Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Periode Juni 2012

Setelah sekian lama tidak diselenggarakan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), maka BP-USKP akan kembali menyelenggarakan USKP Periode I pada tahun 2012 ini. USKP Periode I pada tahun 2012 ini akan diselenggarakan pada tanggal 16 dan 17 Juni 2012 (hari Sabtu dan hari Minggu).

USKP untuk Periode I tahun 2012 ini diselenggarakan untuk sertifikat A, B, dan C.

Berikut Jadwal pelaksanaan USKP Periode I tahun 2012:

	Periode I (Juni)	Periode II (November)
Masa Pendaftaran Elektronik (online regristration dan verifikasi berkas persyaratan pendaftaran)	4 Oktober 2011 s.d 12 Mei 2012	18 September 2012 s.d 16 November 2012
Batas akhir Pembayaran Biaya Pendaftaran & Biaya Ujian	12 Mei 2012	16 November 2012
Masa Pendaftaran secara Manual (Walk in Regristration)	1 s.d. 15 Mei 2012	15 s.d. 30 Oktober 2012
Pengambilan Kartu Ujian (Kartu Nomor Tanda Peserta USKP)	1 s.d 22 Mei 2012	15 Oktober s.d 1 November 2012
Penyelenggaraan Ujian	16 s.d 17 Juni 2012	24 s.d 25 November 2012
Pengumuman Hasil USKP	8 September 2012	30 Januari 2013
Pengiriman Transkrip Nilai dan Penyerahan Sertifikat KP dimulai tanggal	28 September & 28 Oktober 2012	11 Februari & 31 Maret 2013.

Untuk jadwal ujiannya adalah sebagai berikut:

Tingkat	Hari/Tanggal	Mata Ujian	Waktu
Sertifikat A	16 Juni 2012	PPh OP & SPT PPh OP	08.00-12.00
		KUP, PPSP, PP	13.00-15.00
		PBB, BPHTB, BM	15.30-16.30
	17 Juni 2012	PPN & SPT PPN	08.00-12.00
		PPh Pot/Put (Pasal 15,21,22,23/26)	13.00-15.30
		Kode Etik Profesi	16.00-17.00
Sertifikat B	16 Juni 2012	PPh Badan dan SPT PPh Badan	08.00-12.00
		KUP, PPSP, PP	13.00-14.45
		PPh Pot/Put (Pasal 15,21,22,23/26)	15.00-17.00
	17 Juni 2012	PPN & SPT PPN	08.00-12.00
		Akuntansi Perpajakan	13.00-17.00
Sertifikat C	16 Juni 2012	PPh Badan & SPT PPh Badan	08.00-12.00
		Pajak Internasional	13.00-16.00
	17 Juni 2012	Akuntansi Perpajakan	08.00-12.00
		PPh Pot/Put (Pasal 15,21,22,23/26)	13.00-16.00

Read More

Hari Terakhir Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2011

Besok tanggal 31 Maret 2012 adalah merupakan hari terakhir untuk pelaporan SPT Taahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2011. Namun besok adalah hari Sabtu yang merupakan hari libur bagi instansi Pemerintah termasuk juga bagi seluruh jajaran kantor di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Pada tahun-tahun sebelumnya, apabila hari terakhir batas waktu pelaporan SPT Tahunan bertepatan dengan hari libur, maka biasanya Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan kebijakan dengan tetap membuka pelayanan kepada Wajib Pajak dalam pelaporan SPT pada hari libur tersebut. Lalu bagaimanakah pelayanan penerimaan SPT kali ini, apakah besok Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tetap buka?

Kebijakan mengenai pengaturan waktu di luar jam kerja dalam melayani Wajib Pajak yang akan melaporkan SPT Tahunan tahun 2011 diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ/2012 tanggal 6 Maret 2012 mengatur tentang jadwal pelayanan tambahan untuk penerimaan SPT Tahunan PPh tahun 2011 di luar hari kerja.

Dalam SE-10/PJ/2012 ini ditegaskan bahwa di bulan Maret 2012 ini Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP akan tetap membuka kantornya di hari libur adalah pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2012 mulai pukul 08.00 s.d. 20.00 waktu setempat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 diatur bahwa batas waktu penyetoran PPh yang masih kurang bayar berdasarkan perhitungan dalam SPT Tahunan (PPh Pasal 29) adalah sebelum SPT Tahunan disampaikan. Artinya bahwa setoran PPh Pasal 29 juga dapat dilakukan pada tanggal 31 Maret 2012. Namun apakah besok bank persepsi atau kantor pos membuka layanan untuk menerima setoran pajak?

Dalam SE-10/PJ/2012 ditegaskan bahwa bank persepsi dan kantor pos tidak membuka layanan untuk menerima setoran pajak pada tanggal 31 Maret 2012. Oleh sebab itu, dalam Surat Edaran tersebut menghimbau kepada para Wajib Pajak yang akan melakukan penyetoran PPh Pasal 29 agar menyetorkannya pada hari ini tanggal 30 Maret 2012.

Read More

Lapor SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap tahun menjelang tanggal 31 Maret, maka sebagian besar masyarakat di Indonesia akan diingatkan untuk memenuhi salah satu kewajibannya sebagai warga yang tinggal dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, yaitu melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Bagi sebagian orang, terutama bagi yang baru pertama kali mengisi SPT, akan merasa kesulitan dalam mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Oleh karena itu, setiap tahun menjelang batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi penulis selalu mendapatkan pertanyaan dari para Pembaca setia Tax Learning mengenai hal-hal seputaran pengisian dan pelaporan SPT Tahunan PPh. Untuk memberikan penjelasan dan panduan kepada para Pembaca setia Tax Learning, penulis telah menuangkan dalam beberapa artikel. Namun karena sudah cukup banyak artikel yang telah diposting dalam blog ini, tentunya menyulitkan bagi Pembaca sekalian untuk mencari artikel terkait. Oleh sebab itu, maka melalui artikel ini penulis mencoba untuk menghimpun artikel yang membahas mengenai pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang sudah dibahas di blog ini.

Sebagaimana diketahui bahwa formulir yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan pajak pribadinya untuk tahun pajak 2011 yang harus disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret 2012 terdiri dari 3 (tiga) jenis formulir, yaitu:

1. Formulir SPT 1770 SS. Formulir ini khusus disediakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang selama 1 (satu) tahun pajak hanya memperoleh penghasilan dari 1 pemberi kerja (menjadi karyawan dan menerima gaji hanya pada 1 perusahaan/majikan) dengan jumlah penghasilan bruto tidak melebihi Rp 60 juta, memperoleh penghasilan dari bunga tabungan/deposito di bank, dan penghasilan dari bunga koperasi. Apabila Wajib Pajak orang pribadi tidak memenuhi ketentuan ini, atau isteri/anggota keluarga mendapatkan penghasilan, maka Wajib Pajak ini tidak dapat melaporkan pajaknya dengan menggunakan formulir 1770 SS ini.
2. Formulir SPT 1770 S. Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan aktif sebagai karyawan pada 1 (satu) atau lebih pemberi kerja (perusahaan/majikan) yang tidak memenuhi kriteria untuk menggunakan SPT 1770 SS dan memiliki penghasilan lain yang bukan dari kegiatan usaha bebas dan/atau pekerjaan bebas.
3. Formulir SPT 1770. Formulir ini digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendapatkan penghasilan dari usaha bebas dan/atau pekerjaan bebas.

Bentuk formulir SPT yang digunakan untuk tahun pajak 2011 masih sama dengan bentuk formulir yang digunakan untuk tahun pajak 2010. Untuk selengkapnya, formulir tersebut dapat di download di artikel berikut.

Bagaimanakah cara mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi?

Sebenarnya Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan buku panduan pengisian SPT Tahunan secara cuma-cuma. Namun penulis menyadari, bahwa bagi sebagian Wajib Pajak yang tidak memiliki latar belakang ilmu akuntansi atau ilmu perpajakan akan sulit untuk memahami buku petunjuk pengisian SPT tersebut. Sehingga untuk membantu para Pembaca setia Tax Learning untuk dapat mengisi SPT secara mudah, penulis telah menyajikan panduan secara sederhana berupa contoh, dalam artikel yang dapat diakses di:
-Panduan pengisian SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan.

Kemanakah SPT Tahunan PPh tahun 2011 Harus Dilaporkan?

Setelah mengisi dan menyetorkan PPh kurang bayar berdasarkan perhitungan dalam SPT Tahunannya, maka Wajib Pajak harus melaporkan SPT Tahunannya ini. Wajib Pajak dapat menyampaikan laporan SPT Tahunan ini ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dia terdaftar, Kantor Pelayanan Pajak lainnya di seluruh Indonesia, Pojok Pajak, Mobil Pajak, atau Drop Box.

Drop Box adalah suatu tempat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak khusus untuk menerima pelaporan SPT Tahunan PPh. Drop Box ini biasanya dibuka sekitar bulan Februari, Maret dan April. Lokasi Drop Box tersebar di seluruh Indonesia di daerah pusat keramaian seperti di pusat perbelanjaan, kantor pos, kantor pemerintahan, sekolah dan pusat strategis lainnya. Wajib Pajak dapat melaporkan SPT Tahunan PPh-nya ke lokasi Drop Box manapun di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2012 ini, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan sejumlah tempat sebagai lokasi Drop Box. Untuk mengetahui lokasi Drop Box selengkapnya dapat diakses di situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, di link berikut ini.


Bagaimanakah Ketentuan Pelaporan SPT Bagi Wajib Pajak Yang Berada di Luar Negeri?

Bagi Wajib Pajak yang berada di Luar Negeri melebihi jangka waktu 183 hari dalam periode 12 bulan serta tidak lagi mendapatkan/memperoleh penghasilan di Indonesia dapat tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Namun terlebih dahulu Wajib Pajak ini harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif yang ketentuannya diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-89/PJ/2009. Artikel mengenai kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang berada di luar negeri ini akan dibahas dalam artikel berikutnya.

Read More

Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah

Dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang KUP (UU KUP) mewajibkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaksanakan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas untuk menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan yang dibuat oleh Wajib Pajak ini diwajibkan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia.

Walaupun adanya ketentuan untuk membuat pembukuan dengan menggunakan huruf latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia, namun dalam Pasal 28 ayat (4) UU KUP menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat membuat pembukuan dengan menggunakan bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pada ayat (8) disebutkan bahwa untuk menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan.
Untuk melaksakana ketentuan ini, maka Menteri Keuangan menerbitkan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007. Sejak tanggal 2 Februari 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 ini diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012 tanggal 2 Februari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini tentang pembukuan dalam bahasa asing dan satuan mata uang selain Rupiah adalah:

Bahasa dan Mata Uang Yang Dapat Digunakan

Wajib Pajak dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing yaitu Bahasa Inggris. Sedangkan untuk Mata Uang selain Rupiah yang dapat digunakan adalah satuan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Wajib Pajak Yang Dapat Menggunakan Pembukuan Bahasa Asing dan Mata Uang Selain Rupiah

Wajib Pajak yang dapat menggunakan pembukuan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah adalah Wajib Pajak yang berbentuk:

1. Wajib Pajak Penanaman Modal Asing
2. Wajib Pajak Kontrak Karya untuk Pertambangan selain Migas
3. Wajib Pajak Kontraktor Kontrak Kerja Sama untuk Pertambangan Migas
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Wajib Pajak yang mendaftarkan emisi sahamnya baik sebagian maupun seluruhnya di bursa efek luar negeri
6. Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang menerbitkan reksadana dalam denominasi satuan mata uang Dollar Amerika Serikat dan telah memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif Pernyataan Pendaftaran dari Bapepam-Lembaga Keuangan
7. Wajib Pajak yang berafiliasi langsung dengan perusahaan induk di luar negeri
8. Wajib Pajak yang menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya menggunakan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Pengajuan Permohonan dan Jangka Waktu

Untuk dapat menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat oleh Wajib Pajak, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Keuangan, kecuali bagi Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya atau Wajib Pajak dalam rangka Kontraktor Kontrak Kerja Sama. Permohonan ini harus diajukan ke Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi KPP tempat Wajib Pajak terdaftar paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Inggris dan satuan mata uang Dollar Amerika Serikat tersebut dimulai; atau sejak tanggal pendirian bagi Wajib Pajak baru untuk Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak pertama.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan Untuk Masa Peralihan

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012 (tanggal 2 Februari 2012) maka Wajib Pajak yang akan mengajukan ijin untuk menggunakan pembukuan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah yang tahun bukunya dimulai pada bulan Januari, Februari, Maret, April 2012, harus mengajukan permohonan paling lambat 30 hari setelah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.011/2012. Ini berarti batas waktu pengajuan adalah tanggal 3 Maret 2012.

Read More

Cadangan Premi Unit Link Tidak Dikenakan Pajak

Setelah diterbitkannya penegasan dari Direktur Jenderal Pajak melalui Surat Edaran Nomor SE-97/PJ/2011 tanggal 28 Desember 2011 mengenai perlakuan PPh atas pembentukan atau pemupukan dana cadangan premi bagi Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha asuransi jiwa yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto, di kalangan masyarakat justru timbul persepsi bahwa dengan adanya SE-97/PJ/2011 ini adalah aturan baru dalam hal pemajakan atas asuransi Unit Link.

Padahal sebenarnya dalam SE-97/PJ/2011 hanyalah mengatur mengenai perlakuan mengenai pembentukan dan pemupukan dana cadangan premi bagi Wajib Pajak Asuransi Jiwa yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung PPh Terutang. Dalam SE-97/PJ/2011 ini hanya menegaskan kembali bahwa cadangan premi asuransi jiwa dalam bentuk investasi Unit Link, adalah tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung PPh terutang karena karena Penghasilan yang diterima oleh jenis asuransi jiwa Unit Link ini telah dikenakan PPh yang bersifat final dan/atau yang bukan merupakan objek pajak.

Untuk meluruskan adanya salah persepsi yang timbul di kalangan dunia usaha atas SE-97/PJ/2011 ini, maka Direktur Jenderal Pajak melalui situs resmi www.pajak.go.id mengeluarkan penjelasan mengenai ketentuan SE-97/PJ/2011 ini. Penjelasan tersebut adalah:

1. Dalam bisnis asuransi jiwa terkait dengan produk unit link, perusahaan asuransi jiwa akan mencatat tiga sumber penghasilannya, yaitu yang berasal dari premi uang pertanggungan, premi subdana investasi dan hasil investasi termasuk hasil investasi subdana investasi. Sebagian hasil investasi yang berasal dari subdana invetasi telah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) final atau merupakan penghasilan yang belum terealisasi (unrealized gain).
2. Karena bagian hasil investasi yang berasal dari subdana investasi merupakan penghasilan yang dikenakan pajak final dan/atau bukan objek pajak, maka sesuai dengan ketentuan, penghasilan tersebut tidak menjadi bagian Penghasilan Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Perusahan Asuransi yang bersangkutan.
3. Dengan demikian, bagian biaya cadangan atas hasil investasi yang telah dikenakan final atau belum terealisasi, juga tidak dapat menjadi biaya yang dapat dikurangkan pada perhitungan Penghasilan Kena Pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Perusahan Asuransi yang bersangkutan. Ketentuan mengenai hal ini juga telah diatur dalam Pasal 13 huruf a angka 1) dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang mengatur bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final atau bukan obyek pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.
4. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE-97/PJ/2011 merupakan penegasan atas ketentuan sebagaimana pada butir 3 tersebut di atas dan bukan sebagai jenis pajak baru yang dikenakan bagi unit link.

Sehingga Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan agar semua pelaku usaha di bidang asuransi jiwa dapat memahami keadaan sebenarnya. Sehingga, tidak timbul lagi kesalahpahaman.

Read More