Aturan Pelaksana Tentang Nota Retur dan Nota Pembatalan

Saat ini melalui UU PPN yang baru, mekanisme pengembalian Barang Kena Pajak (BKP) atau pembatalan transaksi Jasa Kena Pajak (JKP) yang sebelumnya telah dibuatkan Faktur Pajak diatur secara lebih jelas. Apalagi dalam ketentuan UU PPN yang baru ini, dikenal lagi adanya pembatalan penyerahan JKP yang sebelumnya telah diterbitkan Faktur Pajak dan telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Mekanisme pengembalian BKP atau Pembatalan penyerahan JKP umumnya kita kenal melalui pembuatan Nota Retur.

Aturan pelaksana dan petunjuk teknis mengenai tata cara pembuatan Nota Retur dan Nota Pembatalan (istilah untuk retur JKP) saat ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2010 tanggal 18 Maret 2010.

Read More

Peraturan Dirjen Pajak tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak

Inilah yang ditunggu-tunggu para Pembaca Setia Tax Learning, ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembuatan Faktur Pajak telah diterbitkan. Ketentuan pelaksana dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 yang mengatur mengenai mekanisme pembuatan Faktur Pajak, bentuk Faktur Pajak, Pembetulan atau Penggantian dan Pembatalan Faktur Pajak telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010. Peraturan ini disampaikan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-42/PJ/2010 tanggal 24 Maret 2010.
Dengan keluarnya aturan ini, menjadi jelaslah bagaimana jenis dan bentuk faktur pajak serta bagaimana tata cara pembuatan faktur pajak.

Dengan aturan yang baru ini, maka mulai 1 April 2010 Faktur Pajak hanya terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu Faktur Pajak dan Faktur Pajak Gabungan.

Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Faktur Pajak harus dibuat pada saat:
-penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau jasa Kena Pajak (JKP);
-penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP;
-penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan; atau
-PKP menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN.

Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP.

Faktur Penjualan yang memuat keterangan sesuai dengan keterangan dalam Faktur Pajak sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan pengisiannya sesuai dengan Tata Cara Pengisian Keterangan pada Faktur Pajak, dipersamakan dengan Faktur Pajak. Oleh sebab itu saat ini dimungkinkan bagi PKP untuk membuat Faktur Penjualan yang sekaligus juga sebagai Faktur Pajak.

Saat ini tidak ada ketentuan bagaimana bentuk dan ukuran formulir Faktur Pajak, karena ini semua diserahkan untuk disesuaikan dengan kepentingan PKP. Seperti sebelumnya pengadaan formulir Faktur Pajak juga dilakukan sendiri oleh PKP.

Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas, benar dan sesuai dengan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) UU PPN serta ditandatangani oleh pejabat/kuasa yang ditunjuk untuk menandatangani Faktur Pajak. Apabila tidak memenuhi ini maka akan dianggap sebagai Faktur Pajak cacat.

Ketentuan ini telah diubah dan diperbaharui dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010 tanggal 31 Desember 2010.

Read More

Perubahan Ketentuan Piutang yang Dapat Dikurangkan Sebagai Biaya

Menteri Keuangan kembali mengubah ketentuan mengenai Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto yang sebelumnya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009. Perubahan ketentuan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.03/2010 tanggal 9 Maret 2010.



Artikel Terkait:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009

Read More

Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam rangka melakukan pembenahan sistem administrasi pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2010 tanggal 10 Maret 2010 tentang Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan. Peraturan yang disampaikan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-38/PJ/2010 tanggal 10 Maret 2010, ini antara lain mengatur tentang:

Nomor Objek Pajak (NOP) PBB adalah nomor identitas objek pajak PBB yang bersifat unik (setiap objek pajak PBB diberikan satu NOP dan berbeda antara satu objek dengan yang lainnya), tetap (NOP yang diberikan kepada setiap objek pajak PBB tidak berubah), standar (hanya ada satu sistem pemberian NOP yang berlaku secara nasional.

NOP diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada saat melakukan pendaftaran dan/atau pendataan objek pajak PBB dan digunakan sebagai administrasi perpajakan dan sarana wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Struktur NOP terdiri dari 18 digit, dengan rincian:

1. digit ke-1 dan ke-2 merupakan kode provinsi;
2. digit ke-3 dan ke-4 merupakan kode kabupaten/kota;
3. digit ke-5 sampai dengan digit ke-7 merupakan kode kecamatan;
4. digit ke-8 sampai dengan digit ke-10 merupakan kode kelurahan/desa;
5. digit ke-11 sampai dengan digit ke-13 merupakan kode nomor urut blok;
6. digit ke-14 sampai dengan digit ke-17 merupakan kode nomor urut objek pajak;
7. digit ke-18 merupakan kode tanda khusus.

Tata cara pemberian NOP dapat dilihat pada lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut.

Read More

Adv: Marilah Dukung Komodo sebagai 7 Keajaiban Dunia

Pembaca Setia Tax Learning, sebagai Warga Negara Indonesia dan yang merasa memiliki Indonesia (walaupun bukan Warga Negara Indonesia), marilah kita dukung KOMODO untuk dijadikan sebagai salah satu dari 7 Keajaiban Dunia yang Baru. Dukungan ini dapat disampaikan melalui voting via internet. Hanya dibutuhkan waktu beberapa menit saja untuk melakukan voting ini. Cara melakukan voting tersebut dijelaskan dalam link berikut ini. Cara Voting Komodo sebagai 7 Keajaiban Dunia yang Baru.

Cara Melakukan Voting Melalui Internet

(Mohon langkah-langkah ini dibaca sampai selesai sebelum Anda melakukan voting, untuk menghindari kesalahan melakukan voting)

1. Masuklah ke situs new7wonders. (akan tampak tampilan situs seperti pada Gambar 1 di bawah ini).
2. Pilih KOMODO sebagai pilihan utama Anda dengan memberi tanda cek list pada lingkaran di depan KOMODO. Kemudian pilih juga 6 objek lainnya (ingatlah bahwa 6 objek lainnya yang dipilih ini adalah objek yang berada pada posisi paling terakhir, untuk cek posisi KLIK DI SINI).
Setelah memilih 7 Objek Keajaiban Dunia, maka scroll halaman tersebut ke bawah, sehingga akan tampil seperti Gambar 2 di bawah ini. Lalu Klik tombol berwarna biru: continue to step 2.


3. Langkah berikutnya akan muncul form untuk melakukan registrasi. Isikan registrasi ini dengan menggunakan alamat e-mail yang benar (dapat Anda buka) supaya Anda dapat mengkonfirmasikan voting ini. Setelah selesai mengisi, jangan lupa mengisikan kode CAPTCHA, sesuai dengan yang ditampilkan. Lalu klik tombol “submit your vote”.

4. Selanjutnya Anda harus mengecek e-mail yang telah Anda isikan pada saat mengisi form Registrasi pada langkah ke-4 di atas. Dalam inbox e-mail Anda akan dikirimkan link konfirmasi atas pendaftaran Anda tersebut. Klik link tersebut (atau copy link tersebut dan paste pada browser Anda).

5. Dengan demikian maka Anda telah berhasil melakukan voting dan turut mendukung Komodo sebagai salah satu dari 7 Keajaiban Dunia Yang Baru.



Info lebih lanjut dapat membaca di situs resminya Kementerian Budaya dan Pariwisata.

Read More