Pelaksanaan Persidangan Pengadilan Pajak 3 s.d. 10 Agustus 2021 Hanya Dilaksanakan Secara Elektronik

Terkait dengan kembali dilakukannya perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 dalam rangka mencegah penularan Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali mulai tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021, maka melalui banner pengumuman pada laman resmi Sekretariat Pengadilan Pajak dan akun instagramnya, mengumumkan bahwa Pelaksanaan Persidangan pada tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan 10 Agustus 2021 dilaksanakan hanya untuk sidang pemeriksaan dan/atau sidang pengucapan putusan yang dilakukan secara elektronik.Persidangan...

Read More

Layanan dan Persidangan di Pengadilan Pajak Ditutup Hingga 2 Agustus 2021

Sehubungan dengan kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dalam rangka mencegah penularan Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali mulai tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan 2 Agustus 2021, maka Ketua Pengadilan Pajak memutuskan untuk memperpanjang penundaan pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara seluruh layanan administrasi secara tatap muka (melalui helpdesk/disampaikan secara langsung) di Pengadilan Pajak mulai hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan hari Senin tanggal...

Read More

Layanan dan Persidangan di Pengadilan Pajak Ditutup Hingga 23 Juli 2021

Sehubungan dengan hasil evaluasi Pimpinan Pengadilan Pajak serta masih adanya beberapa Hakim dan Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak yang terpapar Covid-19, maka Persidangan dan Layanan Administrasi secara tatap muka di Pengadilan Pajak yang sedianya akan dimulai lagi pada tanggal 21 Juli 2021 (SE-10/PP/2021), diputuskan untuk kembali dihentikan hingga tanggal 23 Juli 2021. Perpanjangan penghentian Persidangan dan Layanan Administrasi secara tatap muka dari tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan 23 Juli 2021 ini ditetapkan dalam Surat Edaran Ketua...

Read More

Layanan dan Persidangan di Pengadilan Pajak Ditutup Hingga 20 Juli 2021

Akibat meningkatnya kasus konfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Pengadilan Pajak, maka Ketua Pengadilan Pajak memutuskan untuk menunda pelaksanaan persidangan dan penghentian sementara seluruh layanan administrasi secara tatap muka (melalui helpdesk/disampaikan secara langsung) di Pengadilan Pajak mulai tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Penundaan persidangan dan penghentian semua layanan administrasi secara tatap muka dari tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan 20 Juli 2021 ini ditetapkan melalui 3 Surat...

Read More

Penutupan Layanan Persidangan dan Tatap Muka di Pengadilan Pajak Diperpanjang Hingga 2 Oktober 2020

Pagi ini tanggal 28 September 2020, sedianya Pengadilan Pajak akan dibuka kembali untuk melayani persidangan dan layanan administrasi tatap muka. Namun akibat adanya pegawai dan tenaga pendukung Sekretariat Pengadilan Pajak yang terkonfirmasi positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) berdasarkan hasil swab test pada tanggal 27 September 2020 serta perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta, maka Ketua Pengadilan Pajak kembali menerbitkan Surat Edaran Nomor SE-020/PP/2020 tertanggal 28 September 2020 dan memperpanjang...

Read More

Layanan Persidangan di Pengadilan Pajak Kembali Ditutup Hingga 25 September 2020

Akibat diberlakukannya kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi DKI Jakarta serta adanya pegawai seorang Pegawai Sekretariat Pengadilan Pajak yang dinyatakan positif Covid-19 berdasarkan hasil swab test pada tanggal 15 September 2020, maka Ketua Pengadilan Pajak mengeluarkan Surat Edaran yang terdiri dari:Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-015/PP/2020 tanggal 11 September 2020 tentang Penundaan Pelaksanaan Persidangan Karena Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Wilayah Provinsi...

Read More

Persidangan Pengadilan Pajak Secara Elektronik (Online)

Pada tanggal 29 Mei 2020 Ketua Pengadilan Pajak menetapkan kebijakan persidangan secara elektronik (sidang online) di Pengadilan Pajak melalui Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-016/PP/2020 tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak. Kebijakan baru ini mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Persidangan secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan memutus sengketa pajak oleh Pengadilan Pajak yang dilaksanakan...

Read More

Diperpanjang Lagi Penutupan Layanan Pengadilan Pajak dan Persidangan sampai dengan 7 Juni 2020

Melihat perkembangan kondisi terkini penanganan pandemi Covid-19, maka Ketua Pengadilan Pajak kembali mengeluarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-09/PP/2020 untuk memperpanjang masa pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pengadilan Pajak dari yang sebelumnya telah ditetapkan pada SE-06/PP/2020 hingga tanggal 1 Juni 2020, dan diperpanjang menjadi hingga tanggal 7 Juni 2020. Dengan demikian, Pengadilan Pajak menutup layanannya sehubungan dengan masa pandemi Covid-19 ini selama 83 hari yang terhitung sejak tanggal 17 Maret 2020. Terkait...

Read More

Perpanjangan Penutupan Layanan Pengadilan Pajak dan Persidangan sampai dengan 1 Juni 2020

Karena perkembangan penyebaran pandemi Covid-19 yang belum juga mereda, maka Ketua Pengadilan Pajak kembali mengeluarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-06/PP/2020 untuk memperpanjang masa pencegahan penyebaran Covid-19 di Lingkungan Pengadilan Pajak dari yang sebelumnya telah ditetapkan pada SE-05/PP/2020 hingga tanggal 13 Mei 2020, dan diperpanjang menjadi hingga tanggal 1 Juni 2020. Perpanjangan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan Pengadilan Pajak terhadap pelaksanaan penyesuaian persidangan dan layanan administrasi...

Read More

Perpanjangan Penutupan Layanan Pengadilan Pajak dan Persidangan sampai dengan 13 Mei 2020

Terkait perkembangan situasi penyebaran Pandemi Virus Corona (Covid-19), maka Pengadilan Pajak juga mengumumkan untuk memperpanjang masa antisipasi dan pencegahan penyebaran Covid-19 ini dengan menutup pelayanan di Pengadilan Pajak dan persidangan Pengadilan Pajak sampai dengan tanggal 13 Mei 2020. Pengumuman perpanjangan masa penutupan pelayanan di Pengadilan Pajak ini dituangkan dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-05/PP/2020 tanggal 21 April 2020. SE-05/PP/2020 ini sekaligus merevisi SE-04/PP/2020 yang menetapkan masa pencegahan...

Read More

Pelayanan Pengadilan Pajak dan Persidangan Tutup Sampai Dengan 21 April 2020 - Bagaimana Pengajuan Banding/Gugatan?

Penyebaran Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia saat ini masih terus berkembang. Untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran wabah Covid-19 ini, Pengadilan Pajak juga memperpanjang masa penutupan layanan dan menunda untuk sementara seluruh persidangan yang telah dijadwalkan ini sampai dengan tanggal 21 April 2020. Perpanjangan masa pencegahan penyebaran Covid-19 ini tertuang dalam Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-03/PP/2020 tanggal 2 April 2020. Masa pencegahan Covid-19 yang sebelumnya diatur dalam SE-01/PP/2020...

Read More

Pelayanan Pengadilan Pajak Ditutup Antisipasi Penyebaran Virus Corona

Terkait dengan merebaknya penyebaran virus corona (Covid-19) di wilayah Indonesia dan menindaklanjuti instruksi dari Presiden Jokowi, maka Ketua Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Pajak Nomor SE-01/PP/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Kebijakan Layanan Pengadilan Pajak Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Pengadilan Pajak. Dalam surat edaran ini disebutkan bahwa Pengadilan Pajak akan menghentikan seluruh layanan baik persidangan, penerimaan surat pengajuan banding/gugatan/peninjauan...

Read More

Permohonan Pengujian atas Frasa “Jenis Jasa Lain” Pada Pasal 23 ayat (2) UU PPh Ditolak Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan untuk menolak permohonan pengujian atas konstitusionalitas Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang diajukan oleh PT Cotrans Asia sebagai badan hukum privat yang didirikan di Indonesia pada tanggal 15 April 2014. Putusan ini tertuang dalam amar putusan Nomor 47/PUU-XII/2014 yang dibacakan pada tanggal 21 Januari 2015 di Jakarta. PT Cotrans Asia yang mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas ini adalah merupakan...

Read More

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Proses Hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersengketa dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ataupun Pemerintah Daerah Tingkat I dan/atau Tingkat II sehubungan dengan penetapan Pajak berupa PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, PBB, Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Daerah lainnya adalah dengan mengajukan banding dan/atau gugatan kepada Pengadilan Pajak. Saat ini ketentuan mengenai banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Berikut ini disajikan...

Read More

Siaran Pers Kementerian Keuangan: Pengadilan Pajak Di Bawah Mahkamah Agung

Beberapa hari terakhir, kita dikejutkan dengan kasus yang disebut sebagai Makelar Kasus Pengadilan Perpajakan dengan tersangka GT. Berita mengenai kasus ini sangatlah menghebohkan dan menghiasi seluruh media massa yang ada di negara ini. Sebagian dari kita yang masih awam dengan kasus ini tentunya akan bertanya-tanya sebenarnya bagaimanakah Makelar Kasus yang dilakukan oleh GT ini dapat terjadi. Kabar terakhir yang kita peroleh bahwa Makelar Kasus ini terjadi ketika proses banding yang diajukan oleh Wajib Pajak ke Pengadilan Pajak. Timbul lagi...

Read More