Perubahan PER-61/PJ/2009 dan PER-62/PJ/2009

Hingga saat ini ketentuan mengenai Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 dan ketentuan mengenai Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009. Namun akibat masih adanya beberapa ketidakpastian dalam kedua peraturan tersebut dalam hal penerapannya, oleh sebab itu maka Direktur Jenderal Pajak mengubah kedua ketentuan tersebut masing-masing dengan:
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 yang mengubah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 yang mengubah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-62/PJ/2009.
Kedua ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010.

PER-24/PJ/2010 mengubah Pasal 4 dan Pasal 5 PER-61/PJ/2009 mengenai bentuk SKD.
Sedangkan PER-25/PJ/2010 mengubah Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 PER-62/PJ/2009.

Artikel Terkait:
- Ralat PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan P3B
- PENERAPAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA

Read More

Info Lowongan Kerja: Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan kembali membuka kesempatan kepada seluruh Warga Negera Indonesia yang berusia antara 18 tahun hingga 27 tahun (untuk pelamar lulusan S1) atau berusia antara 18 tahun hingga 30 tahun (untuk pelamar lulusan S2) untuk diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan.
Pengumuman ini telah dipublikasikan melalui PENGUMUMAN KEMENTERIAN KEUANGAN NOMOR : PENG-01/PANPEN/V/2010 yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2010 oleh Sekjen Kementerian Keuangan, Mulia P. Nasution.
Informasi lebih lanjut dapat di baca di sini.

Read More

Tata Cara Penelitian SSP atas Penghasilan dari Penjualan Tanah/Bangunan

Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan ketika akan mengajukan pembuatan akta atas transaksi kepada pejabat yang berwenang membuat akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (yaitu Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku) harus dapat menunjukkan bukti pembayaran PPh atas transaksinya tersebut ke Kas Negara kepada pejabat yang berwenang tersebut. Pembuktian pembayaran PPh ini dilakukan oleh Wajib Pajak dengan menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang telah diteliti oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan menunjukkan asli SSP yang bersangkutan.
Mekanisme penelitian dan pengesahan fotokopi SSP oleh KPP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2010 tanggal 4 Mei 2010.

Read More

Penggunaan e-SPT PPN 1107 sesuai UU Nomor 42 Tahun 2009

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2010, maka bagi Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyampaian e-SPT selama belum ada aplikasi baru melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-59/PJ/2010 tanggal 3 Mei 2010.

Dalam SE-59/PJ/2010 ini ditegaskan ketentuan sebagai berikut:
Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT tetap menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 yang digunakan saat ini sampai Formulir SPT Masa PPN yang baru selesai dibuat yang rencananya akan digunakan paling lambat 1 Januari 2011.

Untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menerbitkan Faktur Pajak kepada pembeli tanpa identitas dan Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak dalam rangka penyerahan BKP kepada turis asing, pelaporan dalam aplikasi e-SPT PPN 1107 dilakukan dengan cara menggunggung nilai Dasar Pengenaan Pajak dan PPN-nya dalam Lampiran 1107 A Bagian III "Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana".

Bagi PKP Toko Ritel yang ditunjuk melakukan penyerahan kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri yang menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107, wajib melampirkan Daftar Rincian Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PER-14/PJ/2010 secara manual. Daftar Rincian tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPT Masa PPN Toko Ritel yang bersangkutan.
Sedangkan bagi PKP lainnya yang melakukan penyerahan kepada pembeli tanpa identitas (Nama dan NPWP pembeli tidak diisi) tidak wajib melampirkan daftar rinciannya pada saat menyampaikan e-SPT PPN 1107 tetapi cukup mengadministrasikan rincian tersebut.

Untuk mengakomodir apabila terjadi Nomor Faktur Pajak yang diinput dalam aplikasi e-SPT PPN 1107 A Bagian II "Penyerahan dalam Negeri Dengan Faktur Pajak" tidak berurutan, maka Wajib Pajak terlebih dahulu mengubah setting aplikasi e-SPT PPN 1107 pada Informasi Profile bagian Penomoran Faktur diubah menjadi input manual.

Bagi PKP yang melakukan Kegiatan Usaha Tertentu (sesuai Peraturan Menkeu 79/PMK.03/2010) dan menyampaikan SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-SPT PPN 1107 cara Penghitungan Norma agar terlebih dahulu mengunduh (download) aplikasi e-SPT PPN 1107 versi 3.1 dengan melakukan penyesuaian formulasi penghitungan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan.

Read More

Perlakuan Terhadap Faktur Pajak Lama

Dengan telah berlakunya UU Nomor 42 Tahun 2009 sejak 1 April 2010, banyak ketentuan mengenai PPN telah mengalami perubahan. Salah satunya adalah mengenai Faktur Pajak. Sebelumnya kita mengenal Faktur Pajak Standar. Namun sejak 1 April 2010, semua Pengusaha Kena Pajak harus menerbitkan Faktur Pajak yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010.
Bagaimanakah perlakuannya terhadap Faktur Pajak Standar, yang hingga 1 April 2010 masih dimiliki oleh para Pengusaha Kena Pajak dan belum digunakan? Bagaimanakah dengan cara penomoran faktur pajaknya, apakah menyambung nomor yang telah dikeluarkan hingga tanggal 31 Maret 2010?
Untuk menjawab pertanyaan ini, Direktur Jenderal Pajak telah menyampaikan penjelasan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-56/PJ/2010 tanggal 27 April 2010 tentang Penjelasan Mengenai Penggunaan Faktur Pajak Lama.
Dalam SE-56/PJ/2010 ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:

Faktur Pajak Lama Masih Dapat Digunakan

Faktur Pajak Standar (Faktur Pajak Lama) masih dapat dipergunakan oleh Pengusaha Kena Pajak sepanjang memenuhi ketentuan baik secara formal maupun material dan tetap dapat dikreditkan oleh Pembeli sepanjang memenuhi ketentuan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nomor Urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Nomor Urut pada Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak tetap melanjutkan Nomor Urut yang telah digunakan sebelum ketentuan baru ini berlaku, artinya bahwa nomor urut kode dan nomor seri faktur pajak masih menyambung nomor yang terakhir dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2010.

Bentuk dan Ukuran Faktur Pajak

Bentuk dan ukuran Faktur Pajak dibuat sesuai kepentingan Pengusaha Kena Pajak dan tidak harus sama dengan contoh yang ada pada Lampiran IA dan Lampiran IB PER-13/PJ/2010 sepanjang memenuhi unsur-unsur minimal syarat sebagai Faktur Pajak.

Invoice atau Faktur Penjualan sebagai Faktur Pajak

Invoice atau Faktur Penjualan yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN (syarat minimal Faktur Pajak) dapat dipersamakan sebagai Faktur Pajak.

Ketentuan ini mulai diberlakukan sejak tanggal 1 April 2010.
(c) syafrianto.blogspot.com


Tidak menemukan artikel yang Anda inginkan? Lakukan pencarian lebih lanjut:

Read More