Pengusaha Kena Pajak Tertentu Dapat Membuat Faktur Pajak di e-Faktur Client Desktop (Aplikasi e-Faktur Lama)

Sebagai tindak lanjut dari hasil RDP dengan Komisi XI DPR RI pada tanggal 10 Februari 2025, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 tanggal 12 Februari 2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu. KEP-54/PJ/2025 ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dalam pembuatan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu danuntuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2024 tentang Pembuatan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu Sehubungan dengan Penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 ini menetapkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tertentu yang dapat membuat Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop dan aplikasi e-Faktur Host-to-Host. Pengusaha Kena Pajak tertentu yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengusaha Kena Pajak selain Pengusaha Kena Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-39/PJ/2025.

Pengusaha Kena Pajak Tertentu yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-54/PJ/2025 ini tetap dapat membuat Faktur Pajak dengan menggunakan modul dalam Portal Wajib Pajak pada Sistem Inti Administrasi Perpajakan (yang dikenal sebagai Coretax System). Ketentuan ini berlaku pada tanggal 12 Februari 2025.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mulai 12 Februari 2025, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop untuk membuat Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Sehingga sejak 12 Februari 2025, terdapat 3 (tiga) saluran utama untuk pembuatan Faktur Pajak yaitu melalui Coretax DJP, Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang terintegrasi dengan Coretax DJP, dan aplikasi e-Faktur Client Desktop.

PKP yang Dapat Menggunakan Aplikasi e-Faktur Client Desktop

Lalu siapakah Pengusaha Kena Pajak Tertentu yang dimaksud dalam Keputusan ini yang dapat memilih menggunakan saluran aplikasi e-Faktur Client Desktop? PKP yang dapat memilih untuk menggunakan saluran aplikasi e-Faktur Client Desktop adalah seluruh PKP, kecuali:

1. PKP yang dikukuhkan setelah 1 Januari 2025.
2. PKP yang menjadikan cabang sebagai tempat pemusatan.

Faktur Pajak Tidak Dapat Dibuat Tanggal Mundur (Backdate)

Aplikasi e-Faktur Client Desktop yang dipilih oleh PKP untuk membuat Faktur Pajak ini tidak dapat digunakan untuk membuat Faktur Pajak dengan tanggal mundur (backdate). Jika PKP ingin membuat FP dengan tanggal mundur, maka mereka harus memastikan bahwa Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) telah tersedia sebelum tanggal penerbitan FP yang dimaksud.

Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) di e-Faktur Client Desktop Memiliki Digit Berbeda dengan di Coretax DJP

NSFP Masa Januari 2025 yang berasal dari aplikasi e-Faktur Client Desktop memiliki 16 digit, sedangkan NSFP yang dibuat di Coretax DJP memiliki 17 digit. Kelak Coretax DJP akan melakukan penambahan secara otomatis satu digit pada NSFP awal yaitu angka 9 pada digit yang ke-5.

Fitur Yang Tersedia di aplikasi e-Faktur Client Desktop

Melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop, PKP dapat membuat Faktur Pajak serta melakukan penggantian Faktur Pajak (untuk Faktur Pajak yang dibuat menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop).

Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 07 untuk Masa Januari 2025 Tidak Dapat dibuat di aplikasi e-Faktur Client Desktop

Pembuatan Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 07 untuk masa Januari 2025 dan seterusnya hanya bisa dilakukan melalui Coretax DJP, karena data yang divalidasi dan di-prepopulated berasal dari sistem Ditjen Bea dan Cukai dan Lembaga Nasional Single Window (LNSW) yang kini hanya dikoneksikan dengan Coretax DJP.

Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 06 Tidak Dapat dibuat di aplikasi e-Faktur Client Desktop

pembuatan Faktur Pajak dengan kode transaksi 06 dan 07 tidak dapat dilakukan melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop. Pembuatan Faktur Pajak dengan kode tersebut harus dilakukan melalui sistem Coretax DJP

Terdapat Perbedaan Nilai Harga Jual di Cetakan Faktur Pajak dari aplikasi e-Faktur Client Desktop dengan di Coretax DJP

Perbedaan harga jual ini terjadi karena di Coretax DJP, harga jual tidak bisa dikosongkan. Saat ini, perbaikan sudah dilakukan agar harga jual yang dimigrasikan dari aplikasi e-Faktur Client Desktop tetap sama dengan nilai harga jual sebelumnya di Coretax DJP, dengan nilai harga jual yang telah dikurangi diskon.

Hasil Pembuatan Faktur Pajak di aplikasi e-Faktur Client Desktop Tidak Dapat Menghasilkan File PDF

Saat ini, PDF yang dihasilkan dari aplikasi e-Faktur Client Desktop belum dapat diunduh di Coretax DJP. Namun, wajib pajak tetap dapat mengunduh PDF pada aplikasi e-Faktur Client Desktop.

Retur/Pembatalan Faktur Pajak dan Pelaporan SPT Masa PPN Tidak Dapat Dilakukan di aplikasi e-Faktur Client Desktop

Saat ini, proses retur, pembatalan FP, dan pelaporan SPT masa PPN dilakukan melalui Coretax DJP

Data Faktur Pajak di Aplikasi e-Faktur Client Desktop Baru Dapat Ditampilkan di Coretax DJP Setelah H+2 Penerbitan Faktur Pajak

Data FP yang dibuat di aplikasi e-Faktur Client Desktop akan tersedia di Coretax DJP paling lama H+2 penerbitan faktur pajak.

Simpulan Penulis:

Kebijakan kepada para PKP untuk memilih menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop ini hanya berfungsi dalam hal pembuatan Faktur Pajak saja. Sedangkan untuk pelaporan SPT Masa PPN dan Proses retur dan pembatalan Faktur Pajak tetap harus dibuat oleh PKP, yang telah memilih menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop, melalui sistem Coretax DJP.

Bagi PKP yang telah memilih menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop untuk membuat Faktur Pajak ini, perlu mengantisipasi, karena adanya jeda waktu 2 hari saat proses migrasi data Faktur Pajak yang dibuatnya di aplikasi e-Faktur Client Desktop ke sistem Coretax DJP, yang dapat menghambat dalam proses berikutnya yaitu pelaporan SPT Masa PPN.

Selain itu, ada potensi data yang hilang atau berubah saat proses migrasi data Faktur Pajak dari aplikasi e-Faktur Client Desktop ke Coretax DJP. Tentunya potensi ini perlu diantisipasi oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak serta oleh Wajib Pajak juga. Pada saat pelaporan SPT Masa PPN, Wajib Pajak perlu mengecek sekali lagi apakah Faktur Pajak yang telah dibuatnya di aplikasi e-Faktur Client Desktop telah sama dan sesuai dengan data yang muncul di Coretax DJP.

Read More

Pengusaha Kena Pajak Tertentu Dapat Kembali Menggunakan Aplikasi e-Faktur Lama

Kabar gembira untuk Pengusaha Kena Pajak, karena sebagian Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak paling sedikit 10.000 Faktur Pajak per bulan, masih dapat menggunakan aplikasi e-Faktur lama (e-Faktur Client Dekstop dan aplikasi e-Faktur Host-to-Host) dalam membuat Faktur Pajak.

Sistem Administrasi Perpajakan terbaru Coretax DJP yang telah diterapkan sejak 1 Januari 2025 adalah suatu sistem administrasi perpajakan yang telah mengintegrasikan seluruh layanan administrasi perpajakan ke dalam 1 sistem aplikasi. Selama ini sistem aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih terpisah-pisah dalam beberapa sistem, seperti sistem e-registration, sistem e-billing, sistem e-filing, sistem e-bupot sistem dan sebagainya. Dengan sistem Coretax DJP, maka semua sistem administrasi perpajakan yang ada selama ini akan diintegrasikan dan digabung ke dalam 1 aplikasi yaitu Coretax DJP ini.

Sejak awal implementasi Coretax DJP hingga hari ini masih meninggalkan sejumlah permasalahan. Salah satu permasalahan yang paling berpengaruh terhadap kinerja dan kegiatan usaha para Wajib Pajak khususnya yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah menu pembuatan Faktur Pajak (e-Faktur). Hingga saat ini masih ada PKP yang belum dapat membuat Faktur Pajak melalui Coretax DJP. Walaupun sebagian PKP sudah dapat membuat Faktur Pajak melalui Coretax DJP, namun tidak sedikit PKP yang hingga saat ini tidak dapat mengakses menu pembuatan Faktur Pajak di Coretax DJP. Salah satu kendala ini kemungkinan disebabkan karena loading pengguna yang mengakses aplikasi Coretax DJP ini cukup tinggi sedangkan sistem masih belum stabil.

Sehubungan dengan hal ini, maka Direktur Jenderal Pajak mencoba solusi untuk melakukan perbaikan pada sistem sambil melakukan antisipasi supaya proses pembuatan Faktur Pajak yang dilakukan oleh Para PKP tetap dapat berjalan, terutama bagi PKP tertentu yang harus membuat Faktur Pajak dalam jumlah yang sangat banyak.

Untuk itu, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2025 tanggal 15 Januari 2025 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak Tertentu. Menimbang bahwa terdapat PKP yang wajib membuat faktur pajak dengan jumlah tertentu yang signifikan dengan menggunakan modul dalam portal Wajib Pajak dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2024 tentang Pembuatan Faktur Pajak bagi Pengusaha Kena Tertentu Sehubungan dengan Penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, maka ditetapkan bahwa Pengusaha Kena Pajak tertentu adalah Pengusaha Kena Pajak yang membuat paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) faktur pajak per bulan, yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2025. Untuk Pengusaha Kena Pajak tertentu ini dapat membuat Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur Client Dekstop dan aplikasi e-Faktur Host-to-Host.

Pengusaha Kena Pajak tertentu yang telah ditetapkan sebagai PKP yang dapat membuat Faktur Pajak dengan menggunakan aplikasi e-Faktur Client Dekstop dan aplikasi e-Faktur Host-to-Host tetap dapat membuat Faktur Pajak dengan menggunakan Coretax DJP.

Untuk diketahui bahwa aplikasi e-Faktur Client Dekstop dan aplikasi e-Faktur Host-to-Host adalah merupakan aplikasi pembuatan Faktur Pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak selama ini hingga Masa Pajak Desember 2024.

Ini berarti bahwa PKP tertentu yang jumlah faktur pajak yang dibuat per bulannya paling sedikit 10.000 faktur pajak sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2025 tetap masih dapat membuat Faktur Pajak dengan aplikasi lama yaitu aplikasi e-Faktur versi 4.

Read More

Patch Update e-Faktur 4.0 untuk Error "unregistered Jar2Exe and it has expired to run for DEMO use"

Sejak Sabtu siang, 10 Agustus 2024, jagat maya diramaikan dengan problem yang dihadapi oleh para Wajib Pajak yang akan mengakses aplikasi e-Faktur 4.0. Para Wajib Pajak mengeluhkan tidak dapat membuka aplikasi e-Faktur versi 4.0, karena muncul notifikasi (pop up menu) "This program is generated by unregistered Jar2Exe and it has expired to run for DEMO use".

Pada awalnya sempat beredar dalam pesan di salah satu media sosial, sebuah panduan yang dibuat oleh KPP Madya Dua Bandung (KPP 459). Dalam panduannya ini disebutkan cara sementara untuk mengakali masalah error yang terjadi ini adalah dengan cara: dengan mengganti Waktu pada PC/laptop ke waktu pagi, disarankan sebelum jam 12 siang tanggal 10 Agustus 2024 (setting waktu dan tanggal dengan cara klik kanan tampilan jam/tanggal pada pojok kanan bawah komputer lalu pilih "Adjust date time" lalu matikan "set time automatically" dan klik tombol "Change" untuk mengubah jam dan tanggal). Setelah itu bukalah aplikasi e-Faktur 4.0 dan "running as usual". Setelah aplikasi e-Faktur 4.0 telah terbuka maka dapat kembali disesuaikan waktunya menjadi otomatis atau dibiarkan sementara seperti itu.

Namun cara di atas ini hanyalah cara darurat dan sementara karena, karena trik yang diberikan ini bukanlah solusi permanen.

Cara Mengatasi Error "unregistered Jar2Exe and it has expired" e-Faktur 4.0

Sehari setelahnya (11 Agustus 2024) DJP meluncurkan installer aplikasi e-Faktur terbaru versi 4.0.0.1 berikut patch update-nya. Wajib Pajak dapat mengunduh installer terbaru versi 4.0.0.1 melalui situs resmi DJP di https://installer-efaktur.pajak.go.id/

Sedangkan bagi Wajib Pajak yang telah menginstall aplikasi e-Faktur versi 4.0, maka cara memperbaharui aplikasi e-Faktur ini adalah melalui 4 langkah sebagai berikut.

1. Langkah 1: Unduh Patch Update e-Faktur 4.0

Wajib Pajak dapat mengunduh (download) patch update e-Faktur 4.0 ini melalui menu pada https://installer-efaktur.pajak.go.id/ dan pilih di kelompok nomor 2 dengan menyesuaikan jenis Operating System (OS) pada komputernya, seperti tampak pada gambar berikut:

Link Patch Update Aplikasi e-Faktur 4.0 dapat diakses sebagai berikut:

Windows 32 bit Download disini
Windows 64 bit Download disini
Linux 32 bit Download disini
Linux 64 bit Download disini
Mac JAR 64 bit Download disini

2. Langkah 2: Ekstrak File Patch Update Hasil Unduh

Setelah Patch Update Aplikasi e-Faktur 4.0 yang sesuai dengan spesifikasi Operating System komputernya diunduh (download) kemudian ekstrak file hasil unduh yang akan menghasilkan 3 (tiga) file berekstensi *.exe atau tipe application, yaitu file: ETaxInvoice, ETaxInvoiceMain, dan ETaxInvoiceUpd.

3. Langkah 3: Copy and Replace File Patch Update Hasil Ekstrak

Salin (copy) ketiga file hasil ekstrak pada Langkah 2 tersebut di atas, kemudian tempel (paste) pada folder e-faktur 4.0 yang selama ini dipergunakan (existing) sehingga menimpa (replace) file yang lama.

4. Langkah 4: Pastikan Tanggal Ketiga File Hasil Replace adalah tanggal 11 Agustus 2024

Pastikan ketiga file exe di folder e-faktur 4.0 yang sudah di-copy dan replace pada langkah 3 di atas sudah tertanggal 11/08/2024 (date modified).

Setelah keempat langkah ini telah dilakukan, maka aplikasi e-Faktur 4.0 sudah dapat dijalankan secara normal.

Berikut ini manual panduannya:

Semoga inofrmasi ini bermanfaat bagi Pembaca Setia Tax Learning.

Read More

Segera Update e-Faktur Anda dengan Aplikasi e-Faktur versi 4.0

Mulai tanggal 20 Juli 2024 pukul 19.00 WIB, para Pengusaha Kena Pajak (PKP) diharuskan untuk meng-up date aplikasi e-Faktur nya dengan e-Faktur versi 4.0.0.0. Sebagaimana informasi yang sudah diposting di artikel sebelumnya (Update Aplikasi e-Faktur 4.0 Mulai 20 Juli 2024 Untuk Dapat Mencantumkan NPWP 16 Digit Pada Faktur Pajak), para PKP harus meng-update aplikasi e-Faktur ini supaya dapat membuat e-Faktur dimana e-Faktur yang diterbitkan setelah tanggal 20 Juli 2024 ini harus mencantumkan NPWP 16 digit.

Perlu diperhatikan bagi PKP yang akan meng-update aplikasi e-Faktur dengan yang versi terbaru 4.0 ini, agar terlebih dahulu mem-back up semua database e-Faktur yang sudah dibuatnya ke server atau hardisk yang terpisah dengan komputer yang akan di-update aplikasinya ini.

Installer untuk aplikasi e-Faktur 4.0 ini dapat di-download di situs resmi DJP di: https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi.

Sebelum meng-update aplikasi ini, sebaiknya para PKP membaca dahulu panduan manual e-Faktur 4.0 berikut ini:

Secara ringkas langkah-langkah untuk meng-update e-Faktur ke versi 4.0 adalah sebagai berikut.

1. Back up database e-Faktur yang dijalankan saat ini (versi lama) ke server/komputer lain.
 

2. Download file aplikasi e-Faktur versi 4.0 dengan installer yang sesuai dengan Operating System (OS) di komputer di alamat yang disebutkan di atas

3. Extract file aplikasi e-Faktur 4.0 (winzip) yang telah di-download

4. Setelah Ekstrak, maka jalankan file (double click) aplikasi e-Faktur 4.0 ini.

5. Setelah muncul dialog box seperti tampak pada gambar di bawah ini pilih lokasi folder baru tempat aplikasi ini akan disimpan lalu klik tombol Extract.
 

6. Selesai proses extract, maka akan muncul dalam folder file-file seperti tampak pada gambar di bawah ini (terdapat 1 folder dan 9 file).

7. Setelah semua file yang sudah terekstrak seperti tampak pada gambar di langkah ke-6 di atas, kemudian copy file DB lama ke Folder yg sdh di-extract

8. Jalankan aplikasi seperti biasa dengan double click file Etaxinvoice.exe yang ada di folder hasil ekstrak di langkah-langkah yang disebutkan di atas. Ketika muncul pilihan koneksi database, pilih koneksi ke Lokal Database, lalu pilih Connect.

9. Setelah terkoneksi dengan database lokal, maka pada halaman utama akan muncul profil dengan NPWP 16 digit dan NITKU yang masih kosong (null), seperti tampak pada gambar di bawah ini.

10. Langkah selanjutnya adalah Update profile - sinkronisasi data dengan DJP untuk update NPWP 16 Dan NiTKU, melalui menu Management Upload -- Profile PKP, seperti pada gambar di bawah ini

11. Lalu pilih Refresh/Sinkronisasi Profil PKP dari DJP

Maka aplikasi e-Faktur versi 4.0 sudah siap untuk digunakan.

Semoga Para Pembaca Setia Tax Learning berhasil untuk update e-Faktur versi 4.0 ini. Apabila ada kendala, silakan hubungi kami atau post comment-nya di bawah ini.

 

Read More

Update Aplikasi e-Faktur 4.0 Mulai 20 Juli 2024 Untuk Dapat Mencantumkan NPWP 16 Digit Pada Faktur Pajak

Sesuai dengan kebijakan penerapan NPWP 16 Digit dimana Nomor Induk Kependudukan (NIK) ditetapkan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi, maka untuk pembuatan Faktur Pajak juga dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini akan mulai diterapkan pada tanggal 20 Juli 2024 setelah pukul 19.00 WIB. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan pemberitahuan serta langkah-langkah yang harus dilakukan oleh para Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam rangka memperbaharui (up grade) sistem e-Faktur ke Aplikasi e-Faktur versi 4.0.0.0.

Berikut ini langkah-langkah yang harus disiapkan dan dilakukan oleh para PKP.

1. Aplikasi e-Faktur 4.0.0.0 dapat diunduh mulai tanggal 12 Juli 2024 pada web ENOFA (https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi).
2. Aplikasi e-Faktur 4.0.0.0 mulai digunakan setelah masa downtime berakhir (setelah Tanggal 20 Juli pukul 19.00)
3. Aplikasi e-Faktur 4.0.0.0 jangan digunakan sebelum downtime berakhir.
4. Wajib pajak masih bisa menggunakan Aplikasi E faktur 3.2 sampai dengan waktu pelaksanaan downtime dimulai.
5. Akan dilakukan Downtime system pada 20 Juli 2024 pukul 09.00 – 19.00 WIB. Selama proses downtime, Wajib Pajak tidak diperkenankan melakukan Upload dokumen baik itu Faktur, Nota Retur dan Dokumen lain pada aplikasi e-Faktur.
6. Setelah Downtime berakhir, Wajib Pajak wajib menggunakan e-Faktur 4.0.0.0
7.  Untuk mencegah terjadinya kesalahan (corrupt database e-Faktur) PKP perlu melakukan back-up database (folder db yang sedang digunakan)
8. Cara Aman backup fb e faktur: Saat membackup matikan Aplikasi eFaktur terlebih dahulu Folder db --> Kompres menjadi db_tanggalbackup.zip --> simpan ke drive yang lain

Untuk diperhatikan bagi para Pembaca Setia Tax Learning, bahwa proses up grade ke aplikasi e-Faktur versi 4.0 hanya dapat dilakukan tanggal 20 Juli 2024 setelah pukul 19.00 WIB. Jangan dilakukan sebelumnya. Saat ini yang dapat dilakukan adalah men-download dahulu aplikasi e-Faktur 4.0.0.0 dan simpan dahulu di komputer Anda.

Read More

Sisa Nomor Seri Faktur Pajak Tidak Perlu Dilaporkan (Dikembalikan) ke KPP

Salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) selama ini adalah melaporkan (mengembalikan) sisa Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang tidak terpakai dalam satu tahun pajak tertentu setiap pergantian tahun yang dilaporkan bersamaan dengan SPT Masa PPN masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 dan perubahannya.

Namun sejak berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2022 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2022, ketentuan mengenai kewajiban untuk melaporkan (mengembalikan) sisa Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang tidak terpakai dalam satu tahun pajak tertentu telah dihilangkan. Artinya mulai Masa Desember 2022 ini, PKP sudah tidak perlu lagi mengembalikan sisa Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai ke KPP tempat dikukuhkan.

Penegasan bahwa PKP tidak perlu lagi mengembalikan sisa Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai dalam satu tahun pajak tertentu juga disampaikan di media sosial Twitter melalui akun resmi Direktorat Jenderal Pajak @Kring_Pajak yang salah satu tweet-nya menjawab pertanyaan netizen, sebagai berikut:

Hai, Kak.

Berdasarkan PER-03/PJ/2021 stdtd PER-11/PJ/2022 untuk pengembalian Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) ini sudah tidak disebutkan lagi, sehingga atas NSFP yg tidak terpakai, tidak perlu dikembalikan ke KPP ya.

Tks*Arty

— #PajakKitaUntukKita (@kring_pajak) September 22, 2022

Meskipun saat ini sudah tidak ada kewajiban untuk mengembalikan sisa Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai dalam satu tahun pajak tertentu ke KPP tempat dikukuhkan, namun PKP disarankan untuk menghapus sisa range Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai di aplikasi e-Faktur Dekstop yang ada di komputer masing-masing PKP. Karena apabila sisa Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai ini tidak dihapuskan dari aplikasi e-Faktur, maka Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai yang merupakan jatah untuk Nomor Seri Faktur Pajak tahun sebelumnya berpotensi muncul di tahun pajak yang baru ini, seperti pengalaman salah satu netizen yang bertanya kepada akun Twitter @Kring_Pajak berikut ini:

Hai, Kak.
NSFP selain tahun 2020 silakan bisa Kakak hapus.
Dari menu Referensi > Referensi Nomor Faktur > Pilih Jatah NSFP selain tahun 2020 > Hapus Range Nomor Faktur.
Apabila NSFP selain th 2020 sudah dihapus, seharusnya yg muncul otomatis adalah NSFP tahun 2020.

Tks*Andy

— #PajakKitaUntukKita (@kring_pajak) November 26, 2020

Read More

Cara Minta Nomor Seri Faktur Pajak

Setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak atas setiap transaksi penyerahan (baca: penjualan) Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada konsumen/customer-nya. Saat ini Wajib Pajak menerbitkan Faktur Pajak secara online dengan menggunakan aplikasi yang disebut e-Faktur. Untuk dapat menerbitkan e-Faktur ini, maka terlebih dahulu PKP wajib mendapatkan Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dengan cara mengajukan permintaan NSFP kepada Direktorat Jenderal Pajak baik secara online melalui situs e-Nofa ataupun secara offline dengan mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP tersebut terdaftar.

Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Secara Online

Untuk meminta NSFP secara online, PKP dapat menggunakan aplikasi e-Nofa dengan cara mengakses situs: https://efaktur.pajak.go.id/login . Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melakukan permintaan NSFP secara Online melalui aplikasi e-Nofa ini.

1. Login ke aplikasi faktur pajak e-NOFA melalui laman efaktur.pajak.go.id/login.
2. Pilih menu “Permintaan NSFP” dan tunggu sampai ada pemberitahuan bahwa Anda dapat memilih e-sertifikat yang telah terinstal.
3. Pilihlah e-sertifikat yang ada dan klik “Ok”.
4. Pilih opsi “Process to efaktur.pajak.go.id”.
5. Isi nama pemohon, tahun pajak, jumlah NSFP yang diminta, jabatan PKP atau pemohon, dan terakhir klik “Proses”.
6. Masukkan password e-NOFA dan pilih “Ya”.
7. Anda akan mendapatkan notifikasi bahwa permohonan NSFP Anda telah disetujui.
8. Untuk mengunduh NSFP, maka silahkan klik “Ok” dan nomor seri faktur pajak akan terunduh secara otomatis.
9. Jika nomor seri faktur pajak tidak terunduh secara otomatis, maka Anda bisa membuka menu “Riwayat Permintaan” untuk mengunduh secara manual.

Sebelum dapat meminta NSFP secara online ini, PKP harus sudah memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Telah terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
2. Telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo
3. Telah memiliki Sertifikat Elektronik (e-certificate) Pajak yang masih berlaku (valid)
4. Mempunyai kode aktivasi dan Password

Cara Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak Secara Offline

Berikut ini adalah prosedur cara minta nomor seri faktur pajak secara offline:

1. Datang ke kantor pelayanan pajak (KKP) tempat PKP dikukuhkan
2. Ajukan surat permohonan kode aktivasi dan password yang telah diisi lengkap.
3. Cek e-mail yang telah dicantumkan di surat permohonan, apakah sudah menerima kode aktivitasi dan password.
4. Setelah menerima kode aktivasi dan password, maka Anda dapat meminta NSFP dengan formulir yang sudah disediakan oleh KPP.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh PKP untuk dapat mengajukan permintaan NSFP ini adalah:

1. Telah terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
2. Telah melaporkan SPT Masa PPN untuk 3 (tiga) masa pajak terakhir yang telah jatuh tempo
3. Mempunyai kode aktivasi dan Password

Read More

Aplikasi e-Faktur dan e-Nofa Tidak Dapat Diakses Dari Tanggal 17 Januari 2020 s.d. 20 Januari 2020

Jakarta, 16 Januari 2020 - Hari ini penulis memperoleh kabar dari pihak Direktorat Jenderal Pajak bahwa dalam rangka migrasi database e-Faktur dan e-Nofa, maka sejak hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 pukul 17.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 20 Januari 2020 pukul 08.00 WIB, aplikasi e-Faktur dan e-Nofa tidak dapat diakses untuk sementara waktu (downtime).

Akibat dengan tidak dapat diaksesnya database e-Faktur dan e-Nofa, maka aplikasi pada kedua database ini yang berupa:

1. Aplikasi e-Faktur Web;
2. Aplikasi e-Faktur Desktop;
3. Aplikasi e-Faktur Host-to-Host; dan
4. Aplikasi e-Nofa Online;

dalam periode waktu downtime tersebut tidak dapat diakses dan digunakan.

Terkait hal ini, maka bagi Para Pembaca Setia Tax Learning yang harus menggunakan aplikasi e-Faktur dan e-Nofa dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN, agar memanfaatkan waktu sampai dengan hari Jumat 17 Januari 2020 sore pukul 17.00 WIB.

Read More

Cara Instalasi dan Update Program eFaktur versi 2.1

Sebagaimana sudah disampaikan pada Artikel terdahulu, bahwa sejak 15 Mei 2018, seluruh Pengusaha Kena Pajak yang akan membuat eFaktur harus mengubah program eFaktur yang lama (selama ini menggunakan program eFaktur versi 2.0) dengan melakukan pembaharuan (update) ke program eFaktur versi 2.1.

Setelah Pembaca Setia Tax Learning mengunduh (download) installer program eFaktur versi 2.1, maka berikut ini penulis akan jelaskan langkah untuk menginstalasi/melakukan pembaharuan program eFaktur ke versi 2.1.

Cara Install File Installer eFaktur versi 2.1

1. Back Up Database di Program eFaktur Yang Lama

Agar diingat bahwa sebelum menjalankan proses update program eFaktur versi 2.1 ini, terlebih dahulu lakukan back up database eFaktur dengan cara menyalin (copy) seluruh folder db beserta dengan isinya yang ada di dalam folder eFaktur versi 2.0 (yang selama ini digunakan untuk membuat eFaktur), seperti yang ditandai lingkaran merah pada Gambar 1 di bawah ini ke media penyimpanan lain.

 

Gambar 1

2. Jalankan aplikasi installer EFaktur_Windows_64bit.exe

Langkah selanjutnya adalah menjalankan file Installer eFaktur versi 2.1. Lakukanlah double click pada file Installer eFaktur “EFaktur_Windows_64bit.exe” dan ikuti petunjuknya. Catatan: apabila komputer Anda login sebagai bukan administrator, biasanya akan gagal untuk menjalankan file ini, jadi klik kanan pada file Installer kemudian pilih “Run as administrator”.

Gambar 2

3. Hasil Instalasi EFaktur_Windows_64bit versi 2.1

Setelah dijalankan file installer eFaktur_Windows_64bit versi 2.1, maka hasilnya adalah berupa file seperti pada Gambar 3 berikut ini.

 

Gambar 3

4. Copy Database di Program eFaktur lama ke EFaktur_Windows_64bit versi 2.1

Setelah sudah berhasil melakukan instalasi Program eFaktur versi 2.1 maka file-file yang muncul pada Gambar 7 di atas. Jika dibandingkan dengan isi dari folder Program eFaktur yang selama ini digunakan untuk membuat eFaktur (versi 2.0), sebagaimana Gambar 1 di atas, maka tidak kita temukan folder “backup”, “db”, dan “log”.

Jadi untuk memperoleh folder “db”, maka copy folder “db” (beserta seluruh isinya) yang terdapat pada folder Program eFaktur versi 2.0 (yang lama yang selama ini digunakan untuk membuat eFaktur). Kemudian Folder “db” ini kita salin (paste) ke dalam folder Program eFaktur versi 2.1, sehingga isi folder Program eFaktur versi 2.1 ini akan seperti Gambar 4 di bawah ini.

Gambar 4

5. Jalankan Aplikasi ETaxInvoiceUpd.exe

Langkah selanjutnya adalah menjalankan file “ETaxInvoiceUpd.exe” dengan double click pada file ini, sehingga akan muncul proses berikut:

 

Gambar 5

6. Rename File ETaxInvoiceUpd.exe

Langkah terakhir adalah melakukan perubahan nama (rename) file “ETaxInvoiceUpd.exe” menjadi: “ETaxInvoiceUpd_old.exe”. Lakukan dengan cara klik kanan file yang akan diubah nama filenya tersebut kemudian pilih “Rename”.

 

Gambar 6

Setelah seluruh langkah di atas dijalankan, maka jadilah Program eFaktur versi 2.1 yang siap dijalankan dengan isi file dalam folder program ini adalah seperti Gambar 7 di bawah ini.

Gambar 7

(c) syafrianto.blogspot.co.id

Read More

Hari Ini Harus Update eFaktur versi 2.1

Mulai hari ini, 15 Mei 2018, semua Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus melakukan update program e-Faktur yang digunakannya ke versi 2.1.0.0. Karena apabila tidak melakukan update program e-Fakturnya ini, maka PKP tersebut tidak dapat menjalankan aplikasi e-Faktur untuk menerbitkan Faktur Pajak, menginput, hingga melaporkan SPT Masa PPN-nya.

Untuk melakukan update program e-Faktur ke versi 2.1.0.0 ini, maka terlebih dahulu download file-file berikut:

1. Program e-Faktur versi 2.1.0.0 untuk Windows 64bit:
- EFaktur_Windows64bit
- EFaktur_Windows64bit.7z.001
- EFaktur_Windows64bit.7z.002
- EFaktur_Windows64bit.7z.003

Jadi bagi Pembaca Setia Tax Learning yang menjalankan e-Faktur pada sistem Windows 64 bit, maka download-lah keempat file ini dan simpan di satu folder yang sama. Setelah seluruh file di atas telah berhasil di download, maka langkah yang dapat Pembaca lakukan menggabungkan keempat file ini dengan cara menjalankan file yang pertama yaitu file EFaktur_Windows64bit, dengan mengklik file ini 2 kali (double click). Apabila hendak mengganti lokasi penyimpanan file hasil penggabungan, maka dapat mengganti lokasi file dengan mengklik tombol segiempat kecil yang ada lambang 3 titik di samping lokasi file yang sudah ada pada kotak dialog sebagaimana gambar di bawah ini.

Setelah proses penggabungan file ini selesai dijalankan, maka seluruh file ini akan tergabung menjadi satu file baru yaitu file EFaktur_Windows64bit.exe dengan ukuran file 133.546 KB.

File EFaktur_Windows64bit.exe inilah yang merupakan file installer untuk meng-update program e-Faktur ke versi 2.1.0.0.


2. Program e-Faktur versi 2.1.0.0 untuk Windows 32bit:

EFaktur_Windows32bit.exe


Artikel Terkait:
Cara Instalasi dan Update Program eFaktur versi 2.1

Read More

Penundaan Pemberlakuan PER-26 Pencantuman NIK Pada e-Faktur

Terkait dengan diberlakukannya pencantuman Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Paspor pada e-Faktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 mulai 1 Desember 2017, serta adanya pertimbangan kesiapan aspek administratif maka Direktorat Jenderal Pajak melalui Direktur Peraturan Perpajakan I menerbitkan Surat Nomor S-622/PJ.02/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang menunda pemberlakuan PER-26/PJ/2017.

Selama jangka waktu penundaan ini, tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak masih mengikuti Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Read More

e-Faktur atas Transaksi Dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Tidak Ber-NPWP Perlu Cantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Mulai 1 Desember 2017, atas setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki NPWP wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 4A ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Pada Pasal 4A ayat (2) ini diatur hal sebagai berikut:

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bagi pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka identitas pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak Orang Pribadi wajib diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. nama dan alamat pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk atau Paspor; dan
2. Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau nomor Paspor untuk Warga Negara Asing (WNA) dalam kolom referensi aplikasi e-Faktur.

Selanjutnya pada Pasal 11A Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2017 ini ditegaskan mengenai sanksi bagi pembuatan Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan ini. Pada pasal ini diatur bahwa Faktur Pajak yang dibuat dengan mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya atau dibuat tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini bukan merupakan Faktur Pajak. Pengusaha Kena Pajak yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai denga keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya adalah merupakan Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat Faktur Pajak sehingga dikenai sanksi administrasi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP. Sedangkan bagi Pengusaha Kena Pajak yang menerima Faktur Pajak yang demikian tidak dapat mengkreditkan PPN-nya sebagai Pajak Masukan.

Ketentuan ini mulai diterapkan sejak tanggal 1 Desember 2017.

Sebagai catatan, ketentuan pencantuman NIK atau Nomor Paspor dalam e-Faktur bagi pembeli yang tidak memiliki NPWP tidak berlaku untuk Pengusaha Kena Pajak yang merupakan pedagang eceran yang menggunakan Faktur Pajak Sederhana.

Untuk mensosialisasikan ketentuan ini, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Siaran Pers Nomor 44 Tahun 2017.

Update: Ketentuan ini telah ditunda pemberlakuannya. Baca artikelnya di sini.

Read More

Alternatif Link untuk Download Installer Update e-Faktur Versi 2.0

Hingga malam ini, 3 Oktober 2017, server eFaktur untuk mendownload installer update eFaktur v.2.0 (pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak) masih tidak dapat diakses. Oleh sebab itu, berikut ini penulis sajikan link alternatif untuk mendownload program eFaktur v.2.0 yang berhasil penulis download atau peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Semoga file yang penulis dapatkan ini dapat membantu para Pembaca Setia Tax Learning yang ingin mendapatkan installer update eFaktur versi 2.0.

1. Aplikasi e-Faktur Windows 32 bit: Download disini
2. Aplikasi e-Faktur Windows 64 bit: Download disini
3. Aplikasi e-Faktur Linux 32 bit: Download disini
4. Aplikasi e-Faktur Linux 64 bit: Download disini
5. Aplikasi e-Faktur Macinthos 64 bit: Download disini
6. Mem_Config Terbaru: Download disini
7. Aplikasi ETaxInvoiceUpd Windows 32 bit - Tools update Database (Setelah dijalankan, Anda harus menghapus secara manual) Download disini
8. Aplikasi ETaxInvoiceUpd Windows 64 bit - Tools Update Database (Setelah dijalankan, Anda harus menghapus secara manual) Download disini

Note: hingga saat ini penulis baru berhasil memperoleh installer update eFaktur v.2.0 untuk Windows 32 bit dan Windows 64 bit. Penulis akan berusaha terus mendapatkan installer lainnya dan segera diupload di sini.

Bagi Anda yang telah memiliki program eFaktur sebelumnya yang telah diinstall di komputer Anda, maka cukup install aplikasi pada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas (pilih salah satu sesuai dengan tipe operating system di komputer Anda) dan ikuti panduannya untuk menyalin (copy) database lama dari program eFaktur yang sudah ada seperti penjelasan pada Artikel Sebelum ini.

Untuk menjadi perhatian bahwa mulai 15 Mei 2018, Program eFaktur versi 2.0 ini telah diupdate dengan yang versi 2.1. Sehingga Program eFaktur versi 2.0 ini sudah tidak dapat digunakan lagi. Jadi segeralah download dan update Program eFaktur versi 2.1 di artikel berikut.

Read More

DJP Lakukan Perubahan Aplikasi e-Faktur per 1 Oktober 2017

Bagi Anda Pengusaha Kena Pajak yang selama ini dalam menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan e-Faktur, perhatikanlah perubahan yang terjadi sejak 1 Oktober 2017.

Direktorat Jenderal Pajak tengah melakukan peluncuran aplikasi e-Faktur Dekstop versi v2.0, e-Faktur Web-based, dan e-Faktur Host-to-Host sejak 1 Oktober 2017 guna meningkatkan mutu pelayanan di bidang PPN dan PPnBM. Terkait dengan hal tersebut, maka melalui Surat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Nomor S-341/PJ.10/2017 tanggal 25 September 2017 dan Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Nomor PENG-07/PJ.09/2017 tanggal 28 September 2017 disampaikan mengenai perubahan dan penambahan aplikasi baru ini.

Mulai 1 Oktober 2017, aplikasi pembuatan Faktur Pajak PPN secara elektronik (e-Faktur) adalah melalui:

1. Aplikasi e-Faktur Dekstop versi v.2.0 (menggantikan versi yang telah ada saat ini);
2. Aplikasi e-Faktur Web-based; dan
3. Aplikasi e-Faktur Host-to-Host.

Pengusaha Kena Pajak yang dapat menggunakan aplikasi e-Faktur Web-based dan aplikasi e-Faktur Host-to-Host adalah Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak yang tata caraya akan diatur lebih lanjut.

Perubahan yang terjadi terkait dengan penyempurnaan aplikasi e-Faktur versi v.2.0 (yang selama ini telah digunakan oleh para Pengusaha Kena Pajak dalam menerbitkan e-Faktur) yang perlu diperhatikan adalah:

1. Pembatalan Faktur Pajak yang bisa dilakukan setelah lawan transaksi menyetujuinya;
2. Pembatalan Retur Faktur Pajak;
3. Peringatan pada saat nilai transaksi yang direkam melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Notifikasi untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom Referensi untuk Pembeli yang tidak memiliki NPWP atau 00.000.000-0.000.000;
5. Perbaikan bugs pada saat cetak nota retur; f.Penambahan Cap "PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 96 TAHUN 2015";
6. Penambahan Cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 74 TAHUN 2015"; dan
7. Penambahan Cap "PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 106 TAHUN 2015"

Langkah Instalasi Aplikasi e-Faktur Dekstop versi v.2.0

Bagi Pengusaha Kena Pajak, mulai 1 Oktober 2017 wajib untuk meng-update aplikasi e-Faktur Dekstop versi v.2.0. Installer aplikasi e-Faktur Dekstop versi v.2.0 ini dapat diunduh (download) di laman: https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi.xhtml. Pada laman ini terdapat berbagai tipe installer e-Faktur sesuai dengan versi komputernya, yaitu:

1. Aplikasi e-Faktur Windows 32 bit: Download disini
2. Aplikasi e-Faktur Windows 64 bit: Download disini
3. Aplikasi e-Faktur Linux 32 bit: Download disini
4. Aplikasi e-Faktur Linux 64 bit: Download disini
5. Aplikasi e-Faktur Macinthos 64 bit: Download disini
6. Mem_Config Terbaru: Download disini
7. Aplikasi ETaxInvoiceUpd Windows 32 bit - Tools update Database (Setelah dijalankan, Anda harus menghapus secara manual) Download disini
8. Aplikasi ETaxInvoiceUpd Windows 64 bit - Tools Update Database (Setelah dijalankan, Anda harus menghapus secara manual) Download disini

Bagi Anda yang telah memiliki program e-Faktur yang sebelumnya, maka Anda cukup men-download salah satu dari aplikasi sebagaimana yang disajikan pada nomor 1 sampai dengan nomor 5 di atas sesuai dengan tipe dari operating system komputer Anda. Setelah mendownload installer e-Faktur tersebut di atas, kemudian extract ke dalam folder baru yang sudah disiapkan. Agar diperhatikan bahwa file installer update ini harus disimpan secara terpisah dengan folder e-Faktur versi yang lama.

Selanjutnya salin (copy) folder db dari folder aplikasi lama ke dalam folder aplikasi yang baru dan jalankan file ETaxInvoiceUpd.exe.

Setelah update selesai, maka jalankan program e-Faktur seperti biasa dengan klik ETaxInvoice.exe.

Note: Pada saat penulis menjalankan program e-Faktur versi 2.0 dengan mengklik file "ETaxInvoice.exe" muncul pesan error: "ETAX-40001: Tidak dapat menghubungi E-TaxInvoice Server. Anda harus terhubung dengan internet untuk mengakses service". Namun setelah diklik "OK", penulis tetap dapat mengakses program e-Faktur ini. Jadi kemungkinan ini hanyalah koneksi ke server eFaktur yang masih belum stabil.

Hingga malam ini, 3 Oktober 2017, server eFaktur untuk mendownload installer update eFaktur v.2.0 (sebagaimana link yang penulis sajikan di atas) masih tidak dapat diakses. Oleh sebab itu, pada Artikel Selanjutnya, penulis sajikan link alternatif untuk mendownload program eFaktur v.2.0 yang berhasil penulis download atau peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Artikel Terkait:
Alternatif Link untuk Download Installer Update e-Faktur Versi 2.0

Read More

Video Tutorial Instalasi dan Penggunaan Aplikasi e-Faktur (Bagian 2)

Pada Bagian terdahulu telah penulis posting 5 video yang berisi panduan dalam melakukan instalasi dan menjalankan aplikasi e-Faktur Pajak yang terdiri dari: Panduan untuk melakukan registrasi dan konfigurasi aplikasi e-Faktur, Panduan untuk merekam Nomor Seri Faktur Pajak, Panduan untuk menginput Faktur Pajak Keluaran, Panduan untuk menginput Faktur Pajak Masukan, dan Panduan untuk Start Uploader Faktur Pajak.

Pada bagian ke-2 ini akan penulis sajikan 5 video berikutnya dalam menjalankan aplikasi e-Faktur Pajak yang juga penulis peroleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Video-video ini disimpan dalam situs Youtube dan dapat di-download dengan menggunakan media downloader. Namun bagi pembaca yang tidak berhasil mendownload video-video ini, silakan untuk menghubungi penulis (dapat melalui email) untuk memperoleh video dalam format *.mp4. Berikut video panduan untuk menggunakan aplikasi e-Faktur selanjutnya.

6. Ekspor dan Impor CSV

7. Faktur Pajak Batal

8. Faktur Pajak Pengganti

9. Retur Faktur Pajak Masukan dan Retur Faktur Pajak Keluaran

10. SPT Masa PPN

Read More

Tutorial Instalasi dan Penggunaan Aplikasi e-Faktur (Video)

Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mulai tanggal 1 Juli 2015 diwajibkan untuk menerbitkan Faktur Pajak secara elektronik dengan menggunakan e-Faktur, maka terlebih dahulu harus melakukan registrasi dan instalasi aplikasi (program) e-Faktur. Setelah aplikasi e-Faktur ini telah ter-install, maka untuk seluruh keperluan penerbitan Faktur Pajak, Proses Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, serta pelaporan SPT Masa PPN akan dijalankan melalui aplikasi e-Faktur ini.

Mungkin bagi sebagian besar PKP yang baru pertama kali akan menjalankan aplikasi e-Faktur ini akan kesulitan dalam proses registrasi, instalasi serta menjalankan aplikasi e-Faktur ini. Hal ini adalah wajar karena masih belum mengenal bagaimana cara untuk menjalankan aplikasi ini. Saat ini pihak Direktorat Jenderal Pajak sangat gencar dalam mensosialisasikan dan memandu PKP dalam menjalankan aplikasi e-Faktur ini. Salah satunya adalah dengan membuatkan video tutorial sebagai bahan panduan.

Berikut penulis sajikan beberapa video Tutorial yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memandu Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan instalasi dan menjalankan aplikasi e-Faktur ini.

1. Registrasi dan Konfigurasi Aplikasi e-Faktur Pajak


2. Rekam Referensi Nomor Seri Faktur Pajak

3. Faktur Pajak Keluaran

4. Faktur Pajak Masukan

5. Start Uploader

Bersambung ke Bagian 2

Read More