Pemerintah Terbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja

Pada hari ini, 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perppu ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada 25 November 2021 yang menyatakan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, dimana pada salah satu putusannya menyatakan bahwa UU Cipta Kerja harus segera diamandemen supaya dapat diberlakukan. Hasil putusan MK ini sangat memengaruhi perilaku...

Read More

Stimulus Kebijakan Fiskal Jilid 2 untuk Mitigasi Dampak Negatif Virus Corona

Jakarta, 13/03/2020 - Situasi pandemik covid-19 yang mengglobal, membuat pemerintah merespons dengan memberi stimulus kebijakan fiskal jilid 2 untuk memitigasi dampak negatif virus corona pada ekonomi. Salah satunya dengan memberikan relaksasi pajak penghasilan (PPh) pasal 21, 22, 25 dan restistusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dipercepat. "Situasi yang menjadi pandemik dunia (covid-19), perkembangan ini sangat dinamis. Kita menyiapkan instrumen, policy untuk memitigasi, meminimalisir dampak, baik untuk sektor pengusaha, korporasi maupun...

Read More

Pernyataan Pers Menteri Keuangan tentang Proses RUU Omnibus Perpajakan

Pada tanggal 22 November 2019 bertempat di Kantor Presiden RI telah diselenggarakan Rapat Terbatas Kebijakan Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian. Dalam Rapat Terbatas ini telah dibahas mengenai perkembangan proses Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Perpajakan yang sebelumnya telah diminta oleh Presiden Jokowi. Setelah Rapat Terbatas tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyampaikan pernyataan pers kepada para wartawan yang meliput. Pada intinya pernyataan pers yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ini menjelaskan mengenai RUU Omnibus...

Read More

RUU Perpajakan - Pemerintah Ajukan RUU Pangkas PPh Badan, Bebaskan PPh Dividen, Turunkan Sanksi Bunga

Pemerintah tengah menyiapkan kembali Rancangan Undang-Undang (RUU) Perpajakan. RUU Perpajakan yang sedang disusun ini ditujukan untuk penguatan perekonomian Indonesia dalam bentuk meningkatkan pendanaan investasi, menyesuaikan prinsip income perpajakan untuk Wajib Pajak orang pribadi, menggunakan azas teritorial, mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela, menciptakan keadilan dalam iklim berusaha di dalam negeri dan menempatkan berbagai fasilitas perpajakan dalam satu perundang-undangan. RUU yang diusulkan ini adalah tentang Ketentuan...

Read More

APBN 2015

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari Senin, 29 September 2014 telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 menjadi Undang-undang (UU). APBN untuk tahun 2015 yang ditetapkan senilai Rp 2.039,5 triliun (naik lebih tinggi sekitar Rp19,6 triliun dibanding dengan usulan pemerintah dalam RAPBN 2015. Pengesahan UU APBN 2015 ini ditetapkan melalui sidang paripurna yang dipimpin oleh Sohibul Iman dan telah disepakati oleh seluruh anggota dewan yang hadir di Gedung DPR/MPR. Berdasarkan Keterangan Pers yang dikeluarkan oleh Kementerian...

Read More

Strategi Yang Akan Dilakukan DJP Dalam Mengawasi Wajib Pajak Selama 2012

Tahun 2011 telah kita lalui bersama. Berbagai hal dan kejadian telah dialami. Ada kesuksesan maupun kegagalan yang kita peroleh dari hasil kerja yang kita lakukan selama tahun 2011. Memasuki tahun 2012 ini, segala apa yang telah kita capai di tahun 2011 haruslah menjadi tolak ukur untuk melakukan kegiatan di 2012. Kita harus dapat mengevaluasi apa saja penyebab kegagalan maupun keberhasilan di tahun 2011 untuk kita jadikan sebagai bahan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di 2012 ini. Selama tahun 2011, Direktorat Jenderal Pajak (DJP)...

Read More

Konsolidasi Badan Usaha Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Dewasa ini sering kita lihat suatu perusahaan yang mengambil alih perusahaan yang memiliki jenis usaha sejenis guna memperkuat bisnis yang sedang dijalankannya. Atau ada juga kegiatan dari beberapa badan usaha untuk menggabungkan diri menjadi satu badan usaha yang lebih kuat. Namun pada kenyataannya banyak ditemui bahwa usaha melakukan konsolidasi badan usaha ini ternyata dijadikan suatu modus untuk mengendalikan kegiatan ekonomi di negara kita. Dengan adanya konsolidasi usaha ini, akibatnya ada beberapa badan usaha sejenis yang awalnya bersaing...

Read More