Tarif PPh Pasal 22 atas Pedagang Pengumpul Turun

Direktur Jenderal Pajak telah menurunkan tarif pengenaan PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh Wajib Pajak Industri dan Eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari Pedagang Pengumpul. Sebelumnya tarif PPh Pasal 22 atas pedagang pengumpul ini ditetapkan sebesar 0,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN (sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-25/PJ./2003).
Saat ini tarif PPh Pasal 22 atas pedagang pengumpul ini telah diturunkan menjadi sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Ketentuan tentang penurunan tarif PPh Pasal 22 ini dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2009 tanggal 12 Maret 2009. Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Maret 2009.

Apakah pedagang pengumpul itu? Pedagang pengumpul adalah para pengusaha (umumnya adalah orang pribadi) yang usaha pekerjaannya adalah menjadi penyalur hasil perhutanan, perkebunan, pertanian dan perikanan dari pihak petani, nelayan kepada perusahaan yang bergerak di bidang industri dan eksportir yang bahan-bahan bakunya diperoleh (dibeli) dari para pedagang pengumpul ini. Dalam transaksinya para pedagang pengumpul ini mengumpulkan seluruh hasil produksi dari pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan dari para nelayan dan petani, kemudian menjualnya kepada industri atau badan usaha yang bahan bakunya berasal dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan perikanan ini. Pada saat membeli bahan-bahan ini dari pedagang pengumpul, pihak industri atau eksportir ini harus memungut PPh Pasal 22 atas pembelian bahan-bahan ini.
Sebagaimana saat ini telah berlaku Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, khususnya Pasal 22, yang mengatur bahwa pihak yang menerima penghasilan yang menjadi objek pemotongan PPh Pasal 22 akan dipotong PPh Pasal 22 dengan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normalnya jika tidak memiliki NPWP.
Oleh sebab itu, disarankan kepada setiap pedagang pengumpul, untuk segera memiliki NPWP supaya tidak harus membayar (dipotong) pajak yang lebih besar. Apalagi saat ini Direktur Jenderal Pajak juga telah mengeluarkan himbauan dan penegasannya melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.03/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Kewajiban Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Pedagang Pengumpul.

Read More

PPh atas Kegiatan Usaha Berbasis Syariah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan telah memasukkan pengaturan untuk kegiatan usaha yang berbasis syariah. Tepatnya dalam Pasal 31D Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini telah menyebutkan bahwa ketentuan perpajakan mengenai usaha yang berbasis syariah (selain juga untuk bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batubara) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Untuk melaksanakan ketentuan ini, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.
Ketentuan ini mengatur setiap jenis usaha yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, jasa keuangan syariah, dan kegiatan usaha berbasis syariah lainnya.
Perlakuan PPh dari kegiatan usaha berbasis syariah meliputi:

1. Penghasilan
   
2. Biaya; termasuk juga hak pihak ketiga atas bagi hasil, margin, dan kerugian dari transaksi bagi hasil
   
3. Pemotongan Pajak atau Pemungutan Pajak dilakukan juga terhadap hak pihak ketiga atas bagi hasil, bonus, margin, dan hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis.
   

Ketentuan mengenai penghasilan, biaya, dan pemotongan pajak atau pemungutan pajak dari kegiatan Usaha Berbasis Syariah tersebut berlaku mutatis mutandis ketentuan dalam UU PPh. Maksud pemberlakuan secara mutatis mutandis adalah bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku umum berlaku pula untuk kegiatan Usaha Berbasis Syariah.
Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009 sedangkan tata cara pengenaan PPh untuk Usaha Berbasis Syariah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Artikel Terkait:
Aturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan PPh Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah

Read More

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2009. Terdapat beberapa perubahan yang cukup signifikan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini dibandingkan dengan yang selama ini berlaku. Antara lain adanya perubahan tarif PPh Pasal 17 dan perubahan PTKP. Dengan adanya perubahan ini, akan berakibat besarnya PPh yang terutang jika dihitung dengan menggunakan ketentuan di tahun 2008 jumlahnya akan lebih besar jika dibandingkan dengan PPh terutang yang dihitung berdasarkan ketentuan di tahun 2009 nanti. Hal ini terjadi karena adanya kenaikan besarnya PTKP dan penurunan tarif PPh Pasal 17 (secara agregat).
Adanya perbedaan besarnya PPh Terutang jika dihitung menggunakan 2 ketentuan yang berbeda ini, cukup berpengaruh dalam menentukan angsuran PPh Pasal 25 yang harus diangsur oleh Wajib Pajak selama tahun berjalan 2009.
Berdasarkan ketentuan Pasal 25 UU PPh, penentuan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dilunasi (dibayar sendiri) oleh Wajib Pajak adalah sebesar:
PPh Terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi PPh yang dipotong/dipungut (berupa PPh Pasal 21, PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23) serta PPh Pasal 24 kemudian dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
Filosofi dari Pasal 25 UU PPh ini adalah bahwa diasumsikan pajak terutang atas penghasilan yang akan kita peroleh dalam tahun berjalan minimal adalah sama dengan besarnya pajak terutang atas penghasilan yang diterima pada tahun sebelumnya.
Namun jika rumus menghitung PPh Pasal 25 ini yang kita gunakan untuk menentukan besarnya PPh Pasal 25 untuk tahun 2009, niscaya PPh Pasal 25 yang telah kita hitung tersebut akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan PPh yang akan terutang seharusnya di tahun 2009, akibat adanya perbedaan tarif PPh Pasal 12 dan besarnya PTKP.
Jadi, bagaimanakah seharusnya kita menghitung besarnya PPh Pasal 25 yang harus diangsur selama tahun 2009?

Dalam menghitung PPh Pasal 25 yang harus diangsur selama tahun 2009 ini, kita perlu memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi di tahun 2009 terutama mengenai besarnya PTKP yang akan digunakan untuk tahun 2009 serta besarnya tarif PPh Pasal 17.
Jadi seharusnya Wajib Pajak menghitung ulang PPh yang diperkirakan akan terutang di tahun 2009 dengan menggunakan tarif PPh Pasal 17 dan PTKP yang berlaku di tahun 2009 sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sedangkan dasar penghasilan yang digunakan untuk mencari besarnya PPh yang diperkirakan akan terutang di tahun 2009 tetap menggunakan penghasilan neto (dari penghasilan rutin) yang diperoleh tahun 2008, yaitu yang berdasarkan SPT Tahunan PPh tahun 2008.
Namun yang menjadi pertanyaan saat ini adalah adakah dasar hukumnya jika kita menghitung PPh Pasal 25 tahun 2009 dengan menggunakan metode ini? Apakah perhitungan seperti ini diperbolehkan?
Sebenarnya untuk tahun-tahun sebelumnya, ketika terjadi perubahan ketentuan perpajakan yang menyebabkan adanya perubahan besarnya perhitungan PPh terutang akibat adanya perbedaan perlakuan tarif, Direktur Jenderal Pajak selalu mengeluarkan penegasan kepada Wajib Pajak untuk menyesuaikan perhitungan PPh Pasal 25. Hal ini dapat kita lihat antara lain:
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.41/2005
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-210/PJ./2001
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-01/PJ.41/1995
Namun untuk perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2009, hingga saat ini Direktur Jenderal Pajak masih belum mengeluarkan penegasannya.

Contoh penghitungan PPh Pasal 25 untuk tahun 2009
Berdasarkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tn. Adi Tahun 2008, diketahui bahwa:
Penghasilan Neto sebesar Rp 60.000.000
PTKP (TK/0)......sebesar Rp 13.200.000
Penghasilan Kena Pajak...Rp 46.800.000
PPh Terutang:
- Rp 25.000.000 x 5 % = Rp 1.250.000
- Rp 21.800.000 x 10% = Rp 2.180.000
Total PPh Terutang.......Rp 3.430.000

Angsuran PPh Pasal 25 untuk tahun 2009:
Penghasilan Neto berdasarkan SPT Tahun 2008 Rp 60.000.000
PTKP (TK/0) di tahun 2009...................Rp 15.840.000
Penghasilan Kena Pajak......................Rp 44.160.000
PPh Terutang:
- Rp 44.160.000 x 5 % = Rp 2.208.000
Maka Angsuran PPh Pasal 29 untuk tahun 2009 adalah sebesar
Rp 2.208.000 : 12 bulan
atau sebesar Rp 184.000.

(c)syafrianto 11032009

Artikel Terkait:
Angsuran PPh Pasal 25

Read More

Analisa Risiko Untuk Pemeriksaan SPT Masa PPN Lebih Bayar

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 serta memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak sehubungan dengan proses pemeriksaan atas SPT Masa PPN Lebih Bayar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan Peraturan mengenai tata cara penetapan dan penentuan analisa risiko dalam rangka pemeriksaan SPT Masa PPN Lebih Bayar. Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2009 tanggal 24 Februari 2009.

Read More

Telah Terbit Aturan, PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Gaji Rp 5 Juta Sebulan

Setelah ditunggu-tunggu oleh masyarakat, akhirnya Pemerintah melalui Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan mengenai pemberian insentif bagi karyawan dengan penghasilan sebulan yang tidak melebihi Rp 5.000.000 berupa fasilitas PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh Pemerintah. Pemberian fasilitas ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan Pekerja pada Kategori Usaha Tertentu. Aturan pelaksana dari Peraturan Menteri Keuangan ini dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2009 tanggal 4 Maret 2009.

Kedua peraturan ini telah diubah, untuk selengkapnya baca di sini.



Artikel Terkait:
- Pekerja yang Memperoleh PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
- Pelaksanaan Pemberian PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah
- Perubahan Ketentuan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah

Read More