Pages

...Hubungi kami jika ingin script iklan Anda di Sini....

Selamat Tahun Baru Imlek 2570

Kami mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2570 bagi Pembaca Setia Tax Learning yang merayakan. Gong Xi Fat Chai. Xin Nian Quai Le. Wan She Ru I. Semoga kita semua semakin sukses di tahun yang baru ini.

Selamat Tahun Baru 2019

Kami mengucapkan selamat tahun baru 2019 bagi Pembaca Setia Tax Learning. Semoga kita semua semakin sukses di tahun 2019.

Selamat Untuk Kontingen Indonesia di Asian Games dan Asian Para Games 2018

Selamat untuk kontingen Indonesia di Asian Games dan Asian Para Games 2018 yang sukses melampaui target dan menjadi juara. Indonesia Emas.

Perbaharui Sertifikat Digital PKP Anda

Bagi Anda yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), segera cek Sertifikat Digital Anda, dan apabila akan jatuh tempo, segeralah perbaharui supaya tetap dapat menerbitkan eFaktur.

Daftar Institusi Yang Dapat Menampung Dana Repatriasi Tax Amnesty

Berikut ini adalah lembaga/institusi yang ditunjuk untuk dapat menampung dana dari para Wajib Pajak yang melakukan repatriasi Harta dalam program Pengampunan Pajak

Mulai 1 Juli 2016 Setor Pajak Harus Pakai eBilling

Mulai 1 Juli 2016, seluruh pembayaran PPh dan PPN hanya dapat dilakukan secara elektronik dengan eBilling. Pembayaran secara manual menggunakan Formulir SSP sudah tidak diterima lagi di Bank/Kantor Pos.

Semua PKP Harus Menerbitkan Faktur Pajak Gunakan eFaktur

Mulai 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak di seluruh Indonesia harus menggunakan eFaktur untuk menerbitkan Faktur Pajak.

Cara Pengajuan SKB PP 46 Tahun 2013

Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu yang telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 1% dari omzet namun ternyata masih harus dipotong PPh yang bersifat tidak final oleh pihak pemberi penghasilan dapat mengajukan pembebasan dari pemotongan PPh tersebut.

Lapor SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap tahun menjelang tanggal 31 Maret, maka sebagian besar masyarakat di Indonesia akan diingatkan untuk memenuhi salah satu kewajibannya sebagai warga yang tinggal dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, yaitu melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib Pajak Badan dengan Omzet Di Bawah Rp 4,8 Miliar

sesuai ketentuan, Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dan memenuhi kriteria sebagai Wajib dengan peredaran usaha tertentu untuk menghitung PPh sebesar 1% dari peredaran usaha bruto tetap wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU KUP.

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Terbaru untuk Tahun 2014

mulai 1 Januari 2014, bentuk Formulir 1721 (SPT Masa PPh Pasal 21/26) ini akan mengalami perubahan. Perubahan juga terjadi dalam hal tata cara pelaporannya. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013

Kumpulan Peraturan Perpajakan

Daftar Peraturan Perpajakan terbaru dapat dibaca di artikel berikut.

Blog Tax Learning Terus Di-Update

Penulis menyadari bahwa tampilan lama blog Tax Learning sangat tidak menarik. Selain itu, beberapa fasilitas upload dokumen yang dimanfaatkan Penulis mengalami kendala seperti situs Multiply (yang sudah ditutup) dan situs Ziddu (saat ini semakin banyak virus dan spam). Untuk itu, Penulis berusaha untuk meng-update blog ini.

Jumat, 11 Januari 2019

Ketentuan Pajak untuk Usaha e-Commerce

Tax Learning - 11 Januari 2018
Setelah sekian lama disusun, akhirnya Pemerintah mengeluarkan ketentuan perpajakan bagi kegiatan perdagangan secara elektronik atau yang dikenal sebagai e-commerce. Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce). Dengan diterbitkannya ketentuan perpajakan atas kegiatan perdagangan secara e-commerce ini, maka diharapkan akan memberikan kepastian bagi para pelaku industri e-commerce serta menjaga perlakuan yang setara antara perdagangan secara e-commerce dengan perdagangan konvensional.

Istilah dan Definisi

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 ini digunakan beberapa istilah yang didefinisikan sebagai berikut.
  1. Wadah Elektronik (Platform) adalah wadah berupa aplikasi, situs web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis internet yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan melalui sistem elektronik (e-commerce).
  2. Pasar Elektronik (Marketplace) adalah sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik.
  3. Penyedia Wadah Pasar Elektronik (Penyedia Platform Marketplace) adalah pihak baik orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean (wilayah Republik Indonesia yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan) yang menyediakan platform berupa Marketplace, termasuk Over the Top di bidang transportasi di dalam Daerah Pabean sebagai sarana yang berfungsi sebagai pasar elektronik di mana pedagang dan penyedia jasa pengguna platform dapat menawarkan barang dan jasa kepada calon pembeli. Contoh penyedia platform marketplace yang dikenal di Indonesia antara lain adalah Blibli, Bukalapak, Elevenia, Lazada, Shopee, dan Tokopedia serta perusahaan pelaku over-the-top di bidang transportasi.
  4. Pedagang adalah orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan pembeli dan menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace.
  5. Penyedia Jasa adalah orang pribadi, badan, maupun Bentuk Usaha Tetap yang bertempat tinggal atau bertempat kedudukan atau memiliki kegiatan usaha di dalam Daerah Pabean yang melakukan transaksi dengan penerima jasa dengan menggunakan fasilitas Platform yang disediakan oleh Penyedia Platform Marketplace.
  6. Nilai Transaksi E-Commerce adalah nilai transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli tidak termasuk ongkos kirim, biaya langganan, dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Ketentuan Perpajakan Transaksi e-Commerce

Secara garis besar, ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 ini adalah sebagai berikut.

Ketentuan Bagi Pedagang dan Penyedia Jasa
  1. Memberitahukan NPWP kepada pihak penyedia platform marketplace;
  2. Apabila belum memiliki NPWP, Pedagang dan Penyedia Jasa dapat memilih untuk (1) mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP serta memberikan NPWP ini kepada pihak penyedia platform marketplace, atau (2) memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace;
  3. Melaksanakan kewajiban terkait PPh sesuai ketentuan yang berlaku, seperti membayar pajak final dengan tarif 0,5% dari omzet apabila omzet tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun atau membayar dan melaporkan pajak atas penghasilan berdasarkan ketentuan PPh Pasal 17, PPh Pasal 25/PPh Pasal 29 apabila omzet telah melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, serta
  4. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam hal omzet melebihi Rp4,8 miliar dalam setahun, dan melaksanakan kewajiban terkait PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketentuan Bagi Penyedia Platform Marketplace
  1. Memiliki NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP;
  2. Memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penyediaan layanan platform marketplace kepada pedagang dan penyedia jasa;
  3. Memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN dan PPh terkait penjualan barang dagangan milik penyedia platform marketplace sendiri, serta
  4. Melaporkan rekapitulasi transaksi yang dilakukan oleh pedagang penggunakan platform.
Ketentuan Bagi e-Commerce di Luar Platform Marketplace

Pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan perdagangan barang dan jasa melalui online retail, classified ads, daily deals, dan media sosial wajib mematuhi ketentuan terkait PPN, PPnBM, dan PPh sesuai ketentuan yang berlaku.

Saat Berlakunya Ketentuan Ini

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.010/2018 ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2019.
(c) http://syafrianto.blogspot.com

Download:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018

Jumat, 23 November 2018

DJP Permudah Administrasi Penerapan Tax Treaty

Dalam rangka mempermudah dan mengurangi beban administrasi bagi Wajib Pajak atas penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau biasanya lebih dikenal dengan Tax Treaty, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda. Ketentuan yang mulai berlaku 1 Januari 2018 ini menyederhanakan administrasi terkait dengan penerapan P3B ini antara lain yaitu:
  1. Menyederhanakan bentuk formulir Surat Keterangan Domisili WP Luar Negeri (Form DGT) yang semula terdiri dari 2 jenis formulir masing-masing sebanyak 3 halaman dan 2 halaman, diubah menjadi hanya 1 jenis formulir saja yang terdiri dari 2 halaman;
  2. Menyederhana penyampaian Form DGT dari semula harus disampaikan setiap bulan dalam SPT Masa setiap Pemotong/Pemungut Pajak menjadi hanya satu kali dalam periode yang dicakup dalam Form DGT oleh Pemotong/Pemungut Pajak yang pertama kali menyampaikan Form DGT;
  3. Meningkatkan pelayanan dengan menyediakan saluran penyampaian Form DGT yang semula harus secara manual melalui salinan yang dilegalisasi menjadi dapat disampaikan secara elektronik; dan
  4. Periode masa dan tahun pajak pada Form DGT paling lama 12 bulan dan dimungkinkan melewati tahun kalender (misalnya Agustus 2018 - Juli 2019).

Jumat, 12 Oktober 2018

Pengecualian Pengenaan Sanksi Atas Telat Setor dan Lapor Pajak Terkait Bencana Gempa Tsunami di Palu, Donggala dan Sekitar

Pada tanggal 28 September 2018 pukul 18.02 WITA terjadi gempa dengan kekuatan 7,4 SR dengan pusat gempa di Donggala, Sulawesi Tengah. Gempa yang menimbulkan gelombang tsunami meluluh lantakan Donggala, Palu dan sekitarnya. Korban jiwa telah mencapai lebih dari 2.000 orang.

Guna meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Palu, Donggala dan sekitarnya maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan mengenai pengecualian pengenaan sanksi perpajakan dan pemberian perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-271/PJ/2018 tanggal 3 Oktober 2018 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Bencana Alam Gempa Bumi dan Tsunami di wilayah Donggala, Palu dan Sekitarnya.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Menetapkan Keadaan Kahar (Force Majeur) atas bencana alam gempa bumi di wilayah Donggala, Palu dan Sekitarnya sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 bagi Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di wilayah Donggala, Palu dan Sekitarnya.
  2. Bagi Wajib Pajak yang disebutkan di atas, dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau SPT Tahunan; dan pembayaran pajak dan/atau utang pajak, yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2018 sampai dengan 31 Januari 2019.
  3. Pelaporan dan pembayaran pajak atas kewajiban pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan ini (diberi toleransi terlambat lapor dan bayar) harus dilaksanakan paling lama 2 bulan setelah saat jatuh tempo yang jangka waktu dari 28 September 2018 sampai dengan 31 Januari 2019.
  4. Pengecualian pengenaan sanksi administrasi ini dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).
  5. Apabila atas keterlambatan lapor dan bayar di atas telah diterbitkan STP, maka Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf (a) UU KUP.
  6. Bagi Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di wilayah Donggala, Palu dan Sekitarnya yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi keterlambatan lapor dan bayar ini, pengajuan keberatan atau pengurangan/penghapusan sanksi/pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak atau STP yang kedua yang jatuh tempo pada tanggal 28 September 2018 sampai dengan 31 Januari 2019, diberikan perpanjangan batas waktu permohonan sampai dengan 28 Februari 2019.

Minggu, 09 September 2018

Peraturan Pelaksana dari Ketentuan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenakan PPh 0,5%

Untuk mengatur teknis pelaksanaan dan tata cara terkait dengan ketentuan mengenai Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu yang dikenakan PPh Final sebesar 0,5% (dimana sebelumnya dikenakan sebesar 1%) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangann Nomor 99/PMK.03/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Selain mengatur megenai kriteria dan ketentuan bagi Wajib Pajak yang diatur dalam ketentuan ini sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan ini secara rinci mengatur juga mengenai tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018, tata cara pengajuan surat permohonan dan penerbitan surat keterarangan sebagai Wajib Pajak yang dikenakan PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018, tata cara mengenai angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan, serta ketentuan peralihannya.

Download:
Peraturan Menteri Keuangann Nomor 99/PMK.03/2018

Kebijakan Pemerintah Menaikan Tarif PPh Pasal 22 Impor

Akibat kondisi ekonomi global dalam beberapa hari terakhir terhadap perekonomian di Indonesia terutama terhadap neraca transaksi berjalan (current account) dan mata uang Rupiah dimana posisi nilai mata uang Rupiah yang semakin tertekan akibat menguatnya nilai mata uang Dollar Amerika Serikat. Kurs Dollar Amerika Serikat sempat menguat terhadap Rupiah hingga Rp 14.927, berdasarkan kurs tengah BI, pada tanggal 5 September 2018. Nilai ini merupakan nilai terendah sejak tahun 1998. Penguatan mata uang Dollar Amerika Serikat ini dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor internal yang menyebabkan melemahnya mata uang Rupiah adalah defisit neraca transaksi berjalan Indonesia, dimana transaksi impor lebih besar daripada transaksi ekspor.

Pada semester I tahun 2018, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia mencapai USD13,5 miliar (2,6% terhadap PDB). Salah satu penyebab defisit transaksi berjalan adalah pertumbuhan impor (24,5% year to date Juli 2018) yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor (11,4% year to date Juli 2018). Akibat kondisi ini maka Pemerintah memandang perlu untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara dalam rangka mencegah penguatan mata uang Dollar Amerika Serikat ini, antara lain dengan cara melakukan tinjauan terhadap proyek-proyek infrastruktur Pemerintah khususnya proyek strategi nasional, implementasi penggunaan Biodiesel (B-20) untuk mengurangi impor bahan bakar solar, serta melakukan tinjauan kebijakan Pajak Penghasilan terhadap barang konsumsi impor untuk mendorong penggunaan produk domestik.

Langkah pengendalian dengan meninjau kebijakan Pajak Penghasilan atas barang konsumsi yang diimpor ini dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, sebagai revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 ini melakukan penyesuaian tarif PPh Pasal 22 terhadap 1.147 pos tarif dengan rincian sebagai berikut:
  1. 210 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk dalam kategori ini adalah barang mewah seperti mobil CBU, dan motor besar.
  2. 218 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari 2,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk dalam kategori ini adalah seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri seperti barang elektronik (dispenser air, pendingin ruangan, lampu), keperluan sehari hari seperti sabun, sampo, kosmetik, serta peralatan masak/dapur.
  3. 719 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Termasuk dalam kategori ini seluruh barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya. Contohnya bahan bangunan (keramik), ban, peralatan elektronik audio-visual (kabel, box speaker), produk tekstil (overcoat, polo shirt, swim wear).
Rincian detail komoditas beserta tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018.

Ketentuan penyesuaian tarif PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 yang diundangkan pada tanggal 6 September 2018 mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Download:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018