Pengumuman Hasil USKP Periode II - November 2012

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak atau yang biasa dikenal sebagai USKP adalah suatu ujian yang harus ditempuh oleh seseorang yang akan menjadi konsultan pajak. USKP ini diselenggarakan oleh BP USKP dan biasanya dalam setahun diselenggarakan 2 (dua) kali. USKP yang terakhir diselenggarakan adalah periode II bulan November 2012.

Hari ini BP USKP telah mengumumkan hasil USKP untuk periode II bulan November 2012 tersebut. Berikut ini adalah hasil dari USKP periode II bulan November 2012.

-KEPUTUSAN Hasil USKP
-2012-11-A-Baru
-2012-11-A-Ulang1
-2012-11-A-Ulang2
-2012-11-A-Ulang3

-2012-11-B-Baru
-2012-11-B-Ulang1
-2012-11-B-Ulang2
-2012-11-B-Ulang3

-2012-11-C-Baru
-2012-11-C-Ulang1
-2012-11-C-Ulang2
-2012-11-C-Ulang3

Read More

eSPT Masa PPh Pasal 21: Tahun Pajak Beda Dengan Tahun Kalender

Pagi ini penulis mendapatkan sebuah pertanyaan dari salah seorang rekan mengenai eSPT Masa PPh Pasal 21. Terus terang sudah cukup lama penulis tidak menangani hal-hal teknis seputar program e-SPT. Namun ternyata permasalahan lama yang dulu sering dihadapi penulis masih terjadi juga pada program e-SPT saat ini.

Pertanyaan yang penulis terima adalah, ketika rekan penulis akan membuat eSPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2012 namun pada saat dicetak, Tahun Kalender yang muncul pada ujung kanan atas Formulir Induk eSPT Masa PPh Pasal 21 (Form 1721) malah muncul Tahun Kalender 2013. Padahal untuk SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2012 merupakan Tahun Kalender 2012. Lalu bagaimanakah cara untuk mengubah Tahun Kalender yang telah tercetak sebagai Tahun 2013 ini menjadi Tahun 2012?

Sebenarnya dulu penulis sudah sering menghadapi kasus dan pertanyaan ini. Namun karena sudah sekian lama, penulis sudah lupa bagaimana cara untuk "mengakali" kesalahan dalam program eSPT ini.

Terpaksa penulis kembali membuka program eSPT PPh Pasal 21 dan mencoba mengutak-atik dan komputer dan program eSPT tersebut. Penulis pernah ingat bahwa kesalahan ini dapat "diakali dengan cara mengubah setting tanggal pada komputer.

Maka penulis coba lakukan hal itu, dan ternyata penulis berhasil. Berikut ini langkah-langkah yang penulis lakukan untuk mengubah kembali tampilan Tahun kalender yang sebelumnya tercetak tahun 2013 menjadi tahun 2012:

1.Hapus eSPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember yang salah tersebut (yang tercantum Tahun Kalender adalah Tahun 2013). 2.Ubah setting tanggal pada komputer Anda dan kembalikan ke bulan Desember 2012 (caranya arahkan cursor Anda ke icon jam yang muncul pada sudut kanan bawah lalu klik kanan dan pilih "Adjust Date/Time", lalu gantilah tanggalnya menjadi tanggal pada bulan Desember 2012, pilih salah satu tanggal di Bulan Desember 2012). 3.Setelah itu buat kembali eSPT Masa PPh Pasal 21 untuk Masa Desember 2012.

Penulis yakin, setelah melakukan hal-hal tersebut, maka Tahun Kalender yang muncul pada eSPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember 2012 adalah Tahun Kalender 2012.

Read More

Bank Indonesia Diwajibkan untuk Mengirim Laporan Keuangan Debitor ke Ditjen Pajak

Pemerintah semakin berupaya untuk membuka data dan informasi agar dapat diakses oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diberikannya wewenang kepada pihak Direktorat Jenderal Pajak untuk mengakses dan memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012, maka untuk mengatur mengenai teknis pemberian data dan informasi serta data dan informasi apa yang harus disampaikan oleh instansi-instansi dan pihak yang telah ditentukan tersebut, maka Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tanggal 4 Januari 2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan.

Salah satu hal yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 adalah mewajibkan Bank Indonesia untuk menyampaikan Informasi Debitur yang paling sedikit memuat tentang:
-Identitas Debitur
-Identitas Pengurus dan Pemilik Debitur, bagi debitur berbentuk badan usaha
-Agunan/pinjaman
-Laporan Keuangan Debitur
-Fasilitas Penyediaan Dana

Data ini harus disampaikan oleh Bank Indonesia dalam bentuk elektronik (namun sementara dapat berbentuk hardcopy apabila data elektronik belum tersedia) dan disampaikan secara online. Data ini harus disampaikan pertama kali pada tanggal 1 Mei 2013. Selanjutnya data ini harus disampaikan secara tahunan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Dengan diwajibkannya kepada pihak Bank Indonesia untuk menyampaikan data laporan keuangan dari para debitur, maka menurut penulis akan menutup kemungkinan kepada para calon debitur untuk melakukan "window dressing" dengan mengajukan laporan keuangan dengan kondisi keuangan yang terbaik kepada pihak perbankan ketika akan mengajukan kredit pinjaman namun membuat laporan keuangan dengan kondisi keuangan terburuk untuk keperluan pelaporan kewajiban perpajakan yang selama ini diindikasikan dilakukan oleh beberapa oknum debitor.

Read More

Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013

Berikut ini adalah Peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan selama tahun 2013 yang berkaitan dengan perpajakan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perpajakan atau Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2013
Tanggal 31 Desember 2013
Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/PMK.03/2013
Tanggal 20 Desember 2013
Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 151/PMK.011/2013
Tanggal 11 November 2013
Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.03/2013
Tanggal 30 September 2013
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.011/2013
Tanggal 27 Agustus 2013
Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.04/2013
Tanggal 26 Agustus 2013
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.011/2013
Tanggal 1 Agustus 2013
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.011/2013
Tanggal 30 Juli 2013
Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.03/2013
Tanggal 5 Juli 2013
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.03/2013
Tanggal 2 Juli 2013
Sensus Pajak Nasional

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.03/2013
Tanggal 28 Juni 2013
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.03/2013
Tanggal 11 April 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.05/2013
Tanggal 15 Maret 2013
Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.011/2013
Tanggal 27 Februari 2013
Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.011/2013
Tanggal 27 Februari 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.04/2013
Tanggal 27 Februari 2013
Toko Bebas Bea

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 18/PMK.03/2013
Tanggal 7 Januari 2013
Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013
Tanggal 4 Januari 2013
Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.03/2013
Tanggal 2 Januari 2013
Tata Cara Pembetulan
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.03/2013
Tanggal 2 Januari 2013
Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013
Tanggal 2 Januari 2013
Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 8/PMK.03/2013
Tanggal 2 Januari 2013
Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak
Lampiran

Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Akumulasi Penghasilan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 Masa Desember

SPT Masa PPh Pasal 21 adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang digunakan oleh Pemotong PPh Pasal 21 dalam melaporkan pajak yang telah dipotong atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan. SPT ini dilaporkan setiap bulan (masa) atas pemotongan terhadap gaji, upah, honor atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan kepada orang pribadi. SPT Masa PPh Pasal 21 yang digunakan untuk melaporkan Pemotongan PPh Pasal 21 ini menggunakan formulir dengan kode 1721 (ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009.

Terdapat perbedaan pelaporan antara SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari s.d. November dengan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember. Perbedaan tersebut adalah, untuk SPT Masa PPh Pasal 21 masa Januari s.d. November, jumlah penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 terutang yang dilaporkan adalah jumlah per bulan yang bersangkutan. Sedangkan untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember, jumlah penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 terutang yang dilaporkan adalah akumulasi penghasilan selama setahun (mulai Januari s.d. Desember).

Yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, apakah pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember dengan jumlah penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 yang diakumulasi tersebut juga termasuk untuk Penghasilan yang menjadi objek Final yang tercantum pada halaman ke-2 formulir 1721 (Bagian C), untuk Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Honor Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan dari APBN/APBD? 

Jika kita membaca petunjuk pengisian SPT yang tercantum pada bagian paling bawah halaman pertama formulir 1721, maka dapat kita temukan penjelasan mengenai pelaporan nilai secara akumulasi yaitu: "Khusus untuk masa pajak Desember, jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) pada angka 6 sampai dengan angka 20 diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan." Penghasilan yang menjadi objek PPh Pasal 21 pada angka 6 sampai dengan angka 20 ini adalah Pegawai Tetap, Penerima Pensiun Berkala, Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, Distributor MLM, Petugas Dinas Luar Asuransi, Penjaja Barang Dagangan, Tenaga Ahli, Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantiem, bonus dan imbalan lain, pegawai yang melakukan penarikan dana pensiun, peserta kegiatan, bukan pegawai yang menerima penghasilan yang bersifat berkesinambungan, bukan pegawai yang menerima penghasilan yang tidak bersifat berkesinambungan, pegawai atau pemberi jasa sebagai Wajib Pajak Luar Negeri. Sedangkan untuk penghasilan Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Honor Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan dari APBN/APBD, tercantum pada Bagian C angka Nomor 29 sampai dengan 30. Dan pada tidak terdapat penjelasan bahwa atas penghasilan ini harus diakumulasi pada pelaporan SPT Masa Desember. Dengan demikian maka pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 masa Desember, untuk Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua atau Honor Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil yang dibayarkan dari APBN/APBD, tercantum pada Bagian C angka Nomor 29 sampai dengan 30 ini tidak perlu diakumulasi, namun hanya cukup dilaporkan sesuai dengan angka sebenarnya pembayaran yang dilakukan pada bulan Desember.

Read More