Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi Wanita Kawin

Apakah Wanita kawin harus mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi? Bagaimanakah cara menghitung dan melaporkan pajak bagi wanita yang telah menikah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang paling sering dilontarkan oleh para Pembaca Setia Tax Learning kepada penulis, baik melalui posting di blog ini maupun melalui email.

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2010 yang jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2011, DJP mengeluarkan tulisan mengenai cara pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wanita yang telah menikah. Berikut artikel yang penulis kutip dari situs pajak.go.id.

* Apakah wanita kawin tersebut memiliki NPWP yang terpisah dengan suaminya (NPWP dengan kode cabang (tiga digit terakhir) "000")? Jika jawabannya:
YA.
Apapun pekerjaan dari wanita kawin tersebut (baik hanya sebagai pegawai dari satu pemberi kerja yang menerima 1721-A1 atau 1721-A2 ataupun memiliki penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas) jika wanita kawin tsb memiliki NPWP dengan kode cabang (tiga digit terakhir) "000",
maka harus diperlakukan sebagai isteri yang menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, yang pengisian SPT Tahunannya sama dengan wanita kawin dengan perjanjian pisah harta (SE-29/PJ/2010). Maka pengisian SPT Tahunannya adalah sbb:

1. Pelaporan bagi wanita kawin ini dilakukan terpisah dengan SPT Tahunan PPh suami. (SE-29/PJ/2010)
2. Dan untuk penghitungan PPh bagi wanita kawin ini, harus dihitung layaknya wanita kawin yang memilih untuk melakukan hak/kewajiban perpajakannya sendiri. Sehingga penghasilan neto wanita kawin tersebut harus digabung dengan penghasilan neto suami, dan besarnya PPh terutang bagi wanita kawin (isteri) dihitung dengan perbandingan penghasilan neto antara suami dan isteri.
3. Kolom PTKP baik dalam SPT Tahunan suami maupun isteri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. (Dasar hukum: Lampiran II atau Lampiran IV PER 34/PJ/2010, Buku Petunjuk pengisian SPT Tahunan 1770 halaman 32 atau Buku Petunjuk pengisian SPT Tahunan 1770S halaman 19).
4. Kolom Penghasilan Kena Pajak baik dalam SPT Tahunan suami maupun isteri diisi dengan tanda strip (-) dan membuat lembar penghitungan penghasilan serta PPh terutang tersendiri. (Dasar hukum: Lampiran II atau Lampiran IV PER 34/PJ/2010, Buku Petunjuk pengisian SPT Tahunan 1770 halaman 32 atau Buku Petunjuk pengisian SPT Tahunan 1770S halaman 20)
5. Contoh cara penghitungan dan bentuk lembar penghitungan penghasilan serta PPh Terutang bagi isteri yang mempunyai NPWP sendiri (terpisah dari suami) dapat dilihat pada halaman 33-36 di Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan 1770 atau halaman 26-28 di Buku Petunjuk Pengisian 1770S (PER 34/PJ/2010)

TIDAK. (wanita kawin tsb memiliki NPWP cabang/NPWP anggota keluarga dengan kode cabang (tiga digit terakhir) "001")
Maka kita harus melihat lebih lanjut apa pekerjaan dari wanita kawin tersebut. Tanyakan pertanyaan untuk mengetahui pekerjaannya.

• Apakah wanita kawin tersebut bekerja sebagai pegawai dari satu pemberi kerja dan memperoleh 1721-A1/ 1721-A2? Jika jawabannya:

YA.
Maka pengisian SPT Tahunan nya adalah sebagai berikut:

1. Pelaporan disatukan dengan SPT Tahunan PPh suaminya, dimana penghasilan wanita kawin tsb dilaporkan didalam bagian "Penghasilan Isteri dari satu pemberi kerja" (1770-III Bagian A No.15 atau 1770S-II Bagian A No.13). Jadi penghasilan wanita tersebut sudah bersifat final dan tidak perlu ditambahkan dengan penghasilan neto suami. (Dasar hukum: Lampiran II atau Lampiran IV PER 34/PJ/2010, Buku Petunjuk pengisian SPT Tahunan 1770 halaman 19 atau Buku Petunjuk pengisian SPT Tahunan 1770S halaman 13)
2. PTKP di induk SPT Tahunan suami diisi dengan "K/jumlah tanggungan", tidak boleh ditulis "K/I/". Karena penghitungan penghasilan isteri sudah bersifat final sehinggan PTKP untuk isteri juga tidak perlu ditambahkan lagi dengan PTKP suami. (Dasar hukum: Lampiran II atau Lampiran IV PER 34/PJ/2010, Buku Petunjuk pengisian SPT Tahunan 1770 halaman 19 atau Buku Petunjuk pengisian SPT Tahunan 1770S halaman 13)

TIDAK.
wanita kawin tsb memiliki penghasilan dari :

1. usaha/pekerjaan bebas yg tidak ada hubungannya dgn usaha/pekerjaan bebas suami, anak/anak angkat yg belum dewasa).
2. bekerja sebagai karyawati pada pemberi kerja yang bukan sebagai Pemotong Pajak walaupun tidak mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas.
3. bekerja sebagai karyawati pada lebih dari 1 (satu) pemberi kerja. Maka pengisian SPT Tahunannya adalah sbb: + Pelaporan disatukan dengan SPT Tahunan PPh suaminya. + Penghasilan neto isteri ditambahkan dengan penghasilan neto suaminya, begitu juga untuk PPh terutangnya menjadi suatu kesatuan. (Dasar hukum: Lampiran II atau Lampiran IV PER 34/PJ/2010, Buku Petunjuk pengisian SPT Tahunan 1770 halaman 31 atau Buku Petunjuk pengisian SPT Tahunan 1770S halaman 19) + PTKP di induk SPT Tahunan suaminya adalah "K/I/jumlah tanggungan" karena penghasilan isteri digabung didalam induk SPT suami maka PTKP nya juga digabung. (Dasar hukum: Lampiran II atau Lampiran IV PER 34/PJ/2010, Buku Petunjuk pengisian SPT Tahunan 1770 halaman 31 atau Buku Petunjuk pengisian SPT Tahunan 1770S halaman 19)

Sumber : DJP Tax Knowledge Base

Read More

Batasan Rumah Sederhana Yang Dibebaskan PPN

Seiring dengan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini dengan mempertimbangkan kondisi inflasi, maka pemerintah kembali melakukan penyesuaian terhadap batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007. Perubahan yang kedua ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011 tanggal 28 Februari 2011.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2011 mengubah ketentuan mengenai batasan yang diatur Pasal 2, menjadi:

ayat (1)
Rumah Sederhana dan Rumah Sangat Sederhana yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah rumah yang perolehannya secara tunai ataupun dibiayai melalui fasilitas kredit bersubsidi maupun tidak bersubsidi, atau melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, yang memenuhi ketentuan:

1. luas bangunan tidak melebihi 36 m2 (tiga puluh enam meter persegi);
2. harga jual tidak melebihi Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah); dan
3. merupakan rumah pertama yang dimiliki, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dimiliki.

Sedangkan ketentuan pada ayat (2) dihapus.

Read More

Batasan Kegiatan dan Jenis JKP yang atas Ekspornya Dikenai PPN

Sebagai pelaksana dari ketentuan UU PPN mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak (JKP) yang ekspornya dikenai PPN, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 (artikel terkait di sini dan di sini). Namun karena masih adanya kekurangan dalam peraturan tersebut, maka Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Perubahan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 tanggal 28 Februari 2011.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 ini mengubah Pasal 1 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010.

Dalam ketentuan sebelumnya menyatakan bahwa atas kegiatan ekspor barang yang dihasilkan dari kegiatan ekspor Jasa Maklon oleh Pengusaha Kena Pajak eksportir Jasa Maklon tidak dilaporkan sebagai ekspor Barang Kena Pajak dalam SPT Masa PPN. Sedangkan Pajak Masukan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor Jasa Maklon, merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.

Namun dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.03/2011 diatur bahwa atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari kegiatan ekspor Jasa Maklon oleh Pengusaha Kena Pajak eksportir Jasa Maklon dilaporkan sebagai ekspor Barang Kena Pajak dalam SPT Masa PPN serta Pajak Masukan atas kegiatan jasa maklon termasuk perolehan BKP-nya dapat dikreditkan sesuai ketentuan.

Ketentuan selengkapnya dalam Pasal 8 yang diubah menjadi:

ayat (1):
Atas kegiatan ekspor Barang Kena Pajak yang dihasilkan dari kegiatan ekspor Jasa Maklon oleh Pengusaha Kena Pajak eksportir Jasa Maklon dilaporkan sebagai ekspor Barang Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

ayat (2):
Pajak Pertambahan Nilai atas:

1. perolehan Barang Kena Pajak;
2. perolehan Jasa Kena Pajak;
3. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean;
4. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean; dan/atau
5. impor Barang Kena Pajak,

merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Read More

Formulir SPT Tahunan PPh OP Tahun 2010 Format Excel

Beberapa artikel terakhir dari blog Tax Learning selalu membahas masalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Karena memang pada bulan Maret adalah masa-masa sibuk bagi sebagian Wajib Pajak serta pihak-pihak yang terlibat dalam masalah perpajakan dalam mempersiapkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dalam postingan berikut kembali penulis mengingatkan kepada para Pembaca Setia Tax Learning bahwa batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2010 adalah tanggal 31 Maret 2011.

Pada artikel sebelum ini, Penulis telah menyediakan Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 dalam bentuk PDF yang dapat diisi oleh Wajib Pajak. Maka kali ini Penulis sengaja membuatkan Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 dalam format Microsoft Excel. Formulir ini dibuat untuk memenuhi permintaan para Pembaca Setia Tax Learning.

Untuk diketahui bahwa File Formulir SPT ini dibuat dalam format Microsoft Excel serta menggunakan rumus Macro untuk dapat menjalankan perhitungan secara otomatis, maka Penulis menyarankan kepada Pembaca yang akan menggunakan file ini dengan mengaktifkan fungsi Macro yang terdapat dalam program Microsoft Excel. Caranya adalah ketika membuka file ini, maka akan muncul warning (peringatan) agar mengaktifkan (enable) fungsi macro. Maka pilihlah untuk meng-enable fungsi macro tersebut.

Disarankan kepada Para Pembaca Setia Tax Learning untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan bentuk dari hasil cetakan SPT dari file ini dibandingkan dengan format SPT sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 akibat adanya setting yang terjadi pada saat pencetakan, karena ukuran tiap-tiap printer berbeda, sehingga pihak Kantor Pelayanan Pajak akan menolak SPT Tahunan yang dicetak menggunakan format Excel ini.

Download:
- Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 (Form 1770) Format Excel
- Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 (Form 1770 S) Format Excel
- Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 (Form 1770 SS) Format Excel
- Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2010 Format PDF

Read More

Formulir SPT Tahunan PPh OP Tahun 2010 Format PDF Dapat Diisi

Tinggal sebulan lagi, batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun 2010 akan segera berakhir. Tepatnya pada tanggal 31 Maret 2011, seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi sudah harus menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2010. Apabila terlambat, maka Wajib Pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 100.000,00.

Mungkin di antara para Pembaca Setia Tax Learning, masih ada yang belum berhasil memperoleh Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2010, baik Formulir 1770, Formulir 1770 S, ataupun Formulir 1770 SS. Sebagaimana perlu diketahui, bahwa Formulir SPT Tahunan PPh untuk tahun 2010 ini telah mengalami sedikit perubahan (perubahan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010) dan berbeda dengan Formulir SPT Tahunan PPh untuk tahun sebelumnya (tahun 2009).

Hingga saat ini, penulis menerima banyak email dan permintaan dari Pembaca Setia Tax Learning yang meminta file SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2010 dalam format Microsoft Excel, seperti yang selalu penulis sediakan pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun seringkali hasil cetakan SPT Tahunan PPh yang menggunakan format Microsoft Excel tidak sesuai ukuran dan bentuknya dengan bentuk Formulir baku sebagaimana yang dikeluarkan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Oleh sebab itu, pada tahun ini penulis menyarankan kepada para Pembaca Setia Tax Learning untuk menggunakan formulir SPT Tahunan PPh dengan bentuk yang sesuai dengan yang diterbitkan oleh pihak DJP. Formulir SPT Tahunan PPh dalam bentuk baku sesuai dengan keluaran DJP adalah dalam bentuk file PDF.

Namun tentulah banyak pembaca yang akan protes, apabila menggunakan file bentuk PDF, maka tidak dapat mengisi secara langsung melalui komputer. Ini tentulah akan menyusahkan karena harus menggunakan mesin ketik!

Jangan salah, ternyata tahun ini pihak DJP mengeluarkan formulir SPT Tahunan PPh bentuk PDF namun dapat diisi melalui komputer seperti layaknya file dalam format Microsoft Excel. Wah, seperti apa bentuk Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dalam bentuk PDF namun dapat diinput dan diisi melalui komputer seperti layaknya file Excel? Penasaran? Segeralah download file berikut ini:

- Formulir SPT Tahunan PPh OP Tahun 2010 - Form 1770 SS bentuk PDF dapat diisi
- Formulir SPT Tahunan PPh OP Tahun 2010 - Form 1770 S bentuk PDF dapat diisi
- Formulir SPT Tahunan PPh OP Tahun 2010 - Form 1770 bentuk PDF dapat diisi
- Formulir SPT Tahunan PPh OP Tahun 2010 - Form 1770 Bhs Inggris bentuk PDF dapat diisi

Artikel Terkait:
Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Penyampaian SPT Tahunan PPh 2010

Read More