Petunjuk Teknis Pembuatan Faktur Pajak Sebagai Pelaksana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Bab IV Pasal 4 angka 2 Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), maka sejak 1 Januari 2025 tarif PPN telah naik menjadi 12%. Namun karena kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang kurang baik serta adanya masukan dari berbagai pihak kepada Pemerintah untuk menunda kenaikan tarif PPN ini, maka melalui pertimbangan dan konsultasi dengan DPR, akhirnya Pemerintah menetapkan bahwa kenaikan PPN menjadi 12% hanya akan diterapkan untuk Barang Kena...

Read More

Ringkasan Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tarif PPN 12% - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024

Mulai 1 Januari 2025, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar 12%. Formula perhitungan PPN dengan tarif 12% adalah 12% x Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan perincian DPP sebagai berikut: Untuk Barang Kena Pajak (BKP) Barang Mewah yang dikenai PPnBM, DPP adalah: harga jual atau nilai imporUntuk Barang Kena Pajak (BKP) selain Barang Mewah dan Jasa Kena Pajak (JKP), DPP adalah berupa nilai lain: 11/12 x harga jual, nilai impor atau penggantian Sehingga formula perhitungan PPN adalah menjadi: Untuk Barang Kena Pajak (BKP) Barang Mewah...

Read More

Pemberlakuan Tarif PPN 12% Pada Tanggal 1 Januari 2025

Mulai 1 Januari 2025, tarif PPN ditetapkan naik menjadi 12%. Sesuai dengan amanat dari Bab IV Pasal 4 angka 2 Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang menetapkan bahwa tarif PPN yaitu sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Kenaikan tarif PPN menjadi 12% ini diumumkan oleh Presiden Prabowo pada tanggal 31 Desember 2024 petang, setelah melakukan rapat tutup tahun dengan Menteri Keuangan beserta jajarannya di Kementerian Keuangan, Jakarta. Dalam...

Read More

Era Coretax Pengkreditan Pajak Masukan Hanya Dapat Dilakukan Di Bulan Faktur Pajak Diterbitkan dan Tidak Dapat Dikreditkan Di Tiga Masa Pajak Berikut?

Sistem PPN di Indonesia mengenal metode pengkreditan pajak. Ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) akan dikenakan (dipungut) PPN oleh pihak PKP Penjual, ini yang dinamakan sebagai Pajak Masukan. Ketika melakukan penjualan PKP ini akan memungut PPN atas tagihan penjualan yang diterbitkan kepada pihak pembeli (konsumen). PPN yang dipungut ini yang dinamakan sebagai Pajak Keluaran. Pada setiap masanya, PKP ini memiliki kewajiban untuk menyetorkan PPN yang telah dipungutnya dari...

Read More

PPN atas Penyerahan Agunan Yang Diambil Alih oleh Kreditur Kepada Pembeli Agunan

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perepajakan (UU HPP) beserta peraturan pelaksananya memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai pengenaan PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan. Ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan PPN atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan ini diatur secara tegas pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 (PMK Nomor 41 Tahun 2023) tanggal 11 April 2023. Pasal 10 ayat (1)...

Read More

Ketentuan PPN Baru atas Batasan Rumah Bebas PPN di Tahun 2023

Pemerintah melalui Menteri Keuangan merevisi aturan pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah pertama bagi masyarakat yang masuk kriteria berpenghasilan rendah. Revisi aturan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. PMK ini ditetapkan tanggal 9 Juni 2023 yang diundangkan dan mulai berlaku pada 12 Juni 2023. PMK ini mencabut dan menggantikan...

Read More

Ketentuan Pengkreditan Pajak Masukan Atas PPN JLN

Salah satu jenis transaksi yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. PPN atas jenis transaksi ini biasanya dikenal sebagai PPN Jasa Luar Negeri (PPN JLN). Berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022, saat terutang PPN atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean (PPN JLN) terjadi pada saat yang lebih dahulu terjadi di antara saat:Harga...

Read More

Sisa Nomor Seri Faktur Pajak Tidak Perlu Dilaporkan (Dikembalikan) ke KPP

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) selama ini adalah melaporkan (mengembalikan) sisa Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang tidak terpakai dalam satu tahun pajak tertentu setiap pergantian tahun yang dilaporkan bersamaan dengan SPT Masa PPN masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya. Namun sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 sebagaimana yang diubah dengan...

Read More

Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan - PPN

Setelah sekian lama menunggu, akhirnya Wajib Pajak mendapatkan panduan tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), karena pada tanggal 2 Desember 2022, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang Penerapan Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang...

Read More

Ketentuan Pencantuman Alamat Pembeli Pada Faktur Pajak

Ketentuan Untuk Pembeli Yang Melakukan Pemusatan Tempat Terutang PPN Mulai hari ini 1 September 2022, bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang akan membuat Faktur Pajak untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) kepada PKP yang melakukan pemusatan tempat terutang PPN, perlu memperhatikan hal-hal baru yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-11/PJ/2022, terutama untuk ketentuan pencantuman alamat pembeli pada Faktur Pajak. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum 1 April 2022, atas penyerahan (baca: penjualan) BKP/JKP...

Read More

[TaxLearning] Faktur Pajak Wajib Dibuat dan Di-approve Paling Lambat Tanggal 15 Bulan Berikutnya

"e-Faktur wajib diunggah (di-upload) ke Direktorat Jenderal Pajak menggunakan aplikasi e-Faktur dan memperoleh persetujuan (approval) dari Direktorat Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur."  Salah satu ketentuan baru yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak adalah batas waktu membuat Faktur Pajak, mengunggah Faktur Pajak ke sistem/aplikasi e-Faktur, serta telah mendapatkan persetujuan (approval) dari Direktorat Jenderal Pajak melalui...

Read More

Peraturan Menteri Keuangan Sebagai Peraturan Pelaksanaan UU HPP - PPN

Ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah berlaku sejak 1 April 2022. Guna mengatur ketentuan pelaksanaan dari perlakuan PPN sebagaimana yang diatur dalam UU HPP tersebut, maka Menteri Keuangan menerbitkan 14 Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pelaksaaan ketentuan PPN ini. Berikut ini adalah 14 Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan peraturan pelaksanaan ketentuan PPN (yang dalam 2 ketentuan di antaranya mengatur juga mengenai...

Read More

Penegasan atas Perlakuan PPN dan PPh atas Penyerahan Pulsa, Kartu Perdana, Token Listrik dan Voucher

Beberapa hari terakhir masyarakat dan pelaku ekonomi di Indonesia dihebohkan dengan adanya informasi yang beredar mengenai adanya aturan pajak baru terhadap transaksi penjualan pulsa telepon, kartu perdana telepon seluler dan token listrik. Informasi yang beredar ini menyebutkan bahwa transaksi penjualan pulsa telepon, kartu perdana telepon seluler dan token listrik akan dikenakan PPN dan PPh sehingga akan menjadikan harga jualnya menjadi lebih tinggi. Informasi ini beredar sebagai akibat dari diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.03/2021...

Read More

Akhirnya Ikan Menjadi Barang Bukan Objek PPN - Tindak Lanjut Putusan MK

Pasal 4A ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) mengatur salah satu jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah barang tertentu dalam kelompok barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Pada bagian penjelasan dari ayat ini dijelaskan bahwa barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi: beras; gabah; jagung; sagu; kedelai; garam; daging; telur; susu; buah-buahan; dan sayur-sayuran (rincian detail dapat dibaca di Penjelasan Pasal 4A ayat (2) huruf b UU...

Read More

Perluasan Sektor Usaha Penerima Fasilitas Pajak Dalam Menghadapi Dampak Covid-19

Dengan perkembangan penyebaran Virus Corona (Covid-19) yang semakin meluas dan semakin mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, maka Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah mengeluarkan kebijakan tambahan dengan menambah jumlah sektor usaha yang dapat menerima fasilitas pajak dalam rangka mengurani beban ekonomi Wajib Pajak akibat wabah Covid-19. Selain menambah jumlah sektor usaha penerima fasilitas pajak yang sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.03/2020, dalam...

Read More

Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang Tidak Sama

Saat ini sering terjadi perbedaan penafsiran atas perlakuan pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang tidak sama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang PPN (UU PPN). Pada prakteknya sering timbul sengketa antara Wajib Pajak dengan fiskus terkait dengan perlakuan pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Pajak yang tidak sama. Untuk mengatasi adanya perbedaan penafsiran maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan penegasan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ/2020 tanggal 21 Januari 2020 tentang Pengkreditan...

Read More