Profil Purbaya Yudhi Sadewa Yang Ditunjuk Jadi Menteri Keuangan Gantikan Sri Mulyani

Presiden Prabowo menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada tanggal 8 September 2025 pukul 16.00 WIB. Kemudian pada tanggal 9 September 2025 dilakukan serah terima jabatan Menteri Keuangan di Aula Djuanda, Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Jl. Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya Sri Mulyani telah menjadi Menteri Keuangan sejak 27 Juli 2016 di Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Purbaya Yudhi Sadewa yang mengganti Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan, sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Berikut profil singkat Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya Yudhi Sadewa lahir di Bogor, 7 Juli 1964 (usia 61 tahun)

1. Latar Belakang Akademik

Purbaya dikenal memiliki perpaduan disiplin ilmu yang unik. Ia menekuni bidang teknik elektro pada awalnya, lalu beralih ke ekonomi hingga meraih gelar doktor. Awalnya sosok Purbaya mengenyam pendidikan Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat dengan meraih gelar Magister Sains (MSc) Selanjutnya ia menyelesaikan program Doktoral (Ph.D.) di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Indiana.

2. Karir Profesional di Perusahaan

Perjalanan kariernya dimulai sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Setelah itu, ia beralih ke dunia riset ekonomi sebagai Senior Economist di Danareksa Research Institute (2000–2005), kemudian dipercaya menjadi Chief Economist (2005–2013). Purbaya juga sempat menduduki jabatan sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008) dan menjadi Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015).

3. Karir di Pemerintahan

Mengutip dari laman lps.go.id, Purbaya memiliki pengalaman di Pemerintahan sejak tahun 2010 hingga saat ini, sebagai berikut.

1. Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Perekonomian (2010–2014)
2. Kemenko Polhukam (2015–2016), serta Kemenko Maritim (2016–2020).
3. Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden (2015)
4. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Maritim dan Investasi (2018–2020).
5. Sejak 2020 hingga menjelang pelantikannya sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020

4. Aktivitas di Forum Strategis

Selain aktif di birokrasi, Purbaya terlibat dalam berbagai forum penting. Ia merupakan Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010–2014), Wakil Ketua Satgas “Debottlenecking” (Pokja IV) di Kemenko Perekonomian sejak 2016. Selain itu, Purbaya terdaftar Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Indonesia Economic Forum sejak 2015.

Selamat bertugas Bapak Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Serta terima kasih atas pengabdian Ibu Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan sejak 2016 hingga 8 September 2025.

Read More

Taiwan Akan Naikkan Tunjangan Biaya Hidup Pengurang Penghasilan Kena Pajak Untuk Tahun Pajak 2026

Kantor Berita Nasional Republic of China/China Taipei, Central News Agency (CNA), melaporkan bahwa Directorate-General of Budget, Accounting and Statistics atau DGBAS (Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi, dan Statistik) China Taipei (Taiwan) pada hari Jumat 15 Agustus 2025 mengumumkan mengenai tunjangan biaya hidup dasar tahunan yang dapat dikurangkan dari pajak mulai tahun 2026 dinaikkan menjadi NT$213.000 atau setara dengan nilai US$7.092 (senilai Rp 116.748.504 dengan asumsi kurs Rp 16.462 per USD1) per orang bagi wajib pajak pada tahun 2026.

Sebagaimana berita yang dimuat dalam media online berbahasa Inggrisnya, Focus Taiwan, menyebutkan bahwa dalam presentasi survei pendapatan dan pengeluaran rumah tangga tahun 2024, DGBAS menyatakan bahwa rata-rata pendapatan yang dapat dibelanjakan per kapita adalah NT$355.617, naik 1,9 persen dari tahun pelaporan sebelumnya. Dengan menggunakan angka ini, tunjangan biaya hidup dasar yang dapat dikurangkan dari pajak per orang diperkirakan akan mencapai sekitar NT$213.000 untuk tujuan pajak penghasilan tahun 2025, meningkat NT$3.000 dari NT$210.000 pada tahun 2024, ungkap badan statistik tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hak Wajib Pajak yang disahkan pada tahun 2017, pemerintah Taiwan tidak akan mengenakan pajak atas jumlah yang dibutuhkan individu untuk kebutuhan pokok, yang ditetapkan sebesar 60 persen dari pendapatan rata-rata per kapita yang dapat dibelanjakan dari tahun sebelumnya.

Kementerian Keuangan (MOF) menyatakan bahwa angka pasti untuk tunjangan pengurangan pajak yang disesuaikan untuk biaya hidup pokok akan diumumkan secara resmi pada akhir tahun 2025.

Berdasarkan sistem perpajakan Taiwan, jika tunjangan biaya hidup pokok melebihi jumlah pembebasan pajak pribadi, pengurangan standar, dan pengurangan khusus yang diberikan kepada seluruh wajib pajak di Taiwan, selisihnya dapat dikurangkan dari pendapatan kotor wajib pajak. Kelonggaran ini umumnya digunakan oleh rumah tangga dengan anak yang mengajukan pajak, karena bagi wajib pajak tunggal dan pasangan tanpa tanggungan, total gabungan pembebasan pajak dasar, pengurangan standar, dan pengurangan khusus biasanya lebih menguntungkan. Akuntan PwC Taiwan, Hung Lien-sheng (洪連盛), mengatakan bahwa jika tunjangan pengurangan pajak untuk biaya hidup dasar dinaikkan sebesar NT$3.000, sebuah keluarga beranggotakan empat orang yang terdiri dari pasangan suami istri dan dua anak di bawah umur akan mengalami kenaikan total biaya hidup dasar sebesar NT$12.000.

Hal ini secara efektif berarti tambahan pendapatan sebesar NT$12.000 akan bebas pajak, ujar Hung.

Jika tarif pajak penghasilan yang berlaku untuk rumah tangga tersebut adalah 12 persen, mereka dapat menghemat pajak sebesar NT$1.440, kata Hung, dan jika tarif pajak yang berlaku adalah 20 persen, mereka akan membayar pajak sebesar NT$2.400 lebih sedikit.

Sumber: https://focustaiwan.tw/business/202508160004

Read More

Kegiatan Donor Darah HUT IKPI ke-60 Catat Rekor MURI

Kegiatan Donor Darah yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mencatatkan rekor nasional sebagai asosiasi profesi di rumpun keuangan yang menyelenggarakan donor darah dengan jumlah pendonor terbanyak di Indonesia yang tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI).

Kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh IKPI, hari ini (24/08/2025) di Gedung IKPI, serta 45 cabang IKPI di seluruh Indonesia yang telah dan sedang berlangsung, diikuti lebih dari 5.000 pendonor sebagaimana target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, dalam siaran pers menyatakan bahwa capaian ini sebagai momen bersejarah bagi organisasi, karena untuk pertama kalinya dalam 60 tahun berdiri, kegiatan donor darah dilakukan secara nasional.

Hingga kemarin (23/08/2025) jumlah pendonor sudah mencapai lebih dari 4.500 orang yang telah dilaksanakan oleh 21 cabang IKPI. Hari ini dengan tambahan kegiatan yg diselenggarakan di Gedung IKPI dan 21 titik di cabang, maka jumlah pendonor diperkirakan akan lebihi 5.000 pendonor.

Kegiatan donor darah ini merupakan salah satu kegiatan dari rangkai acara dalam rangka peringatan HUT IKPI ke-60 yg jatuh pada tanggal 27 Agustus 2025 mengangkat tema "IKPI Untuk Nusa dan Bangsa". Menurut Vaudy HUT ini bukan sekedar perayaan internal, melainkan momen utk berbagi.

"Filosofi yang kami angkat adalah bahwa merayakan ulang tahun sejati adalah ketiga organisasi mampu memberi manfaat bagi sesama. Dari IKPI yang dikenal penuh integritas dalam profesinya, kini kami hadir juga sebagai IKPI untuk kemanusiaan." tutur Vaudy.

Vaudy mengaitkan filosofi donor darah dengan pajak. Menurutnya, keduanya sama-sama menjadi bentuk kontribusi nyata demi kepentingan bersama. "Seperti donor darah yang memberi kehidupan bagi orang lain, pajak yang kita bayarkan juga kembali untuk kita semua. Pajak bukan sekedar sumber APBN, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan dan pembangunan bangsa. Jadi mari sama-sama berkontribusi, baik melalui pajak maupun aksi kemanusiaan," tambahnya.

Rangkaian Perayaan HUT IKPI Ke-60

Sebelumnya IKPI juga telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam rangkaian perayan HUT ke-60, antara lain turnamen golf dan kegiatan bersepeda santai. Selain itu juga ada lomba cerdas cermat perpajakan tingkat mahasiswa yang babak finalnya akan dilangsungkan besok (25/08/2025).

Selanjutnya, pada 26 Agustus 2025, IKPI akan menyelenggarakan Seminar Nasional sebagai bentuk kontribusi peningkatan sumber daya manusia (SDM). Seminar Nasional yang mengangkat beberapa topik seperti pemeriksaan dan penyidikan pajak, pengaturan kuasa hukum pengadilan pajak serta arah kebijakan dan pengawasan konsultan pajak dan non konsultan pajak yang pesertanya akan diikuti oleh seluruh anggota IKPI dan dan umum akan mengundang berbagai nara sumber dari Direktorat Jenderal Pajak, Pengadilan Pajak dan Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan.

Kemudian pada tanggal 27 Agustus 2025, akan diselenggarakan acara perayaan HUT ke-60 IKPI.

Untuk diketahui bahwa IKPI adalah merupakan asosiasi konsultan pajak tertua dan terbesar di Indonesia dengan jumlah anggotanya lebih dari 7.200 orang memiliki 13 Pengurus Daerah dan 45 Pengurus Cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. (SYA)

Read More

Merchant Toko Online Akan Dipotong Pajak Penghasilan oleh Marketplace

Pagi ini penulis membaca sebuah artikel di Media Berita Online Reuters yang berjudul "Exclusive: Indonesia to make e-commerce firms collect tax on sellers' sales, sources say". Dalam artikel ini, Reuters menyebutkan bahwa Pemerintah sedang menyiapkan aturan baru yang mewajibkan Platform e-Commerce sebagai marketplace untuk memotong Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari omzet penjualan yang diperoleh para merchant toko online/online shop (pelapak) atas transaksi penjualan yang mereka lakukan di platform e-commerce tersebut. Disebutkan dalam artikel ini bahwa sumber informasi ini diperoleh dari dua sumber industri yang terkait langsung dengan kegiatan ini yang identitasnya dirahasiakan serta sebuah sumber dokumen internal yang diperoleh Reuters.

Pemotongan PPh sebesar 0,5% ini akan akan berlaku untuk penjual yang memiliki omzet tahunan antara Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar, yang secara regulasi masuk dalam kategori usaha kecil dan menengah (UKM).

Menurut Reuters, salah satu sumber mengatakan bahwa kebijakan baru ini tentunya akan memengaruhi operator e-commerce utama di negara ini, termasuk TikTok Shop milik ByteDance, Tokopedia (GOTO.JK), Sea Limited (SE.N), Shopee, Lazada yang didukung Alibaba (9988.HK), Blibli, dan Bukalapak (BUKA.JK).

Platform e-commerce menentang rencana peraturan tersebut, dengan alasan bahwa hal itu dapat meningkatkan biaya administrasi dan mendorong penjual menjauh dari pasar daring, kata sumber tersebut, yang telah mendapatkan sosialisasi tentang rencana peraturan tersebut oleh otoritas pajak.

Dengan aturan baru ini tampaknya Pemerintah ingin memastikan kepatuhan pajak bagi para pelaku online shop UMKM dengan cara mengalihkan beban administrasi pemotongan PPh kepada para platform e-commerce sebagai marketplace tempat para online shop tersebut berusaha. Tampaknya bahwa rencana kebijakan perpajakan yang baru ini dibuat seiring dengan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Namun bisa jadi dengan berlakunya aturan ini akan mengakibatkan para penjual online shop di platform marketplace akan menaikkan harga dagangannya karena merasa bahwa mereka harus menanggung beban tambahan yaitu potongan PPh final sebesar 0,5% dari harga jualnya.

Read More

Begini Bocoran Struktur Badan Penerimaan Negara Yang Sudah Disusun Presiden Prabowo

Dikabarkan bahwa Presiden Prabowo telah menyiapkan dan menyusun struktur organisasi Badan Penerimaan Negara (BPN) yang lembaga/badannya dinamakan sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara (BOPN). Kabar ini terungkap saat Dewan Pakar TKN Bidang Perpajakan, Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, S.H., M.Si. memaparkannya dalam acara ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs pada hari Rabu, 11 Juni 2025.

Acara ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affairs yang selain diisi oleh Prof. Dr. Edi Slamet Irianto, S.H., M.Si. (Guru Besar dalam Bidang Hukum Politik Perpajakan Nasional di Universitas Islam Sultan Agung), juga menghadirkan narasumber lain yaitu: Darussalam, SE., Ak., CA., M.Si., LL.M Int. Tax (Founder of DDTC), Dr. Ir. Agung Budi Wibowo, M.Si. (Analisis Intelijen Keuangan dan Perpajakan), dan Dr. H. Mukhamad Misbakhun, S.E., M.H. (Ketua Komisi XI DPR RI) yang diselenggarakan di di Gedung PBNU Lantai 8, Jakarta Pusat.

Mengutip pemaparan Edi, sebagaimana yang dapat disaksikan dalam akun resmi Nahdlatur Ulama di Channel Youtube: https://www.youtube.com/live/0XG5e8N9Rmk kelak BPN disiapkan untuk langsung bertanggungjawab kepada presiden dan dipimpin seorang Menteri Negara/Kepala BPN. Dalam menjalankan tugasnya, Menteri/Kepala BPN didukung dua wakil utama yakni Wakil Kepala Operasi (Waka OPS) dan Wakil Kepala Urusun Dalam (Waka Urdal).

BPN juga akan diawasi oleh Dewan Pengawas yang terdiri dari pejabat ex offio (seperti Menko Perekonomian, Panglima TNI, Kapolri, Kejaksaan Agung, Kepala PPATK) serta empat orang independen.

Di bawah kepemimpinan Menteri/Kepala BPN dan wakilnya, terdapat beberapa unit eselon I yang menjadi tulang punggung operasional BPN. Di antaranya Inspektorat Utama Badan dan Sekretaris Utama.

Kemudian, BPN juga akan memiliki enam deputi yang terdiri dari:

1. Deputi Perencanaan dan Peraturan Penerimaan 
2. Deputi Pengawasan dan Penerimaan Pajak
3. Deputi Pengawasan dan Penerimaan PNBP
4. Deputi Pengawasan Kepabeanan/Custom
5. Deputi Penegakan Hukum
6. Deputi Intelijen

Kemudian BPN juga akan memiliki satu Pusat Data Sains dan Informasi dan satu Pusat Riset dan Pelatihan Pegawai. Selain itu BPN juga akan dilengkapi oleh Kepala Perwakilan Provinsi Setingkat Eselon 1B. Namun, unit vertikal ini akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Dalam pemaparannya, Edi menjelaskan struktur BPN tersebut dirancang langsung di bawah Presiden RI, dengan agenda 100 hari Menteri/Kepala BPN antara lain mencakup rekrutmen pejabat Eselon I, konsolidasi data nasional, serta pengamanan penerimaan 2024-2025 melalui reformasi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Edi menegaskan pentingnya memisahkan fungsi penerimaan dan pengeluaran dalam pengelolaan keuangan di institusi negara, pendidikan, maupun organisasi masyarakat. Menurutnya, pemisahan fungsi ini merupakan prinsip utama dalam membangun tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel. Dalam pandangannya, fungsi penerimaan (revenue collection) hanya bertugas mencatat, menyetorkan, dan melaporkan dana yang masuk tanpa ikut menentukan arah belanja. Sementara fungsi pengeluaran (expenditure) dilakukan oleh unit atau individu terpisah, berdasarkan persetujuan struktur organisasi dan mekanisme anggaran yang disepakati.

“Penerimaan negara harus diselamatkan dari ketergantungan pada utang. Tanpa reformasi, kita tak akan mampu membiayai program strategis seperti makan siang gratis dan penguatan sektor pangan,” kata Edi.

Read More

Bimo Wijayanto Ditunjuk Jadi Direktur Jenderal Pajak Menggantikan Suryo Utomo

Jumat, 23 Mei 2025, Bimo Wijayanto, S.E., MBA., PhD dilantik oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani menjadi Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) menggantikan Suryo Utomo yang telah menjabat sebagai Dirjen Pajak sejak 1 November 2019.

Bimo Wijayanto sebenarnya pernah berkecimpung di Direktorat Jenderal Pajak dari tahun 2003 sampai dengan 2010 sebelum melanjutkan studi S-3 di University of Canberra, Australia. Saat ini Bimo menjabat sebagai Komisaris Independen PT Phapros Tbk.

Rencananya selain melantik Bimo Wijayanto sebagai Dirjen Pajak, Menteri Keuangan juga akan melantik beberapa pejabat Eselon I di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pelantikan akan diselenggarakan pada hari ini, 23 Mei 2025 pukul 09.30 dan akan disiarkan secara melalui media sosial Youtube dengan link berikut:


Kabarnya para pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan yang akan dilantik oleh Menteri Keuangan terdiri dari:

1. Dirjen Pajak: Bimo Wijayanto
2. Dirjen Bea Cukai: Djaka Budi Utama
3. Dirjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan: Masyita Cristalline
4. Kepala Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan: Suryo Utomo 
5. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal: Febrio Nathan Kacaribu
6. Dirjen Anggaran: Luky Alfirman
7. Dirjen Perimbangan Keuangan: Askolani
8. Dirjen Perbendaharaan: Astera Primanto Bhakti
9. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko: Suminto
10. Dirjen Kekayaan Negara: Rionald Silaban
11. Sekretaris Jenderal: Heru Pambudi
12. Inspektur Jenderal: Awan Nurmawan Nuh

Profil Bimo Wijayanto

Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Tahunan PT Phapros, Tbk Tahun 2023, berikut ini adalah ringkasan profil Bimo Wijayanto.

Lahir di Ngada, Nusa Tenggara Timur pada tanggal 5 Juli 1977. Lulusan SMA Taruna Nusantara angkatan ke-3 (TN3) kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada dengan gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi (pendidikan S1 ditempuh dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2000).

Setelah lulus S1, kemudian bekerja di Direktorat Jenderal Pajak sejak Januari 2003 hingga Januari 2010 dan pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Dampak Ekonomi Makro di Subdirektorat Dampak Kebijakan, Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan dari tahun 2007 hingga 2009.

Pendidikan S2 dengan gelar MBA diperolehnya dari University of Queensland (pendidikan ditempuh dari tahun 2004 hingga 2005). Sedangkan gelar PhD diperolehnya dari National Center for Social and Economic Modeling (NATSEM), University of Canberra, Australia pada tahun 2010.

Karirnya selepas dari Direktorat Jenderal Pajak adalah pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kedeputian II Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Sosial, Budaya, dan Ekologi Strategis di Kantor Staf Presiden (2016-2020). Kemudian terakhir menjabat sebagai Asisten Deputi Investasi Stategis Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi. Pada saat yang bersamaan, Bimo juga merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen di PT Phapros Tbk yang ditunjuk pada RUPS tanggal 25 Mei 2022 hingga saat ini.

Read More

Relaksasi: Setor dan Lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2024 batas waktu sampai 11 April 2025

Batas waktu pembayaran PPh Pasal 29 (Kurang Bayar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh) Tahun Pajak 2024 dan penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2024 adalah tanggal 31 Maret 2025. Batas waktu pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian (pelaporan) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ini bertepatan dengan hari libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025.

Sehingga untuk memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Wajib Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan relaksasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlambat melakukan pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-79/PJ/2025 tanggal 25 Maret 2025.

Kebijakan yang diberikan ini adalah bagi Wajib Pajak orang pribadi yang terlambat melakukan:

1. pembayaran PPh Pasal 29 Tahun Pajak 2024; dan/atau
2. penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2024,

setelah tanggal jatuh tempo tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025, diberikan penghapusan sanksi administratif atas keterlambatan dimaksud.

Penghapusan sanksi administratif ini dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak.

Dengan demikian, maka bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang hingga saat ini masih belum dapat menyelesaikan kewajiban pajak SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya untuk Tahun Pajak 2024, diberikan keleluasaan untuk dapat membayarkan dan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2025 dan akan dibebaskan sanksi administratifnya.

Namun perlu diingat bahwa relaksasi ini hanya berlaku untuk pemenuhan kewajiban SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2024. Bagi para Pembaca Setia Tax Learning yang memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan realisasi investasi dividen agar mendapatkan pembebasan PPh atas dividen yang diterimanya, tetap harus melaporkan laporan realisasi untuk periode hingga 31 Desember 2024 paling lambat tanggal 31 Maret 2025.

Walaupun ada relaksasi ini, Penulis mengharapkan para Pembaca Setia Tax Learning untuk segera menyelesaikan kewajiban SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2024 sebelum Libur Hari Suci Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, supaya dapat menjalankan liburannya dengan tenang.

Selamat Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Kepada para Pembaca Setia Tax Learning yang melakukan perjalanan (atau yang mudik dan balik), agar selalu berhati-hati dalam perjalanan, semoga selamat sampai tempat tujuan. Mohon Maaf Lahir Dan Batin.

 

 

Read More

Hasil Rapat Dengar Pendapat DPR-DJP, Sistem Coretax Terus Berjalan dengan Didampingi Sistem Lama Sebagai Mitigasi Risiko

Pada hari ini, Senin, 10 Februari 2025, Komisi XI DPR RI memanggil Direktur Jenderal untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan implementasi sistem Coretax. Dalam RDP yang diselenggarakan secara tertutup ini, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo didampingi oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan Yon Arsal, dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi. RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun.

Dari hasil RDP antara Komisi XI DPR RI dengan Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan tersebut disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Komisi XI DPR RI telah mendengar penjelasan dari Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan tentang implementasi sistem Coretax.
2. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan agar memanfaatkan kembali sistem perpajakan yang lama, sebagai antisipasi dalam mitigasi implementasi Coretax yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak.
3. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menjamin bahwa sistem IT apapun yang digunakan, tidak akan mempengaruhi upaya kolektivitas penerimaan pajak di APBN Tahun Anggaran 2025.
4. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan menyiapkan roadmap implementasi Coretax berbasis risiko yang paling rendah dan mempermudah Pelayanan terhadap Wajib Pajak.
5. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan tidak mengenakan sanksi terhadap Wajib Pajak yang diakibatkan oleh gangguan penerapan sistem Coretax pada tahun 2025.
6. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan dalam rangka penyempurnaan sistem Coretax wajib memperkuat Cyber Security.
7. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan melaporkan perkembangan sistem Coretax kepada Komisi XI DPR RI secara berkala.
8. Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan akan menyampaikan jawaban tertulis atas pertanyaan dan tanggapan Pimpinan dan Anggota Komisi XI DPR RI paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Read More

Curhat Netizen tentang Implementasi Coretax DJP dan Catatan Untuk Coretax DJP

Di hari ke-6 implementasi sistem Coretax DJP sebagai sistem administrasi perpajakan menggantikan djponline yang telah digunakan oleh Wajib Pajak selama ini, masih diwarnai berbagai kendala. Sebagian besar pengguna yang mencoba untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui aplikasi Coretax DJP di alamat situs https://coretaxdjp.pajak.go.id, masih menghadapi berbagai permasalahan yang timbul, mulai dari tidak dapat mendaftar NPWP, kesulitan dalam membuat akitivasi akun Coretax DJP-nya, kesulitan dalam menunjuk PIC sebagai penanggung jawab pemenuhan kewajiban perpajakan, hingga tidak dapat membuat Faktur Pajak sehingga menghambat proses transaksi yang sedang dijalankan oleh para Wajib Pajak.

Sebagaimana dikutip dari Lini Masa di Media Sosial X, berikut ini curahan hati (curhat) dan uneg-uneg yang dikemukakan oleh para Netizen atas sistem Coretax DJP ini.

nyusahin bener dah coretax. buang waktu banget. saya dari tadi mau impersonate perusahaan gabisa + kenapa ada org gak dikenal yang teregistrasi sbg konsultan pajak di akun badan. solusinya gmn nih? @DitjenPajakRI @kring_pajak

— jual pulsa tri via transfer (@meniheboh) January 2, 2025

Tidak usah pakai otp admin, kalau sistem masih error. Tidak usah pakai TAKE FOTO Untuk buat NPWP. Cukup upload KTP saja. @DitjenPajakRI @kring_pajak pic.twitter.com/uIxbSXJZ7T

— ginber (@septaginting09) January 6, 2025

Min @kring_pajak saya sampai sekarang ndak bisa buat faktur pajak, sdh mulai PO pada masuk, data NPWP lawan dan Barang Barangnya saya input dimana ??????, lebih baik balikin ke semula aja daaahh, coretax disempurnain dulu ajaaaa. EMOSI TINGKAT DEWA INIIIIII 😡🤬😡🤬 pic.twitter.com/Mu2v9ChYzw

— IMAGINARY FRIENDS and FOE (@dwinanto99) January 6, 2025

admin lebih baik pakai vendor yg bagus deh buat bikin web pajak kayak gini.
udah tgl 6 loh, kami masih belum bisa akses DJP, coretax.

— Fika (@fikaacuu) January 6, 2025

halo min, ini yang bener bikin npwp pakai apa coretax atau ereg pajak? Saya coba dari 16 des 24 belum berhasil juga sampai nanya ke cs djp gak bisa kasih solusi

— Robert gaul (@pusing_pening03) January 6, 2025

@kring_pajak ….masih tidak bisa login, minimal dibuka dulu lah e-faktur untuk bisa permintaan NSFP, kalau begini kan jadi susah nih…..parah lo

— Budi Susilo (@BudiSus14211926) January 6, 2025

Banyak pelaku usaha dan dan praktisi perpajakan yang mengeluhkan bahwa transaksi mereka menjadi terhambat akibat mengalami kendala dalam menerbitkan Faktur Pajak. Memang pembuatan Faktur Pajak menjadi satu hal terpenting dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh seorang Pengusaha Kena Pajak. Karena berdasarkan ketentuan, Faktur Pajak harus dibuat pada saat terutangnya PPN atau saat transaksi terjadi. Apalagi sejak diberlakukan sistem pembuatan Faktur Pajak melalui sistem e-Faktur, dimana tanggal pembuatan Faktur Pajak bentuk e-Faktur sudah tidak dapat diubah dan secara sistem sudah default di tanggal dan hari dibuatnya Faktur Pajak tersebut. Sebagaimana yang diatur pada Pasal 32 ayat (1) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2022 yang mengatur bahwa Faktur Pajak terlambat dibuat dalam hal tanggal yang tercantum dalam Faktur Pajak melewati saat Faktur Pajak seharusnya dibuat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) atau Pasal 4 ayat (3). Toleransi hanya diberikan pada saat meng-upload (mengunggah) e-Faktur yang dapat dilakukan paling lambat tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Apabila Wajib Pajak terlambat dalam membuat e-Faktur atau mengunggah e-Faktur tersebut maka ancamannya adalah denda karena terlambat membuat Faktur Pajak sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (4) UU KUP yaitu berupa denda sebesar 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang tercantum dalam Faktur Pajak tersebut.

Ditambah lagi dengan kesulitan yang saat ini dihadapi oleh para Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam menghadapi perubahan tarif PPN menjadi 12% berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, akibat sistem penerbitan invoice yang dibuat sebelumnya tidak dapat mengantisipasi ketentuan PMK 131 Tahun 2024 yang baru diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2024, dimana mereka harus menyesuaikan aplikasi penerbitan invoice dan Faktur Pajaknya dengan ketentuan PMK 131 Tahun 2024 ini.

Berdasarkan pantauan ke situs Coretax dan DJP Online, memang sejak pagi ini kedua situs ini menjadi sangat sulit untuk diakses. Proses loading lama ketika masuk kedua sistem ini. Sedangkan jika melakukan suatu proses di Coretax DJP, maka sering muncul pesan error seperti tampak pada gambar di bawah ini, dan proses tidak dapat dilakukan/dilanjutkan.

Melihat kondisi yang ada saat ini, mungkin ada baiknya pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memikirkan solusi mitigasi dalam mengantisipasi kendala ini. Mungkin DJP dapat mempertimbangkan kembali untuk mengaktifkan sistem e-Faktur yang selama ini telah dijalankan dan Wajib Pajak juga telah merasa mudah dalam membuat Faktur Pajak. Memberikan kesempatan kepada para PKP yang masih belum berhasil mengakses dan menyelesaikan proses aktivasi akun Coretax-nya untuk tetap dapat membuat Faktur Pajak di dalam sistem e-Faktur, serta memberikan toleransi atas transaksi yang sudah terjadi dari tanggal 1 Januari 2025 hingga hari ini 6 Januari 2025 untuk pembuatan Faktur Pajaknya. Sedangkan bagi PKP yang sudah berhasil aktivasi dan dapat masuk ke akun Coretax untuk membuat Faktur Pajak (sudah membuat e-Faktur di sistem Coretax), maka PKP ini tetap diwajibkan untuk melanjutkan membuat Faktur Pajak di sistem Coretax.

Akibat dari pemberlakuan 2 sistem dalam masa transisi ini tentu akan disikapi dengan bijak oleh DJP dalam proses migrasi data. Mungkin ada field data yang tidak sesuai antara sistem e-Faktur dengan Coretax, saat migrasi data dapat disesuaikan. Memang tidak mudah untuk melakukan hal-hal ini apalagi untuk sistem Coretax yang telah dibuat sedemikian canggih dan terintegrasinya, namun menurut Penulis, DJP perlu memikirkan solusi efektif agar para pelaku usaha tetap dapat menjalankan bisnis dan usahanya tanpa terkendala dengan sistem aplikasi baru yang masih dalam proses penyempurnaan.

Read More

SPT Tahunan PPh Untuk Tahun Pajak 2024 Masih Lapor Melalui DJP Online dan Belum Pakai Coretax

Pelaporan SPT Tahunan PPh (baik SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun SPT Tahunan PPh Badan) untuk Tahun Pajak 2024 yang disampaikan di awal tahun 2025 masih menggunakan Aplikasi DJP Online seperti pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak lalu. Walaupun mulai 1 Januari 2025 Direktorat Jenderal Pajak akan mengganti sistem administrasi perpajakan dengan sistem baru yaitu Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS), namun Direktorat Jenderal Pajak masih memberikan kebijakan bahwa untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 ini tetap menggunakan aplikasi lama DJP Online. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Dwi Astuti, dalam acara Media Gathering di Bandung pada hari Rabu, 4 Desember 2024.

Nanti pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun Badan itu baru akan menggunakan sistem Coretax untuk SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2025 yang akan disampaikan di awal tahun 2026.

Untuk diketahui bahwa pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 lalu yang disampaikan melalui DJP Online, dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan media elektronik dalam bentuk e-Form format PDF yang terlebih dahulu diunduh (download) dari akun masing-masing Wajib Pajak di DJP Online, e-Filing dan e-SPT, atau dapat juga disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak.

Dalam media Gathering ini, Dwi Astuti juga melaporkan kinerja penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 3 Desember 2024 yang mencapai 16,33 juta SPT. Jumlah SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak ini terdiri dari 15,00 juta SPT Wajib Pajak Orang Pribadi dan 1,32 juta SPT Wajib Pajak Badan. Angka pencapaian ini setara dengan 84,71% dari total Wajib Pajak terdaftar yang diwajibkan melaporkan SPT sebanyak Rp 19,27 juta SPT.

Dwi Astuti juga memerinci mengenai media penyampaian SPT Tahunan yang dilaporkan Wajib Pajak sebagian besar melalui sarana elektronik, yakni 12,90 juta SPT melalui e-filing, 2,61 juta SPT melalui e-form, dan 27 SPT melalui e-SPT.

Sisanya sebanyak 811.093 SPT disampaikan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak.

"Sehingga totalnya itu sudah masuk sebesar 16.327.366 SPT sehingga ada kenaikan sebesar kurang lebih 2% dari tahun lalu," ujar Dwi.

Read More

Masa Transisi Pemberlakuan Fitur Verifikasi MFA Saat Login Ke Akun DJPOnline

Sebagaimana artikel sebelumnya yang telah dimuat dalam blog Tax Learning, diinformasikan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 sore sekitar pukul 17.45, DJP menonaktifkan fitur baru verifikasi Multi-Factor Authentication (MFA) sebelum proses login ke akun di Aplikasi DJPOnline Wajib Pajak. Penonaktifan fitur baru verifikasi MFA dalam proses login akun di APlikasi DJPOnline ini adalah bersifat sementara hingga tanggal 31 Desember 2024. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam Pengumuman dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat melalui Pengumuman Nomor PENG-33/PJ.09/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penerapan Multi-Factor Authentication (MFA) pada Aplikasi DJP Online.

Dalam pengumuman ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penerapan MFA pada aplikasi DJP Online dilaksanakan mulai 2 Desember 2024, dengan masa transisi penerapan MFA adalah sampai dengan 31 Desember 2024.
2. Selama masa transisi tersebut, diharapkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan update data secara mandiri pada aplikasi DJP Online, untuk data nomor handphone dan/atau alamat email yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Dalam rangka meningkatkan keamanan, disarankan kepada Wajib Pajak untuk memperbaharui kata sandi (password) pada aplikasi DJP Online secara berkala.
4. Sejak diterapkan MFA, pada saat mengakses aplikasi DJP Online, pengguna diminta untuk melakukan verifikasi user login dengan memakai nomor token yang diperoleh dengan pilihan melalui: alamat email, pesan pendek (SMS) pada nomor handphone, atau aplikasi M-Pajak.

Dalam pengumuman ini juga disampaikan kehati-hatian masyarakat terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Kantor Pusat DJP hanya menggunakan nomor WhatsApp terverifikasi dengan nomor +62 822-3000-9880.

Saran Penulis Untuk Wajib Pajak

Sehubungan dengan akan diterapkannya fitur baru kode verifikasi MFA ini, maka disarankan kepada para Wajib Pajak untuk segera melakukan update profil akun di Aplikasi DJP Online-nya masing-masing dengan menginput alamat email dan nomor handphone (telepon seluler) yang masih aktif dan senantiasa dapat diakses. Apabila email atau nomor handphone tersebut tidak dapat diakses, maka Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat lagi mengakses akun DJP Online-nya, karena tidak dapat melakukan login ke akunnya tersebut, sehingga tidak akan dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Saran Penulis Untuk DJP

Diharapkan DJP dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi Wajib Pajak yang mengalami kendala dengan email dan nomor handphone-nya. Diharapkan DJP dapat memberikan solusi mudah bagi Wajib Pajak untuk dapat melakukan update email dan nomor handphone tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak tempatnya terdaftar. Apalagi sebentar lagi akan memasuki masa penting dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu masa pelaporan SPT Tahunan PPh, sehingga Wajib Pajak harus diberi kemudahan dalam menunaikan kewajibannya ini, seperti yang selama ini sudah dirasakan oleh para Wajib Pajak.

Read More

Penambahan Fitur Verifikasi MFA Untuk Login ke Aplikasi DJPOnline Dibatalkan Sementara

Setelah diberlakukan 4 hari, akhirnya pada sore hari ini, tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 17.45 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meniadakan fitur baru untuk login ke akun Wajib Pajak di Aplikasi DJPOnline.

Sebelumnya DJP sempat menambahkan fitur baru yaitu fitur Multi-Factor Authentication (MFA) pada proses login di Aplikasi DJPOnline dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan akun Wajib Pajak pada Aplikasi DJPOnline sejak 1 Desember 2024. MFA ini dimaksudkan untuk menambah langkah autentikasi pada akun Wajib Pajak di Aplikasi DJPOnlie untuk menghindari pencurian akun.

Namun penambahan fitur baru MFA ini sempat menimbulkan keriuhan di jagat maya dan para Wajib Pajak yang merasakan lebih direpotkan ketika ingin masuk (login) ke akunnya di Aplikasi DJPOnline. Banyak keluhan dan kritikan yang disampaikan oleh para netizen maupun Wajib Pajak atas fitur MFA yang dianggap semakin rumit dan susah ketika akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pengamatan penulis, pada malam hari ini 4 Desember 2024 pukul 20.24 WIB, menu login ke Aplikasi DJPOnline sudah dikembalikan lagi seperti sebelumnya yaitu hanya perlu melakukan verifikasi menggunakan kode keamanan CAPTCHA, setelah mengetikkan NPWP dan Passwordnya.

Penonaktifan sementara fitur verifikasi MFA ini akan dilakukan hingga tanggal 31 Desember 2024, dalam rangka masa transisi supaya Wajib Pajak dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi pemberlakuan fitur baru MFA ini.

Artikel Terkait:
Masa Transisi Pemberlakuan Fitur Verifikasi MFA Saat Login Ke Akun DJPOnline
DJP Tambahkan Otentikasi Pada Fitur Login ke Akun Wajib Pajak Untuk Tingkatkan Keamanan

Read More

DJP Tambahkan Otentikasi Pada Fitur Login ke Akun Wajib Pajak Untuk Tingkatkan Keamanan

Sejak 1 Desember 2024, Wajib Pajak yang akan login ke akunnya di DJPOnline, akan mengalami suatu perubahan baru. Ketika akan login dengan mengetikkan NPWP dan Passwordnya, biasanya akan disertai dengan ada kode CAPTCHA (keamanan) yang harus diinput oleh Wajib Pajak kemudian menekan tombol login, barulah bisa masuk ke akunnya masing-masing.

Berbeda dengan cara login ke DJPOnline yang selama ini hanya perlu menginput NPWP, Password dan kode CAPTCHA, maka sejak 1 Desember 2024, Wajib Pajak yang akan masuk ke akun DJPOnlinenya, harus menginput kode keamanan berupa kode Otentikasi (Authentication) sebagai pengganti kode CAPTCHA. Kode Otentikasi ini akan dikirim melalui email ke alamat email atau melalui SMS ke nomor telepon seluler yang terdaftar di profil DJPOnline Wajib Pajak yang bersangkutan. Kode Otentikasi ini terdiri dari 6 digit angka. Berikut perbedaan tampilan pada menu login DJPOnline yang lama dan yang baru.

Berdasarkan sebuah Nota Dinas dari Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi tanggal 28 November 2024 kepada internal Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa sejak 1 Desember 2024 DJP telah menambahkan fitur Multi-Factor Authentication (MFA) pada proses login di Aplikasi DJPOnline dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan akun Wajib Pajak pada Aplikasi DJPOnline. MFA ini dimaksudkan untuk menambah langkah autentikasi pada akun Wajib Pajak di Aplikasi DJPOnlie untuk menghindari pencurian akun.

Cara kerja sistem MFA pada Aplikasi DJPOnline adalah ketika di menu login, setelah Wajib Pajak mengisi NPWP dan Password lalu menekan tombol "Selanjutnya", maka Wajib Pajak akan dihadapkan pada halaman yang berisi pesan bahwa kode verifikasi ini akan dikirimkan melalui email atau melalui SMS. Setelah Wajib Pajak menekan tombol sesuai dengan opsi yang dipilihnya (apakah email atau SMS) untuk cara pengiriman kode verifikasi ini, maka Wajib Pajak harus segera mengecek email atau SMS miliknya (sesuai yang dipilih) untuk menemukan kode verifikasi yang telah dikirimkan.

Selanjutnya Wajib Pajak harus menginput kode verifikasi yang terdiri dari 6 digit angka ini ke Aplikasi DJP Onlinenya seperti tampilan berikut ini.

Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak

Pada awal pemberlakuan fitur MFA ini, banyak Wajib Pajak yang merasa cukup kerepotan. Masalahnya Wajib Pajak harus mengecek email atau SMS kemudian menginput kode verifikasi yang dikirimkan ini. Untuk diketahui bahwa kode verifikasi ini hanya berlaku selama 2 jam. Belum lagi bagi Wajib Pajak yang email atau nomor telepon seluler yang diinput pada profilnya sudah tidak dapat diakses.

Bagi Wajib Pajak yang alamat email atau nomor telepon selulernya sudah tidak dapat diakses atau tidak sesuai, maka disarankan agar Wajib Pajak segara melakukan pemutakhiran data tersebut pada profilnya sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.

Update:

Pada sore ini, tanggal 4 Desember 2024, DJP telah mengembalikan proses verifikasi untuk login ke akun Wajib Pajak di Aplikasi DJPOnline telah dikembalikan seperti semula yaitu dengan menggunakan kode keamanan verifikasi CAPTCHA dan tidak lagi menggunakan verifikasi MFA.

 

Artikel mengenai pembatalan fitur baru verifikasi MFA ini dapat dibaca di artikel berikut ini.

Read More

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Yang Terintegrasi Untuk Kantor Pajak di Lingkungan Kalibata

Mulai 2 Desember 2024, layanan perpajakan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) untuk seluruh Kantor Pelayanan Pajak yang berada di lingkungan Kalibata akan diintegrasikan (digabung) ke 1 (satu) lokasi saja.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Kompleks Pajak yang berada di lingkungan Kalibata, Jakarta Selatan terdapat 8 (delapan) Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kedelapan KPP ini terdiri dari:

1. KPP Penanaman Modal Asing Satu,
2. KPP Penanaman Modal Asing Dua,
3. KPP Penanaman Modal Asing Tiga,
4. KPP Penanaman Modal Asing Empat,
5. KPP Penanaman Modal Asing Lima,
6. KPP Penanaman Modal Asing Enam,
7. KPP Minyak dan Gas Bumi, dan
8. KPP Badan dan Orang Asing.

Selama ini masing-masing dari kedelapan KPP ini memiliki TPT masing-masing dan setiap Wajib Pajak yang terdapat pada masing-masing KPP hanya dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dan mendapatkan layanan pada masing-masing TPT dari KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar.

Dalam rangka efisiensi operasional pelayanan dan keseragaman pemberian layanan kepada Wajib Pajak, maka mulai 2 Desember 2024, seluruh layanan dari kedelapan KPP ini akan terintegrasi dan dipusatkan hanya di satu tempat yaitu di Lantai Dasar Gedung KPP Penanaman Modal Asing Dua dan KPP Penanaman Modal Asing Tiga, di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 19 RT 006 RW 007 Kel. Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Jakarta 12750.

Jadi bagi Para Pembaca Setia Tax Learning yang terdapat di salah satu dari kedelapan KPP yang berada di Kompleks Pajak di Kalibata dan hendak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan di TPT, maka hanya dapat mendapatkan layanan TPT yang berlokasi di Lantai Dasar Gedung KPP Penanaman Modal Asing Dua dan KPP Penanaman Modal Asing Tiga.

Read More

Konsultan Pajak Indonesia Dipilih Menjadi Presiden Asosiasi Konsultan Pajak Asia-Oceania

Menjadi kebanggaan bagi dunia Konsultan Pajak Indonesia, dimana salah seorang Konsultan Pajak Indonesia terpilih menjadi Presiden Asia Oceania Tax Consultants' Association (AOTCA) atau Asosiasi Konsultan Pajak Asia Oceania. Adalah DR. Ruston Tambunan, Ak, C.A, SH, M.Si, M. Int. Tax pada hari ini (23/10/2024) dan akan diumumkan besok, dalam Konferensi AOTCA di Hangzhou 2024, terpilih sebagai Presiden AOTCA untuk periode berikutnya mengganti Presiden AOTCA periode sebelumnya (2023-2024), Jeremy Choi dari Hong Kong.

 

Delegasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia pada Konferensi AOTCA 22 s.d. 25 Oktober 2024 di Hangzhou, China

Pada periode sebelumnya (2023-2024) Ruston, yang tergabung dalam Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), telah terpilih dan menjabat sebagai Deputy President, yang dipilih dalam Konferensi AOTCA 2022 di Bali.

Perlu diketahui bahwa AOTCA merupakan Asosiasi Konsultan Pajak seluruh wilayah Asia dan Oceania yang didirikan pada tahun 1992 (tepatnya 6 November 1992) di Tokyo, Jepang, oleh 10 Asosiasi Konsultan Pajak di wilayah ini.

Saat ini anggota AOTCA telah berjumlah 18 Asosiasi Konsultan Pajak yang berasal dari Australia, China, Chinese Taipei, Hong Kong, Indonesia, Japan, Korea, Macau, Mongolia, Pakistan, Philippines, Singapore, Vietnam, dan 2 associate members dari Bangladesh dan Sri Lanka.

Read More

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2023 Lampaui Target APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.869,2 triliun. Realisasi ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBN maupun Perpres 75 Tahun 2023 sebesar 108,8% dari APBN 2023 dan 102,8% dari Perpres 75 Tahun 2023. Dari sisi tax rasionya hasil perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDb) tahun 2023 adalah 10,21%. Informasi ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (2 Januari 2024).

Adapun penerimaan pajak tahun 2023 ini tumbuh 8,9% dari tahun 2022 yang realisasinya sebesar Rp 1.716,8 triliun. Penerimaan pajak yang meningkat ini didukung oleh kinerja ekonomi domestik yang stabil serta keberhasilan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).
Rincian penerimaan pajak tahun 2023 ini diperoleh dari:

1. Pajak Penghasilan (PPh) minyak dan gas (migas) sebesar Rp 68,8 triliun. Realisasinya tidak mencapai target dan hanya sebesar 96,0% dari target. PPh migas mengalami kontraksi sebesar 11,6% akibat penurunan harga komoditas.
2. PPh non migas realisasinya mencapai Rp 993 triliun. Realisasi ini mencapai 101,5% dari target, dan tumbuh 7,9% dari periode sama tahun 2022.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) realisasinya mencapai Rp 764,3 triliun atau 104,6% dari target. Realisasi ini juga tumbuh 11,2% dari periode sama tahun 2022
4. Pajak Bumi dan Bangunan serta pajak lainnya mencapai Rp 43,1 triliun atau sebesar 114,4% dari target. Realisasi ini juga tumbuh 39% dari periode sama tahun 2022.

Walaupun demikian, Sri Mulyani mengakui bahwa pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2023 mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan karena penurunan signifikan harga komoditas, penurunan impor dan tidak terulangnya kebijakan tax amnesty

Read More

Tarif Efektif Rata-rata PPh Pasal 21 Akan Berlaku 1 Januari 2024

Direktorat Jenderal Pajak berencana akan melakukan simplifikasi (penyederhanaan) perhitungan PPh Pasal 21 bagi Orang Pribadi Pegawai dan Bukan Pegawai dengan menggunakan formula perhitungan tarif efektif rata-rata (TER). Rencananya penyederhanaan ini akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2024. Dasar hukum penyederhanaan penghitungan PPh Pasal 21 ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Berdasarkan konferensi pers secara daring yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, pada hari ini Jumat, 24 November 2023 menjelaskan bahwa sampai saat ini proses penyusunan atau dasar hukum untuk tetapkan tarif efektif rata-rata yaitu PP dalam proses dan insya Allah beberapa saat ke depan akan ditandatangani dan diterbitkan. "Dan aturan pelaksanaannya, PMK sudah kami siapkan dan insya Allah mulai masa Januari 2024 sekiranya semua bisa terlaksana dengan baik, tertandatangani dan terpublikasikan, mulai dapat kami jalankan dengan baik," kata Suryo Utomo.

Rencana penerapan tarif efektif rata-rata dalam menghitung PPh Pasal 21 ini dilatarbelakangi oleh kondisi saat ini dimana pemotong PPh Pasal 21 kerepotan dalam menghitung PPh Pasal 21 baik untuk pegawai maupun bukan pegawai, karena terdapat sekitar 400 skenario penghitungan pemotongan PPh Pasal 21. Sehingga sesuai dengan Reformasi Perpajakan yang terus dijalankan oleh Pemerintah, seiring dengan implementasi sistem perpajakan terintegrasi di Direktorat Jenderal Pajak, Coretax System, maka Pemerintah akan melakukan simplifikasi dalam penghitungan PPh Pasal 21.

Simplifikasi dalam penghitungan PPh Pasal 21 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan kepada Wajib Pajak terutama dalam menghitung PPh Pasal 21, yaitu dengan cara menerapkan Tarif Efektif Pemotongan PPh Pasal 21. Pengaturan ini akan dituankan dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Untuk diketahui bahwa selama ini peraturan mengenai tata cara penghitungan pemotongan PPh Pasal 21 diatur untuk:

A. Umum; yang diatur dalam:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 Umum dan teknis tata cara penghitungannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.03/2016 tentang penetapan bagian penghasilan pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan PPh.

B. PNS (ASN)/TNI/Polri/Pejabat Negara; yang diatur dalam:

1. PP Nomor 80 Tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan dari APBN/APBD.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan PPh Pasal 21 PNS/TNI/Polri/Pejabat Negara.

Rencana Pengaturan Tarif Efektif PPh Pasal 21

Kelak simplifiasi penghitungan PPh Pasal 21 ini akan diatur melalui jenis peraturan:

1. Peraturan Pemerintah, yang akan mengatur TER. TER akan berlaku untuk Pegawai kriteria Umum dan PNS/TNI/Polri/Pejabat Negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan, yang akan mengubah dan mengatur ulang tata cara penghitungan PPh Pasal 21 sebagaimana yang selama diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.03/2016.
3. Pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 serta penyempurnaan administrasi pemotongan PPh Pasal 21 akan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Rencananya Tarif Efektif Rata-rata (TER) ini akan dibuat nilai persentase tarif efektif PPh untuk setiap lapisan tarif (tabel). TER ini akan terbagi menjadi:

1. TER untuk Pegawai Tetap yang terbagi dalam 3 Tabel Tarif Bulanan berdasarkan PTKP yang terdiri dari sekitar 40 lapisan tarif/tabel. 
2. TER untuk Bukan Pegawai yang terbagi dalam 1 Tabel Tarif yang terdiri dari 35 lapisan tarif.
3. TER untuk Pegawai Harian yang terbagi dalam 2 kelompok tarif berdasarkan jumlah penghasilan bruto yaitu untuk kelompok penghasilan bruto yang kurang dari Rp 450.000 (dengan tarif harian 0%) dan kelompok penghasilan bruto lebih dari Rp 450.000 sampai dengan Rp 2.500.000 (dengan tarif 0,5%).

Rencananya mekanisme penghitungan PPh Pasal 21 kelak akan terbagi menjadi 2 jenis perhitungan yaitu:

1. Untuk masa pajak Januari s.d. November yaitu mengalikan TER dengan Penghasilan Bruto setiap bulannya; dan
2. Untuk masa pajak terakhir (Desember) yaitu dengan mengalikan tarif Pasal 17 UU PPh dengan jumlah penghasilan bruto dikurangi Biaya Jabatan/Pensiun, Iuran Pensiun dan PTKP.

(c) syafrianto.blogspot.com

Read More

Waspada Ada Situs Phising Yang Tampilannya Sama Persis Dengan DJP Online Milik DJP

Hari ini penulis mendapatkan sebuah email dari Pembaca Setia Tax Learning, dimana Pembaca ini meneruskan email yang diterimanya dari email tidak dikenal yang menamakan diri sebagai Pajak_Indonesia yang menggunakan situs yang terdaftar di Spanyol *.es (dot es).

Gambar - Phising email

Email ini berisi pemberitahuan bahwa penerima email ini menerima pengembalian pajak dengan jumlah tertentu dan untuk menyelesaikan permintaan pengembalian tersebut, penerima email diminta untuk tombol "klaim sekarang" dan akan diarahkan ke situs yang tampilannya serupa dengan tampilan situs djponline milik Direktorat Jenderal Pajak dengan tampilan sebagai berikut:

 

Gambar - Situs DJP Online Scam

Hati-Hati Situs DJP Online Scam

Sekilas situs yang diarahkan oleh email tersebut di atas, tampak bahwa tampilan situs ini sama dengan tampilan dari situs resmi DJP Online. Namun jika kita cermati dengan seksama, maka tampak ada beberapa perbedaan pada situs DJP Online Scam ini.

Perbedaan pertama adalah terletak pada alamat url dimana Situs DJP Online Scam ini alamat url-nya berekstensi *.com (dot com). Walaupun alamat situsnya dibuat mirip yaitu djponline-pajak-go-id, namun ternyata ekstensi akhirnya adalah dot com. Jika situs DJP Online resmi tanda pemisah dari setiap suku kata url tersebut adalah titik (dot) sedangkan situs scam ini adalah dipisahkan dengan tanda - (tanda minus atau en dash).

Perbedaan kedua adalah kolom capcha (kode keamanan yang terletak di bawah field Kata Sandi), dimana kode capcha pada situs DJP Online Scam ini tidak dapat berubah setiap di-refresh. Kode capcha-nya selalu sama.

Perbedaan ketiga adalah pada situs DJP Online Scam, tidak muncul pop-up menu yang berisi pengumuman mengenai pemadanan NIK-NPWP.

Jadi apabila ada Wajib Pajak yang mencoba login dengan mengetikkan NPWP dan password (kata sandi) pada situs DJP Online Scam ini, maka dipastikan bahwa NPWP dan passwordnya akan dicuri oleh situs DJP Online Scam ini, sehingga oleh hacker pembuat situs scam ini dapat mengakses akun DJP Online Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menggunakan NPWP dan password yang telah dicurinya ini.

Disarankan agar para Wajib Pajak dan Pembaca Setia Tax Learning untuk lebih berhati-hati dengan metode phising semacam ini, apalagi pada masa libur panjang memperingati Hari Raya Idul Fitri seperti tahun ini.

Penulis berpesan agar para Wajib Pajak  dan Pembaca Setia Tax Learning selalu memperhatikan memastikan situs DJP Online yang dibukanya ketika akan mengakses akun djponline untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H bagi para Pembaca Setia Tax Learning yang merayakannya. Minal Aidin Wal Faidzin. Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Read More

Mulai 1 September 2020 Kunjungi Kantor Pajak Wajib Dapatkan Tiket Antrian Online Dahulu

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan menerapkan kebijakan baru terkait layanan tatap muka di seluruh kantor yang berada di lingkungan Ditjen Pajak (yaitu KPP, Kanwil, dan Kantor Pusat DJP). Kebijakan baru yang akan mulai berlaku mulai 1 September 2020 ini yaitu bagi Wajib Pajak atau masyarakat yang akan memperoleh layanan tatap muka secara langsung ke setiap kantor yang berada di lingkungan Ditjen Pajak agar terlebih dahulu mendaftarkan secara online untuk mendapatkan tiket nomor antrian supaya dapat dilayani petugas di kantor pajak secara langsung/tatap muka.

Pendaftaran untuk mendapatkan nomor antrian dilakukan secara online yang terpusat dilakukan melalui situs https://kunjung.pajak.go.id. Pendaftaran untuk mendapatkan nomor antrian online ini berlaku untuk layanan tatap muka yang dilakukan di seluruh kantor pajak di lingkungan Ditjen Pajak. Layanan yang diberikan untuk tatap muka ini hanya diberikan khusus untuk jenis layanan yang saat ini belum dapat diberikan secara online.

Cara Mendapatkan Tiket Nomor Antrian

Untuk mendapatkan tiket nomor antrian ini, Wajib Pajak atau masyarakat dapat masuk ke situs https://kunjung.pajak.go.id. Kemudian bagian paling bawah sisi kiri dari laman tersebut, terdapat tombol "DAFTAR", klik tombol "DAFTAR" ini untuk melakukan registrasi untuk mendapatkan nomor antrian.

Siapkan kartu identitas diri dan isi bagian formulir registrasi online tersebut secara lengkap sesuai dengan keperluan dan tujuan. Pada formulir registrasi online ini terdiri dari 4 tab sheet, yaitu identitas, penilaian kesehatan, layanan dan waktu, serta booking. Isi secara lengkap pada tab pertama sampai dengan ketiga.

Setelah semua terisi lengkap, maka akan dikirimkan notifikasi tiket nomor antrian ke email yang sudah diisikan pada form tersebut. Tiket nomor antrian ini beserta identitas diri yang didaftarkan ini yang harus ditunjukan kepada petugas pajak pada saat data ke kantor pajak sesuai dengan tujuan dan waktu yang telah terdaftar.

Para pengunjung diharapkan untuk hadir 10 menit sebelum jadwal waktu yang telah didaftarkan serta diharapkan juga untuk membuat janji terlebih dahulu melalui telepon/whatsapp/email untuk mendapatkan kesepakatan jadwal bagi pengunjung yang akan menemui pegawai tertentu.

Jika nomor tiket antrian ini hilang, calon pengunjung masih dapat mencari tiket ini pada laman kunjung.pajak.go.id tersebut dan klik tombol "CARI" pada bagian paling bawah sisi kiri, dengan cara memasukan nomor NIK/Paspor atau nomor tiket.

Read More

Presiden Jokowi Telah Tanda Tangani Surat Presiden RUU Omnibus Perpajakan

Berdasarkan pemberitaan di beberapa media online hari ini disebutkan bahwa Presiden Jokowi mengakui telah menandatangani Surat Presiden (surpres) salah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yaitu Omnibus Law Perpajakan. Hal ini sebagaimana yang diberitakan oleh media online Tempo dan media online Liputan 6.

Dalam kedua laman tersebut diberitakan Presiden Jokowi (dalam diwawancarai saat meresmikan Terowongan Air Nanjung, di Ciamis, Jawa Barat, tanggal 29 Januari 2020) menyebutkan bahwa dirinya telah menandatangani Surat Presiden RUU Omnibus Law Perpajakan dan akan segera disampaikan oleh Menteri Keuangan sendiri kepada pimpinan DPR. Menteri Keuangan merencanakan akan menyerahkan surat presiden dan RUU Omnibus Law Perpajakan ini segera dalam minggu ini.

Selanjutnya Presiden juga akan segera menandatangani Surat Presiden terkait RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan RUU Ibu Kota Negara serta menyerahkannya kepada DPR.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno menyampaikan bahwa terkait dengan beredarnya draf omnibus law, Pratikno meminta agar publik menunggu. Dia mengklaim dokumen resmi belum rampung dan belum dikirim ke DPR.

Mengutip dari akun instragram Presiden Jokowi menyebutkan bahwa maksud dibuatnya Omnibus Law ini adalah dengan tujuan untuk menciptakan landasan hukum yang fleksibel, sederhana, kompetitif, dan responsif demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena saat ini Indonesia mengalami hiperregulasi yang membuat negara kita terjerat oleh aturan kompleks yang dibuat sendiri. Hal ini disebabkan karena saat ini regulasi yang berlaku di negara kita berjumlah kurang lebih 8.451 peraturan pusat dan 15.985 peraturan daerah.

Read More