Indonesia Ditetapkan Sebagai Negara Peringkat 1 Dalam Transparansi Belanja Perpajakan

Tahun 2025 ini, Indonesia ditetapkan sebagai Negara dengan peringat terbaik dalam transparansi Belanja Perpajakan sebagaimana yang dirilis oleh Council on Economic Policies (CEP) dan German Institute of Development and Sustainability (IDOS) pada tanggal 11 Mei 2026 yang mengembangkan Global Tax Expenditures Transparency Index (GTETI).

GTETI merupakan penilaian komparatif pertama di dunia yang mengukur transparansi pelaporan belanja perpajakan di berbagai negara. Sebagaimana yang dikutip dalam situsnya https://gteti.taxexpenditures.org/ disebutkan bahwa Pemerintah suatu negara menggunakan pengeluaran pajak (TE) – juga disebut keringanan pajak, pengurangan pajak, atau subsidi pajak – untuk mengejar berbagai tujuan kebijakan.

TE adalah penyimpangan dari patokan atau sistem pajak standar yang memberikan perlakuan pajak istimewa kepada individu atau bisnis. Hal ini dapat memicu kerugian pendapatan pajak yang substansial. Menurut Global Tax Expenditures Database (GTED), rata-rata global pendapatan yang hilang akibat TE di antara 116 negara yang menerbitkan data tersebut setidaknya sekali adalah 3,8 persen dari PDB dan 23,0 persen dari pendapatan pajak selama periode 1990-2024.

Indeks Transparansi Pengeluaran Pajak Global (GTETI) adalah penilaian komparatif pertama dari pelaporan pengeluaran pajak (TE) yang mencakup negara-negara di seluruh dunia. Saat ini ada 116 negara yang dinilai. Negara-negara ini dinilai berdasarkan lima dimensi, yaitu:

1. Ketersediaan publik (Public availability),
2. Kerangka Kelembagaan (Institutional Framework),
3. Metodologi dan Cakupan (Methodology and Scope),
4. Data TE deskriptif (Descriptive TE Data), dan
5. Penilaian TE (TE Assessment).

GTETI menyediakan kerangka kerja sistematis untuk memberi peringkat kepada 116 negara yang melaporkan pengeluaran pajak antara 1 Januari 2015 dan 31 Desember 2024. Indeks ini menilai keteraturan, kualitas, dan cakupan laporan pengeluaran pajak mereka dan bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengeluaran pajak.

Hasil penilaian Indeks Transparansi Pengeluaran Pajak Global ini dirilis oleh GTETI di sini.

Berikut ini adalah 10 peringkat terbaik, negara-negara dengan Indeks Transparansi Pengeluaran Pajak Global terbaik yang dirilis 11 Mei 2026:

1. Indonesia: skor 79,9
2. Korea Selatan: skor 78,3
3. Australia: skor 76,3
4. Belanda: skor 75,5
5. Kanada: skor 72,9
6. Jerman: skor 72,2
7. Rusia: skor 71,3
8. Benin: skor 71,0
9. Perancis: skor 68,9
10. Brasil: skor 68,8

Read More

Layanan Situs Coretax Akan Dihentikan Sementara (Downtime) Untuk Pemeliharaan Rutin tanggal 5 Juni 2026 s.d. 8 Juni 2026

Dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas sistem untuk memberikan layanan, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menonaktifkan sementara layanan melalui Coretax DJP atau biasanya dikenal dengan istilah downtime. Downtime (waktu henti) layanan Coretax DJP ini akan dimulai pada hari Jumat, 5 Juni 2026 pukul 18.00 WIB hingga hari Senin, 8 Juni 2026 pukul 05.59 WIB.

Informasi mengenai downtime layanan sistem Coretax DJP ini disampaikan melalui Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Nomor PENG-35/PJ.09/2026 tanggal 29 Mei 2026.

Akibat dari downtime ini, maka seluruh layanan yang ada pada sistem Coretax DJP akan tidak dapat diakses mulai pada hari Jumat, 5 Juni 2026 pukul 18.00 WIB hingga hari Senin, 8 Juni 2026 pukul 05.59 WIB.

Untuk itu, maka diminta agar Para Pembaca Setia Tax Learning untuk melakukan penyesuaian waktu agar tetap dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dan tidak terganggu dengan downtime, penghentian sementara akses situs Coretax DJP ini.

Read More

Pernyataan Menkeu Purbaya Soal Peserta Tax Amnesty dan PPS Akan Diperiksa: Yang Sudah Tax Amnnesty Tidak Akan Digali-gali Lagi

Beberapa hari terakhir ini muncul sebuah statement yang menyatakan bahwa Direktorat Jenderal Pajak akan melakukan pemeriksaan terhadap para Wajib Pajak yang telah mengikuti Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Isu ini semakin ramai dan menyebabkan berbagai pihak terutama dari kalangan pengusaha dan Wajib Pajak yang sangat keberatan dengan isu ini.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bahkan sempat meminta kepada dunia usaha tidak khawatir berlebihan terkait pemberitaan mengenai rencana pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Organisasi pengusaha itu menilai langkah pengawasan yang dilakukan otoritas pajak merupakan bagian dari implementasi aturan yang sudah diatur sejak awal dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) (Kontan).

Akibat dari polemik terkait peserta Tax Amnesty yang akan dilakukan pemeriksaan pajak ini, maka pagi ini (11 Mei 2026 sekitar pukul 09.45 WIB) Menteri Keuangan melakukan konferensi pers dengan media untuk memberikan klarifikasi dan kepastian kepada Wajib Pajak mengenai program Tax Amnesty dan PPS ini.

Dalam konferensi ini, Purbaya memberikan statement singkat sebagai berikut:

Sehubungan dengan pemberitaan mengenai pemberitaan mengenai program pengungkapan sukarela sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, dengan ini saya menghimbau kepada masyarakat khususnya dunia usaha agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemberitaan secara berlebihan…. Yang tax amnesty kan?... ini ngga kuat nih tax amnesty-nya… Katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang tax amnesty… jadi itu itu nggak akan dilakukan… tidak akan dilakukan lagi. Saya akan tegur DJP agar selalu menjaga iklim usaha dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sehingga kepercayaan Wajib Pajak dan keberlanjutan reformasi perpajakan tetap terjaga dengan baik.

Purbaya menegaskan intinya secara bahasa sederhana adalah “yang data tax amnesty ya udah, di-amnesty tidak akan digali-gali lagi yang sesuai didaftarkan itu. Ke depannya hanya mereka harus bayar sesuai dengan bisnisnya aja, perkembangan bisnis seperti biasa. Jadi ya tadi saya akan tegur DJP ke depan, kan udah berkali-kali nih, pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya, ada pajak tol, pajak ini, pajak itu, jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi. Untuk menghilangkan kesimpang siuran itu. Pajak hanya eksekutor, saya yang melakukan kebijakan dan mengambil kebijakan.

Read More

Ini Sanksi yang Dihapuskan Dalam Kebijakan Relaksasi Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2025

Sama halnya dengan pemenuhan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025, Direktur Jenderal Pajak juga memberikan relaksasi bagi Wajib Pajak Badan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025. Kebijakan relaksasi ini dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026 tanggal 30 April 2026 tentang Kebijakan dalam Rangka Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Tahun Pajak 2025.

Kebijakan relaksasi ini diberikan bagi Wajib Pajak Badan terkait dengan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025 yang:

1. melakukan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025;
2. melakukan pembayaran PPh Pasal 29 (PPh Kurang Bayar pada SPT Tahunan) Tahun Pajak 2025; dan/atau
3. melakukan pelunasan atas kekurangan pembayaran dan/atau penyetoran PPh Pasal 29 atas SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025 yang diberikan perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Y),

setelah tanggal jatuh tempo sampai dengan 1 bulan setelah tanggal jatuh tempo (berarti hingga tanggal 31 Mei 2026-red), diberikan penghapusan sanksi administratif, baik berupa denda atas keterlambatan penyampaian SPT Tahunan maupun sanksi bunga atas keterlambatan penyetoran PPh Pasal 29, dengan tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

Dalam hal terhadap sanksi administratif sebagaimana dimaksud di atas telah diterbitkan Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak menghapuskan sanksi administratif dimaksud secara jabatan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-71/PJ/2026 telah disampaikan melalui Pengumuman Direktur P2Humas DJP Nomor PENG-31/PJ.09/2026.

Read More

Akhirnya Purbaya Beri Relaksasi "Perpanjangan" Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2025 Hingga 31 Mei 2026

Akhirnya secara resmi Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyatakan bahwa Menteri Keuangan telah menandatangani keputusan untuk memberikan relaksasi kepada Wajib Pajak Badan untuk dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2025 hingga 31 Mei 2026. Informasi ini disampaikan oleh Bimo saat melakukan kunjungan ke KPP Madya Jakarta Pusat untuk memantau proses penyampaian SPT Tahunan PPh pada hari Kamis, 30 April 2026.

"Konsultasi kami tadi pagi dengan Pak Menteri, Pak Menteri memutuskan untuk memberikan relaksasi," jelas Bimo kepada wartawan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Pusat (30/4/2026).

Bimo menyebutkan bahwa Menkeu Purbaya memberi pertimbangan perpanjangan deadline lantaran mendapatkan masukan dari sejumlah WP Badan baik asosiasi maupun beberapa korporasi.

Sampai dengan pukul 12.00 WIB siang ini, menurut Bimo total SPT Tahunan PPh yang sudah masuk baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan sudah mencapai 12,6 juta atau sekitar 84% dari target 15 juta SPT.

Read More