Prosedur Pelaporan Faktur Pajak Pengganti dan Faktur Pajak Batal

Sering penulis mendapatkan pertanyaan mengenai prosedur dan tata cara pembatalan Faktur Pajak dan Penggantian Faktur Pajak. Memang wajar jika dalam transaksi, sering terjadi perubahan kesepakatan dalam suatu transaksi yang akan mengakibatkan harus dilakukan perubahan administrasi pendukung baik itu invoice-nya, faktur pajak maupun pencatatannya. Perubahan yang terjadi ini telah diantisipasi dalam ketentuan perpajakan, khususnya dalam pembuatan faktur pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010. Berkaitan dengan hal ini, beberapa hari yang lalu penulis mendapatkan sebuah email dari salah satu Pembaca Setia Tax Learning dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Pengganti

Pada bulan Juli 2012 PT A menerbitkan FP Keluaran dengan nomor 010.000-12.00008280 tanggal 5 Juli 2012 sebesar Rp 1.609.390. Pada bulan Agustus 2012, dikoreksi harganya sehingga FP di atas berubah menjadi nomor 010.000-12.00009980 tanggal 15 Agustus 2012 dengan nominal Rp 604.760.
Sampai dengan saat ini prosedur pajak yg sudah kami lakukan adalah:

1. melaporkan FP nomor 010.000-12.00008280 sebesar Rp 1.609.390 pada SPT Masa Juli 2012
2. melaporkan FP nomor 010.000-12.00009980 dengan nominal Rp 604.760 pada SPT Masa Agustus 2012

2. Faktur Pajak Batal

Pada bulan Mei 2012 PT.A menerbitkan FP Keluaran dengan nomor 010.000-12.00004866 tanggal 10 Mei 2012 sebesar Rp 2.810.535. Pada bulan Agustus 2012 diketahui bahwa invoice atas FP di atas dibatalkan.
Sampai dengan saat ini prosedur pajak yang sudah kami lakukan adalah: - melaporkan FP nomor 010.000-12.00004866 sebesar Rp 2.810.535 pada SPT Masa Mei 2012


Jawaban atas kedua kasus tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Faktur Pajak Pengganti
Seharusnya untuk FP Pengganti, ketika pada bulan Agustus 2012, ketika diterbitkan Faktur Pajak Pengganti, maka seharusnya Faktur Pajak Pengganti yang diterbitkan pada bulan Agustus ini diberi nomor 011.000-12.00009980, dimana pada angka digit ketiga (untuk kode status pada Faktur Pajak) seharusnya dibuat angka “1” yaitu untuk Faktur Pajak Pengganti.

Mekanisme pelaporan pada SPT Masa PPN yang harus dilakukan adalah (petunjuknya dapat dilihat pada bagian A Nomor 7 Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010):

a. pada Masa Pajak yang sama dengan Masa Pajak dilaporkannya Faktur Pajak yang diganti, dengan mencantumkan nilai setelah penggantian.
Berarti dalam kasus di atas, pada Masa Pajak Juli 2012 dilakukan pembetulan SPT Masa PPN (dengan catatan sebelumnya sudah dilaporkan) dengan mencantumkan Nomor Faktur Pajak yang sebelum diganti (010.000-12.00008280) dan tanggal sesuai Faktur Pajak yang belum diganti tersebut yaitu 5 Juli 2012. Dengan nilai penyerahan diubah sesuai dengan angka setelah dikoreksi yaitu sebesar Rp 604.760.

b.Pada Masa Pajak diterbitkannya Faktur Pajak Pengganti tersebut dicantumkan nomor Faktur Pajak Pengganti dan tanggal sesuai Faktur Pajak Pengganti dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN dan PPnBM.
Dengan demikian maka berdasarkan kasus tersebut di atas, maka pada SPT Masa PPN Masa Pajak Agustus 2012 harus melaporkan Faktur Pajak Pengganti ini yaitu Faktur Pajak Nomor 011.000-12.00009980 tanggal 15 Agustus 2012 sedangkan untuk nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP), PPN dan PPnBM dicantumkan nilai 0 (nol).

Prosedur yang harus dilakukan ketika akan melakukan pembetulan ini menggunakan program e-SPT PPN 1111 adalah:

1. Buka SPT Masa PPN Masa Juli 2012 (yang sebelumnya telah kita laporkan ke KPP) pada program e-SPT PPN. Ketika ada pilihan apakah akan melakukan edit atas SPT Masa PPN Masa Juli 2012 ini ataukah melakukan pembetulan, maka pilih “melakukan pembetulan”.
2. Pilih dari daftar Faktur Pajak Keluaran yang telah diinput untuk Faktur Pajak yang akan dilakukan penggantian tersebut (FP nomor 010.000-12.00008280) lalu lakukan edit/ubah atas Faktur Pajak yang dipilih, pilih jenis faktur pajaknya sebagai “Faktur Pajak Pengganti (nomor 5)”, Nomor Dokumen diisi dengan Nomor FP Pengganti (yaitu nomor 011.000-12.00009980) sedangkan pada bagian bawahnya untuk nomor FP yang digantikan isi dengan Nomor Faktur awal sebelum diganti (yaitu nomor 010.000-12.00008280) untuk nilai DPP-nya isi dengan mengganti nilainya menjadi nilai yang seharusnya setelah penggantian yaitu Rp 604.760.

2. Faktur Pajak Batal

Mekanisme pelaporan Faktur Pajak Batal dalam SPT Masa PPN dijelaskan pada bagian C Nomor 6, 7, dan 8 Lampiran VIII Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-65/PJ/2010. Prosedur pembatalan faktur pajak ini adalah:


1. Dalam hal PKP belum melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan dalam SPT Masa PPN: PKP harus tetap melaporkan Faktur Pajak tersebut dalam SPT Masa PPN masa diterbitkannya Faktur Pajak yang akan dibatalkan tersebut dengan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
2. Dalam hal PKP Penjual telah melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT Masa PPN: PKP harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa pajak yang bersangkutan, dengan tetap melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.
3. Dalam hal PKP Penjual telah melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dalam SPT Masa PPN: PKP harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN Masa PPN masa pajak yang bersangkutan, dengan tetap melaporkan Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

Dalam kasus tersebut di atas, karena Faktur Pajak yang dibatalkan tersebut telah dilaporkan oleh PKP, maka PKP harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN masa pajak Mei 2012 dengan tetap melaporkan Faktur Pajak nomor 010.000-12.00004866 tanggal 10 Mei 2012 dan mencantumkan nilai 0 (nol) pada kolom DPP, PPN atau PPN dan PPnBM.

Sedangkan untuk prosedur pelaporan pembatalan faktur pajak ini dengan menggunakan program e-SPT PPN 1111 adalah sama dengan prosedur penggantian faktur pajak sebagaimana telah diuraikan pada jawaban nomor 1 di atas. Hanya saja untuk pilihan jenis faktur pajaknya, pilih “Faktur Pajak Batal (nomor 4)” dan pada bagian nilai DPP dan PPN, isi dengan angka 0 (nol).

Read More

Pengumuman Hasil USKP Periode Juni 2012

Kemarin (18 September 2012) Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (BP USKP) telah mengumumkan hasil USKP yang diselenggarakan pada tanggal 16 dan 17 Juni 2012.

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak Nomor Kep.003/USKP.01/IX/2012 tanggal 12 September 2012, diumumkan para peserta yang dinyatakan lulus, mengulang, dan dinyatakan tidak lulus.

Peserta USKP yang dinyatakan lulus berdasarkan pengumuman tersebut dengan jumlah sebagai berikut:

PESERTA USKP A
-Yang pertama kali ikut USKP Periode Juni 2012 sebanyak 83 peserta
-Yang pertama kali ikut USKP Periode Juli 2011 sebanyak 98 peserta
-Yang pertama kali ikut USKP Periode Januari 2011 sebanyak 90 peserta

PESERTA USKP B
-Yang pertama kali ikut USKP Periode Juni 2012 sebanyak 18 peserta
-Yang pertama kali ikut USKP Periode Juli 2011 sebanyak 49 peserta
-Yang pertama kali ikut USKP Periode Januari 2011 sebanyak 76 peserta

PESERTA USKP C
-Yang pertama kali ikut USKP Periode Juni 2012 sebanyak 13 peserta
-Yang pertama kali ikut USKP Periode Juli 2011 sebanyak 21 peserta
-Yang pertama kali ikut USKP Periode Januari 2011 sebanyak 10 peserta



Daftar selengkapnya dari hasil USKP ini dapat dibaca di sini.

Read More

Perubahan Ketentuan Penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN

Karena ada beberapa prosedur administrasi yang dianggap kurang efisien sehubungan dengan penunjukan BUMN sebagai Pemungut PPN melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 (baca artikelnya di sini), maka Menteri Keuangan melakukan penyempurnaan dengan menambahkan atau mengurangi beberapa ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 tanggal 16 Agustus 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 Tentang Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya.

Perubahan yang dilakukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012 ini adalah untuk mengakomodasi tata cara pelaporan SPT Masa PPN bagi BUMN sebagai pemungut PPN dan tata cara pembuatan faktur pajak dan SSP bagi rekanan yang dipungut PPN-nya oleh BUMN. Perubahan yang dilakukan adalah dengan menambah ketentuan pada Pasal 7 ayat (4a) dan Pasal 8A, serta mengurangi ketentuan pada Lampiran Bagian angka Romawi II Nomor 5 dan Nomor 6, Bagian angka Romawi III, serta menambahkan format daftar nominatif Faktur Pajak dan SSP yang harus dilampirkan dalam SPT Masa PPN yang dilaporkan oleh BUMN sebagai Pemungut PPN.

Ketentuan yang mengalami perubahan adalah:

Lampiran Daftar Nominatif Faktur Pajak dan SSP Bagi BUMN Sebagai Pemungut

BUMN sebagai Pemungut PPN diwajibkan untuk melaporkan semua transaksi pembelian yang telah dipungut PPN-nya dalam SPT Masa PPN dengan mencantumkannya dalam Daftar Nominatif Faktur Pajak dan SSP yang formatnya telah dicontohkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini. Ketentuan ini telah menyederhanakan prosedur pelaporan SPT Masa PPN dari ketentuan sebelumnya yang mewajibkan BUMN sebagai pemungut PPN untuk melampirkan Faktur Pajak dan SSP Lembar ke-5 atas setiap transaksi yang dipungut PPN-nya (diatur dalam Lampiran bagian angka Romawi III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012).

Penyederhanan Pembuatan Faktur Pajak dan SSP bagi Rekanan

Saat ini rekanan yang dipungut PPN-nya oleh BUMN cukup membuat Faktur Pajak sebanyak 2 (dua) rangkap (sebelumnya harus 3 (tiga) rangkap) dan SSP sebanyak 4 (empat) lembar (sebelumnya 5 (lima) lembar). Ketentuan ini diatur dalam Lampiran Huruf A bagian angka Romawi II nomor 5 dan nomor 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2012).

Saat Berlakunya Ketentuan Ini

Pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh BUMN sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 (yaitu tanggal 1 Juli 2012) dilakukan sesuai tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Read More

Perubahan Ketentuan Tata Cara Penghentian Penyidikan

Proses Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan yang dilakukan oleh pihak Penyidik Pajak terhadap Wajib Pajak yang diindikasikan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 44B Undang-Undang KUP. Penghentian Penyidikan ini dilakukan berdasarkan atas permintaan Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Penghentian penyidikan ini dilakukan dengan pertimbangan untuk Kepentingan Penerimaan Negara dan hanya dapat dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan tersebut.

Prosedur dan tata cara penghentian penyidikan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Selama ini Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tata cara penghentian penyidikan adalah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.03/2009 (artikelnya baca di sini) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2011. Sejak tanggal 7 Agustus 2012, kedua Peraturan Menteri Keuangan ini dicabut dan digantikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.
uProsedur dan tata cara penghentian penyidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah sebagai berikut.

Pengajuan Permohonan Tertulis dari Wajib Pajak
Proses penghentian penyidikan ini diawali dengan pengajuan permohonan secara tertulis dari Wajib Pajak kepada Menteri Keuangan dengan memberikan tembusan kepada Direktur Jenderal Pajak. Permohonan Tertulis yang diajukan oleh Wajib Pajak (formatnya sesuai dengan contoh pada Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2012) ini harus dilampiri dengan pernyataan tertulis yang berisi pengakuan bersalah dan bukti tertulis mengenai penyerahan jaminan pelunasan dalam bentuk escrow account (formatnya sesuai dengan contoh pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2012).

Besarnya jaminan pelunasan dalam bentuk escrow account ini adalah jumlah kerugian pada pendapatan negara sebesar:

1. jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang seharusnya tidak dikembalikan; atau
2. jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak,

ditambah jumlah sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara tersebut. Jumlah ini dihitung berdasarkan berita acara pemeriksaan ahli yang dilakukan sebelum pengajuan permintaan penghentian penyidikan oleh Menteri Keuangan pada Jaksa Agung.

Untuk mengetahui besarnya jumlah kerugian negara tersebut, Wajib Pajak harus meminta informasi secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dan pihak Direktorat Jenderal Pajak wajib memberikan informasi tertulis mengenai kerugian pada pendapatan negara beserta besarnya sanksi administrasi.

Jaminan Pelunasan dalam Bentuk Escrow Account
Escrow account sebagai jaminan pelunasan atas jumlah kerugian pada pendapatan negara dibuat berdasarkan perjanjian pengelolaan antara Wajib Pajak dengan Direktur Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk dan diketahui oleh bank pembuka escrow account. Bentuk dan isi perjanjian pengelolaan escrow account ini ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dan paling sedikit harus memuat hal-hal mengenai:

1. identitas para pihak dan bank pembuka escrow account;
2. waktu dan tempat perjanjian;
3. jumlah jaminan pelunasan;
4. biaya escrow account;
5. prosedur pencairan jaminan; dan
6. penyelesaian perselisihan.

Biaya yang timbul sehubungan dengan pembukaan dan pengelolaan escrow account ditanggung oleh Wajib Pajak demikian juga dengan penghasilan yang diterima dari escrow account tersebut menjadi hak Wajib Pajak.

Prosedur yang Dilakukan Menteri Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak Dalam Rangka Permintaan Penghentian Penyidikan
Setelah menerima permohonan Wajib Pajak, Menteri Keuangan menyampaikan permintaan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk meneliti dan memberikan pendapat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Atas permintaan dari Menteri Keuangan ini, Direktur Jenderal Pajak menyampaikan hasil penelitian dan pendapat secara tertulis kepada Menteri Keuangan yang paling sedikit memuat:

1. nama Wajib Pajak;
2. Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. nama tersangka;
4. kedudukan/jabatan tersangka;
5. Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak;
6. tindak pidana di bidang perpajakan yang disangkakan;
7. tahapan perkembangan Penyidikan;
8. jumlah kerugian pada pendapatan negara;
9. jaminan pelunasan dalam bentuk escrow account; dan
10. pendapat dari Direktur Jenderal Pajak.

Setelah mempertimbangkan hasil penelitian dan pendapat dari Direktur Jenderal Pajak, Menteri Keuangan memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak untuk penghentian penyidikan ini.

Dalam hal Menteri Keuangan menyetujui permohonan Wajib Pajak, maka Menteri Keuangan segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak untuk memerintahkan Wajib Pajak agar mencairkan jaminan pelunasan dalam bentuk escrow account untuk melunasi sejumlah kerugian pada pendapatan negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Setelah menerima SSP, Menteri Keuangan menyampaikan surat permintaan penghentian Penyidikan kepada Jaksa Agung disertai dengan SSP dimaksud.

Dalam hal Menteri Keuangan menolak permohonan Wajib Pajak, Menteri Keuangan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak melalui Direktur Jenderal Pajak.

Keputusan Penghentian Penyidikan dari Jaksa Agung
Jaksa Agung dapat menghentikan Penyidikan berdasarkan permintaan Menteri Keuangan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak surat permintaan penghentian Penyidikan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan. Keputusan dari Jaksa Agung ini disampaikan secara tertulis kepada Menteri Keuangan.

Dalam hal keputusan dari Jaksa Agung berupa menerima permintaan penghentian Penyidikan, keputusan tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Menteri Keuangan kepada Wajib Pajak melalui Direktur Jenderal Pajak.

Dalam hal keputusan dari Jaksa Agung berupa menolak permintaan penghentian Penyidikan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
-Keputusan dari Jaksa Agung tersebut diberitahukan secara tertulis oleh Menteri Keuangan kepada Wajib Pajak melalui Direktur Jenderal Pajak dan dijadikan dasar bagi Direktur Jenderal Pajak untuk mengembalikan jaminan pelunasan yang telah dicairkan; dan
-proses Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak dilanjutkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal berkas permintaan penghentian Penyidikan dikembalikan oleh Kejaksaan Agung untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki, Menteri Keuangan menyampaikan kembali surat permintaan penghentian Penyidikan kepada Jaksa Agung dan jangka waktu 6 (enam) bulan bagi Jaksa Agung untuk dapat menghentikan Penyidikan dimulai sejak tanggal surat permintaan tersebut disampaikan.

Saat Berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Ini
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.03/2012 ini berlaku pada tanggal diundangkannya, yaitu sejak tanggal 7 Agustus 2012.

(c) http://syafrianto.blogspot.com

Read More

Pelantikan Pejabat Eselon II Kementerian Keuangan

Pagi ini, tanggal 16 Agustus 2012 bertempat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Menteri Keuangan melantik 19 pejabat eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan. Ke-19 pejabat eselon II yang dilantik ini terdiri dari 2 orang dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 16 orang dari Direktorat Jenderal Pajak dan 1 orang dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK).

Ke-16 pejabat eselon II yang dilantik yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak adalah:

1. Dedi Rudaedi, Ak. M.Sc. sebagai Sekretaris Ditjen Pajak (sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat)
2. Dr. Drs. Poltak John Liberty Hutagaol, M.Ec.(Acc)., M.Ec.(Hons.), Ak. sebagai Direktur Peraturan Perpajakan II (sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan)
3. Drs. Kismantoro Petrus, Ak., M.B.A. sebagai Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Palembang)
4. Dra. Lusiani, M.B.A. sebagai Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Ditjen)
5. R. Dasto Ledyanto, S.H., M.Si. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikiasi dan Intensifikasi Pajak (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan Pemotongan dan Pemungutan PPh dan Orang Pribadi Direktorat Peraturan Perpajakan II)
6. Dr. Drs. Edi Slamet Irianto, M.Si. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan Penegakan Hukum Perpajakan (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan)
7. Puspita Wulandari, S.E., M.M., D.B.A. sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Transformasi Organisasi Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Manusia
8. Drs. Herry Sumardjito, M.M. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Pajak)
9. Drs. Muhamad Ismiransyah M. Zain, Ak., M.B.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, Padang (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan)
10. Drs. Jatnika, M.B.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Palembang (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Rekayasa Keuangan Direktorat Intelijen dan Penyidikan)
11. Drs. Peni Hirjanti, Ak., M.B.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Bandar Lampung (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, Padang)
12. Drs. Dicky Hertanto, M.Sc. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta
13. Drs. Riza Noor Karim, Ak., M.B.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat (sebelumnya Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus)
14. Drs. Eddy Marlan, Ak., M.B.A. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat, Pontianak (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Banjarmasin
15. Mekar Satria Utama, S.E., M.P.Acc sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Tengah, Banjarmasin (sebelumnya menjabat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia)
16. Drs. Hestu Yoga Saksama, Ak., M.B.T. sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Menada (sebelumnya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Peraturan PPN Perdagangan, Jasa, dan PTLL Direktorat Peraturan Perpajakan I).

Penulis mengucapkan selamat bertugas kepada para Pejabat Eselon II yang baru menempati posisi barunya (baik yang mutasi maupun promosi).

Read More