Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Kompilasi versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 hingga saat ini, ketentuan perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam perubahan terakhir, beberapa Undang-Undang Perpajakan sebelumnya dihimpun menjadi 1 (satu) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang dikenal sebagai UU HPP. Kronologis Undang-Undang Perpajakan yang diterbitkan sejak tahun 1983 hingga saat ini dapat dilihat pada artikel berikut ini. 1. Seri Undang-Undang Perpajakan Tahun 1983 Pada tahun 1983, awal disusunnya...

Read More

Aturan Pelaksanaan Untuk Program Pengungkapan Sukarela 1 Januari 2022 s.d. 30 Juni 2022

Pemerintah melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP) akan menggelar Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau disebut juga sebagai Voluntary Disclosure Program. Program PPS yang di masyarakat ditafsirkan sebagai "Program Tax Amnesty Jilid Ke-2" akan berlangsung mulai 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022 diatur pada Bab V Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 UU HPP. Sebagai petunjuk mengenai tata cara pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela ini, maka Pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan...

Read More

Sah UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan Menggantikan UU Perpajakan Yang Berlaku Saat Ini

Mulai 1 Januari 2022 beberapa ketentuan perpajakan yang berlaku saat ini akan diubah dan diatur dengan 1 (satu) Undang-Undang yang baru disetujui oleh DPR dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Oktober 2021 yang lalu. Undang-Undang yang akan menggantikan 7 (tujuh) Undang-Undang Perpajakan dan Cukai yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (selanjutnya dikenal sebagai UU HPP) yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 29 Oktober 2021 dan diundangkan juga pada tanggal 29 Oktober 2021...

Read More

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Telah Disahkan DPR

Dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ke-7 masa persidangan I tahun sidang 2021-2022 yang digelar pada tanggal 7 Oktober 2021, DPR telah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) menjadi Undang-Undang. Undang-Undang HPP yang akan berlaku mulai 1 Januari 2022 dan 1 April 2022 ini dimaksudkan sebagai kebijakan perpajakan yang bersifat komprehensif, konsolidatif, dan harmonis dilakukan melalui pengaturan atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai...

Read More

Siap-siap! Tax Amnesty Jilid 2 Akan Dimulai tanggal 1 Januari 2022

Pada hari ini 30 September 2021 dalam Pembahasan Tingkat I, DPR dan Pemerintah telah menyepakati pembahasan Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) akan diajukan dalam Sidang Paripurna DPR untuk disetujui. Dalam pembahasan RUU KUP ini yang saat ini disepakati berubah menjadi RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP). Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie sekaligus Pimpinan Panja RUU HPP mengungkapkan bahwa pembahasan RUU HPP sudah selesai dibahas pada tingkat I dan RUU tersebut sudah diparaf oleh pimpinan komisi,...

Read More

DPR Telah Mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja

DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (yang disebut juga sebagai Omnibus Law) dalam Rapat Paripurna sore ini 5 Oktober 2020. Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari seluruh peserta rapat.Berdasarkan pemaparan dari Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas dalam rapat Paripurnna tersebut, diketahui bahwa RUU Cipta Kerja ini telah dibahas sejak tanggal 20 April 2020 hingga 3 Oktober 2020 melalui 64 kali rapat yang dilakukan oleh Baleg bersama Pemerintah...

Read More

Download Draft dan Ringkasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai 2020 (Bagian 2)

<< Baca Bagian Sebelumnya Pihak Yang Terutang Bea MeteraiPihak Yang Terutang Bea Meterai adalah:Dokumen yang dibuat sepihak, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima Dokumen.Dokumen yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih, Bea Meterai terutang oleh masing-masing pihak atas Dokumen yang diterimanya.Dikecualikan dari nomor 1 dan 2, Dokumen berupa surat berharga, Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerbitkan surat berharga.Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, Bea Meterai terutang oleh pihak yang mengajukan Dokumen.Dokumen ...

Read More

Download Draft dan Ringkasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai 2020 (Bagian 1)

Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 telah disetujui oleh DPR untuk menjadi Undang-Undang pada tanggal 29 September 2020. Mulai 1 Januari 2021, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Metearai akan digantikan dengan Undang-Undang yang baru disahkan ini.Undang-Undang Bea Meterai yang baru disahkan ini terdiri dari 12 Bab dan 32 Pasal, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:Asas dan Tujuan Pengaturan Bea MeteraiKetentuan dan pengaturan Bea Meterai dilaksanakan berdasarkan asas:kesederhanaan;efisiensi;keadilan;kepastian...

Read More

DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang Bea Meterai - Tarif Naik Jadi Rp 10.000

Kemarin, 29 September 2020, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia telah menyetujui Rancangan Undang-Undang Bea Meterai menjadi Undang-Undang. Dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani, sebanyak 8 Fraksi yaitu PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, Demokrat, PAN, dan PPP menyetujui RUU bea meterai untuk disahkan menjada UU. Hanya 1 Fraksi, yaitu Fraksi PKS yang menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa kenaikan bea meterai berpotensi semakin melemahkan daya beli masyarakat dan menjadi beban baru bagi perekonomian....

Read More

Materi Seminar Online UU PPN 2009

Guna memberikan pencerahan kepada para Pembaca Setia Tax Learning serta memberikan kemudahan dalam mempelajari UU PPN yang baru (UU Nomor 42 Tahun 2009), dan sebagai salah satu misi dari blog Tax Learning ini yaitu Belajar Pajak Online, maka penulis buatkan slide mengenai perubahan-perubahan UU PPN (slide ini diperoleh dari DJP dan diedit lagi oleh penulis) dan telah diposting di Forum Tax Learning yang berada di Facebook. Para Pembaca Setia Tax Learning dapat mengakses metode "seminar online" melalui link berikut ini. Sedangkan untuk Pembaca...

Read More

Program Persandingan UU PPN Baru dan Lama

Bagi para Pembaca Setia Tax Learning yang membutuhkan program Persandingan UU PPN yang terbaru (UU Nomor 42 Tahun 2009) dengan UU PPN sebelumnya (UU Nomor 18 Tahun 2000) serta arsip UU PPN sebelumnya (UU Nomor 8 Tahun 1983 dan UU Nomor 11 Tahun 1994) dapat men-download program tersebut pada link berikut ini. (link ini sudah di-update, jika program masih belum dapat dijalankan, segera hubungi penulis). Program ini merupakan sumbangan dari rekan Penulis yaitu Saudara Agus I. dan disusun oleh Bidang P2Humas di Kanwil DJP Jakarta Pusat (Heri Suherlan).Catatan:...

Read More

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM

Undang-Undang PPN yang telah disahkan oleh DPR tanggal 16 September 2009 lalu, telah ditandatangani Presiden Republik Indonesia dan telah diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009 dan telah dicantumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5069. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM ini secara resmi akan diberlakukan sejak 1 April 2010. Download: - Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 - Undang-Undang Lama: UU Nomor 18 Tahun 2000 Artikel...

Read More

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 18 Agustus 2009 saat ini telah dicatatkan dalam Lembaran Negara dan telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditandatangani tanggal 15 September 20...

Read More

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 5 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. UU Nomor 16 Tahun 2009 ini ditetapkan pada tanggal 25 Maret 2009.Download:Bentuk asli Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.Artikel mengenai PERPU Nomor 5 Tahun 20...

Read More

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang PPh

Undang-Undang (UU) PPh akhirnya telah diundangkan dengan telah didaftarkannya dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 4893.Undang-Undang yang diberi nomor 36 Tahun 2008 ini telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 23 September 2008 dan mulai akan diberlakukan sejak 1 Januari 2009.Berikut ini disajikan UU Nomor 36 Tahun 2008 tersebut yang dapat di-download pada link di bawah ini:Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan - Batang TubuhUndang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan - Penjelasan(c) syafrianto...

Read More