Pages

Selamat Menunaikan Ibadah Puasa

Pengasuh blog Tax Learning mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa bagi Para Pembaca yang menjalankannya.

Penegasan Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak dan Pembuatan Faktur Pajak

Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan penegasan mengenai penggunaan nomor seri Faktur Pajak dan tata cara pembuatan Faktur Pajak melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2015 tanggal 2 April 2015

Pengampunan Pajak

Ditjen Pajak berjanji untuk menerbitkan aturan sunset policy jilid II untuk wajib pajak pribadi maupun badan dengan memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi atas pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Pengghasilan (PPh) mulai 1 April 2015

Cara Pengajuan SKB PP 46 Tahun 2013

Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu yang telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 1% dari omzet namun ternyata masih harus dipotong PPh yang bersifat tidak final oleh pihak pemberi penghasilan dapat mengajukan pembebasan dari pemotongan PPh tersebut.

Lapor SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap tahun menjelang tanggal 31 Maret, maka sebagian besar masyarakat di Indonesia akan diingatkan untuk memenuhi salah satu kewajibannya sebagai warga yang tinggal dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, yaitu melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib Pajak Badan dengan Omzet Di Bawah Rp 4,8 Miliar

sesuai ketentuan, Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dan memenuhi kriteria sebagai Wajib dengan peredaran usaha tertentu untuk menghitung PPh sebesar 1% dari peredaran usaha bruto tetap wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU KUP.

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Terbaru untuk Tahun 2014

mulai 1 Januari 2014, bentuk Formulir 1721 (SPT Masa PPh Pasal 21/26) ini akan mengalami perubahan. Perubahan juga terjadi dalam hal tata cara pelaporannya. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013

Kumpulan Peraturan Perpajakan

Daftar Peraturan Perpajakan terbaru dapat dibaca di artikel berikut.

Blog Tax Learning Terus Di-Update

Penulis menyadari bahwa tampilan lama blog Tax Learning sangat tidak menarik. Selain itu, beberapa fasilitas upload dokumen yang dimanfaatkan Penulis mengalami kendala seperti situs Multiply (yang sudah ditutup) dan situs Ziddu (saat ini semakin banyak virus dan spam). Untuk itu, Penulis berusaha untuk meng-update blog ini.

Thursday, June 25, 2015

DPR Menyetujui PTKP Naik Menjadi Rp 36 Juta Per Tahun

Komisi XI DPR RI telah menyetujui usulan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro untuk menaikkan batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi sebesar Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah) dari sebelumnya yang sebesar Rp 24.300.000 untuk status Tidak Kawin (TK) tanpa tanggungan anggota keluarga. Informasi ini penulis peroleh dari berita yang beredar yang mengutip pernyataan dari Ketua Komisi XI Fadel Muhammad.

Dengan disetujuinya usulan ini, maka Menteri Keuangan akan segera menyiapkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai perubahan PTKP ini. Menurut informasi yang diperoleh, Menteri Keuangan menegaskan bahwa peraturan mengenai kenaikan PTKP ini akan diberlakukan mulai 1 Juli 2015. Sehingga per 1 Juli 2015, bagi perusahaan maupun pemberi kerja sebagai pemotong PPh Pasal 21, akan memotong gaji karyawan yang dibayarkannya tersebut dengan PTKP yang baru ini.

Mari kita nantikan ketentuan yang akan diterbitkan ini. Namun yang menjadi perhatian penulis, adalah apabila PTKP ini diterapkan hanya untuk setengah tahun, maka tentunya akan menimbulkan kesulitan bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam menghitung PPh yang terutang untuk pribadinya dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, karena harus menghitung menggunakan 2 nilai PTKP yang berbeda. Selain itu, apakah besaran PTKP yang baru ini tetap dihitung berdasarkan keadaan status Wajib Pajak per 1 Januari 2015 atau keadaan status Wajib Pajak per 1 Juli 2015.

Semoga ketentuan mengenai PTKP serta petunjuk teknis penghitungannya akan jelas dan memudahkan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban pajaknya. Kita nantikan saja.

Tuesday, June 16, 2015

Tarif PPh Pasal 22 Impor Naik Jadi 10% Untuk Barang Tertentu

Pemerintah kembali mengubah ketentuan mengenai pengenaan PPh Pasal 22 atas impor barang yaitu dengan menaikkan tarif PPh Pasal 22 impor atas beberapa jenis barang sehingga tarifnya menjadi 10% dari nilai impor. Perubahan ketentuan mengenai pengenaan PPh Pasal 22 atas impor barang ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang merupakan perubahan yang keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010.

Dalam ketentuan ini, ada perubahan tarif pemungutan PPh Pasal 22 impor terhadap beberapa jenis kegiatan impor barang sehingga tarif selengkapnya menjadi:
  1. Barang tertentu (sebagaimana tercantum di Lampiran I), PPh Pasal 22 impor adalah 10% dari nilai impor;
  2. Barang tertentu lainnya (sebagaimana tercantum di Lampiran II), PPh Pasal 22 impor adalah 7,5% dari nilai impor;
  3. Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya, PPh Pasal 22 impornya bagi yang menggunakan API adalah sebesar 2,5% dari nilai impor, kecuali impor kedelai, gandum, dan tepung terigu sebesar 0,5% dari nilai impor;
  4. Selain barang tertentu dan barang tertentu lainnya, PPh Pasal 22 impornya bagi yang tidak menggunakan API adalah sebesar 7,5% dari nilai impor; dan/atau
  5. barang yang tidak dikuasai adalah sebesar 7,5% dari harga jual lelang.
Beberapa barang yang atas impornya dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 10% sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.010/2015 adalah:
  1. parfum dan cairan pewangi
  2. pakaian dan aksesori pakaian dari karet divulkasinasi
  3. peti, kopor, tas perempuan, tas eksekutif, tas kantor, tas sekolah, dompet kacamata, tas teropong, tas kamera, tas peralatan musik, kopor senjata, sarung pistol dan kemasan semacamnya, tas travel, tas makanan/minuman, tas rias, ransel, dompet, tempat botol, kotak perhiasan, tempat pisau dan sejenisnya.
  4. pakaian dan aksesori pakaian dari kulit samak atau kulit komposisi
  5. pakaian, aksesori pakaian dan barang lainnya dari kulit berbulu
  6. karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, rajutan, sudah jadi maupun belum jadi,
  7. karpet dan penutup lantai tekstil lainnya, tenunan
  8. garmen dibuat dari kain rajutan, pakaian selam
  9. alas kaki
  10. batu monumen dan batu bangunan seperti marmer, granit
  11. bak cuci, wastafel, alas baskom cuci, bak mandi, kloset, tangki air pembilasan, tempat kencing, dan perlengkapan saniter sejenis dari keramik
  12. barang dari jenis kaca untuk meja, dapur, toilet, kantor, dekorasi ruangan dan sejenisnya
  13. barang hasil tempaan pandai emas atau perak dan barang lainnya dari logam mulia
  14. barang dari mutiara alam atau mutiara budidaya, batu mulia atau batu semi mulia
  15. tungku, kompor, alat masak, panggangan besar, anglo, gelang gas, piring pemanas dan peralatan rumah tangga tanpa listrik
  16. mesin pengatur suhu udara
  17. lemari pendingin, lemari pembeku, pompa panas
  18. perlengkapan mesin, pabrik atau laboratorium
  19. mesin cuci tipe rumah tangga atau binatu, termasuk mesin yang dapat digunakan untuk mencuci dan mengeringkan.
  20. pemanas air instan atau pemanas air dengan tempat penyimpanan dan pemanas celup, listrik
  21. aparatus perekam atau pereproduksi video, digabung dengan video tuner maupun tidak
  22. aparatus transmisi untuk penyiaran radio atau televisi digabung dengan aparatus penerima atau dengan aparatus perekam suara maupun tidak, kamera televisi, kamera digital dan kamera perekam video
  23. monitor dan proyektor, tidak digabung dengan aparatus penerima televisi, aparatus penerima untuk televisi, digabung dengan penerima siaran radio atau aparatus perekam atau pereproduksi suara atau video, maupun tidak.
  24. yacht dan kendaraan air lainnya untuk pelesir atau olah raga, sampan dan kano
  25. kacamata, kacamata pelindung dan sejenisnya, korektif, protektif atau lainnya
  26. arloji tangan, arloji saku dan lainnya dengan badan arloji dari logam mulia
  27. jam dengan penggerak jam
  28. jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa dan kendaraan air.
  29. jam lainnya
  30. piano, parpsichord, dan instrumen keyboard bersenar lainnya
  31. instrumen musik dengan suara yang dihasilkan atau diperkuat, secara elektrik (seperti organ, gitar, akordeon)
  32. tempat duduk yang dapat diubah menjadi tempat tidur maupun tidak dan bagiannya
  33. perabotan lainnya
  34. alas kasur, barang keperluan tidur dan perabotan sejenis
  35. lampu dan alat kelengkapan penerangan
  36. barang untuk perlengkapan latihan fisik, gimnastik, atletik, olahraga
  37. tongkat golf dan perlengkapan golf lainnya
  38. joran, mata kail, penggulung tali pancing
Ketentuan ini berlaku setelah 60 hari terhitung sejak tanggal diundangkan (diundangkan tanggal 9 Juni 2015).

Saturday, June 13, 2015

Tax Learning News Letter

Mulai bulan Juni 2015 ini, para Pembaca Setia Tax Learning dapat menjumpai artikel yang disajikan di Tax Learning yang dapat diunduh (download) dan disimpan sebagai file pdf dalam bentuk News Letter. Penulis berusaha untuk secara rutin menyajikan Tax Learning versi News Letter ini untuk dapat dikoleksi oleh para Pembaca Setia Tax Learning. Para Pembaca juga diperkenankan untuk menyebarkan News Letter ini kepada kolega atau rekan-rekannya yang lain namun dengan catatan untuk tidak memodifikasi atau mengedit ulang dalam format yang berbeda. Semoga dengan adanya Tax Learning versi News Letter ini akan semakin menambah sumber informasi mengenai perpajakan di Indonesia bagi para Pembaca.

Penulis sangat berterimakasih atas masukan, kritik dan saran dari Para Pembaca Setia Tax Learning yang dapat membantu pengembangan News Letter yang diterbitkan maupun blog Tax Learning ini.

Tax Learning News Letter Volume 1/2015 - Juni 2015

Pada News Letter Volume 1/2015 ini disajikan artikel mengenai Pemungutan PPh Pasal 22 Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2015 dan artikel mengenai Persyaratan Pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk e-Faktur.

Download Tax Learning Vol. 1/2015


.

Thursday, May 28, 2015

Persyaratan Pengajuan Sertifikat Elektronik Untuk e-Faktur

Mulai 1 Juli 2015, seluruh Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di Pulau Jawa dan Bali diwajibkan untuk membuat Faktur Pajak secara elektronik yang disebut sebagai e-Faktur. Pembuatan Faktur Pajak secara elektronik ini sudah tidak memerlukan lagi tandatangan basah pada Faktur Pajak, serta Faktur Pajak dapat dikirimkan kepada Customer dalam bentuk softcopy (bentuk pdf) tanpa perlu diprint hardcopynya. Namun apabila pihak Customer menghendaki Faktur Pajak dalam bentuk hardcopy, pihak PKP penerbit dapat mencetak (print) Faktur Pajak ini namun tidak perlu menandatanganinya dan sebagai gantinya sudah akan otomatis tercetak suatu kode berbentuk OCR Code.

Sebagai ganti dari tanda tangan, maka saat pembuatan e-faktur ini, dibutuhkan adanya sertifikat elektronik yang dijadikan sebagai sertifikat (pengenal) yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik untuk pembuatan e-faktur.

Untuk itu, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) diwajibkan untuk segera mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP dikukuhkan sebelum 1 Juli 2015 supaya dapat menerbitkan Faktur Pajak. Kelak untuk pengambilan jatah nomor faktur, juga dapat dilakukan secara online melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (https://efaktur.pajak.go.id) dengan menggunakan sertifikat elektronik ini.

Persyaratan pengajuan sertifikat elektronik ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014, Surat Edaran Nomor SE-20/PJ/2014, Pengumuman Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor PENG-03/PJ.02/2014, dan Pengumuman Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor PENG-04/PJ.02/2014, mensyaratkan bahwa pengajuan permintaan sertifikat elektronik ini harus diajukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak atau Pengurus Pengusaha Kena Pajak dan tidak boleh diwakilkan kepada kuasa, karyawan atau konsultan pajak. Pengusaha Kena Pajak yang akan mengajukan permintaan sertifikat elektronik terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kode aktivasi dan password, serta mengajukan permintaan Akun PKP.

Pengajuan Sertifikat Elektronik oleh PKP Pusat

Untuk pengajuan permintaan sertifikat elektronik ini Pengusaha Kena Pajak harus mengajukan Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dengan format surat sesuai dengan Lampiran IH Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2014 dan melampirkan dengan dokumen yang akan diserahkan:
  • Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak dengan format surat sesuai Lampiran II Pengumuman Direktur Peraturan Perpajakan I Nomor PENG-3/PJ.02/2014
  • Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan
  • Fotokopi Identitas Diri Pengurus yang mengurus surat permintaan sertifikat elektronik ini (untuk WNI adalah KTP atau untuk WNA adalah Paspor/KITAS/KITAP)
  • Fotokopi Kartu Keluarga Pengurus yang mengurus surat permintaan sertifikat elektronik ini
  • Softcopy pas foto terbaru pengurus yang mengurus surat permintaan sertifikat elektronik ini yang disimpan dalam Compact Disc (CD) dan file namanya diberi nama dengan format: “NPWP PT-Nama Pengurus-Nomor Induk Kependudukan”
  • Nama Pengurus yang mengurus surat permintaan sertifikat elektronik ini tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Selain dokumen-dokumen yang sudah disebutkan di atas yang harus diserahkan, untuk proses pengajuan permintaan sertifikat elektronik ini perlu membawa dan memperlihatkan kepada petugas KPP yang melayani proses pengajuan ini, dokumen:
  • Asli SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT Tahunan PPh Badan
  • Asli Identitas Diri Pengurus yang mengurus surat permintaan sertifikat elektronik ini (untuk WNI adalah KTP atau untuk WNA adalah Paspor/KITAS/KITAP)
  • Asli Kartu Keluarga Pengurus yang mengurus surat permintaan sertifikat elektronik ini
  • Surat pemberitahuan Kode Aktivasi dari KPP
  • email dari KPP yang berisi Password aktivasi akun PKP

Pengajuan Sertifikat Elektronik oleh PKP Cabang Untuk pengajuan sertifikat elektronik oleh PKP cabang, maka persyaratannya adalah:
  • pengurus yang menandatangani Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik harus menunjukkan dan menyampaikan fotokopi surat penunjukan dari pengurus pusat PKP cabang tersebut.
  • menyampaikan fotokopi SPT Tahunan PPh Badan pusatnya untuk tahun pajak terakhir yang jangka waktu penyampaiannya telah jatuh tempo pada saat pengajuan surat permintaan sertifikat elektronik disertai fotokopi bukti penerimaan surat/tanda terima pelaporan SPT
  • fotokopi surat pengangkatan pengurus cabang.
  • fotokopi akta pendirian perusahaan

Selain itu, harus menunjukkan dokumen berikut ke petugas KPP yang melayani pengajuan sertifikat elektronik yang berupa:
  • Asli surat pengangkatan pengurus cabang
  • Asli akta pendirian perusahaan

Di beberapa KPP, pengurus yang datang untuk mengajukan permintaan sertifikat elektronik ini akan diambil gambarnya (difoto) oleh petugas KPP yang melayani pengajuan ini.

Dalam prosesnya, nanti pengurus akan diminta untuk membuat atau menginputkan passphrase (semacam password) yang nantinya akan digunakan untuk melakukan instalasi kode sertifikat yang diperoleh dari KPP.

Download:
- Surat Permintaan Sertifikat Elektronik
- Surat Pernyataan Persetujuan Penggunaan Sertifikat Elektronik Direktorat Jenderal Pajak

Wednesday, May 20, 2015

Penentuan Kriteria Kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi Untuk Dasar Pemotongan PPh

Sejak 1 Januari 2008, Pemerintah telah mengubah kebijakan pengenaan PPh atas penghasilan yang diperoleh oleh kegiatan usaha jasa konstruksi dengan menyederhanakan sistem pemungutannya dengan memperlakukan pengenaan PPh yang bersifat final untuk semua jenis kegiatan usaha jasa konstruksi. Pada aturan sebelumnya (Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000) sistem pemungutannya masih dibedakan menjadi 2 perlakuan, yaitu berdasarkan ketentuan PPh yang bersifat final untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp 1 miliar dan perlakuan pengenaan PPh berdasarkan ketentuan PPh yang bersifat umum (tidak final) untuk nilai pengadaan di atas Rp 1 miliar.

Perlakuan pengenaan PPh untuk usaha jasa konstruksi mulai 1 Januari 2008 (dan berlaku hingga saat ini) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009. Pada Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 51 Tahun 2008 ditetapkan bahwa tarif PPh Final untuk Jasa Konstruksi ditentukan berdasarkan kualifikasi usaha dan terbagi menjadi:
  1. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
  2. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
  3. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
  4. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
  5. 6% (enam persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.
Jika dibaca dari Penjelasan atas ayat ini, maka definisi “Kualifikasi Usaha” yang menjadi batasan penentuan tarif PPh adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Penafsiran Keliru Tentang Kualifikasi Usaha

Selama ini banyak terjadi kesalahan penafsiran mengenai penerapan tarif PPh Final sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 51 Tahun 2008 tersebut. Banyak penafsiran bahwa batasan kualifikasi usaha kecil, menengah dan besar tersebut harus disesuaikan dengan batasan nilai proyek pekerjaan jasa konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaan jasa konstruksi tersebut. Hal ini kemungkinan akibat dari ketentuan lama (PP Nomor 140 Tahun 2000) yang membatasi bahwa Wajib Pajak yang akan dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 2% hanya untuk Wajib Pajak yang melakukan proyek pekerjaan dengan nilai pengadaan sampai dengan Rp 1 miliar.

Saat ini banyak pihak yang menafsirkan bahwa untuk menentukan kualifikasi usaha kecil, menengah dan besar sesuai PP Nomor 51 Tahun 2008 ini harus dikaitkan dengan batasan kemampuan melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011.

Pada Pasal 8B ayat (1) PP 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2010 dan Pasal 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 ditetapkan bahwa kualifikasi badan usaha jasa konstruksi terdiri dari:
  1. kualifikasi usaha besar; ;
  2. kualifikasi usaha menengah; dan;
  3. kualifikasi usaha kecil.
Pada tabel lampiran III Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 memang disebutkan bahwa kemampuan melaksanakan pekerjaan dan kemampuan batasan nilai satu pekerjaan maksimum adalah sampai dengan Rp 2,5 miliar untuk usaha jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil. Namun tidak ada larangan atau batasan bagi suatu badan usaha jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil untuk tidak boleh menangani suatu pekerjaan dengan nilai pengadaan di atas Rp 2,5 miliar.

Apabila diperhatikan pada Pasal 100 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa, disebutkan bahwa:
“nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juga rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompentensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.”

Jika kita simak aturan di atas, maka batasan nilai proyek yang diatur ini hanya membatasi bahwa batasan nilai pengadaan ini sebenarnya untuk melindungi usaha kecil supaya kontraktor dengan kualifikasi usaha menengah dan besar tidak menguasai semua jenis proyek yang mengakibatkan kontraktor kualifikasi usaha kecil kalah bersaing.

Kembali lagi ke pokok masalah kita, apakah aturan mengenai pengenaan PPh berdasarkan PP Nomor 51 Tahun 2008 tersebut, kualifikasi usaha besar, menengah atau kecil tersebut adalah didasarkan pada nilai suatu proyek pekerjaan. PP Nomor 51 Tahun 2008 tidak pernah mengatur mengenai pengklasifikasian skala kualifikasi usaha jasa konstruksi. PP Nomor 51 Tahun 2008 hanya menetapkan besaran tarif PPh Final yang harus dikenakan terhadap masing-masing kualifikasi usaha. Sedangkan kualifikasi usaha ini sendiri menurut PP Nomor 51 Tahun 2008 adalah mengacu kepada kualifikasi yang telah ditentukan (sertifikasi yang dikeluarkan) oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

Simpulan

Jadi menurut penulis, untuk keperluan pengenaan PPh pihak yang berkepentingan untuk menetapkan besarnya PPh yang terutang, kualifikasi usaha dari kontraktor pemberi jasa konstruksi ini ditentukan berdasarkan sertifikasi klasifikasi usaha yang telah diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang masih berlaku. Apabila ternyata kontraktor yang memiliki sertifikat kualifikasi usaha kecil ini mengerjakan proyek dengan nilai di atas Rp 2,5 miliar, maka untuk keperluan pengenaan PPh, tidak boleh serta merta langsung diklasifikasikan sebagai kontraktor yang memiliki sertifikat kualifikasi usaha menengah atau besar. Karena secara legal, kontraktor tersebut memiliki sertifikat kualifikasi usaha kecil, walaupun dalam prakteknya yang bersangkutan mengerjakan proyek untuk kualifikasi menengah atau besar, maka pengenaan PPh harus memperhatikan aspek legalnya dimana kontraktor ini adalah pemegang sertifikat kualifikasi usaha kecil. Oleh sebab itu, PPh final yang harus dikenakan untuk kontraktor ini adalah PPh Final sebesar 2%.