WNI Bekerja sebagai Official pada Badan PBB Bebas PPh

Sebagaimana Konvensi PBB tahun 1946 mengenai Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946 dimana dalam salah satu bagiannya menegaskan bahwa seluruh pegawai pada badan PBB mendapatkan pengecualian dari pengenaan pajak di negara setempat. Direktur Jenderal Pajak menegaskan lebih lanjut mengenai perlakuan konvensi ini di negara Indonesia melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-57/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009
.

Read More

Penatausahaan WP yang Pindah ke KPP WP Besar Orang Pribadi

Sebagai tindaklanjut dari pembentukan KPP Wajib Pajak Orang Pribadi Besar, maka untuk membenahi sistem administrasi dan penatausahaan Wajib Pajak yang masuk ke KPP Wajib Pajak Besar Orang Pribadi tersebut, maka diterbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2009 tanggal 16 Juni 2009 untuk menyempurnakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-27/PJ/2009.

Tata caranya diatur lebih jelas dalam Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2009.

Read More

Penggunaan Kurs Pajak atas Transaksi dengan Mata Uang Asing

Dear Pak Anto,

Senang sekali mendengar kabar Bapak sudah 'online' lagi mengasuh blog ini; semoga setelah melalui istirahat, menjadi 'full charge'

Sehubungan dengan pelaporan SPT Masa PPN 1107 induk huruf B ; penyerahan yang tidak terutang PPN ; ada yang mau saya tanyakan sebagai berikut:

1. Apabila penyerahan yang tidak terutang PPN tersebut dalam mata uang USD ; maka kurs yang dipakai untuk mengkonversikan nilai transaksi di pelaporan 1107 induk huruf B apakah kurs pajak (saat tanggal invoice terbit) atau kurs pajak akhir bulan masa SPT tersebut ataukah kurs tengah BI (tanggal invoice terbit)?

2. Apakah yang dimaksud dengan 'kurs tetap'? Apakah fiskus hanya mengakui metoda kurs tetap dan tidak memperhitungkan lagi kurs tengah BI?

3. Tolong jelaskan dengan bahasa sederhana, apa yang dimaksud dengan penghitungan kembali PPN Masukan untuk barang modal yang dipakai untuk penyerahan terutang PPN dan penyerahan tidak terutang PPN? jujur saya bingung dengan rumus X/Y dikali %

Terima kasih banyak atas waktu Bapak membaca dan mengasuh blog ini ; semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai langkah Bapak.

salam hangat,

Jawab:

Dear Saudara/Saudari
Terima kasih atas atensinya serta doanya. Salam sukses juga.
Akhir-akhir ini saya mengalami kesulitan waktu dalam mengelola blog ini akibat aktivitas yang cukup padat dan harus mobile dalam beberapa kota. Sehingga tentunya banyak pertanyaan dari para Pembaca yang tidak dapat saya respon secara cepat. Namun saya masih terus berusaha untuk merespon seluruh pertanyaan dari para Pembaca setia Tax Learning dengan memprioritaskan pertanyaan yang dapat saya selesaikan secara cepat.
Menjawab pertanyaan Anda:
1. Penggunaan kurs Menteri Keuangan (Kurs Pajak) adalah untuk menentukan besarnya pajak (PPN, PPnBM, PPh, Bea Masuk) yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak. Sarana untuk menentukan/menghitung besarnya pajak yang terutang adalah dengan melaporkannya dalam SPT. Jika transaksi yang dilakukan adalah menggunakan mata uang asing, maka untuk melaporkan transaksi tersebut dalam SPT haruslah menggunakan kurs pajak. Sehingga untuk melaporkan penyerahan yang tidak terutang PPN dalam SPT Masa PPN 1107 induk huruf B yang transaksinya menggunakan mata uang dolar, adalah menggunakan kurs pajak yang berlaku pada saat dilakukannya transaksi.

2. Dalam sistem pembukuan, kerugian selisih kurs mata uang asing akibat fluktuasi kurs, pembebanannya dilakukan berdasarkan pembukuan yang dianut oleh Wajib Pajak dan dilakukan secara taat asas. Hal ini diakomodasi oleh ketentuan pajak. Dalam pengakuan selisih kurs ini, jika Wajib Pajak menggunakan sistem pembukuan:
-Kurs tetap, pembebanan selisih kurs dilakukan pada saat terjadinya realisasi perkiraan mata uang asing tersebut.
-Kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun, pembebanannya dilakukan pada setiap akhir tahun berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia atau kurs yang sebenarnya berlaku pada akhir tahun (kurs pada tanggal 31 Desember).
Wajib Pajak dapat menggunakan salah satu dari kedua sistem ini, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-04/PJ.42/1999 tanggal 4 Februari 1999.

3. Perhitungan kembali pajak masukan dilakukan pada setiap akhir tahun (Masa Desember) oleh Wajib Pajak yang sekaligus melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak dan barang/jasa yang tidak terutang PPN. Karena pada dasarnya Pajak Masukan atas barang/jasa yang tidak terutang PPN tidak dapat dikreditkan, sehingga jika ada Wajib Pajak yang melakukan penyerahan barang/jasa kena pajak dan barang/jasa yang tidak terutang PPN, maka Pajak Masukan atas barang/jasa yang tidak terutang PPN ini harus dikeluarkan.
Jika Pajak Masukan untuk memperoleh barang/jasa yang kelak jika dijual/diserahkan adalah bersifat gabungan antara terutang PPN dan tidak terutang PPN, maka Wajib Pajak harus menentukan kembali berapa sebenarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan. Perhitungan untuk menentukan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan inilah yang disebut sebagai perhitungan kembali Pajak Masukan, dengan menggunakan proporsi. Untuk lebih jelasnya saya berikan contoh kasus sebagai berikut.
Misalkan PT X selama tahun 2008 melakukan penyerahan barang yang terdiri dari:
-Penyerahan Barang yang terutang PPN sebesar Rp 100 juta (DPP: Rp 1 Milyar).
-Penyerahan Barang yang tidak terutang PPN sebesar Rp 50 juta (DPP: Rp 500 juta).
Selama tahun 2008 ini PT X membeli bahan baku untuk memproduksi barang yang dijual ini (seluruh Barang yang terutang PPN dan yang tidak terutang PPN (dengan DPP sebesar Rp 1,5 milyar) ini, totalnya adalah sebesar Rp 1 Milyar (dengan PPN sebesar Rp 100 juta).
Maka porsi Pajak masukan atas bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang yang kelak penyerahannya tidak terutang PPN tersebut harus dikeluarkan (tidak dapat dikreditkan). Untuk mengeluarkan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan ini yang diistilahkan sebagai penghitungan kembali pajak masukan.
Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah:
=(Jumlah penyerahan yang terutang PPN : Jumlah Total Penyerahan) X Jumlah Pajak Masukan
= (Rp 1 Milyar / Rp 1,5 Milyar) X Rp 1 Milyar
= Rp 666,67 Juta
Semoga penjelasan ini dapat dimengerti.

Read More

Kelompok Harta untuk Penyusutan Fiskal

Berbeda dengan akuntansi, dalam ketentuan pajak penentuan masa manfaat (umur ekonomis) harta untuk dilakukan penyusutan telah ditentukan. Wajib Pajak tidak dapat menentukan sendiri masa manfaat dari suatu aktiva.

 

Penentuan masa manfaat dari harta untuk tujuan fiskal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Mulai 1 Januari 2009, Menteri Keuangan telah menetapkan jenis-jenis harta sesuai dengan kelompok penyusutannya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tanggal 15 Mei 2009.

Dalam Peraturan ini, harta berwujud dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok. Peraturan ini sekaligus mencabut ketentuan pengelompokan harta yang sebelumnya telah diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.

Download: PMK 96/PMK.03/2009

Read More

Pertanyaan pembaca akan dijawab secepat mungkin

Kepada Para Pembaca setia Tax Learning,
Penulis menyampaikan permohonan maaf atas banyaknya pertanyaan yang masih belum sempat terjawab. Hal ini disebabkan akibat kesibukan yang dihadapi oleh Penulis. Namun Penulis tetap berusaha untuk menjawab seluruh pertanyaan para Pembaca secepat mungkin.
Terima kasih.

Read More