melalui pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan.

Perlakuan Pengkreditan Pajak Masukan ini juga berlaku untuk Pajak Masukan yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak dalam Pasal 13 ayat (6) UU PPN dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak (yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2019).

Ketentuan pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang Tidak Sama ini hanya dapat dilakukan dalam hal:

1. Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasikan) dalam harga perolehan BKP atau JKP yang bersangkutan; dan
2. terhadap PKP belum dilakukan pemeriksaan.

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2020 ini juga disertakan contoh kasus, yaitu sebagai berikut.

Contoh Kasus 1
PT A melakukan pembelian mesin dengan Faktur Pajak tertanggal 4 Februari 2020. Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Februari 2020 dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2020.

Contoh Kasusu 2
Pajak Masukan atas pembelian mesin sebagaimana pada Contoh Kasus 1 dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak Februari 2020 atau pada Masa Pajak berikutnya, yaitu Masa Pajak Maret 2020, April 2020, atau Mei 2020.

Contoh Kasus 3
PT B melakukan pembelian mesin dengan Faktur Pajak tertanggal 4 Februari 2020, namun Faktur Pajaknya baru diterima oleh PT B pada bulan Juni 2020. PT B telah menyampaikan SPT Masa PPN masa Pajak Februari 2020, Maret 2020, April 2020, dan Mei 2020. Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran melalui pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2020, Maret 2020, April 2020 atau Mei 2020.

Contoh Kasus 4
PT C melakukan pembelian mesin dengan Faktur Pajak tertanggtal 4 Februari 2020, namun Faktur Pajak baru diterima oleh PT C pada bulan Juni 2020. PT C telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2020, Maret 2020, dan April 2020, tetapi belum menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2020. Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran melalui pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2020, Maret 2020, atau April 2020, atau melalui penyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2020.

Contoh Kasus 5
Pada tanggal 5 Februari 2020, PT D membayar PPN atas impor mesin. PPN Impor yang dibayarkan tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak dilakukannya pembayaran, yaitu Masa Pajak Februari 2020, atau pada Masa Pajak berikutnya, yaitu Masa Pajak Maret 2020, April 2020, atau Mei 2020.

Contoh Kasus 6
Atas Impor mesin sebagaimana dimaksud pada Contoh Kasus 5 di atas, diterbitkan surat penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean dan terdapat kekurangan nilai PPN Impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tanggal 4 November 2020. Kekurangan PPN Impor tersebut telah dibayar oleh PT D pada tanggal 10 November 2020. PPN Impor yang dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak berikutnya, yaitu Masa Pajak Desember 2020, Januari 2021, atau Februari 2021.

Contoh Kasus 7
PR E melakukan pembelian mesin dengan Faktur Pajak tertanggal 4 Februari 2020, namun Faktur Pajaknya baru diterima oleh PT E pada bulan Juni 2020. PT E telah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2020, Maret 2020, dan April 2020, tetapi belum menyampaian SPT Masa PPN Masa Pajak Mei 2020.
Pajak Masukan yang bersangkutan belum dibebankan sebagai biaya atau tidak ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan mesin yang bersangkutan tetap terhadap PT E tersebut telah dilakukan pemeriksaan untuk Masa Pajak Februari 2020.
Pajak Masukan atas pembelian mesin tersebut tidak dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran melalui pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Februari 2020, tetapi dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran melalui pembetulan SPT Masa PPN Masa Pajak Maret 2020 atau April 2020, atau melalui penyampaian SPT Masa Pajak Mei 2020.

Read More

Batasan Baru Rumah Yang Bebas PPN

Menteri Keuangan telah mengeluarkan kebijakan yang menentukan batasan baru dari penyerahan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Kebijakan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.010/2019 tanggal 20 Mei 2019.

Berikut ini adalah kriteria-kriteria dari rumah atas penyerahannya yang dibebaskan dari pengenaan PPN dan ketentuan pelaksanaannya.

Rumah Umum

Rumah Umum yang dimaksud dalam Peraturan ini yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah rumah sederhana dan rumah sangat sederhana sebagaimana dimaksud dalam UU PPN yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. luas bangunan tidak melebihi 36 m2;
2. harga jual tidak melebihi batasan harga jual dengan, ketentuan bahwa batasan harga jual didasarkan pada kombinasi zona dan tahun yang berkesesuaian sebagaimana tercantum di Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini;
3. merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak dimiliki;
4. luas tanah tidak kurang dari 60 m2; dan
5. perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Pengaturan harga jual sebagaimana dimaksud di atas berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. untuk tahun 2019, ketentuan tersebut diberlakukan pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
2. untuk tahun 2020, ketentuan tersebut diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
3. pengaturan harga jual tahun 2020 berlaku untuk tahun-tahun selanjutnya sepanjang tidak terdapat perubahan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keaungan ini.

Sedangkan yang termasuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pondok Boro

Pondok boro yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh perorangan atau koperasi buruh atau koperasi karyawan, yang diperuntukkan bagi para buruh tetap atau para pekerja sektor informal berpenghasilan rendah dengan biaya sewa yang disepakati, yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperoleh.

Asrama Mahasiswa dan Pelajar

Asrama Mahasiswa dan Pelajar yang dibebaskan dari pengenaan PPN adalah bangunan sederhana, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh universitas atau sekolah, perorangan dan/atau Pemerintah Daerah, yang diperuntukkan khusus untuk pemondokan pelajar atau mahasiswa, yang tidak dipindahtangankan dalalm jangka waktu 4 tahun sejak diperoleh.

Perumahan Lainnya

Perumahan lainnya yang dibebaskan dari pengenaan PPN meliputi:

a. Rumah pekerja
Yaitu tempat hunian, berupa bangunan bertingkat atau tidak bertingkat, yang dibangun dan dibiayai oleh suatu perusahaan, diperuntukkan bagi karyawannya sendiri dan bersifat tidak komersil, yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. untuk bangunan tidak bertingkat, sesuai ketentuan luas bangunan tidak melebihi 36 m2 dan luas tanah tidak kurang dari 60 m2.
2. untuk bangunan bertingkat, sesuai dengan ketentuan mengenai rumah susun sederhana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri,

yang tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak diperoleh.

b. Bangunan Untuk Korban Bencana Alam
Yaitu bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam yang dibiayai oleh pemerintah, swasta, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.


Penyerahan Rumah Sederhana/Sangat Sederhana Yang Dikenakan PPN

Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa untuk penyerahan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, dikenai PPN.

Dalam hal pengembang atau pengusaha lainnya yang melakukan penyerahan rumah sederhana/sangat sederhana yang dikenai PPN ini tidak memungut PPN, maka terhadapnya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Apabila pembeli rumah sederhana dan rumah sangat sederhana tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keaungan ini, maka PPN yang semula dibebaskan wajib dibayar kembali oleh pembeli penerima fasilitas paling lama 1 bulan sejak tidak terpenuhinya ketentuan ini.

Saat Berlakunya Peraturan Ini

Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan (tanggal diundangkannya peraturan ini adalah tanggal 22 Mei 2019.
(c) syafrianto.blogspot.com

Read More

Ketentuan Pajak untuk Usaha e-Commerce

Tax Learning - 11 Januari 2018
Setelah sekian lama disusun, akhirnya Pemerintah mengeluarkan ketentuan perpajakan bagi kegiatan perdagangan secara elektronik atau yang dikenal sebagai e-commerce. Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Dengan diterbitkannya ketentuan perpajakan atas kegiatan perdagangan secara e-commerce ini, maka diharapkan akan memberikan kepastian bagi para pelaku industri e-commerce serta menjaga perlakuan yang setara antara perdagangan secara e-commerce dengan perdagangan konvensional.

Istilah dan Definisi

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 ini digunakan beberapa istilah yang didefinisikan sebagai berikut.

1. Wadah Elektronik (Platform) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce).
2. Pasar Elektronik (Marketplace) adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik.
3. Penyedia Wadah Pasar Elektronik (Penyedia Platform Marketplace) adalah pihak baik orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean (wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan) yang menyediakan platform berupa Marketplace, termasuk Over the Top di bidang transportasi di dalam Daerah Pabean sebagai sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli. Contoh penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain adalah Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia serta perusahaan pelaku over-the-top di bidang transportasi.
4. Pedagang adalah orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli dan menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace.
5. Penyedia Jasa adalah orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan penerima jasa dengan menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace.
6. Nilai Transaksi E-Commerce adalah nilai transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli tidak termasuk ongkos kirim, biaya langganan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Ketentuan Perpajakan Transaksi e-Commerce

Secara garis besar, ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 ini adalah sebagai berikut.

Ketentuan Bagi Pedagang dan Penyedia Jasa

1. Memberitahukan NPWP kepada pihak penyedia platform marketplace;
2. Apabila belum memiliki NPWP, Pedagang dan Penyedia Jasa dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta memberikan NPWP ini kepada pihak penyedia platform marketplace, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace;
3. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet apabila omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun atau membayar dan melaporkan pajak atas penghasilan berdasarkan ketentuan PPh Pasal 17, PPh Pasal 25/PPh Pasal 29 apabila omzet telah melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, serta
4. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketentuan Bagi Penyedia Platform Marketplace

1. Memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP;
2. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa;
3. Memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta
4. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang penggunakan platform.

Ketentuan Bagi e-Commerce di Luar Platform Marketplace

Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Saat Berlakunya Ketentuan Ini

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.010/2018 ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.
(c) http://syafrianto.blogspot.com

Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.010/2018 telah ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 29 Maret 2019. Pencabutan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019 tanggal 29 Maret 2019.

Download:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019

Read More

Ketentuan Mencantumkan NIK pada Faktur Pajak Kembali Ditunda

Direktur Jenderal Pajak kembali mengeluarkan kebijakan untuk menunda pemberlakukan pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Faktur Pajak untuk transaksi penyerahan yang dilakukan oleh Penerbit Faktur Pajak kepada pembeli yang tidak memiliki/tidak memberikan NPWP, sebagaimana yang akan diberlakukan mulai 1 April 2018 sesuai ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2017.

Penundaan pemberlakuan pencantuman NIK pada Faktur Pajak untuk transaksi penyerahan yang dilakukan oleh Penerbit Faktur Pajak kepada pembeli yang tidak memiliki/tidak memberikan NPWP diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan diumumkan melalui Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Nomor SP-18/2018 tanggal 29 Maret 2018.

Read More

Penegasan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dan Pembuatan Faktur Pajak

Saat ini masih banyak pertanyaan dan kendala yang dihadapi oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan penerbitan Faktur Pajak dan pemberian Nomor Seri Faktur Pajak. Kendala yang sering ditemukan di lapangan seperti adanya PKP yang harus menerbitkan Faktur Pajak namun belum menerima jatah Nomor Seri Faktur Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat terdaftar, atau PKP yang harus menerbitkan Faktur Pajak untuk tanggal pada akhir tahun pajak namun baru diketahui pada awal tahun pajak berikutnya sedangkan Nomor Seri Faktur Pajaknya telah habis dan belum meminta kembali untuk tahun sebelumnya tersebut, atau Faktur Pajak yang diterbitkan yang tidak sesuai dengan tanggal seharusnya diterbitkan Faktur Pajak.

Akibat seringnya diperoleh pertanyaan semacam ini, namun timbul berbagai penafsiran dalam perlakuannya di lapangan, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan penegasan mengenai penggunaan nomor seri Faktur Pajak dan tata cara pembuatan Faktur Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tanggal 2 April 2015.

Dalam Surat Edaran Nomor SE-26/PJ/2015 ini ditegaskan beberapa hal, yaitu:

1. Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, yaitu sesuai dengan jatah nomor Seri Faktur Pajak yang telah diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkan.

2. Saat Nomor Seri Faktur Pajak Dapat Digunakan

Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak digunakan untuk membuat Faktur Pajak pada tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak atau tanggal sesudahnya dalam tahun yang sama dengan Kode Tahun yang tertera pada Nomor Seri Faktur Pajak tersebut. Ini artinya PKP tidak boleh membuat Faktur Pajak untuk tanggal sebelum tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak.

Contoh:
PKP A menerima Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak tertanggal 10 Maret 2015 dengan Nomor Seri Faktur Pajak 004-15.00000001. Maka, PKP hanya dapat menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak ini untuk membuat Faktur Pajak tanggal 10 Maret 2015 atau setelahnya dalam tahun 2015. PKP A dilarang untuk membuat Faktur Pajak sebelum tanggal 10 Maret 2015.

Untuk kasus di atas, bagi PKP A yang membuat Faktur Pajak dengan Nomor Seri Faktur Pajak 004-15.00000001 ini pada tanggal 1 Maret 2015 (mendahului/sebelum tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak) dianggap sebagai Faktur Pajak yang mencantumkan keterangan yang tidak sebenarnya atau tidak sesungguhnya, sehingga merupakan Faktur Pajak Tidak Lengkap.

3. Sanksi untuk Faktur Pajak Tidak Lengkap

Bagi PKP yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Lengkap akibat tanggal Faktur Pajak yang mendahului tanggal surat pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dari KPP ini akan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (4) UU KUP yaitu sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum di Faktur Pajak tersebut.

Sedangkan bagi PKP yang menerima Faktur Pajak Tidak Lengkap ini, tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan tersebut.

4. Perbaikan yang Dapat Dilakukan oleh PKP

Untuk Faktur Pajak Tidak Lengkap karena pemberian tanggal yang mendahului tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak ini, diperkenankan untuk dilakukan hal-hal sebagai berikut:

• terhadap Faktur Pajak Tidak Lengkap tersebut dilakukan pembatalan Faktur Pajak;
• dibuatkan Faktur Pajak baru dengan menggunakan nomor Seri Faktur Pajak yang sama dengan Faktur Pajak Tidak Lengkap yang telah dibatalkan tersebut;
• tanggal Faktur Pajak yang baru dibuat tersebut tidak boleh mendahului (sebelum) tanggal Surat Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak yang bersangkutan.

Namun perbaikan pada Faktur Pajak ini memiliki konsekuensi apabila ternyata diketahui bahwa saat seharusnya Faktur Pajak tersebut dibuat tidak sesuai dengan tanggal dari Faktur Pajak yang telah diperbaikinya, maka Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dibuat tidak tepat waktu oleh PKP. Jika Faktur Pajak yang tidak tepat waktu ini dibuat melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, maka PKP dianggap tidak menerbitkan Faktur Pajak.

Pembatalan dan pembuatan Faktur Pajak dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPN dimana Faktur Pajak tersebut dilaporkan belum dilakukan pemeriksaan, belum dilakukan pemeriksaan bukti permulaan yang bersifat terbuka, dan/atau PKP belum menerima Surat Pemberitahuan Hasil Verifikasi.

5. Faktur Pajak Yang Diterbitkan Tidak Tepat Waktu Masih Dapat Dikreditkan

Dalam hal Faktur Pajak yang diterbitkan tidak tepat waktu sesuai dengan saat seharusnya Faktur Pajak dibuat, sepanjang ketidaktepatan waktu penerbitan Faktur Pajak tersebut tidak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat Faktur Pajak seharusnya dibuat, maka Faktur Pajak tersebut merupakan Faktur Pajak yang dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Nomor Seri Faktur Pajak Yang Dapat Diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat memberikan Nomor Seri Faktur Pajak dengan 2 (dua) digit tahun penerbitan sesuai dengan tahun diberlakukannya Nomor Seri Faktur Pajak tersebut.

Yang perlu diperhatikan adalah setiap pada tanggal 1 atau 2 Januari, Wajib Pajak harus segera meminta nomor faktur pajak, karena apabila tidak, maka pada tanggal 1 atau 2 Januari kemungkinan belum ada nomor baru yang diperoleh untuk tahun yang baru, sehingga perusahaan tidak dapat bertransaksi. Ketentuan ini berlaku surut sehingga sejak adanya penjatahan nomor faktur pajak, sudah harus mengikuti ketentuan ini.

Read More

Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Sebagai Faktur Pajak

Setiap Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban untuk membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud maupun ekspor Jasa Kena Pajak.

Faktur Pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak ini paling sedikit harus memuat:

1. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
2. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
3. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
4. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut;
5. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; dan
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Ketentuan mengenai dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak ini akan ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Ketentuan untuk menetapkan dokumen tertentu yang dipersamakan ini diperlukan, antara lain karena:

1. faktur penjualan yang digunakan oleh Pengusaha telah dikenal oleh masyarakat luas seperti, kuitansi pembayaran telepon dan tiket pesawat udara;
2. untuk adanya bukti pungutan pajak harus ada Faktur Pajak, sedangkan pihak yang seharusnya membuat Faktur Pajak, yaitu pihak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, berada di luar Daerah Pabean, misalnya, dalam hal pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, Surat Setoran Pajak dapat ditetapkan sebagai Faktur Pajak; dan
3. Terdapat dokumen tertentu yang digunakan dalam hal impor atau ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.

Mulai 30 Desember 2014, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan yang mengatur mengenai dokumen tertentu yang dipersamakan sebagai Faktur Pajak melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014 ini menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2011 yang telah berlaku sejak 19 September 2011.

Di dalam PER-33/PJ/2014 ini, Direktur Jenderal Pajak menambahkan 1 (satu) jenis dokumen sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan sebagai Faktur Pajak yaitu untuk dokumen bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan. Dengan demikian, saat ini dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan sebagai Faktur Pajak menjadi 14 (empat belas) jenis dokumen, yaitu:

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
3. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
4. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunlkasi;
5. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill, atau Delivery Bill, yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
6. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
7. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan listrik;
8. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;
10. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
11. Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Perusahaan Air Minum;
12. Bukti tagihan (Trading Confirmation) atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perantara efek; dan
13. Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan;
14. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang disertai dengan Risalah Lelang.

Read More