Aturan PBB di Jakarta 2024: Bebas Pajak Hanya Berlaku untuk Satu Rumah di Bawah Rp 2 Miliar

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuat kebijakan baru terkait Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang mengubah Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Tahun 2022. Berdasarkan aturan terbaru, pembebasan pajak hunian di Jakarta yang nilainya di bawah Rp 2 miliar kini hanya berlaku untuk satu rumah. Berbeda dengan kebijakan tahun sebelumnya (tahun 2023 dan sebelumnya) dimana semua warga DKI...

Read More

Ketentuan Insentif Pajak Daerah Sehubungan Dampak Covid-19 - Provinsi DKI Jakarta

Pajak Daerah yang dikelola oleh masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Air Permukaan; Pajak Rokok.; Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;...

Read More

PBB atas Sektor Perkotaan dan Pedesaan Dialihkan Menjadi Pajak Daerah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mulai 1 Januari 2010 maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Sektor Perkotaan dan Pedesaan (atau yang biasa disingkat sebagai P2) telah dialihkan menjadi wewenang pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan yang diatur pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Walaupun pengalihan pemungutan PBB Sektor P2 ini telah dialihkan wewenang pemungutannya ke Pemerintah Daerah sejak 1 Januari 2010, namun tahapan persiapan pengalihannya masih dapat dilakukan hingga paling lambat tanggal...

Read More

Jenis-Jenis Pajak Yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dalam memungut pajak sebagai sumber bagi pendapatan daerahnya masing-masing dapat menetapkan ketentuannya dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan pajak diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk menindaklanjuti ketentuan...

Read More