Aspek PPh dan PPN atas Pemberian Insentif Penjualan

Tanya:

Selamat Siang,

Nama saya Christ, saya bekerja di suatu perusahaan Consumer Goods, sebut saja PT.XXX.

Saat ini perusahaan saya sedang melaksanakan semacam Target System ke toko yang adalah customer kami, yang mana, apabila target yang kita berikan setiap bulannya dapat tercapai, maka perusahaan kami akan memberikan sejumlah uang (incentive) atas pencapaian target tersebut. Tetapi apabila target tersebut tidak dapat dipenuhi, maka kami tidak memberikan incentive kepada customer tersebut.
Target yang dimaksudkan adalah besarnya pembelian dari customer ke perusahaan kami atas produk-produk yang kami jual untuk mereka jual kembali kepada konsumen.
Atas incentive yang kami berikan kepada customer (asumsikan mencapai target), kami memungut potongan berdasarkan PPh 23 sebesar 15% untuk customer yang menggunakan NPWP badan, dan memungut potongan berdasarkan PPh 21 sebesar 5% untuk customer yang menggunakan NPWP pribadi.
Nah yang menjadi pertanyaan saya adalah, pertama, apakah customer tersebut (PKP) berhak memungut PPN 10% atas incentive yang kami berikan tersebut?

Kedua, dasar hukum perpajakan apa yang dapat digunakan untuk menjelaskan mengenai "berhak atau tidak"nya seseorang/ wajib pajak memungut PPN 10% atas incentive yang diberikan karena tercapainya suatu target yang diberikan?

Demikian email ini saya buat. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya tunggu informasi/ jawaban atas pertanyaan-pertanyaan saya di atas secepatnya.

Atas perhatian & kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih.


Best Regards,
Christ

Jawab:

Dear Pak Christ,
Mohon maaf kepada Pak Christ, karena akibat dari kesibukan Penulis yang mengakibatkan pertanyaannya baru dapat dijawab pada saat ini.
Sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan, transaksi pemberian insentif kepada para konsumen adalah merupakan penghargaan yang diberikan terhadap suatu subjek karena kinerja yang melampaui suatu standar yang telah ditetapkan.
Dari sisi PPh, pemberian insentif ini adalah merupakan pemberian hadiah yang merupakan objek PPh. Perlakuan PPh atas insentif ini adalah jika insentif dibayarkan kepada Wajib Pajak berbentuk badan, maka akan terutang PPh Pasal 23 dengan tarif PPh sebesar 15% dari jumlah bruto yang dibayarkan. Sedangkan jika penerima insentifnya adalah merupakan orang pribadi, maka insentif ini terutang PPh Pasal 21 dengan tarif progresif Pasal 17 UU PPh.
Sedangkan dari sisi PPN, perlakuan atas pembayaran insentif ini adalah:

1. Atas pemberian bonus/insentif/hadiah/penghargaan dari perusahaan Anda kepada para customer sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya atau imbalan prestasi terutang PPN.
2. Dalam hal bonus/insentif/hadiah/penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk Barang Kena Pajak, maka atas pemberian bonus/insentif/hadiah/penghargaan tersebut termasuk dalam kategori pemberian cuma-cuma dan atas penyerahannya terutang PPN dan PPnBM sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (5) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ./2002, serta harus diterbitkan Faktur Pajak.

Penegasan ini dapat dibaca di Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1112/PJ.322/2005 tanggal 30 Desember 2005.
Pihak yang wajib untuk menerbitkan faktur pajak dan memungut PPN adalah pihak penjual barang kena pajak atau pihak pemberi jasa kena pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dalam hal ini adalah customer yang telah dikukuhkan sebagai PKP.

Read More

Teori Dasar Pajak

Menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 23A ditentukan bahwa “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”. Undang-undang, dalam kalimat ini dapat berarti dengan suatu undang-undang atau peraturan perundangan lainnya di bawah undang-undang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang. Berdasarkan ketentuan itu telah dibuat banyak undang-undang yang mengatur masalah perpajakan di Indonesia.

Undang-Undang yang mengatur mengenai masalah perpajakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang ini berisi tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mengatur mengenai Hukum Pajak Formal, yang semata-mata memuat peraturan-peraturan mengenai tata-cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Seluruh pajak yang dikelola oleh negara (Pajak Pusat), ketentuannya akan mengacu pada Undang-Undang ini kecuali atas Undang-Undang pajak yang lain secara khusus tata cara pelaksanaan pemungutannya diatur dengan aturan tersendiri.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pajak Penghasilan.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM).

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

Undang-Undang ini mengatur mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, sebagaimana telah diubah dengan:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000

Undang-Undang ini mengatur mengenai Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Undang-Undang ini mengatur mengenai Bea Meterai.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Definisi Pajak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, disebutkan bahwa:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembagian Kewenangan Pemungutan Pajak

Berdasarkan kewenangan pemungutan/pengelolaan pajak, pajak terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (Pajak Pusat) dan Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pajak Daerah).

Pajak Pusat

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terdiri dari:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

2. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)

5. Bea Meterai

Pajak Daerah

Pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah terdiri dari:

1. Pajak Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi)

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

2. Pajak Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya)

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

g. Pajak Parkir.

Read More

PMA Berhak Manfaatkan Diskon Pajak

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan perusahaan penanaman modal asing (PMA) berhak memanfaatkan fasilitas diskon pajak penghasilan (PPh) sebesar 50% dari tarif PPh yang berlaku. Kasubdit Peraturan PPh Badan Direktorat Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Astera Primanto Bhakti mengatakan perusahaan PMA dapat memanfaatkan fasilitas tersebut asalkan memenuhi kriteria yang disyaratkan dajam Pasal 31EUU PPh.

"Dalam ketentuannya disebutkan fasilitas ttu untuk wajib pajak dalam negeri, sedangkan PMA kan masih merupakan per-usahaan Indonesia, jadi berhak mendapatkan fasilitas ini," katanya dalam seminar bertema Peraturan Pelaksana UU PPh 2008 dan stimulus fiskal, kemarin.

Pernyataan Prima ini menjawab keraguan PMA untuk memanfaatkan fasilitas diskon pajak. Kendati begitu, secara faktual sedikit sekali perusahaan PMA yang peredaran brutonya di bawah Rp50 miliar. "Cuma kalau PMA omzetnya segini ya ngapain susah-sudah bikin PMA. Tapi ya tetap masuk kalau memenuhi kriterianya."

Berdasarkan Pasa] 31E UU No. 36/2008 tentang PPh, pengurangan tarif PPh sebesar 50% hanya diberikan kepada WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 mi-liar. Pengenaan tarif dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar.

Artinya dengan ketentuan ini, WP badan hanya dikenai PPh sebesar 14% untuk tahun pajak 2009 dan sebesar 12,5% untuk tahun pajak 2010. Tarif normal PPh badan yang berlaku umum adalah 28% untuk 2009 dan 25% mulai 2010.

Pengamat Pajak dari Tax Center UI Darussalam berpendapat apabila dilihat dari status perusahaan PMA yang masuk dalam kategori WP badan dalam negeri, perusahaan PMA dapat memanfaatkan fasilitas tersebut. "Jadi boleh memanfaatkan fasilitas diskon itu sepanjang peredaran brutonya di bawah Rp50miliar," katanya.

Dia menjelaskan pada dasarnya pembentukan perusahaan PMA dilakukan berdasarkan UU PT di Indonesia sehingga perusahaan PMA masuk dalam kategori WP dalam negeri {resident taxpayer).

"Intinya Pasal 31 E ini sifatnya fluktuatif untuk semua WP dalam negeri. Jadi untuk semua WP dalam negeri (baik UMKM maupun bukan) yang peredaran brutonya di bawah Rp50 miliar berhak manfaatkan fasilitas ini," jelasnya.

Terbitkan juklak

Di pihak lain. Anggota Komisi Xl DPR yang juga merupakan Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Harry Azhar Azis mende-sak pemerintah segera menerbitkan peraturan pelaksana (juklak) yang menjelaskan subjek WP yang berhak memanfaatkan fasilitas itu.

"Ini tugas Menteri Keuangan dan Menteri UMKM untuk menjelaskan ini. Karena semangat pemberian fasilitas diskon ini adalah untuk UMKM," katanya.

Menurut dia, ketentuan dalam Pasal 31 E tersebut masih menimbulkan multitafsir di kalangan WP terutama mengenai apakah fasilitas tersebut berlaku secara umum atau hanya untuk UMKM.

"Kalau tidak jelas dikhawatirkan bisa memicu moral hazard karena dengan hanya* diatur balas peredaran bruto mengakibatkan ini menjadi fluktuatif."


Sumber : Bisnis Indonesia

Read More

Biaya Natura Yang Dapat Dijadikan Biaya Pengurang

Biaya yang dibebankan oleh Wajib Pajak yang bersifat natura dan kenikmatan pada umumnya tidak dapat menjadi biaya pengurang dalam menghitung penghasilan kena pajak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Namun dalam ayat ini memberikan pengecualian bahwa biaya yang berupa penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu yang berhubungan dengan usaha dapat dikurangkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Aturan lebih lanjut mengenai kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009.

Read More

Pemotongan PPh Pasal 26 atas Penjualan Harta di Indonesia

Penghasilan yang diperoleh dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia, kecuali yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh, yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 sebesar 20% dari perkiraan penghasilan neto dan bersifat final.
Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2009 tanggal 22 April 2009. (mohon maaf, file peraturan asli ini halaman pertamanya hilang, untuk aturan selengkapnya disajikan dalam bentuk file word, dapat didownload di sini).


Artikel Terkait:
- Penunjukan Pemotong PPh Pasal 26 atas Penjualan Harta di Indonesia

Read More