..Hubungi kami jika ingin script iklan Anda di Sini....

Dapatkan tiket antrian online sebelum datang ke Kantor Pajak

Mulai 1 September 2020 bagi Wajib Pajak atau masyarakat yang akan memperoleh layanan tatap muka secara langsung di setiap kantor pajak agar terlebih dahulu mendaftarkan secara online untuk dapatkan tiket nomor antrian.

Daftar Alamat Kantor Pelayanan Pajak Seluruh Indonesia

KPP masih tutup hingga tanggal 14 Juni 2020. Bagi Anda yang perlu layanan dari KPP, dapat dilakukan secara online. Berikut ini daftar nomor telepon dan alamat email dari masing-masing KPP yang dapat melayani secara online.

Perbaharui Sertifikat Digital PKP Anda

Bagi Anda yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), segera cek Sertifikat Digital Anda, dan apabila akan jatuh tempo, segeralah perbaharui supaya tetap dapat menerbitkan eFaktur.

Mulai 1 Juli 2016 Setor Pajak Harus Pakai eBilling

Mulai 1 Juli 2016, seluruh pembayaran PPh dan PPN hanya dapat dilakukan secara elektronik dengan eBilling. Pembayaran secara manual menggunakan Formulir SSP sudah tidak diterima lagi di Bank/Kantor Pos.

Semua PKP Harus Menerbitkan Faktur Pajak Gunakan eFaktur

Mulai 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak di seluruh Indonesia harus menggunakan eFaktur untuk menerbitkan Faktur Pajak.

Cara Pengajuan SKB PP 46 Tahun 2013

Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu yang telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 1% dari omzet namun ternyata masih harus dipotong PPh yang bersifat tidak final oleh pihak pemberi penghasilan dapat mengajukan pembebasan dari pemotongan PPh tersebut.

Lapor SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap tahun menjelang tanggal 31 Maret, maka sebagian besar masyarakat di Indonesia akan diingatkan untuk memenuhi salah satu kewajibannya sebagai warga yang tinggal dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, yaitu melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib Pajak Badan dengan Omzet Di Bawah Rp 4,8 Miliar

sesuai ketentuan, Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dan memenuhi kriteria sebagai Wajib dengan peredaran usaha tertentu untuk menghitung PPh sebesar 1% dari peredaran usaha bruto tetap wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU KUP.

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Terbaru untuk Tahun 2014

mulai 1 Januari 2014, bentuk Formulir 1721 (SPT Masa PPh Pasal 21/26) ini akan mengalami perubahan. Perubahan juga terjadi dalam hal tata cara pelaporannya. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013

Kumpulan Peraturan Perpajakan

Daftar Peraturan Perpajakan terbaru dapat dibaca di artikel berikut.

Blog Tax Learning Terus Di-Update

Penulis menyadari bahwa tampilan lama blog Tax Learning sangat tidak menarik. Selain itu, beberapa fasilitas upload dokumen yang dimanfaatkan Penulis mengalami kendala seperti situs Multiply (yang sudah ditutup) dan situs Ziddu (saat ini semakin banyak virus dan spam). Untuk itu, Penulis berusaha untuk meng-update blog ini.

Selamat Atas Peresmian MRT Jakarta

Selamat atas peresmian angkutan masal cepat MRT Jakarta. Mari kita ciptakan budaya baru yang modern dalam menggunakan MRT Jakarta, yaitu budaya tertib, tepat waktu, menjaga kebersihan, dan keamanan transportasai umum kita.

Selamat Untuk Kontingen Indonesia di Asian Games dan Asian Para Games 2018

Selamat untuk kontingen Indonesia di Asian Games dan Asian Para Games 2018 yang sukses melampaui target dan menjadi juara. Indonesia Emas.

Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri surat keterangan domisili. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut relevansi untuk kueri surat keterangan domisili. Urutkan menurut tanggal Tampilkan semua postingan

Senin, 15 Desember 2008

Bentuk Surat Keterangan Domisili Amerika Serikat

Internal Revenue Service (IRS), Department of The Treasury Amerika Serikat telah menerbitkan bentuk formulir Surat Keterangan Domisili yang disebut sebagai Form 6166 yang akan digunakan oleh penduduk Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Orang/Badan yang tersebut dalam surat keterangan domisili tersebut adalah penduduk Amerika Serikat dan dapat menggunakan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat dalam penerapan pajaknya.
Surat Keterangan Domisili Form 6166 ini harus ditandatangani oleh IVY McChesney, Field Director, Philadelphia Accounts Management Center dan mulai berlaku sejak tanggal 24 April 2008.

Pemberitahuan dari IRS ini disampaikan melalui surat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan diterbitkan Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak nomor SE-68/PJ/2008 tanggal 9 Desember 2008. Dalam surat edaran ini, ditegaskan bahwa terhadap Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Competent Authority Amerika Serikat atau wakilnya yang sah sebelum tanggal 24 April 2008 dianggap masih berlaku sepanjang sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 yaitu berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya, kecuali untuk WAjib Pajak Bank.
Format Surat Keterangan Domisili Form 6166 tersebut dapat dilihat dalam lampiran Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak nomor SE-68/PJ/2008 tanggal 9 Desember 2008.

Kamis, 19 Agustus 2010

Tata Cara Penerbitan dan Pengesahan Surat Keterangan Domisili

Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia yang melakukan transaksi dan mendapatkan penghasilan dari luar negeri, dapat memperoleh penerapan pengenaan tarif pajak berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negera tempat Subjek Pajak Dalam Negeri menerima penghasilan. Untuk memperoleh fasilitas penerapan tarif pajak berdasarkan P3B ini, maka Subjek Pajak Dalam Negeri harus mendapatkan Surat Keterangan Domisili (SKD) dari otoritas perpajakan di Indonesia (dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak). Ketentuan-ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2010 tanggal 28 Juli 2010 (artikelnya baca di sini). Mekanisme dan tata cara penerbitan SKD ini diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2010 tanggal 16 Agustus 2010 tentang Tata Cara Penerbitan/Pengesahan dan Pemanfaatan Surat Keterangan Domisili bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Ketentuan yang diatur dalam SE-89/PJ/2010 ini adalah:

SKD diterbitkan atau disahkan oleh Kepala KPP Domisili bagi Wajib Pajak dalam negeri Indonesia dengan tujuan agar Wajib Pajak dapat menikmati manfaat P3B sehubungan dengan penghasilan Wajib Pajak yang bersumber dari luar negeri yang merupakan negera/jurisdiksi mitra P3B Indonesia.

Dalam rangka memberi kepastian dan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak, jangka waktu penerbitan/pengesahan SKD atau surat pemberitahuan penolakan paling lama adalah 5 hari kerja sejak permohonan Wajib Pajak diterima secara lengkap.

Tata cara penerimaan permohonan, penelitian, penerbitan/pengesahan, pemanfaatan dan pelaporan pemanfaatan SKD ditetapkan dalam Lampiran SE-89/PJ/2010 ini.

Artikel Terkait:
Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Dalam Rangka P3B

Senin, 02 Agustus 2010

Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Dalam Rangka P3B

Untuk memberikan bukti dan keterangan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri yang mendapatkan penghasilan dari Luar Negeri supaya tidak dipotong pajak yang berganda atas transaksinya sehubungan dengan Perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan negara treaty partner ataupun melakukan pengelakan pajak, maka Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-35/PJ/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Ketentuan ini mengatur mengenai mekanisme pemberian Surat Keterangan Domisili (SKD) serta mekanisme penggunaannya.


Tata Cara pelaksanaan PER-35/PJ/2010 baca di sini.

Selasa, 29 Agustus 2017

Surat Keterangan Domisili Form DGT Baru Format Excel

Selama ini Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia dalam menerapkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah Formulir yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang dinamakan sebagai Form DGT (Form DGT-1 atau Form DGT-2). Pertama kali Form DGT (yang terdiri dari 2 halaman) ini ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 yang berlaku sejak 1 Januari 2010 yang kemudian diubah lagi dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010.

Sejak 1 Agustus 2017 Form DGT ini telah diubah melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017 menjadi 3 halaman. Berikut ini penulis sajikan bentuk file Excel untuk memudahkan para Pembaca Setia Tax Learning untuk menyiapkan Form DGT ini.

Download:
- Form DGT format Excel
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2017

Catatan:
Ketentuan dan Formulir DGT Form ini telah diubah dengan ketentuan PER-25/PJ/2018. Ketentuannya silakan akses di sini

Senin, 13 Januari 2020

Layanan Pembuatan Billing untuk Setor Pajak SSE1 dan SSE3 Berhenti Operasi

Bagi Pembaca Setia Tax Learning yang selama ini biasa membuat kode billing untuk setoran pajak dengan menggunakan situs SSE1 (http://sse1.pajak.go.id) dan SSE3 (http://sse3.pajak.go.id), sejak awal Januari 2020 ini mengalami kendala untuk masuk ke situs tersebut untuk membuat kode billing setoran pajak.

Bagi yang mencoba untuk mengakses situs SSE1, akan muncul pesan error bahwa alamat situs tersebut tidak ditemukan atau masuk ke laman (page) "mercusuar". Sedangkan bagi yang mencoba untuk mengakses situs SSE3, akan masuk ke laman login situs DJP online dan jika diinput NPWP dan Password yang selama ini digunakan untuk mengakses situs SSE3, tidak dapat login ke situs DJP Online ini. Sebagian beranggapan bahwa mungkin kedua situs ini sedang down atau koneksinya yang error.

Usut punya usut, ternyata mulai 1 Januari 2020 Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memang telah menghentikan layanan operasional pembuatan kode billing untuk setor pajak melalui kedua server SSE1 dan SSE3 ini. Hal ini sebagai upaya untuk melakukan integrasi layanan mandiri perpajakan secara online ke dalam 1 menu/situs layanan yaitu situs DJP Online (http://djponline.pajak.go.id). Situs DJP Online adalah merupakan sebuah aplikasi One-Stop Tax Service bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara online, yang memiliki fitur berupa:

1. Layanan pembuatan kode billing untuk setoran pajak
Layanan pembuatan kode billing yang akan digunakan bagi Wajib Pajak untuk membayar pajaknya ke Kantor Pos, Bank Persepsi dan Lembaga Persepsi Lainnya. Pada situs DJP Online, menu layanan pembuatan kode billing ini dapat diakses pada menu e-Billing.

2. Layanan pelaporan SPT secara online
Layanan ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan secara online yang dapat diakses di menu e-Filling dan e-Form

3. Layanan pelaporan Pasca Tax Amnesty
Layanan ini dapat digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penempatan harta tambahan dan pengalihan harta tambahan ke NKRI bagi Wajib Pajak yang mengikuti program Tax Amnesty melalui menu e-Reporting.

4. Layanan Konfirmasi Status Wajib Pajak
Layanan ini dapat digunakan untuk melakukan konfirmasi kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan melalui menu Informasi KSWP.

5. Layanan Pembuatan Surat Keterangan Domisili
Layanan ini dapat digunakan bagi Wajib Pajak yang akan menerima penghasilan dari Luar Negeri supaya dapat dipotong pajak sesuai dengan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (tax treaty), untuk meminta surat keterangan domisili. Layanan ini dapat diakses di menu e-SKD.

6. Layanan Pembuatan Bukti Pemotongan PPh
Layanan ini masih bersifat terbatas bagi sebagian Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan PPh secara online.

Jadi bagi Anda yang selama ini membuat kode billing melalui situs SSE1 dan SSE3, agar segera mengaktifkan account DJP Online dan mengakses menu e-Billing di laman DJP Online ini. Untuk dapat mengaktifkan account DJP Online, Anda perlu mendapatkan electronic filling number (EFIN) dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Anda terdaftar.

Rabu, 21 Mei 2008

SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN NPWP

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan diri mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sebagai berikut:

Mengisi formulir Pendaftaran dan Perubahan Data Wajib Pajak (Formulir dengan kode: KP.PDIP.4.1-00) dengan dilampirkan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI, atau Paspor, KITAS/KIMS, Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA) yang ditambah dengan Surat Pernyataan Tempat Tinggal/Domisili dari instansi berwenang minimal kelurahan bagi orang asing.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI, atau Paspor ditambah Surat Pernyataan Tempat Tinggal/Domisili dari Instansi berwenang minimal kelurahan bagi orang asing;
  2. Surat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha atau Usaha Pekerjaan Bebas dari Kelurahan setempat. (Syarat nomor 2 ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dan sebenarnya saat ini sudah tidak lagi dipersyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku saat ini yaitu PER-44/PJ/2008)
Wajib Pajak Badan
  1. Fotokopi Akta Pendirian dan Perubahan atau Surat Keterangan Penunjukan dari Kantor Pusat bagi Bentuk Usaha Tetap;
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Indonesia, atau Paspor ditambah Surat Pernyataan tempat tinggal/domisili dari yang bersangkutan bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif.
  3. Surat Pernyataan Tempat Kegiatan Usaha dari Kelurahan. (Syarat nomor 3 ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dan sebenarnya saat ini sudah tidak lagi dipersyaratkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang berlaku saat ini yaitu PER-44/PJ/2008)
Dokumen-dokumen pendaftaran tersebut di atas, dibawa ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat yang wilayah kerjanya membawahi tempat Wajib Pajak yang bersangkutan berdomisili (sesuai dengan alamat KTP atau surat keterangan tempat tinggal bagi orang asing).
Bagian di Kantor Pelayanan Pajak yang melayani pendaftaran NPWP ini adalah Seksi Pelayanan (di loket Tempat Pelayanan Terpadu).

PENDAFTARAN NPWP SECARA ON-LINE

Saat ini pendaftaran NPWP juga dapat dilakukan secara on-line melalui internet yang disebut sebagai e-Registration. Cara pendaftaran NPWP secara on-line ini adalah dengan mengisi formulir elektronik yang terdapat pada situs:
http://www.pajak.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=71&Itemid=105http://www.pajak.go.id/content/pendaftaran-npwp-online-eregistration
Pada situs ini, calon pendaftar NPWP akan dipandu cara pendaftarannya melalui link berikut: http://www.pajak.go.id/dmdocuments/ereg.ppt atau link file PDF.
Calon pendaftar yang telah mengerti cara pengisian formulir pendaftaran ini dapat langsung masuk ke: http://ereg.pajak.go.id
Setelah seluruh proses pendaftaran secara on-line ini, maka pendaftar akan mendapatkan NPWP sementara yang akan berlaku selama 30 (tiga puluh) hari, dan selama jangka waktu tersebut pendaftar harus segera mengirimkan Formulir Pendaftaran secara on-line (yang dicetak pada akhir proses pendaftaran) dan dilampirkan dengan persyaratan yang diwajibkan seperti yang disebutkan di atas ke KPP tempat pendaftar tersebut terdaftar.
Alamat KPP tempat pendaftar terdaftar dapat dilihat di sini.

(c) syafrianto 21052008

Jumat, 26 Juni 2020

Istilah Perpajakan dan Keuangan dalam Bahasa Inggris Standar Kementerian Keuangan

Saat ini publikasi kepada masyarakat di seluruh dunia dengan menggunakan bahasa internasional (yaitu Bahasa Inggris) sangatlah penting peranannya. Hal ini guna menyampaikan informasi yang tepat yang dapat menjangkau ke seluruh pihak di seluruh dunia. Keadaan ini yang disadari oleh Kementerian Keuangan, sehingga Menteri Keuangan menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 914/KMK.01/2016 tentang Standar Terminologi/Istilah dalam Bahasa Inggris di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Tujuan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 914/KMK.01/2016 tanggal 20 Desember 2016 ini adalah bertujuan untuk melakukan kegiatan publikasi media cetak dan elektronik dalam rangka pelayanan informasi keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan pengelolaan keuangan negara kepada para pemangku kepentingan yang berbahasa Inggris. Sehingga untuk menyeragamkan penggunaan istilah/terminologi keuangan dan perpajakan di lingkungan Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan menetapkan beberapa istilah dalam Bahasa Inggris sebagai berikut.
Daftar Istilah
Istilah dalam Bahasa Inggris
Administrasi Sengketa Pajak (ASP) Tax Dispute Administration
Agregasi Aggregation
Ajudikasi Non Litigasi Non-litigation Adjudication
Akses Informasi Access to Information
Akta Notaris Notarial Deed
Aktivasi Merek Brand Acivation
Aktivitas Investasi Investing Activities
Aktivitas Pendanaan Financing Activities
Akuisisi tanah Land Acquisition
Akumulasi Penyesuaian Nilai Wajar Investasi Accumulated Revaluation of Fair Value Investment
Akumulasi Penyusutan Accumulated Depreciation
Akun Kompensasi Compensating Balance
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Performance Accountability of Government Institution
Akuntan Publik Public Accountant
Akuntan Publik Asing Foreign Public Accountant
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) Accounting and Financial Reporting
Akuntansi Keuangan Daerah Local Financial Accounting
Akuntansi Transfer ke Daerah Transfer Acounting to Local Government
Alat Fiskal Fiscal Tool(s)
Alat Penilaian Assessment Tool(s)
Aliran Dana Masuk Cash Inflow
Aliran Kas Terdiskonto Discounted Cash Flow
Alokasi Dasar Basic Allocation
Analisa Beban Kerja (ABK) Workload Analysis
Analisa dan Pelacakan Kinerja Aset Analysis and Tracking of Asset Performance
Analisa Kelayakan Feasibility Study
Analisa Laporan Keuangan Perusahaan Analysis of Enterprise Financial Report
Analisa Laporan Kinerja Keuangan Perusahaan Analysis of Enterprise Financial Performace Report
Analisis Biaya dan Manfaat Sosial Social Cost-Benefit Analysis
Analisis Dampak Bisnis Business Impact Analysis
Analisis Dampak Kegagalan Komponen Component Failure Impact Analysis
Analisis dan Evaluasi Keuangan Daerah Local Financial Analysis and Evaluation
Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Training Needs Assessment/Analysis
Analisis Ketiadaan/Kegagalan Sistem Systems Failure Analysis
Analisis Keuangan Financial Analysis
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Environmental Impact Assessment
Analisis Pemangku Kepentingan Stakeholder Analysis
Analisis Pengembangan Tanah Land Development Analysis
Analisis Perekonomian Daerah Local Economic Analysis
Analisis Permintaan dan Penawaran Demand and Supply Analysis
Anggaran Berbasis Gender Gender-Responsive Budgeting
Anggaran Berbasis Kinerja Performance-Based Budgeting
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) State Budget
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Revised State Budget
Angka Dasar Baseline
Angka Kredit Widyaiswara Credit Point for Trainer(s)
Anti Penipuan Anti-Fraud
Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Government Internal Supervisory Apparatus
Aplikasi Antar Muka Interface Application
Aplikasi Penarikan Dana (APD) Withdrawal Application
Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Management Application of State-Owned Asset
Aplikasi Perencanaan Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (APK) Cash Forecasting Application of State Treasury Service Office
Aplikasi Perencanaan Kas Satker (APS) Cash Forecasting Application of Working Unit(s)
Aplikasi Sistem Informasi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang Management Information System Application of State Receivable and Auction
Arsip Aktif Active Records
Arsip Elektronik Electronic Record
Arsip Inaktif Inactive Records
Arsip Vital Vital Records
Arsiparis Archivist
Arus Ekonomi Lainnya Other Economic Flows
Arus Kas Bersih Net Cash Flow
Arus Kas Didiskontokan Discounted Cash Flow
Arus Kas Sebelum Pajak Before-Tax Cash Flow
Arus Kas Setelah Pajak After-Tax Cash Flow
Arus/Perpindahan Modal Capital Movement
Aset Berwujud Tangible Asset(s)
Aset Keuangan Financial Asset(s)
Aset Lancar Current Asset(s)
Aset Non Keuangan Non-Financial Asset(s)
Aset Non Produksi Non-Productive Asset(s)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Asset(s)
Aset Tegahan Eks Bea dan Cukai Ex-Confiscated Asset(s) of Customs and Excises
Aset Tetap Fixed Asset(s)
Aset Tidak Berwujud Intangible Asset(s)
Aset Tidak Lancar Non-Current Asset(s)
Aset Tua (Berumur) & Populasi Tua (Berumur) Ageing Asset(s) & Ageing Population
Aset Warisan Hertiage Asset(s)
Aset Yang Akan Datang Future Asset(s)
Aset Yang Telah Ada Existing Asset(s)
Asisten Pengajar Teaching Assistant
Asosiasi Profesi Akuntan Publik Public Accountant Professional Association
Assessor Profesional Professional Assessor
Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Senior Manager of Information and Documentation
Aturan Dasar Rule of Thumb
Audit Bersama Joint Audit
Audit Eksternal External Audit
Audit Hukum Legal Audit
Audit Internal Internal Audit
Audit Kepabeanan Customs and Excises Audit
Audit Tanah Land Audit
Auditi yang Diperiksa Auditee
Auditor/Pemeriksa Auditor
Autentikasi Arsip Archive Authentication
Badan Hukum Legal Entity
Badan Usaha Business Entity
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Local-Owned Enterprises
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) State-Owned Enterprises
Bagan Akun Standar (BAS) Chart of Accounts
Bagian Laba Bersih Perusahaan Asosiasi Share of Results of Associates
Bahan Ajar Learning Materials
Balai Lelang Auction House
Bangun Guna Serah Build Own Transfer
Bank Berdampak Sistemik Systemically Important Bank (SIB)
Bank Dalam Likuidasi (BDL) Liquidated Banks
Bank Garansi Bank Guarantee
Bank Penerima Beneficiary Bank
Bank Umum/Bank Komersial Commercial Bank
Bank/Pos Persepsi Collecting Agent
Bantuan Hukum timbal balik Mutual Legal Assistance
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) School Operational Assistance
Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) Undefined Status Government Assistance
Bantuan Sosial Social Assistance
Barang bawaan Personal effects
Barang Jaminan Collateral
Barang Kena Pajak (BKP) Taxable Goods
Barang Komersil Commercial Goods
Barang Milik Negara State-Owned Asset(s)
Barang Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) Sunken Treasure
Barang Rampasan Negara (BRN) Seized State Asset(s)
Barang yang dikuasai negara Goods claimed by the state
Barang yang dinyatakan tidak dikuasai Unclaimed goods
Barang yang menjadi milik negara Goods that become state property
Barter Obligasi Bond Swap
Basis Akrual Accrual Basis
Basis Data Profil Pribadi Personal Profile Database
Basis Kas Menuju Akrual Cash Towards Accrual Basis
Basis Pengetahuan Knowledge Base
Batal Demi Hukum Void ab Initio
Batas Atas Suku Bunga Interest-Rate Cap
Batas Kenaikan Harga Tanah yang Ditanggung Pemerintah Land Capping
Batas Maksimal Penggunaan Dana Spending Limits
Bea Cukai Customs and Excises
Bea Keluar Export Duty(ies)
Bea Lelang Auction Fee
Bea Masuk Import Duty(ies)
Bea Masuk Imbalan Countervailing Duty(ies)
Bea Masuk Tindakan Pembalasan Retaliation
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Acquisition Duty of Right on Land and Building
Beasiswa Scholarship
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Intangible Amortization Cost
Beban Bunga dan Keuangan Interest and Finance Charge
Beban Non Operasional Non-Operating Cost
Beban Operasional Operating Cost
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expense
Beban Penjualan Selling Expense
Beban Penyisihan Utang Debt Allowance Cost
Beban Penyusutan Aset Tetap Depreciation Cost for Fixed Asset(s)
Beban Persediaan Inventory Cost
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenue
Beban Tangguhan Deferred Charge
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses
Beban yang Masih Harus Dibayar Accrued Expense
Belajar dan Tukar Pengalaman Bench Learning
Belanja Expenditure
Belanja Bantuan Sosial Social Assistance Expenditure
Belanja Barang Goods Expenditure
Belanja Hibah Grant Expenditure
Belanja Lain-lain Other Expenditure
Belanja Modal Capital Expenditure
Belanja Pegawai Personnel Expenditure
Belanja Pensiun Pension Expenditure
Belanja Subsidi Subsidy Expenditure
Beli Utang Leveraged Buyout
Benda Bergerak Personal Property
Benda yang Nyata Tangible Goods
Bendahara Penerimaan Revenue Treasurer
Bendahara Pengeluaran Expenditure Treasurer
Bendahara Umum Negara (BUN) State General Treasurer
Beracara di Pengadilan Litigation
Berita Acara Hasil Negosiasi Official Report of Negotiation
Berita Acara Hasil Pelelangan Official Report of Auction
Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Official Report of Direct Procurement
Berita Acara Klarifikasi Official Report of Clarification
Berita Acara Pelaksanaan Ujian Official Report of Examination Implementation
Berita Acara Pembayaran Official Report of Payment
Berita Acara Pemeriksaan Official Report of Investigation
Berita Acara Pengambilan Keputusan Utang Official Report of Loan Approval
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Official Report of Completion
Berita Acara Serah Terima Dokumen Official Report of Document Handover
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Official Report of Work Handover
Berita Acara Sidang (BAS) Minutes of Hearing
Berkas Digital Digital Dossier
Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) Case Files of State Receivables
Berlaku Surut Retroactive
Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara (BIAD PPN) Administration Fees of State Receivables Management
Biaya Eksplorasi dan Pengembangan Tangguhan Deferred Exploration and Development Expenditures
Biaya Hidup Living Cost
Biaya Konstruksi Construction Cost
Biaya Layanan Service Cost
Biaya Modal Cost of Equity
Biaya Modal Rata-rata Tertimbang Weighted Average Cost of Capital (WACC)
Biaya Pembuatan Baru Reproduction Cost
Biaya Pemeliharaan Maintenance Cost
Biaya Pendanaan Funding Cost
Biaya Pendidikan Tuition Fee
Biaya Penuh Full Cost
Biaya Proyek Project Cost
Biaya Realisasi Realizable Cost
Biaya Sewa Tetap Fixed Rental Fee
Biaya Siklus-Hidup Life-Cycle Cost
Biaya Utang Cost of Debt
Bimbingan Kertas Kerja Working Paper Assistance
Bukti Pengesahan Kontrak Commitment Application Number
Bukti Permulaan Preliminary Evidence
Buku Besar General Ledger
Buku Kurikulum Curriculum Book
Buletin Teknis (Bultek) Standar Akuntansi Pemerintah Technical Bulletin of Government Accounting Standards
Bank Umum Mitra Penempatan Uang Negara (Bumpun) Commercial Bank as State Cash Placement Counterpart
Cabang Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accountant Office Branch
Cabang Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Public Appraiser Office Branch
Cadangan Internasional International Reserves
Cadangan Sekunder Secondary Reserves
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Notes to the Financial Statements
Celah Fiskal Fiscal Gap
Celah Kompetensi Competency Gap
Cukai Excise
Daerah Pabean Customs and Excises Teritory
Daftar Arsip Records Inventory
Daftar Aset Asset Register
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Budget Execution (Allotment) Document
Daftar Pembayaran Pensiun (Dapem) List of Pension Payments
Daftar Rangkuman Summary Sheet
Daftar Usulan Angka Kredit Proposed List of Credit Point
Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) Proposed List of Credit Point(s) Assessment
Dana Otonomi Khusus (Otsus) Special Autonomy Fund
Dana Abadi Pendidikan Education Endowment Fund
Dana Alokasi Umum (DAU) General Allocation Fund
Dana Awal Initial Deposit
Dana Bagi Hasil (DBH) Revenue Sharing Fund
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Revenue Sharing Fund of Tax
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Revenue Sharing Fund of Land and Building Tax
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) Revenue Sharing Fund of Tobacco Products Excise
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Revenue Sharing Fund of Oil and Gas
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Revenue Sharing Fund of Natural Resources
Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (DBH PPh) Revenue Sharing Fund of Income Tax
Dana Bergulir Revolving Fund
Dana Bergulir Pembebasan Tanah Land (Acquisition) Revolving Fund
Dana Cadangan Pendidikan Education Reserve Fund
Dana Dukungan Kelayakan Viability Gap Fund (VGF)
Dana Insentif Daerah Local Incentive Fund
Dana Luar Negeri Foreign Fund
Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Penyesuaian Special Autonomy and Adjustment Fund
Dana Pembayaran Utang Sinking Fund
Dana Pemerintah Public Fund
Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) National Education Development Fund
Dana Perimbangan Balance Fund
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Local Government Project and Decentralization Fund
Dana Tambahan Infrastruktur Infrastructure Additional Fund
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Tax Basis
Data Hasil Rekonsiliasi Reconciled Data
Data Sama yang Dibatalkan Cancel-Out Match Data
Dana Bagi Hasil (DBH) Panas Bumi Revenue Sharing Fund of Geothermal
Dana Bagi Hasil (DBH) Perikanan Revenue Sharing Fund of Fishery
Dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Umum Revenue Sharing Fund of General Mining
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Kehutanan Revenue Sharing Fund of Forestry
Debitur Debtor
Debitur Hapus Buku Debtor Write Off (DWO)
Debitur Nakal Bad Debtor
Defisit Transaksi Berjalan Current Account Deficit
Deposito Berjangka Time Deposit
Deposito dengan Perjanjian Deposit on Call
Desk Informasi Information Desk
Devaluasi Devaluation
Dewan Pengawas (Dewas) Board of Supervisors
Dewan Penyantun (Dentun) Board of Trustees
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten) Regency Legislative Council
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota) Municipal Legislative Council
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi) Provincial Legislative Council
Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI) House of Representatives
Diizinkan oleh Peraturan Legally Permissible
Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Training
Diklat Penilai Properti bagi Pegawai Pemerintah Daerah Property Appraiser Training for Local Government Employees
Diklat Fungsional Functional Training
Diklat Persiapan Ke Luar Negeri Pre-Departure Training
Diklat Teknis Substantif Dasar Basic Substantive Technical Training
Diklat Teknis Substantif Spesialis Specialist Substantive Technical Training
Diklat Teknis Umum General Technical Training
Diklat Pimpinan Tingkat III Level III Leadership Training
Diklat Pimpinan Tingkat IV Level IV Leadership Training
Ditanggung Pemerintah (DTP) Borne by Government
Dividen Kas Cash Dividend
Dokumen Data Kemasan &Berat Barang Packing List
Dokumen Pabean Customs and Excises Documents
Dokumen Pelengkap Pabean Complementary Customs and Excises Documents
Dokumen Teknis Aplikasi Application Technical Document (ATD)
Ekonometrika Keuangan Financial Econometrics WIKI
Eksekusi Pengadilan Court Execution
Ekspektasi Pengguna User Expectations
Ekuitas Dana Equity
Ekuitas Dana Investasi Investment Equity
Ekuitas Dana Lancar Current Equity
Entitas Fisik Physical Entity
Etika Kepemimpinan Aparatur The Ethics of Civil Service Leadership
Evaluasi Desain Design Evaluation
Evaluasi Fisik Physical Evaluation
Evaluasi Jabatan Job Evaluation
Evaluasi Kinerja Performance Evaluation
Evaluasi Proyek Project Evaluation
Faktor-faktor Keberhasilan Kritikal Critical Success Factors
Faktor-faktor Tak Kasat Mata Invisible Factors
Faktur Pajak Tax Invoice
Faktur Pajak Standar Standard Tax Invoice
Faktur Penjualan Invoice
Fase Konseptual Conceptual Phase
Fase Operasional Operational Phase
Fase Penyelesaian Completion Phase
Fasilitas Perpajakan Tax Allowance
Fiskal Luar Negeri (FLN) Departure Tax
Fokus pada Pelanggan Customer Focus
Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) Financial System Stability Coordination Forum
Fungsi Bisnis Vital Vital Business Function
Gaji Pegawai Negeri Sipil Pusat Central Government Civil Servant Salary
Gambaran (Peta) Strategi Road Map
Garis Pantai Coastline
Gas Cair Minyak Tanah Liquefied Petroleum Gas
Gas Cair Natural Liquefied Natural Gas
Hak Guna Bangunan Right to Build
Hak Guna Usaha Right to Cultivate
Hak Jawab Right of Reply
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Intellectual Property Rights
Hak Kepemilikan secara Finansial Financial Interest
Saham Minoritas Minority Interest / Minority Shareholder Right
Hakim Anggota Member Judge(s)
Hakim Ketua Presiding Judge
Hambatan Perdagangan Trade Barrier
Harga Beli Purchase Price
Harga Dasar Base Price
Harga Kontrak Contract Price
Harga Perkiraan Sendiri Owner Estimate
Harta Gono Gini Marital Property
Harta Kontingen Contingent Asset(s)
Harta Modal/Aktiva Tetap Capital Asset(s)
Harta Pailit /Kurator Bankruptcy Estate / Receiver
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Central and Local Financial Relations
Hukum Administrasi Negara State Administrative Law
Hukum yang Berlaku Applicable Law
Identifikasi Kebutuhan Diklat Training Needs Identification
Ijin ke Luar Negeri Exit Permit
Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Mining License
Iklim Investasi Investment Climate
Imbal Jasa Bank/Pos Persepsi Collecting Agent Services Fee
Imbal Jasa Penjaminan Guarantee Fee
Imbalan Berjalan Accrued Return
Imbalan Bunga Interest Compensation
Impor Sementara Temporary Admission
Impor Untuk Dipakai Import for Home Use
Importir Importer
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Indonesia Composite Index
Indeks Kemahalan Konstruksi Construction Cost/Price Index
Indeks Kesehatan Organisasi (OHI) Organizational Health Index
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Human Development Index
Indikator Keberhasilan Achievement Indicators
Indikator Kinerja Utama (IKU) Key Performance Indicators
Informasi Ketersediaan Dana Fund Availability Information
Informasi Publik Public Information
Inisiatif Strategis Strategic Initiative
Instalasi Pengolahan Air Water Treatment Plant
Instansi Pembina Jabatan Functional Supervising Institution of Functional Position
Inventarisasi dan Penilaian (IP) Inventory and Valuation, Inventory and Assessment
Inventarisasi Piutang Kementerian Negara/Lembaga Inventorization of State Ministries/Agencies Receivables
Investasi Awal Initial Investment
Investasi Pemerintah Government Investment
Iuran Jaminan Kesehatan Health Insurance Premium(s)
Izin Mendirikan Bangunan Building Permit
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mining License
Jabatan Fungsional Functional Position
Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Certain Functional Position
Jabatan Fungsional Umum (JFU) General Functional Position
Jadwal Retensi Arsip Record Retention Schedule
Jaksa Penuntut Umum Public Prosecutor
Jalur Cepat Early Harvest Package
Jalur Karir Career Path
Jam Pelatihan (Jamlat) Training Hour
Jaminan Guarantee
Jaminan Kas/Likuid Cash Collateral
Jaminan Kesehatan Menteri Minister Health Insurance
Jaminan Kesehatan Utama Main Health Inssurance
Jaminan Kualitas Quality Assurance (QA) BussDic
Jaminan Penerimaan Minimum Minimum Revenue Guarantee
Jaminan Pinjaman Loan Collateral
Jangka Waktu Keberlakuan Validity Period
Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) Financial System Safety Net
Jasa Asuransi Assurance Service
Jasa Kena Pajak (JKP) Taxable Service
Jasa Pihak Ketiga Third Party Service
Jejak Audit Audit Trail
Jenjang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Training Level
Jual Beli Berarti Lelang Sales Means Auctions
Juru Sita Piutang Negara Bailiff of State Receivables
Juru Sita, Pemeriksa Piutang Negara Bailiff, Auditor of State Receivables
Kajian Akademis Academic Research
Kajian Risiko Risk Analysis
Kalender Diklat Training Program Calendar
Kamus Kompetensi Competence Sourcebook
Kantor Akuntan Publik (KAP) Office of Public Accountant
Kantor Akuntan Publik Asing (KAPA) Office of Foreign Public Accountant
Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Office of Public Appraisal Service
Kantor Jasa Penilai Publik Asing (KJPPA) Office of Foreign Public Appraisal Service
Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP) Office of Information and Complaint Service
Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Office of Pilot Service
Kapasitas Fiskal Fiscal Capacity
Kartu Skor Berimbang Balanced Scorecard
Kas dan Deposito Berjangka Cash and Time Deposit
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents
Kawasan Berikat Bonded Zone
Kawasan Pabean Customs and Excises Area
Kawasan Perdagangan Bebas Free Trade Zone
Keberatan Lelang Objection to Auction
Kebijakan Mutu Quality Policy
Kebijakan Publik Public Policy
Kebijakan Publik yang Jelas Explicit Public Policy
Kebutuhan Fiskal Fiscal Needs
Kebutuhan Layanan Service Requirement
Kebutuhan Tingkat Layanan Service Level Requirement
Kegagalan (Bayar) Default
Kegagalan Aset Asset Failure
Kegiatan Pembelajaran Learning Activity
Kegunaan Saat Ini Actual Use
Kegunaan Sementara Interim Use
Kegunaan Spekulatif Speculative Use
Kegunaan Tertinggi dan Terbaik Highest and Best Use
Kegunaan Tujuan Khusus Special Purpose Use
Kegunaan yang Tidak Sesuai secara Hukum Illegal Use
Kekayaan Negara State Asset(s)
Kekayaan Negara Lain-lain (KNL) Other State Asset(s)
Kekayaan Negara Potensial (KNP) Potential State Asset(s)
Kelayakan Kredit Credit Worthiness
Kelayakan Usaha Business Viability
Kelebihan Penggunaan Overspending
Kelenturan Logika Logical Malleability
Kelompok Jabatan Fungsional Group of Functional Officers
Keluaran dari Tinjauan Manajemen Management Review Outputs
Keluarga Jabatan Job Family
Kemampuan Kompetitif Keunggulan Kompetitif Competitive Advantage
Kementerian/Lembaga (K/L) Ministries/Government Agencies
Kenaikan Gaji Pokok Basic Salary Increase
Kenaikan Pangkat Berkala Regular Grade Promotion
Kepabeanan Customs and Excise
Kepemimpinan Aparatur Pemerintahan Civil Service Leadership
Kepribadian dan Pelayanan Prima Personality and Service Excellence
Keputusan Bersama Joint Decree
Keputusan Investasi dan Pendanaan Proyek Project Financing and Investment Project Financing
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Minister of Finance Decree
Keputusan Presiden Presidential Decree
Kerangka Acuan Kerja (KAK) Termsof Reference
Kerangka Acuan Kerja Diklat Training Term of Reference
Kerangka Analisis Sistemik Systemic Analysis Framework
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Medium Term Expenditure Framework
Keringanan Relief
Kerja Sama Sektor Publik dan Swasta Public-Private Partnership
Kerjasama Kantor Akuntan Publik Cooperation of Public Accountant Offices
Kerjasama Operasional Joint Operations
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Public-Private Partnerships (PPP)
Kertas Kerja Working Paper
Kertas Kerja Kelompok Group Working Paper
Kertas Kerja Observasi Lapangan Field Observation Working Paper
Kertas Kerja Perserorangan Individual Working Paper
Kertas Kerja Tugas Baca Reading Assignment Working Paper
Kerugian Modal Capital Loss
Keseimbangan Baru New Equilibrium
Keseimbangan Umum Overall Balance
Kesenjangan Fiscal Fiscal Imbalance
Kesepakatan Harga Transfer Transfer Price Agreement
Kesesuaian Data Settled Data
Kesinambungan Fiskal Fiscal Sustainability
Kesulitan Keuangan Financial Distress
Ketentuan Asal Barang Rules of Origin
Ketentuan Umum Perpajakan dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Taxation General Provisions and Tax Collection with Distress Warrant
Keterampilan Hubungan Antar Manusia Interpersonal Skills
Keterampilan Manajemen Management Skills
Keterampilan Teknis Technical Skills
Keterangan Pers Press Statement
Keterbatasan yang Ada Known Limitations
Ketetapan Pajak Tax Provision
Ketua Pengadilan Chairperson of Court
Keuangan Inklusif Financial Inclusion
Keuangan Makro Macro Finance
Keuangan Negara State Finance
Keuntungan atas Pelepasan Aset Tetap Gain on Disposal of Fixed Asset(s)
Keuntungan atas Pelepasan Investasi Gain on Sale of Investments
Keuntungan Modal Capital Gain
Keuntungan Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Tax
Keuntungan Selisih Kurs Foreign Exchange Gain
Kewajiban Bersyarat Contingent Liability
Kewajiban Pabean Customs and Excises Duty(ies)
Kiriman ekspres Express items
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Indonesian) Criminal Law Procedures Code
Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Indonesian) Commercial Code
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Indonesian) Civil Code
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Indonesian) Criminal Code
Klasifikasi Informasi Classification of Information
Klasifikasi Arsip Classification of Archive
Klasifikasi Fungsi Pemerintah Classification of Government Function
Kode Etik Akuntan Indonesia Code of Conduct of Indonesian Accountant
Kode Etik Penilai Indonesia Code of Conduct of Indonesian Appraiser
Kode Pelimpahan Swift Code
Kode Tagihan Billing Code
Komisi Negara State Commission
Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) Public Accountant Profession Committee
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) Public Sector Accounting Standards Committee
Kompensasi Pegawai/Belanja Pegawai Employee Compensation
Kompetensi Dasar Basic Competencies
Kompetensi Jabatan (Kompetensi Teknis) Job Competency
Kompetensi Teknis Technical Competency(ies)
Kompleksitas Hukum Legal Complexity
Komponen Layanan Teknologi Informasi Information Technology Service Components
Komponen yang Dapat Diperbarui Renewable Components
Komunikasi Interpersonal Interpersonal Communication
Komunikasi Krisis Crisis Communication
Komunikasi Lintas Budaya Cross-Cultural Communication
Komunikasi Menurun Downward Communication
Komunikasi Non Verbal Non-Verbal Communication
Komunikasi Organisasi Organizational Communication
Komunikasi Perusahaan Corporate Communication
Komunikasi Verbal Verbal Communication
Koneksi Kunci Key Contacts
Konferensi Pers Press Conference
Konfirmasi Setoran Inquiry
Konsep Dokumen Perjanjian Pinjaman Draft Loan Agreement
Konsesi Concession
Konsistensi Kebijakan Policy Consistency
Kontrak Kerja Sama (KKS) Cooperation Contract
Kontrak Kinerja Performance Contract
Kontrak Operasi Bersama Joint Operation Contract
Koordinasi dan Hubungan Kerja Job Coordination and Relation
Koordinasi Program Diklat Training Program Coordination
Korporatisasi dan Privatisasi Corporation and Privatization
Kredit Diragukan Doubtful Loan
Kredit Intern Internal Loan
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) Food and Energy Resilience Loan
Kredit Macet Non-Performing Loan
Kredit Modal Kerja Working Capital Loan
Kredit Pembeli Buyer’s Credit
Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) Credit for Bio Energy Development and Plantation Revitalization
Kredit Program Loan Program
Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) Credit for Small and Micro Enterprises
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) Cattle Breeding Business Credit
Kredit Usaha Rakyat (KUR) People’s Business Credit
Kriteria Penerimaan Acceptance Criteria
Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat Proxy of State General Treasurer
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Proxy of Budget User
Kunjungan ke Media Media Visit
Kunjungan Kehormatan Courtesy Call
Kunjungan Lapangan Site Visit
Laba atas Investasi Return on Investment
Laba Bersih per Saham Dasar Earnings Per Share
Laba Kotor Gross Profit
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Government Performance Accountability Report
Laporan Analisis Media Bulanan Monthly Media Analysis Report
Laporan Analisis Media Mingguan Weekly Media Analysis Report
Laporan Analisis Media Tematik Thematic Media Analysis Report
Laporan Arus Kas Cash Flow Statement
Laporan Aset Negara State Asset(s) Report
Laporan Harian Daily Report
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Audit Report
Laporan Internal Internal Report
Laporan Keuangan Financial Report
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK-BUN) Financial Report of State General Treasurer
Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Financial Report of Line Ministry(ies)
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Financial Report of Central Government
Laporan Keuangan Penerusan Pinjaman Financial Report of Subsidiary Loan
Laporan Keuangan Pro Forma Financial Report of Pro-Forma
Laporan Kinerja Performance Report
Laporan Kinerja Diklat Training Performance Report
Laporan Laba Rugi Konsolidasi Consolidated Income Report
Laporan Layanan Informasi Publik Public Information Services Report
Laporan Monitoring Kontrak Contract Monitoring Report
Laporan Monitoring Pengadaan Procurement Monitoring Report
Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Government Financial Statistics Operational Report
Laporan Pajak Pribadi Individual Tax Report
Laporan Pengecualian Exception Report
Laporan Pengeluaran Statement of Expenditure (SOE)
Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Treasurer Accountability Report
Laporan Preliminary Preliminary Report
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Statement of Budget Realization
Laporan Ringkasan Kontrak Pengadaan Procurement Contract Summary Sheet (PCSS)
Laporan Tahunan Annual Report
Laporan Tahunan Kementerian Keuangan Annual Report of Ministry of Finance
Laporan Tahunan Sekretariat Jenderal Annual Report of Secretariat General
Layanan Informasi Information Service
Layanan pada Loket Over-the- Counter Service
Layanan Pengaduan Service Complaints
Layanan Unggulan Service Excellence
Lelang Eksekusi Execution Auction
Lelang Non Eksekusi Sukarela Voluntary Auction
Lelang Non Eksekusi Wajib Compulsory Auction
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Microfinance Institution
Lembaga Pemeringkat Rating Credit Rating Agency
Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Non-Departmental Government Institution
Lembaran Negara State Gazette
Lintas Batas Darat Overland Border
Luar pelabuhan Outer port
Majelis Hakim Panel of Judges
Manual Statistik Keuangan Pemerintah Government Finance Statistics Manual
Masa Tenggang Grace Period
Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) Indonesian Society of Appraisers
Materi Praktek Laboratorium Kepemimpinan Leadership Laboratory Practice
Media Pengalihan Aset Asset Transfer Kit (ATK)
Mitigasi Risiko Risk Mitigation
Modul Penerimaan Negara (MPN) Government Revenue Module
Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) Subsidiary Loan Agreement (SLA)
Neraca Balance Sheet
Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Government Finance Statistics Balance Sheet
Nilai Bantuan Assistance Value
Nilai Bersih Saat Ini Net Present Value
Nilai Buku Book Value
Nilai Ekologis Ecological Value
Nilai Ekonomis Economic Value
Nilai Fasilitas Facility Value
Nilai Fasilitas Maksimal Maximum Facility Value
Nilai Inti Core Value
Nilai Jaminan Collateral Value
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sales Value of Taxable Object
Nilai Kekayaan Bersih Net Worth
Nilai Modal Capital Value
Nilai Pabean Customs and Excises Value
Nilai Pasar Market Value
Nilai Pasar Wajar Fair Value
Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) Acquisition Value of Non-Taxable Object
Nilai Realisasi Net Realizable Value
Nilai Sekarang Bersih Net Present Value (NPV)
Nilai Sisa Residual Value
Nilai Waktu dari Uang Time Value of Money
Nilai yang dapat Direalisasikan Net Realizable Value
Nisbah Likuiditas Liquidity Ratio
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Taxpayer Identification Number
Non-Akuntan Publik Non-Public Accountant
Non-Penilai Publik Non-Public Appraiser
Nota Analisa Kredit (NAK) Credit Analysis Report
Nota Debit Debit Ticket
Observasi Lapangan Field Observation
Opini Tidak Wajar Adverse Opinion
Opini Wajar Dengan Pengecualian Qualified Opinion
Opini Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified Opinion
Organisasi Kepabeanan Internasional World Customs and Excises Organization
Otoritas Pabean Customs and Excises Authorities
Pagu Anggaran Budget Ceiling
Pagu Indikatif Indicative Ceiling
Pajak Bumi and Bangunan (PBB) Land and Building Tax
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Local Taxes and Retributions
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Tax
Pajak Keluaran Output Tax
Pajak Langsung Direct Tax
Pajak Masukan Input Tax
Pajak Penghasilan (PPh) Income Tax
Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) Corporate Income Tax
Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Personal Income Tax
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) Sales Tax on Luxury Goods
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Value-Added Tax (VAT)
Pajak Tidak Langsung Indirect Tax
Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) Other Indirect Taxes
Pajak yang dipungut dimuka oleh Wajib Pungut Withholding Tax
Paksa Badan(Gijzeling) Imprisonment for Civil Debt
Panitera Pengganti Alternate Registrar
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Committee of Procurement Result Examination
Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Committee of State Receivables Management
Pasar Keuangan Financial Market
Pasar Milik Pembeli Buyer’s Market
Pasar Modal Capital Market
Pasar Penjual Seller’s Market
Pasar Sekunder Secondary Market
Pasar Surat Berharga Securities Market
Pasar Turun Bear Market
Pasar Uang Money Market
Pasar Valas Foreign Exchange Market
Pasar yang di dalamnya harga-harga saham sedang naik Bull Market
Pejabat Fungsional Functional Officer
Pejabat Lelang (PL) Auctioneer
Pejabat Lelang Kelas I (PL I) Class I Auctioneer
Pejabat Pembuat Akta Tanah Land Deed Officer
Pejabat Pembuat Komitmen Commitment-Making Officer
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) Payment Instruction Signing Officer
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Procurement Result Examination Officer
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Information and Documentation Management Officer
Pelaksana Harian Acting / On Duty
Pelaksana Tugas Ad Interim/Caretaker/Acting Official
Pelaksanaan Anggaran Belanja Expenditure Budget Execution
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Financing Budget Execution
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Revenue Budget Execution
Pelanggaran Pabean Customs and Excisex Offence
Pelatihan bagi Pelatih Training of Trainers
Pelatihan Berbasis Modul Modul-Based Training
Pelatihan Berbasis Peran Role-Based Training
Pelatihan Kepemimpinan Leadership Training
Pelayanan Prima Service Excellence
Pelelangan Terbuka Open Bidding
Pelimpahan Wewenang Delegation of Authority
Pelintas Batas Border Crossers
Pelunasan Pembayaran Settlement
Pembagian Risiko Risk Sharing
Pembalikan Transaksi Reversal Transaction
Pembantu Panitera Pengganti Assistant Alternate-Registrar
Pembatalan Lelang Auction Cancellation
Pembatalan Sita Cancellation of Confiscation
Pembatasan/Kontrak Swasta Private Restriction/Contract
Pembayaran Kembali Repayment
Pembayaran Pokok Hutang Principal Repayment
Pembayaran Langsung (PL) Direct Payment
Pembebasan Exemption
Pembebasan Bea Masuk Exemption of Import Duty
Pembebasan Sementara Temporary Dispensation
Pembelian Berjangka Buying Forward
Pembentukan Cadangan Wajib Appropriation to Statutory Reserve
Pemberi Pinjaman Lender
Pemberitahuan Pabean Customs and Excises Declaration
Pemberitahuan Penarikan Withdrawal Notice
Pemberitahuan Tertulis Written Notification
Pemeliharaan Barang Milik Negara Maintenance of State-Owned Assets
Pemeriksa Piutang Negara State Receivable Auditor
Pemeriksa Piutang Negara Dasar Basic State Receivable Auditor
Pemeriksa Piutang Negara Lanjutan Advanced State Receivable Auditor
Pemeriksaan Acara Biasa Examination by Ordinary Proceedings
Pemeriksaan Acara Cepat Examination by Fast Proceedings
Pemeriksaan Bukti Permulaan Preliminary Investigation
Pemeriksaan Fisik Stock Taking
Pemeriksaan mendadak Spot Check
Pemeriksaan Pabean Customs and Excises Examination
Pemilik Tagihan Biller
Pemimpin Opini Opinion Leader
Pemimpin Rekan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Managing Partner of Public Appraiser Office
Pemindahan Arsip Records Transfer
Pemohon Banding Appellant
Pemohon Informasi Information Requester
Pemusnahan Arsip Records Destruction
Penanganan Keberatan Appeal Handling
Penanganan Media Media Handling
Penanganan Sengketa Informasi Information Dispute Handling
Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) Contracting Agency
Penanggung Pajak Tax Bearer
Penarikan Melebihi Pagu Overdrawn Disbursement
Penataan Organisasi Organizational Alignment
Penatausahaan Barang Milik Negara (Untuk Pengelola Barang) Administration of State-Owned Assets (For Asset Manager)
Penatausahaan Barang Milik Negara (Untuk Pengguna Barang - Tingkat Pertama) Administration of State-Owned Assets (For Asset User - First Level)
Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran Transfer ke Daerah Administration and Reporting of Budget Transfer to Local Government
Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Administration of Non-Tax State Revenue
Penawaran Lelang Auction Bid
Penawaran Non Kompetitif Non-Competitive Bid
Penawaran Pembelian Kompetitif Competitive Purchasing Bid
Pencadangan Dana Reserve Fund
Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri Overseas Travel Ban
Pencipta Arsip Records Creator
Pendanaan Proyek Project Financing
Pendapat Hukum Legal Opinion
Pendapatan Asli Daerah Local Own-Source Revenue
Pendapatan Bersih Net Revenue
Pendapatan Bunga Interest Revenue
Pendapatan dan Hibah Revenue and Grant
Pendapatan Dividen Dividend
Pendapatan Kotor Gross Income
Pendapatan Menengah Middle Income
Pendapatan Operasi Bersih Net Operating Income
Pendekatan Biaya Cost Approach
Pendekatan Nilai Value Approach
Pendekatan Pendapatan Income Approach
Pendekatan Penjualan Komparatif Comparative Sales Approach
Pendekatan Perbandingan Data Pasar Market Data Comparison Approach
Pendekatan Perbandingan Penjualan Sales Comparison Approach
Penelitian Konsumen dan Teknik Lain Consumer Research and Other Techniques
Penelitian Lapangan Field Research
Penelitian Pasar Awal Preliminary Market Research
Penelusuran Aset Asset Tracing
Penelusuran terhadap Diri Debitur Debtor Tracing
Penempatan Satu Hari Overnight Money
Penempatan Uang Negara Placement of Government Money
Penerbitan Saham Baru Stock Issue
Penerima Barang Consignee
Penerima Jaminan Obligee
Penerima Pembayaran Supplier
Penerimaan Bunga Interest Proceeds
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Proceeds from Sale of Fixed Asset(s)
Penerimaan dari Penjualan Investasi Proceeds from Sale of Investments
Penerimaan Kembali Recovery
Penerimaan Negara Government Revenues
Penerimaan Pinjaman Bank Jangka Panjang Proceeds of Long-Term Bank Loans
Penerimaan/Pembayaran Pinjaman Bank Jangka Pendek Proceeds/Payment of Short-Term Bank Loans
Penertiban Barang Milik Negara (BMN) Arrangement of Stated-Owned Asset(s)
Penerusan Pinjaman Subsidiary Loan
Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN) Determination of StateReceivable Amount
Penetapan nilai pabean dan PDRI Provision of customs and excises values
Pengadaan Barang Goods Procurement
Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik Electronic Procurement/e-Procurement
Pengadaan Jasa Services Procurement
Pengadaan Langsung Direct Procurement
Pengadilan Pajak (PP) Tax Court
Pengajuan dan pendaftaran (pemberitahuan pabean) Submission And Registering (Customs And Excises Notification)
Pengali Sewa Kotor Gross Rent Multiplier
Penganggaran Modal (Arus Kas Terdiskonto) Capital Budgeting (Discounted Cash Flow)
Pengawasan Pabean Customs and Excises Control
Pengelakan Pajak Tax Evasion
Pengelolaaan Kelebihan dan Kekurangan Kas Cash Surplus and Deficit Management
Pengelolaan Arsip Records Management
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Management of State-Owned Assets
Pengelolaan Barang Milik Negara, Kekayaan Negara Lain-lain dan Kekayaan Negara Dipisahkan Management of State-Owned Asset, Other State Assets and Restricted State Assets
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Management of State-/Local-Owned Assets
Pengelolaan BMN bagi Pengelola Management of State-Owned Assets for Manager
Pengelolaan BMN bagi Pengguna Management of State-Owned Assets for User
Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Terkait Aksi Korporasi Management of State-Owned Business Agency Concerning on Corporate Action
Pengelolaan dan Pengurusan Piutang Negara/Daerah Management of State/Local Government Receivable
Pengelolaan Kekayaan Negara Management of State Assets
Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan Terkait Aksi Korporasi Management of Restricted State Assets Concerning on Corporate Actions
Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan Terkait Divestasi Management of Restricted State Assets Concerning on Divestment
Pengelolaan Kendaraan Dinas Management of Official Vehicles
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Management of Public Service Agency Financial
Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Management of Land and Building Tax of Rural and Urban Areas and Title Transfer Duty of Land and Building
Pengelolaan Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Management of Financing and Local Capacity
Pengelolaan Tingkat Layanan Management of Service Level
Pengelolaan Transfer Dana ke Daerah Management of Fund Transfer to Local
Pengelolaan Utang yang Baik Good Debt Management
Pengelolaan Valas Foreign Currency Management
Pengelolaan Administrasi Belanja
Pegawai
Wage and Salary Administration
Pengelolaan Basis Data dan Duku
ngan Teknologi Informasi
Management of Database and Information Technology Support
Pengeluaran barang Release of Goods
Pengeluaran Muatan Cargo Release
Pengeluaran Pendapatan Revenue Expenditure
Pengeluaran yang belum/tidak dipertanggungjawabkan Backlog Expenditure
Pengeluaran yang belum/tidak memenuhi syarat Ineligible Expenditure
Pengeluaran yang memenuhi syarat Eligible Expenditure
Pengembalian Drawback
Pengembalian atas pajak yang telah dibayarkan Tax Refund
Pengembalian Dana Refund
Pengembalian Sebenarnya Actual Refund
Pengembalian Sisa Dana Return of Excess Fund
Pengembangan Masyarakat yang Berkelanjutan Sustainable Community Development
Pengembangan Pelayanan Prima Development of Service Excellence
Pengembangan Pola Pikir Aparatur Pemerintah Development of Civil Servants’ Mindset
Pengembangan Profesi dan ProgramPensiun Professional and Pension Program Development
Pengenalan dan Pengukuran Potensi Diri Identification and Measurement of Individual Potential
Pengendalian Dokumen Document(s) Control
Pengendalian Data Kumpulan Batch Data Control
Pengendalian Internal Internal Control
Pengendalian Luas Pervasive Control
Pengendalian Manajemen Management Control
Pengendalian Operasional Operational Control
Pengendalian Pagu Credit Limit Control
Pengendalian Rekaman Record(s) Control
Pengendalian Umum General Control
Pengendalian Validasi Validation Control
Pengendalian yang Berlebih Excessive Control
Pengendalian yang Lemah Weak Control
Pengetahuan Lelang bagi Pelaksana Auction Knowledge for Administrator
Pengetahuan Penilaian Appraisal Knowledge
Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap Knowledge, Skills, and Attitude
Pengguna Anggaran Budget User
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) Budget User/Proxy of Budget User
Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara bagi Pengguna Barang Use and Utiization of State-Owned Assets for Assets User
Penghapusan Piutang Negara Write-off State Receivable
Penghapusan Utang Debt Relief
Penghapusan Utang Yang Dianggap Tidak Bisa Ditagih Lagi Write-Off
Penginterpretasi Kelaziman Rule Interpreter
Pengisian Kembali Reksus Replenishment
Pengosongan Objek Lelang Removal of Auction Object
Pengujian Nilai Transaksi Post Clearance Audit
Pengujian Terakhir Final Acceptance Test
Pengujian Terpadu Integrated Assessment
Pengurusan Piutang Negara (PPN) State Receivables Management
Pengurusan Piutang Negara dan Lelang State Receivable and Auction Management
Penilaian Arsip Records Appraisal
Penilaian Bisnis Business Appraisal
Penilaian Dampak Peraturan Regulatory Impact Assessment
Penilaian Ekonomis Economic Appraisal
Penilaian Kompetensi Pegawai Hard Competency Assessment
Penilaian Korporat dan Pengelolaan Korporat Corporate Valuation and Corporate Governance
Penilaian Kualitas Quality Assessment
Penilaian Mandiri Self-Assessment
Penilaian Properti Dasar Basic Property Appraisal
Penilaian Properti Lanjutan Advanced Property Appraisal
Penilaian Spesialis Minyak dan Gas Oil and Gas Specialist’s Appraisal
Penilaian Sumber Daya Alam Natural Resource Appraisal
Penilaian Usaha Dasar Basic Business Appraisal
Penimbunan Muatan Cargo Storage
Peningkatan Kualitas Penilai Properti Dasar Quality Improvement of Basic Property Appraisal
Peningkatan Modal Capital Increase
Penjabaran Laporan Keuangan Translation of Financial Statements
Penjaminan Pemerintah Letter of Guarantee
Penjaminan Risiko Kredit Credit Risk Guarantee
Penjualan Saham Kepada Publik Secondary Public Offering
Penjualan Saham Perdana Initial Public Offering (IPO)
Penolakan Pengecekan Denial of Service
Pensiun Iuran Pasti Fully Funded Pension Plan
Pensiun Manfaat Pasti Pay As You Go Pension Plan
Penunjukan Langsung Direct Appointment
Penyedia Barang dan Jasa Goods and Services Provider
Penyelesaian Clearance
Penyelesaian Perselisihan Dispute Settlement
Penyelesaian Piutang Negara State Receivable Settlement
Penyelesaian secara Musyawarah Mufakat Amicable Settlement
Penyempurnaan Proses Bisnis Business Process Improvement
Penyerahan Piutang Negara Tidak Sah Invalid State Receivables Handover
Penyertaan Modal Negara (PMN) State Equity Participation
Penyesuaian Ganda Double Adjustment
Penyesuaian Tarif Sewa Rental Rate Adjustment
Penyiapan Penganggaran Budget Preparation
Penyisihan Persediaan Usang dan Penurunan Nilai Allowance for Obsolete Inventory and Write Down
Penyisihan Piutang Tak Tertagih Allowance for Doubtful Accounts
Penyitaan terhadap Harta Kekayaan Debitur Confiscation of the Debtor’s Assets
Penyuluh Perbendaharaan Treasury Instructor
Penyusutan Arsip Records Disposal
Penyusutan Bangunan Building Deterioration
Peralatan dan Perabotan Fixture and Furniture
Peralatan Operasi Operational Equipment
Peraturan Direktur Jenderal (PERDIRJEN ) Director General Regulation
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Minister of Finace Regulation
Peraturan Pabean Customs and Excises Laws
Peraturan Pemerintah Government Regulation
Perbuatan Melawan Hukum Tort
Perdagangan Tanpa Warkat Scripless Trading
Perencanaan dan Manajemen Penggunaan Tanah Land Use Planning and Management
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Activity Planning and Implementation
Perencanaan Kas Cash Planning
Perencanaan Kebutuhan BMN (Bagi Pengelola) Planning of State-Owned Asset Need (For Manager)
Perencanaan Kebutuhan BMN (Bagi Pengguna Barang) Planning of State-Owned Asset Need (For Asset User)
Peringkat Jabatan Job Grade
Peringkat Layak Investasi Investment Grade
Peringkat Obligasi Bond Rating
Periode Bunga Interest Period
Periode Pengembalian Payback Period
Perjalanan Dinas Business Trip
Perjanjian Investasi Bilateral Bilateral Investment Treaty
Perjanjian Jual Beli Saham Shares Sale Agreement
Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Power Purchase Agreement (PPA)
Perjanjian Kerahasiaan Non-Disclosure Agreement
Perjanjian Kerjasama (PKS) Memorandum of Understanding
Perjanjian Kerjasama Ekonomi secara Komprehensif Comprehensive Economic Partnership Agreement
Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Coal Contract of Work (CCoW)
Perjanjian Payung Umbrella Agreement
Perjanjian Pembayaran secara Tunai dan dengan Penyerahan Aset Master Settlement and Acquisition Agreement
Perjanjian Penerusan Pinjaman Subsidiary Loan Agreement
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Tax Treaty
Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) Toll Road Concession Agreement
Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal Investment Promotion and Protection Agreement
Perjanjian Penjaminan Guarantee Agreement
Perjanjian Pinjaman Loan Agreement
Perjanjian Regres Recourse Agreement
Perjanjian Tingkat Layanan Service Level Agreement (SLA)
Perkara Perdata Civil Case
Perkara Tata Usaha Negara State Administrative Cases
Perkiraan Penarikan dan
Penyetoran Dana
Cash Receipts and Disbursements Forecasting
Perkiraan/Perencanaan Forecasting
Perluasan Aplikasi Application Sizing
Permintaan Pembelian Purchase Requisition
Permintaan Penawaran Request for Proposal
Permintaan Tambahan Margin Margin Call
Pernyataan Bersama (PB) Joint Statement
Pernyataan Minat Letter of Intent
Perolehan Aset Tetap Fixed Asset Acquisition
Perolehan Pembiayaan Financial Closure
Persekutuan Perdata Civil Partnership
Persetujuan Dasar Principle Approval
Persetujuan Lokasi Location Approval
Perspektif Keuangan Financial Perspective
Perspektif Pelanggan Customer Perspective
Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan Learning and Growth Perspective
Perspektif Proses Bisnis Internal Internal Business Process Perspective
Persyaratan Agen Pengumpul/Bank/Pos Persepsi Requirement for Collecting Agent
Persyaratan Peserta Requirement for Participant
Persyaratan Surat Wesel Claused Bill of Exchange
Pertanggungjawaban Anggaran Budget Accountability Report
Pertemuan Formal/Resmi Antar Pejabat Courtesy Meeting
Pertemuan Meja Bundar Roundtable Meeting
Pertemuan Tiga Pihak Tripartite Meeting
Pertukaran Data Elektronik Electronic Data Interchange
Petugas Informasi Information Officer
Petugas Penyetuju Approver
Petunjuk Operasional Kegiatan Detailed Budget Allocation
Pinjaman Antarbank Interbank Borrowing
Pinjaman Arus Kas Cash Flow Loan
Pinjaman Beragunan Secured Loan
Pinjaman Berjaminan Collateralised Loan
Pinjaman dalam Bentuk Valuta Asing Foreign Currency Loan
Pinjaman dan Hibah Daerah Local Government Loan and Grant
Pinjaman dengan Persyaratan Lunak Concessional Loan
Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Foreign Loan and Grant
Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) Settled State Receivables
Piutang Negara Dapat Ditagih (PNDT) Collectible State Receivables
Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) Temporarily Uncollectible State Receivables
Piutang Negara/Piutang Daerah State/Local Government Receivables
Piutang Pajak/Tunggakan Pajak Tax Arrears
Piutang Usaha Trade Receivables
Pola Diklat Training Pattern
Pos Pengawasan Pabean Customs and Excises Station
Praktik Terbaik Internasional International Best Practices
Prediksi Arus Kas Cash Flow Forecasting
Presentasi Hasil Analisa Presentation of Analysis Result
Prinsip dan Teknik Koordinasi Principles and Techniques of Coordination
Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha Arm’s Length Principle
Prinsip Pengguna Membayar User-Pays Principle
Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product
Produk National Bruto Gross National Product (GNP)
Produktivitas Keseluruhan Overall Productivity
Program Gelar Degree Program
Program Non Gelar Non-Degree Program
Program Pelatihan Eksekutif Executive Training Program
Program Pelatihan yang Disesuaikan Kebutuhan Tailor-Made Training Program
Program Peningkatan Layanan Service Improvement Program
Program Percepatan Crash Program
Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) Acceleration Program for Government Financial Accountability
Properti yang Dinilai Subject Property
Properti yang Paling Dihargai Most Valued Property
Prosedur Kepabeanan Customs and Excises Procedure
Prosedur Persetujuan Bersama Mutual Agreement Procedure (MAP)
Proses Hak Milik Proprietary Process
Proses Nilai dalam Penggunaan Value-in-Use Process
Proses Pembangunan Properti (Aset) Property (Asset) Development Process
Proses Penambahan Nilai Value Adding Process
Proyeksi Penerimaan Revenue Projection
Proyeksi Pengeluaran Spending Projection
Pungutan Pabean Customs and Excises Duties
Pusat Penilaian Assessment Center
Putusan Banding Decision on Appeal
Putusan Gugatan Decision on Lawsuit
Putusan Pengadilan Pajak Decision of Tax Court
Putusan Peninjauan Kembali Decision on Case Review
Rasio Kemampuan Pemenuhan Kewajiban Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
Rasio Laba Utang Debt Service Coverage
Rasio Manfaat Biaya Benefit-Cost Ratio
Rasio Obligasi Bond Ratio
Rasio Pajak Tax Ratio
Rasio Perputaran Turnover Ratio
Rasio Utang Modal Gearing Ratio
Rasio Utang Terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio
Real Properti Real Property
Rekan Kantor Akuntan Publik Partner of Public Accontant Office
Rekan Kantor Jasa Penilai Publik Partner of Public Appraiser Office
Rekening Administratif Off-Balance Sheet
Rekening Dana Investasi (RDI) Investment Fund Account
Rekening Escrow Escrow Account
Rekening Induk Dana Investasi (RIDI) Government Investment Principal Account
Rekening Khusus (Reksus) Special Account
Rekening Koran Current Account
Rekening Koran Bank Indonesia (RKBI) Current Account of Bank Indonesia
Rekening Operasional Operational Account
Rekening Pembangunan Daerah Local Development Account
Rekening Pemerintah Lainnya Other Government Accounts
Rekening Penerimaan Revenue Account
Rekening Pengeluaran Expenditure Account
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Budget Estimate Plan
Rencana Bisnis dan Anggaran Business and Budget Plan
Rencana dan Aksi Perseorangan Individual Plan and Action
Rencana Dana Pengeluaran Bendahara Umum Negara (RDP BUN) Expenditure Plan of State General Treasurer
Rencana Kerja Work Plan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Work Plan and Budget
Rencana Kerja Anggaran Bendahara Umum Negara (RKA-BUN) Work Plan and Budget of State General Trreasurer
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Work Plan and Budget of Ministry/Institution
Rencana Kerja Tahunan Annual Work Plan
Rencana Kesinambungan Usaha Business Continuity Plan
Rencana Kinerja Tahunan Annual Performance Plan
Rencana Manajemen Perubahan Change Management Plan(CMP)
Rencana Mutu Quality Plan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Medium-Term Development Plan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) National Medium-Term Development Plan
Rencana Pemeliharaan Maintenance Plan
Rencana Pemulihan Dampak Bencana Disaster Recovery Plan
Rencana Penarikan Dana (RPD) Disbursement Plan
Rencana Pengembangan Pegawai Human Resources Development Plan
Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia Human Capital Development Plan (HCDP)
Rencana Strategi Bisnis Strategic Business Plan
Rencana Strategis (Renstra) Strategic Plan
Rentang Kendali Span of Control
Restrukturisasi Piutang Restructuring of State Claims
Retensi Pelanggan Customer Retention
Ulasan/Tinjauan Belanja Pemerintah Spending Review
Ulasan/Tinjauan Pelaksanaan Anggaran Budget Execution Review
Ulasan Tinjauan tentang isu-isu yang menjadi perhatian pasar Financial Market Review
Rincian target capaian kinerja Detailed Performance Targets
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Summary of Statement of Budget Realization
Risalah Lelang (RL) Auction Report
Risalah Putusan Summary of Decision
Risalah Sidang Banding (RSB) Summary of Appeal
Risalah Sidang Gugatan (RSG) Summary of Lawsuit
Riset Inovatif dan Produktif (Rispro) Innovative & Productive Research
Riset Pembangunan Indonesia (RPI) Indonesia Development Research
Rumpun Mata Diklat Classification of Training Subjects
Saldo Anggaran Lebih/Kurang (SAL/K) Accumulated Budget Surplus/Deficit
Saldo Kas Minimal Minimum Cash Balance
Saldo Kas Optimal/Target Optimum/Target Cash Balance
Saldo Laba yang Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated Retained Earnings
Saldo Laba yang telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated Retained Earnings
Salinan asli dari Risalah Lelang Original Copy of Auction Report
Sarana pengangkut Means of Transportation
Sasaran Strategis Strategic Objectives
Satuan Acara Pembelajaran Lesson Plan
Satuan Kerja (Satker) Working Unit
Satuan Pemeriksa Internal (SPI) Internal Auditor
Satuan Pengawas Internal Internal Control Committee
Sekumpulan Hak-hak Hukum Bundle of Legal Rights
Sekuritas Catatan Buku Book Entry Securities
Selisih Kurs Exchange Difference
Seminar Seminar
Seminar Kertas Kerja Working Paper Seminar
Seminar Kertas Kerja Tugas Baca Working Paper Seminar on Reading Assignment
Sengketa Harta Warisan Inheritance Disputes
Sengketa Pajak Tax Dispute
Sentralisasi Rekening Bank Operasional Centralizing Government Accounts at Commercial Banks
Sertifikasi Kompetensi Certificate of Competency
Sertifikasi Mandiri Self-Certification
Sertifikat Deposito Certificate of Deposit
Sertifikat Hak Milik Freehold Title
Siaran Pers (SP) Press Release
Siklus Manajemen Aktiva Berkelanjutan Sustainable Asset Management Cycle
Siklus Pengembangan Sistem Informasi Information Systems Development Life Cycle (SDLC)
Sisa Anggaran Lebih (SAL) Remaining Budget
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) Budget Deficit
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Budget Surplus
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Performance Accountability System of Government Institution LING
Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SA BMN) Accounting System for State-Owned Assets
Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lainnya (SA-BSBL) Accounting System for Subsidy and Other Expenditures
Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) Accounting System for State General Treasurer
Sistem Akuntansi Hibah (SIKUBAH) Accounting System for Grant
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Accounting System for Line Ministry(ies)
Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SAIP) Accounting System for Government Investment
Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) Accounting System for Financial Transactions (applied at BLUs)
Sistem Akuntansi Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP) Accounting System for Subsidiary Loan Reporting
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) Accounting System for Central Government
Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Badan Lainnya (SA-PBL) Accounting System for Financial Management of Other Agencies
Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) Central Accounting System
Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK) Accounting System for Special Transactions
Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD) Accounting System for Transfer to Local Government
Sistem Akuntansi Utang Pemerintah (SA-UP) Accounting System for Government Debts
Sistem Bank/Pos Persepsi Collecting Agent System
Sistem Induk Core System
Sistem Informasi Assessment Center (SIMASTER) Assessment Information System
Sistem Informasi Berbasis Komputer Computer-Based Information System
Sistem Informasi Eksekutif Executive Information System
Sistem Informasi Geografi Kekayaan Negara (SIG KN) Geographic Information System for State Assets
Sistem Informasi Investasi Pinjaman Information System of Loan Investment
Sistem Informasi Kedisiplinan Pegawai (SIKAP) Information System of Employee Discipline
Sistem Informasi Kepegawaian (SIK) Information System of Human Resources
Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG) Information System of Human Resouces
Sistem Informasi Laporan Absensi Pegawai (SILAP) Information System of Employee Attendance Report
Sistem informasi Laporan Kepegawaian (SILK) Information System of Human Resources Report
Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Accounting and Management Information System of State-Owned Asset
Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Management Information System of State Asset
Sistem klasifikasi barang Harmonized System
Sistem Kolaborasi Collaborative System
Sistem Manajamen Aset NegaraTerintegrasi Integrated State Assets Management System
Sistem Manajemen Mutu Quality Management System
Sistem Manajemen Terimplementasi Implemented Management System
Sistem Mandiri yang Berkelanjutan Sustainable Self-Managing System
Sistem Monitoring Aktivitas Sehari-hari Daily Activity Monitoring System (DAMS)
Sistem Neraca Nasional System of National Accounts
Sistem Pemantauan Dini Early Warning System (EWS)
Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik Electronic Payment System BussDic
Sistem Pemerintahan secara Elektronik Electronic Government (e-Government)
Sistem Pendukung Eksekutif Executive Support System
Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Decision Support System
Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Estimasi Pelayaran Voyage-Estimating DecisionSupport System
Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Kelompok Group Decision Support System
Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan Konsumen Customer Decision Support System
Sistem Pertemuan Elektronik Electronic Meeting System
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) State Treasury and Budget Systems
Spesifikasi Jabatan/Syarat Jabatan Job Specification
Standar Akuntansi Keuangan Financial Accounting Standards
Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Government Accounting Standards
Standar Biaya Keluaran (SBK) Standard Output Cost
Standar Biaya Masuk (SBM) Standard Input Cost
Standar Kompetensi Competency Standard
Standar Manajemen Mutu Quality Management Standards
Standar Pelayanan Minimum (SPM) Minimum Service Standards
Standar Penilaian Indonesia (SPI) Indonesian Valuation Standards
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) Public Accountant Professional Standards
Standar Prosedur Operasi Standard Operating Procedure
Statistik Keuangan Pemerintah Government Finance Statistics
Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) National Strategy for Financial Inclusion
Studi Banding Comparative Study
Studi Kelayakan Penilaian Properti Feasibility Study for Property Appraisal
Subsidi Resi Gudang (SRG) Warehouse Receipt Finance
Suku Bunga Negara Asal Home Currency Rate
Suku Bunga Pasar Antarbank Interbank Offered Rate
Surat Antisipasi Obligasi Bond Anticipation Note/BAN
Surat Bantahan Objection Letter
Surat Berharga Negara (SBN) Government Securities
Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Government Islamic Securities
Surat Gugatan Lawsuit
Surat Jaminan Kelayakan Usaha Business Viability Guarantee Letter
Surat Keputusan Penolakan Permohonan Informasi PPID PPID’s Decree on Rejection of Information Request
Surat Keterangan Asal Certificate of Origin
Surat Keterangan Bebas (SKB) Notice of Tax Exemption
Surat Keterangan Bebas Sengketa Tax Clearance Certificate
Surat keterangan dari pemberi hadiah/hibah di luar negeri Gift Certificate
Surat Keterangan Domisili (SKD) Certificate of Domicile
Surat Ketetapan Pajak (SKP) Notice of Tax Assessment
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Notice of Tax Underpayment Assessment
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Notice of Additional Tax Underpayment Assessment
Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Notice of Overpayment Assessment
Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Notice of Nil Tax Assessment
Surat Kuasa Power of Attorney
Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Letter of Authorization for Budget User
Surat Muatan Bill of Lading
Surat Paksa Distress Warrant
Surat Pemberitahuan (SPT) Tax Return
Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) Periodic Tax Return
Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Annual Tax Return
Surat Penawaran Indikatif Indicative Offer
Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N) Letter of Acceptance ofState Receivable Management
Surat Pengakuan Utang INVESTO
Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Endorsement Letter for Revenue and Expenditure
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Letter of Provider Appointment
Surat Perintah Debit (SPD) Debit Order
Surat Perintah Kerja Work Order
Surat Perintah Membayar Payment Order
Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP) Disbursement of Refund Claim
Surat Perintah Pembebanan (SPB) Charging Order
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Fund Disbursement Order
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Payment Request Letter
Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Request of Endorsement for Revenue and Expenditure
Surat Permohonan Banding (SPB) Appeal Letter
Surat Permohonan Pinjaman Loan Application
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Statement of Responsibility
Surat Pernyataan Tujuan Studi Statement of Purpose
Surat Persetujuan Letter of Consent
Surat Setoran Pajak (SSP) Tax Payment Slip
Surat Tagihan Pajak (STP) Notice of Tax Collection
Surat Tanggapan (ST) Response Letter
Surat Tidak Keberatan No Objection Letter (NOL)
Surat Tugas Letter of Assignment
Surat Uraian Banding (SUB) Appeal Explanation Letter
Surat Utang Negara (Obligasi) Government Bond
Survei Kesiapan Perubahan Change Readiness Assessment
Swap Suku Bunga Interest Rate Swap
Swap Valuta Currency Swap
Syarat Efektif Pinjaman Loan Effective Terms
Syarat Larangan Tersirat Implied Warranties
Syarat Pencairan Pinjaman Disbursement Terms
Tagihan Elektronik Electronic Billing
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-In Capital
Tambahan Nilai Ekonomi Economic Value Added
Tanah Berlebih Excess Land
Tanda Terima Permohonan Informasi Receipt of Information Request
Teknik Membuat Perjanjian Agreement Drafting Techniques
Teknik Pengelolaan Keuangan Financial Management Techniques
Teknik Pengelolaan Materiil Material Management Techniques
Teknik Penulisan Laporan Report Writing Techniques
Tempat Penimbunan Berikat Bonded Storage
Tempat Penimbunan Pabean Customs and Excises Storage
Tempat Penimbunan Sementara Temporary Storage
Tempat Penumpukan Container di Dermaga Container Yard
Tempat Penyimpanan Arsip Aktif Central Records Storage
Temu Pemimpin Redaksi Editor’s Meeting
Temu Wartawan Press Gathering
Tidak dipungut Unimposed
Tingkat Pengembalian Rate of Return
Tingkat Pengembalian Akuntansi Accounting Rate of Return
Tingkat Pengembalian Intern Internal Rate of Return
Tingkat Pengembalian Investasi Investment Rate of Return (IRR)
Tingkat Pengembalian Piutang Recovery Rateof Return
Tingkat Pengembalian Rata-rata Average Rate of Return
Toko Bebas Bea Duty-free Shop
Total Belanja Daerah Total Local Expenditure
Transaksi Non Anggaran Transitory Transactions
Transaksi pada Aset Non Keuangan Transaction of Non-Financial Asset(s)
Tugas Pemeliharaan Ditangguhkan Deferred Maintenance Task
Uang Duka Wafat Bereavement Payment
Uang Jaminan Penawaran Lelang Cash Deposit for Auction Bid
Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Regional Accounting Unit in Line Ministry(ies)
Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah (UP3) Government Guarantee ImplementationUnit
Unit Pelaksana Proyek Project Implementation Unit (PIU)
Unit Pemilik Resiko (UPR) Risk Owner’s Unit
Unit Pengelola Program Program Management Unit
Unit Pengelola Proyek Project Management Unit (PMU)
Wahana Tujuan Khusus Special Purpose Vehicle (SPV)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Qualified (Audit Opinion)
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Unqualified (Audit Opinion)
Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP) Unqualified with an Explanatory Paragraph (Audit Opinion)
Wajib Pajak Taxpayer
Wajib Setor Tax Depositor
Warkat Pembebanan Rekening Overbooking Form
Kementerian Keuangan Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
Wakil Menteri Keuangan Vice Minister of Finance of the Republic of Indonesia
Sekretariat Jenderal Secretariat General
Direktorat Jenderal Anggaran Directorate General of Budget
Direktorat Jenderal Pajak Directorate General of Taxes
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Directorate General of Customs and Excise
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Directorate General of Treasury
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Directorate General of State Assets Management
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Directorate General of Fiscal Balance
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Directorate General of Budget Financing and Risk Management
Inspektorat Jenderal Inspectorate General
Badan Kebijakan Fiskal Fiscal Policy Agency
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Financial Education and Training Agency
Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Assistant of Minister for Revenue
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Assistant of Minister for State Expenditure
Staf Ahli Bidang Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional Assistant of Minister for Macroeconomic and International Financial
Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar Modal Assistant of Minister for Financial Services and Capital Market Policy and Regulation
Staf Ahli Menteri Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi Assistant of Minister for Organization, Bureaucracy, Information, and Technology
Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Assistant of Minister for Tax Regulation and Law Enforcement
Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Assistant of Minister for Tax Compliance
Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Assistant of Minister for Taxation Supervisory
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Center for Financial Information Systems and Technology
Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Center for Policy Analysis and Harmonization
Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Centre of Electronic Procurement Service
Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Finance Professions Supervisory Center
Pusat Investasi Pemerintah Government Investment Center
Sekretariat Pengadilan Pajak Secretariat of the Tax Court
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Educational Fund Management Institution
Sekretariat Komite Pengawas Perpajakan Secretary of Taxation Supervisory Committee

Semoga terminologi atau istilah keuangan dan perpajakan dalam Bahasa Inggris ini juga dapat menjadi pedoman bagi Pembaca Setia Tax Learning.