SEJARAH PAJAK DI INDONESIA (Bagian 1)

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang dilakukan rakyat saat itu digunakan untuk keperluan atau kepentingan raja atau penguasa setempat dan tidak ada imbalan atau prestasi yang dikembalikan kepada rakyat karena memang sifatnya hanya untuk kepentingan sepihak dan seolah-olah ada tekanan secara psikologis karena kedudukan raja yang lebih tinggi status sosialnya dibandingkan rakyat.

Dalam perkembangannya, sifat upeti yang diberikan oleh rakyat tidak lagi hanya untuk kepentingan raja saja, tetapi sudah mengarah kepada kepentingan rakyat itu sendiri. Artinya pemberian kepada rakyat atau penguasa digunakan untuk kepentingan umum seperti untuk menjaga keamanan rakyat, memelihara jalan, pembangun saluran air, membangun sarana sosial lainnya, serta kepentingan umum lainnya.

Perkembangan dalam masyarakat mengubah sifat upeti (pemberian) yang semula dilakukan cuma-cuma dan sifatnya memaksa tersebut, yang kemudian dibuat suatu aturan-aturan yang lebih baik agar sifatnya yang memaksa tetap ada, namun unsur keadilan lebih diperhatikan. Untuk memenuhi unsur keadilan inilah maka rakyat diikutsertakan dalam membuat aturan-aturan dalam pemungutan pajak, yang nantinya akan dikembalikan juga hasilnya untuk kepentingan rakyat sendiri.

Di Indonesia, sejak zaman kolonial Belanda hingga sebelum tahun 1983 telah diberlakukan cukup banyak Undang-Undang yang mengatur mengenai pembayaran pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Ordonansi Pajak Rumah Tangga;
2. Aturan Bea Meterai;
3. Ordonansi Bea Balik Nama;
4. Ordonansi Pajak Kekayaan;
5. Ordonansi Pajak Kendaraan Bermotor;
6. Ordonansi Pajak Upah;
7. Ordonansi Pajak Potong;
8. Ordonansi Pajak Pendapatan;
9. Ordonansi Pajak Perseroan;
10. Undang-Undang Pajak Radio;
11. Undang-Undang Pajak Pembangunan I;
12. Undang-Undang Pajak Peredaran;
13. Undang-Undang Pajak Bumi atau Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Sedangkan setelah tahun 1983, Indonesia melakukan tax reform (reformasi perpajakan) dengan menyempurnakan sistem pemungutan pajak dari yang sebelumnya masih bersifat official assessment menjadi sistem self assessment. Sejak tax reform tahun 1983 hingga saat ini, ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku adalah:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
2. Undang-Undang Pajak Pajak Penghasilan (UU PPh);
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN);
4. Undang-Undang Bea Meterai (UU BM);
5. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB);
6. Undang-Undang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (UU BPHTB);
7. Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP);
8. Undang-Undang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (UU BPSP);
9. Undang-Undang Pengadilan Pajak (UU PP);
10. Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).

(c)http://syafrianto.blogspot.com

Bersambung ke Bagian 2

Read More

Ketentuan Perpajakan atas Zakat dan Sumbangan Keagamaan Sebagai Pengurang Penghasilan

Walaupun jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2010 telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 yang lalu, namun tidak ada salahnya penulis masih mengulas mengenai ketentuan penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Semoga informasi yang akan disajikan berikut ini dapat menjadi tambahan ilmu ataupun persiapan untuk menghadapi pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun-tahun mendatang. Namun bagi Wajib Pajak Badan, yang batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2010 baru akan berakhir pada tanggal 30 April 2011, tentunya informasi yang akan disampaikan berikut ini sangat berguna untuk menyiapkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2010.

Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, Penghasilan Neto secara fiskal yang diperoleh oleh Wajib Pajak Dalam Negeri (Orang Pribadi dan Badan) dan Bentuk Usaha Tetap diperkenankan untuk dikurangkan dahulu atas biaya pengurang berupa pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan sebelum dikalikan dengan tarif PPh sesuai dengan Pasal 17 UU PPh. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh diatur bahwa pembayaran zakat yang diterima oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui oleh pemerintah dapat dikurangkan sebagai biaya pengurang dalam menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Ketentuan pelaksanaan dari Pasal 9 ayat (1) huruf g ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/PJ/2011 tanggal 21 Maret 2011.

Petunjuk lebih rinci mengenai bagaimana syarat dan ketentuan pembayaran zakat atau sumbangan keagamaan yang dapat dijadikan sebagai biaya pengurang, sebagaimana diatur dalam PER-6/PJ/2011 adalah sebagai berikut:

Jenis Sumbangan Keagamaan Sebagai Pengurang

Zakat atau Sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi:

1. zakat yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau
2. sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan Pemerintah.

Bukti Pembayaran

Wajib Pajak yang melakukan pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib, wajib melampirkan fotokopi bukti pembayaran pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak dilakukannya pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib
Bukti pembayaran dapat berupa:

1. dapat berupa bukti pembayaran secara langsung atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) , dan
2. 
   
3. Nama lengkap Wajib Pajak dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pembayar;
4. Jumlah pembayaran;
5. Tanggal pembayaran;
6. Nama badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan
7. Tanda tangan petugas badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah, di bukti pembayaran, apabila pembayaran secara langsung; atau
8. Validasi petugas bank pada bukti pembayaran apabila pembayaran melalui transfer rekening bank.

Jenis Sumbangan Keagamaan Yang Tidak Dapat Dikurangkan

Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto apabila:

1. tidak dibayarkan oleh Wajib Pajak kepada badan amil zakat; lembaga amil zakat; atau lembaga keagamaan, yang dibentuk atau disahkan Pemerintah; dan/atau
2. bukti pembayarannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di atas.

Pelaporan

Pengurangan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang bersangkutan dalam Tahun Pajak dibayarkan zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib tersebut. Dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan, zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dilaporkan untuk menentukan penghasilan neto.

Read More

Kumpulan Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 2010 dan sebelumnya

Berikut ini Surat Direktur Jenderal Pajak tentang Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya:


TAHUN 2005

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor S-1091/PJ.331/2005
Tanggal 29 Desember 2005
Permohonan Penegasan Mengenai Kewajiban Melampirkan Pernyataan Bermaterai pada SPT Nihil

TAHUN 2004

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor S-1047/PJ.322/2004
Tanggal 11 November 2004
Penjelasan Pengertian Penggantian Dan Reimbursement

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor S-442/PJ.322/2004
Tanggal 23 Juni 2004
Pengukuhan PKP Bagi Perkumpulan/Asosiasi

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor S-338/PJ.31/2004
Tanggal 24 Mei 2004
Penegasan Mengenai Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Formulir SPT Masa PPN 1111 dan 1111 DM format PDF Dapat Diisi

Untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk memperoleh formulir SPT Masa PPN 1111 dan 1111 DM, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menyediakan softcopy formulir SPT dalam format PDF yang dapat diisi. Formulir ini disampaikan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2011 tanggal 28 Februari 2011.

Berikut Formulir SPT Masa PPN yang dapat didownload:

-Formulir SPT Masa PPN 1111 format PDF yang dapat diisi.
-Formulir SPT Masa PPN 1111 DM format PDF yang dapat diisi.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang akan melaporkan SPT Masa PPN dapat mendownload file formulir SPT Masa PPN (1111 dan 1111 DM) dan mencetak sendiri, serta mengisikannya baik dengan menggunakan tulis tangan (menggunakan huruf balok) atau diketik dengan menggunakan mesin ketik.

PKP yang akan mencetak/print formulir SPT Masa PPN 1111 dan 1111 DM dari file ini harus memperhatikan ketentuan:

1. Dicetak menggunakan kertas folio/F4 dengan berat minimal 70 gram
2. Pengaturan ukuran kertas pada printer menggunakan ukuran kertas (paper size) 8,5 x 13 inci (215 x 330 mm).
3. Tidak menggunakan printer dotmatrix.

Read More

Batas Waktu Penyetoran PPh Pasal 29 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Pada tanggal 8 Maret 2011 pagi, pemandangan di sepanjang jalan di Kota Jakarta dihiasi dengan spanduk besar. Spanduk besar yang terpampang di hampir seluruh jalan-jalan protokol di Jakarta ini berisi himbauan untuk memenuhi kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Namun apabila dicermati lebih lanjut isi dari spanduk ini, ada sesuatu yang terasa janggal dari isi spanduk tersebut yang sangat mengganggu. Penulis berfikir tentunya efek dari spanduk ini akan membuat masyarakat menjadi bingung. Menurut penulis, spanduk yang terpasang ini mengandung informasi yang salah, dimana dalam spanduk ini diingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa batas waktu penyetoran PPh Pasal 29 (yaitu setoran kekurangan bayar PPh hasil penghitungan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi) untuk tahun pajak 2010 adalah tanggal 25 Maret 2011. Penasaran dengan spanduk ini, penulis meneliti lebih lanjut isi dari spanduk ini. Pada spanduk ini tercantum instansi Direktorat Jenderal Pajak dan Pemda DKI Jakarta. Dari sini penulis menjadi yakin bahwa sebenarnya spanduk himbauan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini dikeluarkan oleh instansi Pemda DKI Jakarta, karena apabila pihak Direktorat Jenderal Pajak yang mengeluarkan spanduk ini, tidak pernah melibatkan instansi/pihak lainnya.

Selang beberapa lama kemudian, ternyata penulis sudah menerima beberapa pertanyaan melalui twitter dan email dari beberapa pembaca setia Tax Learning atau Follower twitter @beritapajak, yang menanyakan mengenai apakah memang untuk tahun ini penyetoran PPh Pasal 29 kembali dimajukan menjadi tanggal 25 Maret. Akibat adanya kebingungan karena spanduk ini, maka berikut ini penulis akan memberikan pencerahan kepada para Pembaca Setia Tax Learning.

Batas Waktu Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Orang Pribadi yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP, setiap tahunnya harus memenuhi kewajiban SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP) antara lain mengatur ketentuan pemenuhan kewajiban SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2007 yang berlaku mulai tahun pajak 2008, mengatur tentang batas waktu penyetoran pajak kurang bayar dan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Pada Pasal 9 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2007 mengatur batas waktu pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) adalah sebelum SPT Tahunan PPh tersebut disampaikan. Lebih lanjut pada Pasal 3 ayat (3) huruf b UU Nomor 28 Tahun 2007 dapat kita temukan ketentuan mengenai batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi menurut ketentuan ini adalah 3 (tiga) Bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Jadi berdasarkan ketentuan pada kedua ayat ini, dapat kita simpulkan bahwa:

1. Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus dilakukan pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Maka untuk tahun pajak 2010 ini, batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah tanggal 31 Maret 2011.
2. Penyetoran kekurangan bayar pajak yang terutang berdasarkan perhitungan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus dilunasi sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan (dilaporkan ke Kantor Pajak).
3. Dengan demikian, maka batas waktu penyetoran PPh PPh Pasal 29 (yaitu setoran kekurangan bayar PPh hasil penghitungan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi) untuk tahun pajak 2010 adalah tanggal 31 Maret 2011, sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut disampaikan. Apabila SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan ke Kantor Pajak sebelum tanggal 31 Maret 2011, berarti PPh Pasal 29 sudah harus dilunasi paling lambat sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut disampaikan ke Kantor Pajak.

Mengapa Spanduk Masih Menginformasikan Batas Setor PPh Pasal 29 Tanggal 25 Maret 2011?

Memang sebelum tahun pajak 2008, ketika masih menggunakan ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2000 (UU ini diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007), batas waktu penyetoran PPh Pasal 29, yang diatur pada Pasal 9 ayat (2), adalah tanggal 25 bulan ketiga setelah Tahun Pajak berakhir. Jadi menurut penulis, himbauan yang tertulis pada spanduk tersebut masih menggunakan ketentuan Undang-Undang lama dan pihak yang membuat spanduk ini masih belum meng-update pengetahuan tentang ketentuan pajak terbaru. Penulis juga menduga bahwa spanduk himbauan pemenuhan kewajiban pajak ini bukan dibuat oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, melainkan oleh pihak Pemda DKI Jakarta.
Namun sangat disayangkan hingga saat tulisan ini dibuat, penulis masih melihat bahwa spanduk ini masih terpasang disetiap sudut Ibukota, dan belum ada klarifikasi dari pihak-pihak yang berkompeten. Penulis hanya melihat bahwa pihak Direktorat Jenderal Pajak sendiri telah membuat spanduk himbauan pemenuhan kewajiban pajak yang benar yang terpasang di depan unit-unit kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Mungkin sampai dengan saat ini, pihak yang mengeluarkan spanduk ini masih belum menyadari kekeliruannya. Namun akibatnya telah terjadi penyampaian informasi yang keliru kepada publik. Namun melalui media Tax Learning ini, penulis akan meluruskan bahwa informasi yang tertera dalam spanduk tersebut adalah keliru. Batas waktu penyetoran PPh Pasal 29 atas kekurangan bayar pajak dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi harus dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret 2011 sebelum SPT Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan ke Kantor Pajak.

Read More