Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Kompilasi versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris

Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 hingga saat ini, ketentuan perpajakan di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam perubahan terakhir, beberapa Undang-Undang Perpajakan sebelumnya dihimpun menjadi 1 (satu) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau yang dikenal sebagai UU HPP.

Kronologis Undang-Undang Perpajakan yang diterbitkan sejak tahun 1983 hingga saat ini dapat dilihat pada artikel berikut ini.

1. Seri Undang-Undang Perpajakan Tahun 1983

Pada tahun 1983, awal disusunnya Undang-Undang Perpajakan yang membawa perubahan sistem perpajakan di Indonesia, sehingga di tahun ini sering disebut juga sebagai tahun reformasi ketentuan perpajakan di Indonesia. Pada tahun 1983 ini diterbitkan beberapa Undang-Undang Perpajakan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh)
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah(UU PPN)

2. Seri Undang-Undang Perpajakan Tahun 1985

Pada tahun 1985 kembali diterbitkan beberapa Undang-Undang Perpajakan yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB)
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (UU BM)

3. Perubahan Undang-Undang Tahun 1991

Pada tahun 1991, Undang-Undang PPh diamandemen melalui:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

4. Perubahan Undang-Undang Tahun 1994

Pada tahun 1994, beberapa Undang-Undang Perpajakan diamandemen yaitu dengan:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 (UU PPh)
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB)
   

5. Perubahan Undang-Undang Tahun 2000

Pada tahun 2000, beberapa Undang-Undang Perpajakan diamandemen yaitu dengan:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh)
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN)

6. Perubahan Undang-Undang Tahun 2007

Pada tahun 2007, Undang-Undang KUP diamandemen melalui:
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

7. Perubahan Undang-Undang Tahun 2008

Pada tahun 2008, Undang-Undang PPh diamandemen melalui:
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

8. Perubahan Undang-Undang Tahun 2009

Pada tahun 2009, Undang-Undang KUP dan Undang-Undang PPN diamandemen melalui:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah(UU PPN)

9. Perubahan Undang-Undang Tahun 2020

Pada tahun 2020, beberapa Undang-Undang Perpajakan kembali diubah/diamandemen yaitu dengan:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai (UU BM)
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (yang merupakan gabungan dari berbagai Undang-Undang yang disebut sebagai omnibus law).

10. Perubahan Undang-Undang Tahun 2021

Terakhir pada tahun 2021, Undang-Undang KUP,PPh, dan PPN diamandemen kembali melalui:
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Berikut ini adalah Kompilasi Undang-Undang Perpajakan sejak Undang-Undang Tahun 1983 hingga yang terakhir yang disajikan dalam Susunan Dalam Satu Naskah yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pajak.

 

Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga membuat Kompilasi Undang-Undang Perpajakan ini dalam versi Bahasa Inggris. Kompilasi Undang-Undang Perpajakan dalam Bahasa Inggris ini adalah berikut ini.

(c) 14042022 http://syafrianto.blogspot.com