Pages

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H

Pengelola Blog Tax Learning mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1435 H bagi Pembaca yang merayakan. Minal Aidzin Wal Faidzin. Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Cara Pengajuan SKB PP 46 Tahun 2013

Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu yang telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 1% dari omzet namun ternyata masih harus dipotong PPh yang bersifat tidak final oleh pihak pemberi penghasilan dapat mengajukan pembebasan dari pemotongan PPh tersebut.

Strategi Pemeriksaan Pajak 2014

Pemerintah mematok target penerimaan pajak dalam APBN 2014 di atas seribu triliun atau mencapai Rp 1.110,2 triliun. Angka ini naik sebesar Rp 115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 995,2 triliun. Bagaimana cara Ditjen Pajak meraih target tersebut?

Lapor SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap tahun menjelang tanggal 31 Maret, maka sebagian besar masyarakat di Indonesia akan diingatkan untuk memenuhi salah satu kewajibannya sebagai warga yang tinggal dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, yaitu melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib Pajak Badan dengan Omzet Di Bawah Rp 4,8 Miliar

sesuai ketentuan, Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dan memenuhi kriteria sebagai Wajib dengan peredaran usaha tertentu untuk menghitung PPh sebesar 1% dari peredaran usaha bruto tetap wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU KUP.

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Terbaru untuk Tahun 2014

mulai 1 Januari 2014, bentuk Formulir 1721 (SPT Masa PPh Pasal 21/26) ini akan mengalami perubahan. Perubahan juga terjadi dalam hal tata cara pelaporannya. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013

Kumpulan Peraturan Perpajakan

Daftar Peraturan Perpajakan terbaru dapat dibaca di artikel berikut.

Blog Tax Learning Terus Di-Update

Penulis menyadari bahwa tampilan lama blog Tax Learning sangat tidak menarik. Selain itu, beberapa fasilitas upload dokumen yang dimanfaatkan Penulis mengalami kendala seperti situs Multiply (yang sudah ditutup) dan situs Ziddu (saat ini semakin banyak virus dan spam). Untuk itu, Penulis berusaha untuk meng-update blog ini.

Wednesday, July 23, 2014

Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak Elektronik (e-Faktur)

Selama ini banyak pihak yang tidak bertanggung jawab berusaha untuk melakukan penggelapan pajak melalui pemalsuan Faktur Pajak. Faktur Pajak adalah merupakan dokumen yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bagi pihak PKP pembeli yang PPN-nya dipungut, dapat menjadikan Faktur Pajak yang diterima dari pihak PKP Penjual ini sebagai kredit pajak untuk mengurangi jumlah PPN yang telah dipungutnya dari hasil penjualan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP).

Berbagai modus pemalsuan Faktur Pajak dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan sistem dari pembuatan dan pengawasan penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak. Akibatnya negara dirugikan dengan jumlah yang sangat besar akibat dari penyalahgunaan dan pemalsuan Faktur Pajak ini.

Untuk mengatasi kerugian negara akibat dari pemalsuan dan penyalahgunaan Faktur Pajak ini, maka saat ini Pemerintah berusaha membuat kebijakan dan regulasi baru untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap penerbitan dan penggunaan Faktur Pajak. Kebijakan baru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/PJ/2014 mengenai penerbitan Faktur Pajak secara Elektronik yang dikenal sebagai e-Faktur.

e-Faktur telah diberlakukan sejak 1 Juli 2014 dan diujicobakan kepada 45 Pengusaha Kena Pajak yang telah ditunjuk. Kelak, mulai 1 Juli 2015, e-Faktur akan diterapkan untuk Pengusaha Kena Pajak yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di KPP yang berada di Pulau Jawa dan Bali (17 Kantor Wilayah). Selanjutnya penerbitan e-Faktur ini akan diterapkan untuk Pengusaha Kena Pajak di seluruh Indonesia mulai 1 Juli 2016.

Beberapa hal baru yang perlu diperhatikan sehubungan dengan e-Faktur adalah:
  1. e-Faktur harus dibuat oleh PKP yang telah ditunjuk atas setiap penyerahan kena pajak, kecuali atas penyerahan: Penyerahan yang dilakukan oleh pedagang eceran (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 PP Nomor 1 Tahun 2012); Penyerahan yang dilakukan oleh PKP Toko Retail kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri sesuai Pasal 16E UU PPN; dan Penyerahan yang bukti pungutan PPN-nya berupa dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak;
  2. Syarat minimal informasi yang harus tercantum dalam Faktur Pajak masih sama dan mengacu pada ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN (terdapat 7 syarat minimal informasi yang harus tercantum dalam Faktur Pajak).
  3. Tanda tangan secara elektronik pada Faktur Pajak (berupa barcode)
  4. e-Faktur dibuat dengan menggunakan mata uang Rupiah. Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan mata uang selain Rupiah, maka terlebih dahulu harus dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs menurut Keputusan Menteri Keuangan pada saat pembuatan e-Faktur.
  5. Atas e-Faktur yang salah dalam pengisian atau transaksi yang dibatalkan, maka PKP harus membuat e-Faktur pengganti atau e-Faktur pembatalan melalui aplikasi atau sistem elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
  6. PKP dapat mengajukan pencetakan ulang atau permintaan data e-Faktur atas hasil cetak e-Faktur atau atas data e-Faktur yang rusak/hilang melalui aplikasi atau sistem elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).
  7. Bila terjadi keadaan tertentu yang menyebabkan PKP tidak dapat membuat e-Faktur, PKP diperkenankan untuk membuat Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy). Setelah keadaan tertentu ini berakhir, maka PKP harus mengunggah (upload) semua data Faktur Pajak berbentuk kertas (hardcopy) ke sistem aplikasi yang ditentukan/disediakan oleh Ditjen Pajak.
  8. e-Faktur tidak diwajibkan untuk dicetak dalam bentuk kertas (hardcopy)
  9. e-Faktur yang dibuat oleh PKP dan telah dilaporkan dengan cara mengunggah (upload) ke Ditjen Pajak akan memperoleh persetujuan dari Ditjen Pajak sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut sesuai dengan jatah nomor Seri Faktur Pajak yang telah diberikan oleh Ditjen Pajak. e-Faktur yang tidak mendapatkan persetujuan dari Ditjen Pajak bukan merupakan Faktur Pajak.
  10. Sama halnya dengan PKP yang membuat Faktur Pajak yang berbentuk kertas (hardcopy), untuk pembuatan e-Faktur, terlebih dahulu PKP harus mengajukan permohonan untuk mendapatkan jatah Nomor Seri Faktur Pajak yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014.

Apabila mulai 1 Juli 2014 ini ada di antara Pembaca Setia Tax Learning yang menerima Faktur Pajak dari 45 PKP yang telah ditunjuk untuk membuat e-Faktur (sesuai KEP-136/PJ/2014), ternyata tidak ada tanda tangan pada Faktur Pajak tersebut, tidak usah khawatir bahwa Faktur Pajak tersebut cacat, karena memang e-Faktur tersebut tidak perlu ditandatangani, hanya ada barcode yang tercetak di sisi kiri bagian bawah (sebelah kolom penandatangan faktur pajak).

Berikut adalah contoh hasil cetakan e-Faktur.

(c) http://syafrianto.blogspot.com

Saturday, July 19, 2014

Batas Waktu Setor dan Lapor Pajak di Juli 2014

Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh dan PPN untuk masa Juni 2014 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2014 dan 31 Juli 2014 kembali bertepatan dengan hari Libur. Tanggal 20 Juli 2014 yang merupakan tanggal batas waktu untuk menyampaikan SPT Masa PPh masa Juni 2014 (baik PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 25 bagi yang setorannya adalah nihil) bertepatan dengan hari Minggu.

Sedangkan batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN untuk masa Juni 2014 pada tanggal 31 Juli 2014 adalah bertepatan dengan Hari Cuti Bersama Nasional. Bahkan sejak hari Senin, 28 Juli 2014 hingga 3 Agustus 2014 adalah merupakan hari Libur Nasional dan Cuti Bersama yang bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri, serta Hari Sabtu dan Minggu.

Praktis waktu untuk melaporkan SPT Masa untuk masa Juli 2014 yang harus dilakukan oleh para Wajib Pajak yang akan semakin singkat dan perlu diperhatikan lebih cermat.

Walaupun penulis sudah sering mengulas mengenai batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa apabila tanggal batas waktu penyetoran dan pelaporan jatuh pada hari libur, namun karena di bulan ini akan kita alami kembali bahwa tanggal batas waktu penyetoran dan pelaporan SPT Masa jatuh pada hari libur maka penulis akan kembali mengingatkan mengenai dasar hukum dan perlakuannya melalui artikel berikut ini.

Batas Waktu Penyetoran Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 ditegaskan bahwa:

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya."

Sedangkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, menegaskan bahwa Hari libur nasional yang dimaksud ini adalah termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari libur apabila jatuh tempo pembayaran PPh atau PPN bertepatan dengan hari libur. Yang termasuk sebagai hari libur menurut ketentuan perpajakan ini adalah hari Sabtu, hari Minggu, Hari Libur yang ditetapkan secara Nasional oleh Pemerintah dan cuti bersama yang berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Batas Waktu Pelaporan SPT Masa PPh dan PPN

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 ditegaskan bahwa:

Dalam hal batas akhir pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.”

Sama halnya seperti ketentuan untuk penyetoran pajak, definisi dari hari libur nasional ini dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 yaitu termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sama halnya seperti perlakuan untuk pembayaran atau penyetoran pajak, maka pelaporan pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari libur apabila jatuh tempo pembayaran PPh atau PPN bertepatan dengan hari libur.

Perlakuan Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa di bulan Juli 2014 yang Bertepatan dengan Hari Libur

Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan di atas, dengan demikian maka batas waktu untuk melakukan penyetoran dan pelaporan pajak untuk masa pajak Juni 2014 yang harus dilakukan pada bulan Juli 2014 ini supaya tidak terlambat dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda keterlambatan adalah sebagai berikut.

1. Pelaporan SPT Masa PPh

Untuk pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26, SPT Masa PPh Pasal 23/26, SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) dan SSP lembar ketiga PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak yang setoran PPh Pasal 25-nya Nihil, paling lambat pelaporannya adalah pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014.

2. Penyetoran Kurang Bayar sesuai SPT Masa PPN masa Juni 2014

Untuk melakukan penyetoran atau pembayaran PPN yang kurang bayar berdasarkan perhitungan pada SPT Masa PPN masa Juni 2014 dapat dilakukan paling lambat pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014.

3. Pelaporan SPT Masa PPN masa Juni 2014

Untuk melakukan pelaporan SPT Masa PPN masa Juni 2014 dapat dilakukan paling lambat pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014.

Jadi untuk para Pembaca Setia Tax Learning, tidak perlu khawatir apabila hari Jumat kemarin masih belum sempat melaporkan SPT Masa PPh, maka besok Senin tanggal 21 Juli 2014 masih dapat melaporkan SPT Masa PPh masa Juni 2014 secara tepat waktu. Sedangkan apabila hingga hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 nanti masih belum sempat untuk menyetorkan atau melaporkan SPT Masa PPN, maka setelah Libur Hari Raya Idul Fitri, masih dapat melakukan penyetoran dan pelaporan SPT Masa PPN yaitu pada tanggal 4 Agustus 2014.

Walaupun masih ada kesempatan ini, namun penulis tetap menyarankan agar SPT Masa PPN masa Juni 2014 sudah dapat dilaporkan serta kekurangan bayar PPN-nya telah disetorkan paling lambat sebelum libur Hari Raya Idul Fitri, supaya liburan dan perayaan Hari Raya Idul Fitrinya akan tenang.

Bersama ini, penulis mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1435 H untuk Pembaca Setia Tax Learning yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin.

Hasil Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Periode Juni 2014

Badan Penyelenggara Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) telah mengumumkan hasil ujian Periode 1 tahun 2014 yang ujiannya telah dilaksanakan pada tanggal 14 dan 15 Juni 2014.

Berikut adalah hasil dari USKP tersebut untuk USKP A, USKP B, dan USKP C yang telah diumumkan dalam situs ikpi.or.id.


Bagi peserta yang pada periode ini masih belum lulus dan harus mengulang, maka kesempatan mengulang USKP ini khusus akan diselenggarakan dalam 2 periode yaitu periode September 2014 dan Oktober 2014.

Untuk Ujian periode 2 dan 3 ditahun 2014 ini, di-KHUSUSKAN HANYA MENGULANG (tidak menerima pendaftaran peserta baru)

PERIODE II (SEPTEMBER) 2014

• Tanggal Pendaftaran : 4 – 10 Agustus 2014
• Waktu Pendaftaran : 09.00 WIB – 16.00 WIB
• Tanggal Ujian : 6 – 7 September 2014
• Kota Pendaftaran dan Kota Ujian: Jakarta, Medan, dan Surabaya

PERIODE III (OKTOBER) 2014

• Tanggal Pendaftaran : 29 September - 4 Oktober 2014
• Waktu Pendaftaran : 09.00 WIB – 16.00 WIB
• Tanggal Ujian : 18 - 19 Oktober 2014
• Kota Pendaftaran dan Kota Ujian: akan diumumkan lebih lanjut.

Thursday, June 19, 2014

Persyaratan Menjadi Konsultan Pajak Bagi Mantan PNS Ditjen Pajak Dipersulit

Ketentuan dan persyaratan terbaru tentang seorang Konsultan Pajak telah terbit dan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014. Ketentuan baru mengenai konsultan pajak ini mulai berlaku 6 bulan sejak diundangkannya Peraturan ini (PMK ini diundangkan tanggal 9 Juni 2014).

Dalam ketentuan baru mengenai Konsultan Pajak ini, persyaratan untuk menjadi seorang konsultan pajak bagi orang yang pernah mengabdikan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak lebih dipersulit. Ada beberapa persyaratan baru yang harus dipenuhi oleh seorang mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) yang ingin menjadi Konsultan Pajak. Persyaratan yang ditetapkan ini tidak diatur dalam peraturan tentang Konsultan Pajak yang selama ini berlaku.

Persyaratan Bagi Mantan PNS Ditjen Pajak Yang Mengundurkan Diri Sebelum Batas Usia Pensiun

Bagi seseorang yang akan menjadi Konsultan Pajak yang sebelumnya pernah mengabdikan diri sebagai PNS di Ditjen Pajak dan mengundurkan diri sebagai PNS sebelum mencapai batas usia pensiun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. bertempat tinggal di Indonesia;
  3. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau BUMN/BUMD;
  4. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
  5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  6. menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak;
  7. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak;
  8. diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri; dan
  9. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
Persyaratan Bagi Pensiunan PNS Ditjen Pajak

Bagi seseorang yang akan menjadi Konsultan Pajak yang telah pensiun sebagai PNS di Ditjen Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. bertempat tinggal di Indonesia;
  3. tidak terikat dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara dan/atau BUMN/BUMD;
  4. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
  5. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
  6. menjadi anggota pada satu Asosiasi Konsultan Pajak yang terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak;
  7. memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.
  8. mengabdikan diri sekurang-kurangnya untuk masa 20 (dua puluh) tahun di Direktorat Jenderal Pajak;
  9. selama mengabdikan diri di Direktorat Jenderal Pajak tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
  10. mengakhiri masa baktinya di lingkungan kantor Direktorat Jenderal Pajak dengan memperoleh hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil; dan
  11. telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal surat keputusan pensiun.
Independensi Seorang Konsultan Pajak

Persyaratan-persyaratan ketat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 ini bertujuan untuk menjadikan seorang Konsultan Pajak yang berasal dari mantan PNS Ditjen Pajak dapat berperan sebagai seorang Konsultan Pajak yang independen, profesional dan tidak ada conflict of interest kelak dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Konsultan Pajak.
(c)http://syafrianto.blogspot.com

Artikel Terkait:
- Ketentuan Baru Ijin Konsultan Pajak

Ketentuan Baru Ijin Konsultan Pajak

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak dapat dibantu oleh seorang Konsultan Pajak. Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada Wajib Pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam menjalankan fungsinya, seorang Konsultan Pajak harus memiliki Izin Praktik Konsultan Pajak yang diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Selama ini ketentuan Konsultan Pajak diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005. Namun ketentuan ini hanya akan berlaku dalam 6 bulan lagi. Setelah itu, ketentuan mengenai Konsultan Pajak ini akan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Konsultan Pajak.

Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 yang diundangkan pada tanggal 9 Juni 2014 ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah mengenai persyaratan untuk menjadi konsultan pajak. Saat ini persyaratan untuk menjadi konsultan pajak sudah dibuat lebih ketat.

Berikut adalah beberapa hal penting yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014.

Izin Praktik Konsultan Pajak Diberikan Secara Berjenjang
Izin praktik konsultan pajak nantinya akan diberikan secara berjenjang. Artinya, untuk mendapatkan izin praktek konsultan pajak, maka seseorang harus mendapatkan izin praktik tingkat A. Setelah minimal berpraktik selama 12 bulan barulah izin praktiknya dapat ditingkatkan ke tingkat B. Demikian juga untuk tingkat C, baru dapat ditingkatkan setelah berpraktik minimal selama 12 bulan di tingkat B.

Jangka Waktu Pengajuan Izin Praktik
Permohonan untuk memperoleh Izin Praktik dan permohonan untuk peningkatan Izin Praktik harus diajukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Konsultan Pajak. Dengan demikian, maka ijazah Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) saat ini secara tidak langsung dapat dikatakan memiliki masa daluwarsa apabila pemegang ijazah USKP ini tidak mengajukan izin praktik lewat dari 2 tahun.

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak
Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Sertifikasi Konsultan Pajak ini diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak. Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak ini ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang.

Beberapa Ketentuan Peralihan
Permohonan Izin Praktik yang diajukan dengan lengkap sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diselesaikan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia.

Penyelenggaraan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak ditiadakan sampai dengan ditetapkannya Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak

Bagi peserta ujian Sertifikasi Konsultan Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia yang sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri ini masih harus memenuhi kredit ujian Sertifikasi Konsultan Pajak, dapat mengajukan penyetaraan jumlah kredit yang telah diperoleh kepada Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak dan melanjutkan keikutsertaan dalam ujian Sertifikasi Konsultan Pajak yang diselenggarakan oleh Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak dengan tetap memperhatikan ketentuan batas waktu mengulang sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 tentang Konsultan Pajak Indonesia.

Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktik yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini. Apabila tidak mendaftar ulang, maka izin praktik Konsultan Pajaknya akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Download:
-Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014
-Lampiran PPeraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014