Pages

Selamat Tahun Baru Imlek 2567

Pengasuh Tax Learning mengucapkan Selamat Selamat Tahun Baru Imlek 2567 bagi Pembaca Setia Tax Learning yang merayakan. Gong Xi Fa Chai. Xin Nian Quai Le

Titik Terang Mengenai Tax Amnesty

Rencana penerbitan Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty nampaknya akan terealisasi. Pemerintah akhirnya bersedia menjadi pihak yang berinsiatif merilis UU tersebut.

Penegasan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dan Pembuatan Faktur Pajak

Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan penegasan mengenai penggunaan nomor seri Faktur Pajak dan tata cara pembuatan Faktur Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tanggal 2 April 2015

Pengampunan Pajak

Ditjen Pajak berjanji untuk menerbitkan aturan sunset policy jilid II untuk wajib pajak pribadi maupun badan dengan memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Pengghasilan (PPh) mulai 1 April 2015

Cara Pengajuan SKB PP 46 Tahun 2013

Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu yang telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 1% dari omzet namun ternyata masih harus dipotong PPh yang bersifat tidak final oleh pihak pemberi penghasilan dapat mengajukan pembebasan dari pemotongan PPh tersebut.

Lapor SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap tahun menjelang tanggal 31 Maret, maka sebagian besar masyarakat di Indonesia akan diingatkan untuk memenuhi salah satu kewajibannya sebagai warga yang tinggal dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, yaitu melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib Pajak Badan dengan Omzet Di Bawah Rp 4,8 Miliar

sesuai ketentuan, Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dan memenuhi kriteria sebagai Wajib dengan peredaran usaha tertentu untuk menghitung PPh sebesar 1% dari peredaran usaha bruto tetap wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU KUP.

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Terbaru untuk Tahun 2014

mulai 1 Januari 2014, bentuk Formulir 1721 (SPT Masa PPh Pasal 21/26) ini akan mengalami perubahan. Perubahan juga terjadi dalam hal tata cara pelaporannya. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013

Kumpulan Peraturan Perpajakan

Daftar Peraturan Perpajakan terbaru dapat dibaca di artikel berikut.

Blog Tax Learning Terus Di-Update

Penulis menyadari bahwa tampilan lama blog Tax Learning sangat tidak menarik. Selain itu, beberapa fasilitas upload dokumen yang dimanfaatkan Penulis mengalami kendala seperti situs Multiply (yang sudah ditutup) dan situs Ziddu (saat ini semakin banyak virus dan spam). Untuk itu, Penulis berusaha untuk meng-update blog ini.

Wednesday, January 13, 2016

Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015

Selama tahun 2015, Direktorat Jenderal Pajak berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.055,61 triliun (data sementara berdasarkan data dari Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara/SPAN sesuai dengan Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 11 Januari 2016). Nilai penerimaan pajak tahun 2015 ini merupakan pencapaian yang luar biasa karena dalam sejarahnya inilah tahun dimana Direktorat Jenderal Pajak berhasil mengumpulkan penerimaan pajak di atas Rp 1.000 triliun.

Walaupun realisasi penerimaan pajak tahun 2015 ini tidak dapat mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN-P 2015 (yang sebesar Rp 1.294,3 triliun), namun realisasi penerimaan pajak tahun 2015 ini telah mengalami pertumbuhan sebesar 7,15%. Angka pertumbuhan penerimaan pajak di tahun 2015 ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan penerimaan pajak tahun 2014 yang sebesar 6,92%.

Berikut ini rincian detail realisasi penerimaan pajak tahun 2015.

PPh Non Migas:                            Rp  547,50 triliun
PPN dan PPnBM:                          Rp  423,50 triliun
PBB:                                              Rp     29,20 triliun
Pajak Lainnya:                               Rp       5,50 triliun
PPh Migas:                                    Rp      49,70 triliun
Cukai:                                            Rp    144,60 triliun
Pajak Perdagangan Internasional: Rp      35,80 triliun
Total penerimaan Perpajakan:       Rp 1.235,80 triliun

Tuesday, January 5, 2016

Bayar Pajak Sudah Harus Pakai Sistem e-Billing

Mulai 1 Januari 2016 ini, pembayaran (penyetoran) pajak sudah harus menggunakan sistem e-Billing. Pembayaran pajak secara manual menggunakan hardcopy Surat Setoran Pajak (SSP) yang selama ini kita kenal akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015. Selanjutnya penyetoran pajak yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak sudah harus dilakukan secara online dengan menggunakan sistem e-Billing. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan dalam Siaran Pers dari Direktorat Jenderal Pajak tanggal 30 Desember 2015.

Walaupun sejak 1 Januari 2016, penyetoran pajak secara manual menggunakan hardcopy SSP ini akan diakhiri, namun dalam masa transisi, sistem pembayaran pajak secara manual dengan menggunakan SSP masih dapat dilayani sebagian besar Bank BUMN (yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Tabungan Negara) serta PT Pos Indonesia (kantor pos). Pelayanan pembayaran pajak secara manual ini akan dilakukan hingga tanggal 30 Juni 2016. Selanjutnya sejak 1 Juli 2016 seluruh pembayaran pajak hanya dapat dilakukan menggunakan sistem e-Billing secara online.

Namun dalam prakteknya beberapa hari ini yang ditemui oleh penulis, sebagian besar Bank BUMN sudah tidak mau menerima setoran pajak secara manual.

Sebenarnya apa itu sistem pembayaran secara online yang disebut e-Billing ini? Bagaimanakah cara pembayaran pajak dengan menggunakan sistem e-Billing? Berikut ini akan penulis uraikan pembayaran pajak sistem e-Billing ini.

Pengertian e-Billing

e-Billing adalah merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan Kode Billing. Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran pajak yang akan dilakukan oleh Wajib Pajak. Sistem pembayaran elektronik (billing system) ini menggunakan basis Modul Penerimaan Negara (MPN) Generasi kedua (MPN-G2). dengan pembayaran pajak secara sistem e-Billing ini memberikan manfaat:
  1. memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran pajak
  2. pembayaran pajak dapat dilakukan kapanpun dalam jangka waktu 24 jam sehari secara online
  3. pembayaran pajak dapat dilakukan dimanapun sepanjang dapat terhubung dengan jaringan internet (tidak harus ke bank persepsi)
  4. menghindari terjadinya kesalahan transaksi akibat kesalahan di bank persepsi atau kantor pos
  5. transaksi terjadi secara real-time sehingga data pembayaran tersebut langsung tercatat di sistem Ditjen Pajak, hal ini tentunya akan mempermudah pengawasan di Ditjen Pajak.
Cara Setor Pajak Pakai e-Billing

Berikut ini akan penulis sajikan panduan cara pendaftaran e-billing dan cara menggunakan e billing untuk melakukan pembayaran pajak.

1. Buka halaman web http://sse.pajak.go.id/index.aspx

2. Pada menu di atas, klik "Daftar baru" dan isikan data NPWP (nanti nama Wajib Pajak akan otomatis muncul) alamat email dan kode verifikasi (Captcha) sesuai dengan kode berupa angka yang muncul. Kemudian klik tombol "Register"

3. Setelah klik tombol "Register" maka akan muncul pop-up menu untuk mengkonfirmasi "Data di simpan?". Klik tombol "OK"

4. Akan muncul pesan bahwa "Data berhasil di simpan. Silakan cek email untuk melakukan konfirmasi. Terima kasih"

5. Tutup web http://sse.pajak.go.id/index.aspx, kemudian buka email yang telah didaftarkan dan akan menerima email konfirmasi dari sistem e-Billing ini.

6. Klik link validasi dari email sistem e-Billing. Note: apabila muncul tampilan error atau tidak bisa divalidasi walaupun sudah menggunakan cara copy paste url-nya, abaikan saja. Selanjutnya buka lagi halaman web http://sse.pajak.go.id/index.aspx lalu login dengan menggunakan UserID dan PIN yang telah diperoleh (diemail). Setelah masuk ke account e-Billing ini, maka kita siap untuk menginput jenis pajak yang akan dibayar, masa pajak serta jumlah pajaknya.

7. Setelah hasil pengisian pembayaran pajak sudah disimpan dan telah terkonfirmasi bahwa data yang diinput sudah disimpan, maka akan muncul tampilan sebagai berikut.

8. Lalu klik tombol "Terbitkan Kode Billing" apabila hasil input telah benar dan sudah siap untuk dicetak untuk melakukan penyetoran pajaknya. Namun apabila masih terdapat data yang salah, maka masih dapat diedit dengan klik tombol "Edit Pengisian SSP".

9. Apabila sudah muncul kode billing, maka Surat Setoran Elektronik (SSE) ini sudah dapat dicetak dan dibawa ke bank persepsi/kantor pos untuk disetorkan pajaknya. Kode Billing ini berlaku selama 7 hari dan apabila pajaknya tidak disetorkan setelah lewat 7 hari, maka kode billing ini akan menjadi tidak berlaku dan Wajib Pajak harus menginput kembali.

Ketentuan mengenai e-Billing ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2014.

Thursday, December 31, 2015

Yang Perlu Diperhatikan tentang Faktur Pajak Sehubungan Pergantian Tahun

Memasuki tahun baru 2016, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan pembuatan Faktur Pajak. Hal terkait yang perlu diperhatikan adalah mengenai penggunaan nomor seri Faktur Pajak.

Penomoran Faktur Pajak

Nomor Seri Faktur Pajak yang diperoleh dari Kantor Pajak pada tahun 2015 (dimana kode nomor seri faktur pada digit ke-4 dan 5; atau jika diurutkan dari nomor Faktur Pajak secara lengkap termasuk 3 digit kode transaksi di awal adalah pada digit ke-7 dan 8 adalah menunjukkan kode tahun yaitu "15") sudah tidak dapat digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak mulai 1 Januari 2016.

Meminta Nomor Seri Faktur Pajak untuk Penomoran Tahun 2016

Karena Nomor Seri Faktur Pajak yang diperoleh pada tahun 2015 sudah tidak dapat digunakan untuk menerbitkan Faktur Pajak yang diterbitkan di tahun 2016, maka pada awal tahun 2016 (sebelum melakukan transaksi), Pengusaha Kena Pajak wajib untuk meminta jatah nomor seri Faktur Pajak yang baru. Terkait dengan ketentuan bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan tidak boleh mendahului tanggal diperolehnya jatah nomor seri Faktur Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (SE-26/PJ/2015), maka disarankan untuk segera mendapatkan jatah nomor Faktur Pajak untuk tahun 2016 pada tanggal 1 Januari 2016 atau di awal hari pertama kerja, sebelum terjadinya transaksi yang harus menerbitkan Faktur Pajak.

Mengembalikan Sisa Jatah Nomor Seri Faktur Pajak Tahun 2015 Yang Tidak Terpakai

Sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 (sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PER-17/PJ/2014) yang menegaskan bahwa Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak digunakan dalam suatu pajak tertentu harus dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan bersamaan dengan SPT Masa PPN Masa Pajak Desember tahun pajak yang bersangkutan (baca artikelnya di sini).

Oleh sebab itu, untuk sisa Nomor Seri Faktur Pajak di tahun 2015 yang tidak terpakai agar dilaporkan ke KPP bersamaan dengan pelaporan SPT Masa PPN masa Desember 2015 (pada akhir Januari 2016).

Perlu diperhatikan bahwa Nomor Seri Faktur Pajak yang tidak terpakai yang telah dilaporkan ke KPP, maka sudah tidak dapat digunakan lagi, maka sebaiknya yakinkan bahwa tidak ada lagi transaksi di tahun 2015 yang belum diterbitkan Faktur Pajaknya. Jangan sampai terjadi ketika PKP sudah tidak memiliki nomor seri Faktur Pajak untuk tahun 2015, namun ternyata masih ada transaksi tahun 2015 yang perlu diterbitkan Faktur Pajak di tahun 2015. Karena untuk keadaan seperti ini, PKP sudah tidak dapat lagi menerbitkan Faktur Pajak untuk tahun 2015.

Demikian sekilas informasi yang dapat disampaikan untuk mengantisipasi pergantian tahun. Dengan ini Pengasuh Tax Learning mengucapkan Selamat Tahun Baru 2016. Semoga di tahun 2016 ini, usaha yang dijalankan oleh para Pembaca Setia Tax Learning sekalian juga akan semakin lancar dan sukses serta berkembang semakin besar. Juga semoga seluruh resolusi, harapan dan cita-cita para Pembaca Setia Tax Learning sekalian di tahun mendatang ini akan tercapai.

Sunday, November 29, 2015

Jual Tanah dan atau Bangunan di atas Rp 20 Miliar Kena Pajak Penjualan Barang Mewah

Sejak 8 Juli 2015 pasar properti di Indonesia mengalami kelesuan akibat dikeluarkannya kebijakan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk transaksi penjualan properti berupa tanah dan/atau bangunan jenis nonstrata dengan nilai di atas Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 ini menyebabkan penjualan properti kelas premium yang harganya di atas Rp 5 miliar menjadi berkurang cukup signifikan karena pembeli menjadi berpikir-pikir untuk mendapatkan properti di atas Rp 5 miliar akibat adanya tambahan biaya yang harus dikeluarkan karena harus membayar PPnBM sebesar 20% dari harga jual properti tersebut.

Akibat dari kebijakan ini menyebabkan selama 5 bulan terakhir, nilai properti yang harga jualnya di atas Rp 5 miliar harga pasarnya merosot cukup tajam. Akibatnya para pengusaha properti mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakannya ini.

Akhirnya desakan dari para pengusaha ini didengar oleh Pemerintah, sehingga pada tanggal 20 November 2015 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.010/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku setelah 14 hari terhitung sejak tanggal diundangkan (diundangkan tanggal 20 November 2015) mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015.

Dengan demikian maka mulai 4 Desember 2015, ketentuan Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 20% adalah untuk: Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya:
  1. Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
  2. Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.
Ini adalah kabar gembira di dunia properti dan bagi Anda yang mungkin saat ini berniat untuk membeli rumah mewah. (c) http://syafrianto.blogspot.co.id

Wednesday, November 25, 2015

Kumpulan Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016

Berikut ini adalah daftar Siaran Pers Yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama tahun 2016:

Siaran Pers Tanggal 11 Januari 2016
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 Pertumbuhan Penerimaan Di Tengah Perlambatan Ekonomi


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan