Pages

...Hubungi kami jika ingin script iklan Anda di Sini....

Selamat Bertugas Sebagai Dirjen Pajak untuk Pak Robert Pakpahan

Selamat atas pelantikan Bapak Robert Pakpahan sebagai Dirjen Pajak pada tanggal 30 November 2017. Selamat bertugas dan semoga sukses mengemban amanah ini.

Dirgahayu Republik Indonesia Ke-72

Dirgahayu Republik Indonesia Ke-72. Marilah kita bersatu untuk mengisi kemerdekaan ini dengan KERJA BERSAMA mewujudkan Indonesia yang kokoh, bersatu, berdaulat, damai dan sejahtera.

Perbaharui Sertifikat Digital PKP Anda

Bagi Anda yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), segera cek Sertifikat Digital Anda, dan apabila akan jatuh tempo, segeralah perbaharui supaya tetap dapat menerbitkan eFaktur.

Daftar Institusi Yang Dapat Menampung Dana Repatriasi Tax Amnesty

Berikut ini adalah lembaga/institusi yang ditunjuk untuk dapat menampung dana dari para Wajib Pajak yang melakukan repatriasi Harta dalam program Pengampunan Pajak

Mulai 1 Juli 2016 Setor Pajak Harus Pakai eBilling

Mulai 1 Juli 2016, seluruh pembayaran PPh dan PPN hanya dapat dilakukan secara elektronik dengan eBilling. Pembayaran secara manual menggunakan Formulir SSP sudah tidak diterima lagi di Bank/Kantor Pos.

Semua PKP Harus Menerbitkan Faktur Pajak Gunakan eFaktur

Mulai 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak di seluruh Indonesia harus menggunakan eFaktur untuk menerbitkan Faktur Pajak.

Cara Pengajuan SKB PP 46 Tahun 2013

Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu yang telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 1% dari omzet namun ternyata masih harus dipotong PPh yang bersifat tidak final oleh pihak pemberi penghasilan dapat mengajukan pembebasan dari pemotongan PPh tersebut.

Lapor SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap tahun menjelang tanggal 31 Maret, maka sebagian besar masyarakat di Indonesia akan diingatkan untuk memenuhi salah satu kewajibannya sebagai warga yang tinggal dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, yaitu melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib Pajak Badan dengan Omzet Di Bawah Rp 4,8 Miliar

sesuai ketentuan, Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dan memenuhi kriteria sebagai Wajib dengan peredaran usaha tertentu untuk menghitung PPh sebesar 1% dari peredaran usaha bruto tetap wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU KUP.

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Terbaru untuk Tahun 2014

mulai 1 Januari 2014, bentuk Formulir 1721 (SPT Masa PPh Pasal 21/26) ini akan mengalami perubahan. Perubahan juga terjadi dalam hal tata cara pelaporannya. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013

Kumpulan Peraturan Perpajakan

Daftar Peraturan Perpajakan terbaru dapat dibaca di artikel berikut.

Blog Tax Learning Terus Di-Update

Penulis menyadari bahwa tampilan lama blog Tax Learning sangat tidak menarik. Selain itu, beberapa fasilitas upload dokumen yang dimanfaatkan Penulis mengalami kendala seperti situs Multiply (yang sudah ditutup) dan situs Ziddu (saat ini semakin banyak virus dan spam). Untuk itu, Penulis berusaha untuk meng-update blog ini.

Thursday, November 23, 2017

Robert Pakpahan Calon Direktur Jenderal Pajak

Hari ini beredar kabar bahwa Menteri Keuangan mengusulkan calon Direktur Jenderal Pajak yang baru kepada Presiden Joko Widodo, untuk menggantikan Direktur Jenderal Pajak sebelumnya, Ken Dwijugestiadi, yang akan memasuki masa pensiunnya pada Desember 2017. Sebuah nama yang diisukan akan diusulkan sebagai calon Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang baru adalah Robert Pakpahan.

Sumber di lingkungan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) memastikan jabatan Dirjen Pajak akan diputuskan melalui penunjukan langsung oleh Presiden Jokowi. Saat ini, nama calon petinggi Dirjen Pajak itu diajukan ke Tim Penilai Akhir (TPA). Robert Pakpahan saat ini menjabat sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan. Bagaimana latar belakang dan pengalaman Robert Pakpahan ini akan diuraikan pada tulisan berikut yang datanya dihimpun dari berbagai sumber informasi.

Robert Pakpahan lahir pada tanggal 20 Oktober 1959 di Tanjung Balai, Sumatera Utara.

Ketertarikan Robert di bidang keuangan dan perpajakan membuatnya memutuskan masuk di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Ia kemudian lulus Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi STAN pada tahun 1981. Setelahnya pada tahun 1985 Robert lantas meneruskan studi Diploma IV di kampus yang sama hingga tamat pada 1987. Tak berhenti disitu, ia berhasil meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics dari University of North Carolina at Chapel Hill, USA pada tahun1998.

Sebelum didaulat sebagai dirjen, Robert pernah menjadi Tenaga Pengkaji Bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Pajak pada tahun 2003 hingga tahun 2005. Mulai saat itu, kariernya di Direktorat Pajak pun menanjak. Sejak September 2005 Robert menduduki posisi Direktur Potensi dan Sistem Perpajakan hingga tahun 2006. Setelahnya, ia dipercaya sebagai Direktur Transformasi Proses Bisnis hingga 2011. Selanjutnya, Robert dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara pada tahun 2011.

Pada 27 November 2013 Robert dilantik menjadi Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan. Seiring dengan penyempurnaan organisasi, pada 12 Februari 2015 ia kemudian diangkat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko di Kementerian Keuangan.

Pada November 2014 lalu, Robert sempat mengikuti tes penulisan makalah dalam rangka rekrutmen terbuka pimpinan tinggi madya sebagai Direktur Jenderal Pajak. Berbekal pengetahuan dan pengalamannya, Robert bisa dikatakan cukup menguasai perekonomian Indonesia baik secara mikro maupun makro. Meskipun bukan orang baru di Ditjen Pajak, angannya untuk mengabdi harus pupus akibat kondisi kesehatannya yang kurang baik pada saat itu sehingga ia menolak tawaran tersebut dan mengundurkan diri pada seleksi tahap kedua.

Berdasarkan rekam jejak karier, Robert pernah menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara. Robert Pakpahan juga menerima penugasan untuk beberapa jabatan antara lain, Komisaris Indonesia Infrastructure Finance (IIF), Anggota Dewan Direksi (mewakili negara-negara ASEAN) dan Ketua Komite Audit Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) - Asian Development Bank. Terakhir, menjadi Board of Trustee Member, Millennium Challenge Account.

Robert Pakpahan pernah diangkat sebagai Anggota Dewan Komisioner LPS. Kemudian, dia diangkat kembali oleh Presiden menjadi Anggota Dewan Komisioner LPS (ex officio Kementerian Keuangan).

Hingga saat ini, Robert juga menjabat sebagai jajaran direktur di Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF) yang mewakili ASEAN sejak Maret 2014. Disamping menjabat sebagai Komisioner dari Indonesia Deposit Insurance Corporation, sejak April 2016 lalu ia juga didaulat menjadi Komisioner di Indonesia Infrastructure Finance.

Sumber:
- tirto.id
- CNN Indonesia
- kemenkeu.go.id

Tuesday, November 21, 2017

Tidak Ada Pengampunan Pajak Jilid Kedua

Beberapa hari ini beredar rumor bahwa Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) akan melakukan Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Jilid Kedua. Rumor ini beredar baik melalui pemberitaan di media massa, media sosial atau pesan yang beredar luas. Bahkan kabar mengenai Program Pengampunan Pajak Jilid Kedua ini dikaitkan dengan terbitnya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 serta adanya rencana dari Menteri Keuangan untuk mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016. Akibatnya timbul keresahan di sebagian kalangan masyarakat mengenai kebijakan ini.

Untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan rumor tentang Pengampunan Pajak Jilid Kedua ini, maka Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Siaran Pers Nomor 39/2017 tanggal 21 November 2017. Dalam Siaran Pers ini ditegaskan bahwa:

Pemerintah melalui perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang memiliki harta yang belum dilaporkan baik dalam SPT Tahunan 2015 maupun dalam Surat Pernyataan Harta, untuk secara sukarela mengungkapkan sendiri harta tersebut dengan membayar pajak penghasilan final sesuai tarif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017, sepanjang Ditjen Pajak belum menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) Pajak. Dalam hal Wajib Pajak mengungkapkan secara sukarela maka tidak ada pengenaan sanksi sesuai Pasal 18 UU Pengampunan Pajak.

Dengan adanya penegasan perlakuan perpajakan dalam PMK yang baru ini, Pemerintah memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak yang secara sukarela mengungkapkan harta yang belum pernah dilaporkan. Pada saat yang bersamaan, Ditjen Pajak tetap konsisten menjalankan penegakan kepatuhan sesuai PP 36/2017 dalam hal telah menemukan data dan informasi harta yang tidak dilaporkan, yaitu dengan menerbitkan SP2 Pajak tanpa menunggu Wajib Pajak mengungkapkan/melaporkan harta tersebut.

Dengan demikian perlakuan ini tidak dapat disamakan dengan program Pengampunan Pajak yang berlaku pada 1 Juli 2016 – 31 Maret 2017. Secara spesifik perbedaan dari perlakuan dalam perubahan PMK 118/PMK.03/2016 ini dibandingkan dengan program Pengampunan Pajak adalah sebagai berikut:
No.
Aspek Perpajakan
Perubahan PMK 118/PMK.03/2016
Pengampunan Pajak
1.
Tarif
12,5% - 30%
(PP36/2017)
0,5% - 10%
(UU Pengampunan Pajak)
2.
Dilakukan pemeriksaan/penyidikan
Ya
Tidak
3.
Penghentian pemeriksaan/penyidikan
Tidak (Wajib Pajak yang telah diterbitkan SP2 Pajak tidak dapat lagi melakukan pengungkapan sukarela)
Ya
4.
Penghapusan sanksi apabila membayar pokok tunggakan pajak yang terutang dalam SKP
Tidak
Ya
5.
Pembebasan PPh atas pengalihan saham, tanah dan bangunan
Tidak
Ya

Wednesday, November 15, 2017

Untuk Memudahkan Peserta Amnesti Pajak Mengurus SKB, Aturan Terkait SKB Segera Direvisi

Sehubungan semakin dekatnya batas waktu pemberian fasilitas pembebasan PPh atas pengalihan tanah dan bangunan 31 Desember 2017, maka Menteri Keuangan akan segera melakukan revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016. Hal ini sebagaimana yang telah diumumkan Plh. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat melalui Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Nomor 37/2017 tanggal 15 November 2017.

Pokok dari Siaran Pers ini adalah bahwa untuk keperluan penandatanganan Surat Pernyataan Notaris antara Nominee dan Wajib Pajak serta proses balik nama di Badan Pertanahan Nasional, Wajib Pajak dapat menggunakan SKB PPh atau fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak.

Sehubungan dengan penyampaian fotokopi Surat Keterangan Pengampunan Pajak dimaksud, para pihak yang terkait dalam proses balik nama, wajib merahasiakan dan menjaga keamanan data Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 23 Undang-Undang Pengampunan Pajak.

Berdasarkan data Ditjen Pajak, terdapat sekitar 151 ribu Wajib Pajak yang berpotensi memanfaatkan fasilitas SKB PPh. Hingga tanggal 14 November 2017 baru 29 ribu Wajib Pajak (19%) yang mengajukan permohonan SKB. Dari jumlah tersebut sebanyak 80% permohonan diterima sedangkan sisanya ditolak, terutama karena masalah persyaratan formal yang tidak dipenuhi dan adanya perbedaan data.

Untuk menghindari antrian di akhir tahun Ditjen Pajak mengimbau seluruh Wajib Pajak yang bermaksud memperoleh fasilitas pembebasan PPh atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diberikan fasilitas Pengampunan Pajak untuk segera mengajukan permohonan SKB ke Kantor Pelayanan Pajak tempat terdaftar.

Tuesday, October 3, 2017

Alternatif Link untuk Download Installer Update e-Faktur Versi 2.0

Hingga malam ini, 3 Oktober 2017, server eFaktur untuk mendownload installer update eFaktur v.2.0 (pada situs resmi Direktorat Jenderal Pajak) masih tidak dapat diakses. Oleh sebab itu, berikut ini penulis sajikan link alternatif untuk mendownload program eFaktur v.2.0 yang berhasil penulis download atau peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Semoga file yang penulis dapatkan ini dapat membantu para Pembaca Setia Tax Learning yang ingin mendapatkan installer update eFaktur versi 2.0.
  1. Aplikasi e-Faktur Windows 32 bit: Download disini
  2. Aplikasi e-Faktur Windows 64 bit: Download disini
  3. Aplikasi e-Faktur Linux 32 bit: Download disini
  4. Aplikasi e-Faktur Linux 64 bit: Download disini
  5. Aplikasi e-Faktur Macinthos 64 bit: Download disini
  6. Mem_Config Terbaru: Download disini
  7. Aplikasi ETaxInvoiceUpd Windows 32 bit - Tools update Database (Setelah dijalankan, Anda harus menghapus secara manual) Download disini
  8. Aplikasi ETaxInvoiceUpd Windows 64 bit - Tools Update Database (Setelah dijalankan, Anda harus menghapus secara manual) Download disini
Note: hingga saat ini penulis baru berhasil memperoleh installer update eFaktur v.2.0 untuk Windows 32 bit dan Windows 64 bit. Penulis akan berusaha terus mendapatkan installer lainnya dan segera diupload di sini.

Bagi Anda yang telah memiliki program eFaktur sebelumnya yang telah diinstall di komputer Anda, maka cukup install aplikasi pada nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 di atas (pilih salah satu sesuai dengan tipe operating system di komputer Anda) dan ikuti panduannya untuk menyalin (copy) database lama dari program eFaktur yang sudah ada seperti penjelasan pada Artikel Sebelum ini.

Sunday, October 1, 2017

DJP Lakukan Perubahan Aplikasi e-Faktur per 1 Oktober 2017

Bagi Anda Pengusaha Kena Pajak yang selama ini dalam menerbitkan Faktur Pajak dengan menggunakan e-Faktur, perhatikanlah perubahan yang terjadi sejak 1 Oktober 2017.

Direktorat Jenderal Pajak tengah melakukan peluncuran aplikasi e-Faktur Dekstop versi v2.0, e-Faktur Web-based, dan e-Faktur Host-to-Host sejak 1 Oktober 2017 guna meningkatkan mutu pelayanan di bidang PPN dan PPnBM. Terkait dengan hal tersebut, maka melalui Surat Direktur Teknologi Informasi Perpajakan Nomor S-341/PJ.10/2017 tanggal 25 September 2017 dan Pengumuman Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Nomor PENG-07/PJ.09/2017 tanggal 28 September 2017 disampaikan mengenai perubahan dan penambahan aplikasi baru ini.

Mulai 1 Oktober 2017, aplikasi pembuatan Faktur Pajak PPN secara elektronik (e-Faktur) adalah melalui:
  1. Aplikasi e-Faktur Dekstop versi v.2.0 (menggantikan versi yang telah ada saat ini);
  2. Aplikasi e-Faktur Web-based; dan
  3. Aplikasi e-Faktur Host-to-Host.
Pengusaha Kena Pajak yang dapat menggunakan aplikasi e-Faktur Web-based dan aplikasi e-Faktur Host-to-Host adalah Pengusaha Kena Pajak telah memperoleh izin tertulis dari Direktorat Jenderal Pajak yang tata caraya akan diatur lebih lanjut.

Perubahan yang terjadi terkait dengan penyempurnaan aplikasi e-Faktur versi v.2.0 (yang selama ini telah digunakan oleh para Pengusaha Kena Pajak dalam menerbitkan e-Faktur) yang perlu diperhatikan adalah:
  1. Pembatalan Faktur Pajak yang bisa dilakukan setelah lawan transaksi menyetujuinya;
  2. Pembatalan Retur Faktur Pajak;
  3. Peringatan pada saat nilai transaksi yang direkam melebihi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  4. Notifikasi untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada kolom Referensi untuk Pembeli yang tidak memiliki NPWP atau 00.000.000-0.000.000;
  5. Perbaikan bugs pada saat cetak nota retur; f.Penambahan Cap "PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 96 TAHUN 2015";
  6. Penambahan Cap "PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 74 TAHUN 2015"; dan
  7. Penambahan Cap "PPN TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 106 TAHUN 2015"

Langkah Instalasi Aplikasi e-Faktur Dekstop versi v.2.0

Bagi Pengusaha Kena Pajak, mulai 1 Oktober 2017 wajib untuk meng-update aplikasi e-Faktur Dekstop versi v.2.0. Installer aplikasi e-Faktur Dekstop versi v.2.0 ini dapat diunduh (download) di laman: https://efaktur.pajak.go.id/aplikasi.xhtml. Pada laman ini terdapat berbagai tipe installer e-Faktur sesuai dengan versi komputernya, yaitu:

  1. Aplikasi e-Faktur Windows 32 bit: Download disini
  2. Aplikasi e-Faktur Windows 64 bit: Download disini
  3. Aplikasi e-Faktur Linux 32 bit: Download disini
  4. Aplikasi e-Faktur Linux 64 bit: Download disini
  5. Aplikasi e-Faktur Macinthos 64 bit: Download disini
  6. Mem_Config Terbaru: Download disini
  7. Aplikasi ETaxInvoiceUpd Windows 32 bit - Tools update Database (Setelah dijalankan, Anda harus menghapus secara manual) Download disini
  8. Aplikasi ETaxInvoiceUpd Windows 64 bit - Tools Update Database (Setelah dijalankan, Anda harus menghapus secara manual) Download disini
Bagi Anda yang telah memiliki program e-Faktur yang sebelumnya, maka Anda cukup men-download salah satu dari aplikasi sebagaimana yang disajikan pada nomor 1 sampai dengan nomor 5 di atas sesuai dengan tipe dari operating system komputer Anda. Setelah mendownload installer e-Faktur tersebut di atas, kemudian extract ke dalam folder baru yang sudah disiapkan. Agar diperhatikan bahwa file installer update ini harus disimpan secara terpisah dengan folder e-Faktur versi yang lama.

Selanjutnya salin (copy) folder db dari folder aplikasi lama ke dalam folder aplikasi yang baru dan jalankan file ETaxInvoiceUpd.exe.

Setelah update selesai, maka jalankan program e-Faktur seperti biasa dengan klik ETaxInvoice.exe.

Note: Pada saat penulis menjalankan program e-Faktur versi 2.0 dengan mengklik file "ETaxInvoice.exe" muncul pesan error: "ETAX-40001: Tidak dapat menghubungi E-TaxInvoice Server. Anda harus terhubung dengan internet untuk mengakses service". Namun setelah diklik "OK", penulis tetap dapat mengakses program e-Faktur ini. Jadi kemungkinan ini hanyalah koneksi ke server eFaktur yang masih belum stabil.

Hingga malam ini, 3 Oktober 2017, server eFaktur untuk mendownload installer update eFaktur v.2.0 (sebagaimana link yang penulis sajikan di atas) masih tidak dapat diakses. Oleh sebab itu, pada Artikel Selanjutnya, penulis sajikan link alternatif untuk mendownload program eFaktur v.2.0 yang berhasil penulis download atau peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Artikel Terkait:
Alternatif Link untuk Download Installer Update e-Faktur Versi 2.0