Relaksasi: Setor dan Lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2024 batas waktu sampai 11 April 2025

Batas waktu pembayaran PPh Pasal 29 (Kurang Bayar Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh) Tahun Pajak 2024 dan penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi Tahun Pajak 2024 adalah tanggal 31 Maret 2025. Batas waktu pembayaran PPh Pasal 29 dan penyampaian (pelaporan) SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2024 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi ini bertepatan dengan hari libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947) dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 7 April 2025. Sehingga untuk memberikan...

Read More

Hasil Rapat Dengar Pendapat DPR-DJP, Sistem Coretax Terus Berjalan dengan Didampingi Sistem Lama Sebagai Mitigasi Risiko

Pada hari ini, Senin, 10 Februari 2025, Komisi XI DPR RI memanggil Direktur Jenderal untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan implementasi sistem Coretax. Dalam RDP yang diselenggarakan secara tertutup ini, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo didampingi oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti, Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan Yon Arsal, dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Iwan Djuniardi. RDP ini dipimpin oleh Ketua Komisi XI DPR RI...

Read More

Curhat Netizen tentang Implementasi Coretax DJP dan Catatan Untuk Coretax DJP

Di hari ke-6 implementasi sistem Coretax DJP sebagai sistem administrasi perpajakan menggantikan djponline yang telah digunakan oleh Wajib Pajak selama ini, masih diwarnai berbagai kendala. Sebagian besar pengguna yang mencoba untuk memenuhi kewajiban perpajakan melalui aplikasi Coretax DJP di alamat situs https://coretaxdjp.pajak.go.id, masih menghadapi berbagai permasalahan yang timbul, mulai dari tidak dapat mendaftar NPWP, kesulitan dalam membuat akitivasi akun Coretax DJP-nya, kesulitan dalam menunjuk PIC sebagai penanggung jawab pemenuhan...

Read More

SPT Tahunan PPh Untuk Tahun Pajak 2024 Masih Lapor Melalui DJP Online dan Belum Pakai Coretax

Pelaporan SPT Tahunan PPh (baik SPT Tahunan PPh Orang Pribadi maupun SPT Tahunan PPh Badan) untuk Tahun Pajak 2024 yang disampaikan di awal tahun 2025 masih menggunakan Aplikasi DJP Online seperti pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak lalu. Walaupun mulai 1 Januari 2025 Direktorat Jenderal Pajak akan mengganti sistem administrasi perpajakan dengan sistem baru yaitu Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS), namun Direktorat Jenderal Pajak masih memberikan kebijakan bahwa untuk pelaporan SPT...

Read More

Masa Transisi Pemberlakuan Fitur Verifikasi MFA Saat Login Ke Akun DJPOnline

Sebagaimana artikel sebelumnya yang telah dimuat dalam blog Tax Learning, diinformasikan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 sore sekitar pukul 17.45, DJP menonaktifkan fitur baru verifikasi Multi-Factor Authentication (MFA) sebelum proses login ke akun di Aplikasi DJPOnline Wajib Pajak. Penonaktifan fitur baru verifikasi MFA dalam proses login akun di APlikasi DJPOnline ini adalah bersifat sementara hingga tanggal 31 Desember 2024. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam Pengumuman dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disampaikan oleh Direktur...

Read More

Penambahan Fitur Verifikasi MFA Untuk Login ke Aplikasi DJPOnline Dibatalkan Sementara

Setelah diberlakukan 4 hari, akhirnya pada sore hari ini, tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 17.45 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meniadakan fitur baru untuk login ke akun Wajib Pajak di Aplikasi DJPOnline. Sebelumnya DJP sempat menambahkan fitur baru yaitu fitur Multi-Factor Authentication (MFA) pada proses login di Aplikasi DJPOnline dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan akun Wajib Pajak pada Aplikasi DJPOnline sejak 1 Desember 2024. MFA ini dimaksudkan untuk menambah langkah autentikasi pada akun Wajib Pajak di Aplikasi DJPOnlie untuk...

Read More

DJP Tambahkan Otentikasi Pada Fitur Login ke Akun Wajib Pajak Untuk Tingkatkan Keamanan

Sejak 1 Desember 2024, Wajib Pajak yang akan login ke akunnya di DJPOnline, akan mengalami suatu perubahan baru. Ketika akan login dengan mengetikkan NPWP dan Passwordnya, biasanya akan disertai dengan ada kode CAPTCHA (keamanan) yang harus diinput oleh Wajib Pajak kemudian menekan tombol login, barulah bisa masuk ke akunnya masing-masing. Berbeda dengan cara login ke DJPOnline yang selama ini hanya perlu menginput NPWP, Password dan kode CAPTCHA, maka sejak 1 Desember 2024, Wajib Pajak yang akan masuk ke akun DJPOnlinenya, harus menginput kode...

Read More

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Yang Terintegrasi Untuk Kantor Pajak di Lingkungan Kalibata

Mulai 2 Desember 2024, layanan perpajakan di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) untuk seluruh Kantor Pelayanan Pajak yang berada di lingkungan Kalibata akan diintegrasikan (digabung) ke 1 (satu) lokasi saja. Sebagaimana kita ketahui bahwa Kompleks Pajak yang berada di lingkungan Kalibata, Jakarta Selatan terdapat 8 (delapan) Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Kedelapan KPP ini terdiri dari: KPP Penanaman Modal Asing Satu,KPP Penanaman Modal Asing Dua,KPP Penanaman Modal Asing Tiga,KPP Penanaman Modal Asing Empat,KPP Penanaman Modal Asing Lima,KPP Penanaman...

Read More

Konsultan Pajak Indonesia Dipilih Menjadi Presiden Asosiasi Konsultan Pajak Asia-Oceania

Menjadi kebanggaan bagi dunia Konsultan Pajak Indonesia, dimana salah seorang Konsultan Pajak Indonesia terpilih menjadi Presiden Asia Oceania Tax Consultants' Association (AOTCA) atau Asosiasi Konsultan Pajak Asia Oceania. Adalah DR. Ruston Tambunan, Ak, C.A, SH, M.Si, M. Int. Tax pada hari ini (23/10/2024) dan akan diumumkan besok, dalam Konferensi AOTCA di Hangzhou 2024, terpilih sebagai Presiden AOTCA untuk periode berikutnya mengganti Presiden AOTCA periode sebelumnya (2023-2024), Jeremy Choi dari Hong Kong.  Delegasi Ikatan Konsultan...

Read More

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2023 Lampaui Target APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan bahwa realisasi penerimaan pajak sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 1.869,2 triliun. Realisasi ini telah melampaui target yang ditetapkan dalam APBN maupun Perpres 75 Tahun 2023 sebesar 108,8% dari APBN 2023 dan 102,8% dari Perpres 75 Tahun 2023. Dari sisi tax rasionya hasil perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDb) tahun 2023 adalah 10,21%. Informasi ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (2 Januari 2024). Adapun penerimaan pajak tahun 2023 ini tumbuh 8,9% dari tahun...

Read More

Tarif Efektif Rata-rata PPh Pasal 21 Akan Berlaku 1 Januari 2024

Direktorat Jenderal Pajak berencana akan melakukan simplifikasi (penyederhanaan) perhitungan PPh Pasal 21 bagi Orang Pribadi Pegawai dan Bukan Pegawai dengan menggunakan formula perhitungan tarif efektif rata-rata (TER). Rencananya penyederhanaan ini akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2024. Dasar hukum penyederhanaan penghitungan PPh Pasal 21 ini akan diatur melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 21 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Berdasarkan konferensi pers secara daring yang disampaikan...

Read More

Waspada Ada Situs Phising Yang Tampilannya Sama Persis Dengan DJP Online Milik DJP

Hari ini penulis mendapatkan sebuah email dari Pembaca Setia Tax Learning, dimana Pembaca ini meneruskan email yang diterimanya dari email tidak dikenal yang menamakan diri sebagai Pajak_Indonesia yang menggunakan situs yang terdaftar di Spanyol *.es (dot es).Gambar - Phising emailEmail ini berisi pemberitahuan bahwa penerima email ini menerima pengembalian pajak dengan jumlah tertentu dan untuk menyelesaikan permintaan pengembalian tersebut, penerima email diminta untuk tombol "klaim sekarang" dan akan diarahkan ke situs yang tampilannya serupa...

Read More

Mulai 1 September 2020 Kunjungi Kantor Pajak Wajib Dapatkan Tiket Antrian Online Dahulu

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan menerapkan kebijakan baru terkait layanan tatap muka di seluruh kantor yang berada di lingkungan Ditjen Pajak (yaitu KPP, Kanwil, dan Kantor Pusat DJP). Kebijakan baru yang akan mulai berlaku mulai 1 September 2020 ini yaitu bagi Wajib Pajak atau masyarakat yang akan memperoleh layanan tatap muka secara langsung ke setiap kantor yang berada di lingkungan Ditjen Pajak agar terlebih dahulu mendaftarkan secara online untuk mendapatkan tiket nomor antrian supaya dapat dilayani petugas di kantor pajak secara...

Read More

Presiden Jokowi Telah Tanda Tangani Surat Presiden RUU Omnibus Perpajakan

Berdasarkan pemberitaan di beberapa media online hari ini disebutkan bahwa Presiden Jokowi mengakui telah menandatangani Surat Presiden (surpres) salah satu Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law, yaitu Omnibus Law Perpajakan. Hal ini sebagaimana yang diberitakan oleh media online Tempo dan media online Liputan 6. Dalam kedua laman tersebut diberitakan Presiden Jokowi (dalam diwawancarai saat meresmikan Terowongan Air Nanjung, di Ciamis, Jawa Barat, tanggal 29 Januari 2020) menyebutkan bahwa dirinya telah menandatangani Surat Presiden RUU...

Read More

Realisasi Penerimaan Pajak 2019 Mencapai 84,4% dari Target

Realisasi penerimaan pajak tahun 2019 hanya mencapai 84,4% dari target yang semula ditetapkan dalam APBN 2019 yang sebesar Rp 1.577,56 triliun. Jumlah pajak yang berhasil dikumpulkan Pemerintah selama tahun 2019 ini, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers pada tanggal 7 Januari 2020, adalah sebesar Rp 1.332,1 triliun. Jika dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2018, maka realisasi penerimaan pajak tahun 2019 ini hanya bertumbuh sebesar 1,4%. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan penerimaan pajak...

Read More

Selamat Bertugas Pak Suryo Utomo Sebagai Direktur Jenderal Pajak

Pagi ini, 1 November 2019 pukul 09.00 bertempat di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani melantik Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal Pajak yang baru menggantikan Robert Pakpahan yang telah menjadi Direktur Jenderal Pajak sejak tanggal 30 November 2017, dan telah memasuki masa purnabakti pada tanggal 31 Oktober 2019 kemarin. Pelantikan Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak ini bersamaan juga dengan pelantikan beberapa pejabat Eselon I dan Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan. Profil Suryo Utomo Sebagaimana...

Read More

Situs Direktorat Jenderal Pajak di-hack (Diretas)

Malam ini Penulis mendapatkan bahwa situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pajak.go.id diretas/dibajak (hacked) oleh seseorang yang mengatasnamakan "Anonymous Arabe". Ketika dibuka tampilan depan pada situs pajak.go.id ini menampilkan gambar seorang pejuang Palestina membawa bendera Palestina dengan latar belakang sebuah mobil tentara. Kemudian muncul kata-kata bahwa situs ini "HACKED BY ANONYMOUS ARABE". Dan pada bagian bawahnya tercantum alamat situs dari hacker ini serta kata-kata dalam Bahasa Inggris tentang pesan untuk perjuangan Palestina. Lebih...

Read More

Robert Pakpahan Calon Direktur Jenderal Pajak

Hari ini beredar kabar bahwa Menteri Keuangan mengusulkan calon Direktur Jenderal Pajak yang baru kepada Presiden Joko Widodo, untuk menggantikan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya, Ken Dwijugestiadi, yang akan memasuki masa pensiunnya pada Desember 2017. Sebuah nama yang diisukan akan diusulkan sebagai calon Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang baru adalah Robert Pakpahan. Sumber di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) memastikan jabatan Dirjen Pajak akan diputuskan melalui penunjukan langsung oleh Presiden Jokowi. Saat...

Read More

Breaking News: Saat Ini Situs eFiling Overload, Lapor Pajak Online Terganggu

Program pelaporan pajak dengan menggunakan sistem eFiling tahun ini sangat gencar disosialisasikan. Respon dari masyarakat juga terlihat positif karena terlihat dengan sangat antusiasnya Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2015 dengan menggunakan sistem eFiling. Terlihat antrian pendaftaran untuk memperoleh EFIN, yaitu suatu kode nomor sebagai identifikasi untuk dapat mengaktifkan account masing-masing untuk mengakses eFiling ini. Akibat cukup banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya dengan menggunakan...

Read More

Pemerintah Telah Menyampaikan Draft RUU Tax Amnesty ke DPR Untuk Dibahas

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang merupakan ketentuan yang ditunggu oleh hampir sebagian besar Wajib Pajak di Indonesia akhirnya telah diselesaikan oleh Pemerintah dan telah diajukan ke DPR untuk dibahas. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahwa pada hari ini (23 Februari 2016) bahwa Pemerintah telah mengirimkan Surat Presiden (Surpres) atau yang dikenal sebagai Amanat Presiden (Ampres) dan draft RUU Tax Amnesty ke DPR. Pemerintah berharap bahwa DPR segera melakukan pembahasan atas usulan draft RUU Tax...

Read More