Pages

Selamat Tahun Baru Imlek 2568

Pengasuh Tax Learning mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2568 untuk Pembaca Setia Tax Learning yang merayakan. Gong Xi Fa Chai. Xin Nian Quai Le. Wan She Ru I.

Happy Chinese New Year

May this new year bring you prosperity, good luck, and good fortune.

Daftar Institusi Yang Dapat Menampung Dana Repatriasi Tax Amnesty

Berikut ini adalah lembaga/institusi yang ditunjuk untuk dapat menampung dana dari para Wajib Pajak yang melakukan repatriasi Harta dalam program Pengampunan Pajak

Manfaatkan Fasilitas Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) mulai 1 Juli 2016 s.d. 31 Maret 2017

Marilah kita segera memanfaatkan fasilitas Pengampunan Pajak. Fasilitas ini hanya berlaku hingga 31 Maret 2017

Mulai 1 Juli 2016 Setor Pajak Harus Pakai eBilling

Mulai 1 Juli 2016, seluruh pembayaran PPh dan PPN hanya dapat dilakukan secara elektronik dengan eBilling. Pembayaran secara manual menggunakan Formulir SSP sudah tidak diterima lagi di Bank/Kantor Pos.

Semua PKP Harus Menerbitkan Faktur Pajak Gunakan eFaktur

Mulai 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak di seluruh Indonesia harus menggunakan eFaktur untuk menerbitkan Faktur Pajak.

Cara Pengajuan SKB PP 46 Tahun 2013

Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu yang telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 1% dari omzet namun ternyata masih harus dipotong PPh yang bersifat tidak final oleh pihak pemberi penghasilan dapat mengajukan pembebasan dari pemotongan PPh tersebut.

Lapor SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap tahun menjelang tanggal 31 Maret, maka sebagian besar masyarakat di Indonesia akan diingatkan untuk memenuhi salah satu kewajibannya sebagai warga yang tinggal dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, yaitu melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib Pajak Badan dengan Omzet Di Bawah Rp 4,8 Miliar

sesuai ketentuan, Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dan memenuhi kriteria sebagai Wajib dengan peredaran usaha tertentu untuk menghitung PPh sebesar 1% dari peredaran usaha bruto tetap wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU KUP.

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Terbaru untuk Tahun 2014

mulai 1 Januari 2014, bentuk Formulir 1721 (SPT Masa PPh Pasal 21/26) ini akan mengalami perubahan. Perubahan juga terjadi dalam hal tata cara pelaporannya. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013

Kumpulan Peraturan Perpajakan

Daftar Peraturan Perpajakan terbaru dapat dibaca di artikel berikut.

Blog Tax Learning Terus Di-Update

Penulis menyadari bahwa tampilan lama blog Tax Learning sangat tidak menarik. Selain itu, beberapa fasilitas upload dokumen yang dimanfaatkan Penulis mengalami kendala seperti situs Multiply (yang sudah ditutup) dan situs Ziddu (saat ini semakin banyak virus dan spam). Untuk itu, Penulis berusaha untuk meng-update blog ini.

Monday, April 17, 2017

Formulir SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2016 format Excel

Bagi Pembaca Setia Tax Learning yang memerlukan Formulir SPT Tahunan PPh Badan untuk Tahun Pajak 2016 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 beserta lampiran khusus dan Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal untuk Transfer Pricing Documentation sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, silakan didownload di sini:
  1. Formulir SPT Tahunan PPh Badan Rupiah
  2. Lampiran Khusus SPT Tahunan PPh Badan Rupiah
  3. Ikhtisar Dokumen Induk dan Dokumen Lokal untuk Transfer Pricing Documentation sesuai PMK 213/PMK.03/2016

Thursday, March 30, 2017

Peraturan Tentang Tata Cara Pelaporan Harta Tambahan Pengampunan Pajak

Wajib Pajak yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dan telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak selanjutnya perlu menyampaikan laporan berkala berupa Laporan:
  1. pengalihan dan realisasi investasi Harta tambahan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi Wajib Pajak yang melakukan repatriasi harta tambahan; atau
  2. penempatan Harta tambahan bagi Wajib Pajak yang mengungkapkan (deklarasi) Harta tambahan yang berada dan/atau ditempatkan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 tanggal 29 Maret 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak untuk memberikan penegasan mengenai bagaimana tata cara pelaporan Harta Tambahan ini.

Laporan berkala yang harus disampaikan oleh Wajib Pajak selama 3 tahun tersebut di atas harus disampaikan:
  1. untuk penyampaian laporan tahun pertama paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2017 (dalam hal ini berarti 31 Maret 2018 untuk WP OP atau 30 April 2018 untuk WP Badan).
  2. untuk penyampaian laporan tahun kedua paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2018 (dalam hal ini berarti 31 Maret 2019 untuk WP OP atau 30 April 2019 untuk WP Badan).
  3. untuk penyampaian laporan tahun ketiga paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2019 (dalam hal ini berarti 31 Maret 2020 untuk WP OP atau 30 April 2020 untuk WP Badan).

Wednesday, March 29, 2017

Laporan Tahunan Penempatan Harta Pertama Dilaporkan Tahun 2018

Malam ini Direktur P2 Humas, Hestu Yoga Saksama, menyampaikan siaran pers mengenai pelaksanaan Amnesti Pajak. Salah satu hal yang disampaikan yang cukup penting untuk diketahui adalah mengenai Wajib Pajak yang mengikuti program Amnesti Pajak wajib untuk menyampaikan laporan penempatan harta (bagi harta deklarasi dalam negeri) dan/atau laporan pengalihan dan realisasi investasi (bagi harta repatriasi) secara berkala setiap tahun selama tiga tahun. Laporan pertama disampaikan paling lambat pada 31 Maret 2018 untuk Wajib Pajak orang pribadi, atau 30 April 2018 untuk Wajib Pajak badan.

Sebelumnya Suryo Utomo, Staf Ahli Menteri Keuangan bidang Kepatuhan Pajak menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Pajak tetap membuka seluas-luasnya pelayanan Amnesti Pajak hingga hari terakhir pada tanggal 31 Maret 2017. Sejak tanggal 27 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak membuka kantor sampai jam 21.00 waktu setempat untuk pemberian layanan Amnesti Pajak. Sedangkan pada tanggal 31 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak akan membuka kantor hingga pukul 24.00 waktu setempat.

Dalam hal pencapaian yang telah raih dalam pelaksanaan Amnesti Pajak, disampaikan bahwa hingga kemarin, jumlah penerimaan dari Amnesti Pajak sudah mencapai Rp 123,64 Triliun yang terdiri dari uang tebusan Amnesti Pajak 110,01 Triliun, pembayaran tunggakan terkait Amnesti Pajak 12,56 Triliun, dan pembayaran Bukti Permulaan 1,06 Triliun. Dari jumlah tersebut, postur Wajib Pajak terbanyak yang membayar uang tebusan Amnesti pajak adalah Wajib Pajak non UMKM yaitu Rp 88 Triliun, disusul berturut-turut Wajib Pajak UMKM sebesr Rp 7 Triliun, oleh Wajib Pajak Badan Non UMKM sebesar Rp 13 Triliun, dan oleh Wajib Pajak Badan UMKM sebesar Rp 0,5 Triliun.

Sedangkan jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan dalam rangka Amnesti Pajak adalah 831.976 SPH. Padahal Wajib Pajak peserta Amnesti Pajak adalah 832.631, sehingga ada Wajib Pajak yang menyampaikan lebih dari satu SPH atau dengan kata lain mengikuti Amnesti Pajak lebih dari sekali.

Dari jumlah SPH tersebut, total harta yang dideklarasikan adalah Rp 4668,77 Triliun dan menjadi basis pajak baru ke depannya. Komposisi dari harta yang terdapat dalam SPH adalah total deklarasi dalam negeri sebesar Rp 3.495 Triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.027 T, dan repatriasi sebesar Rp 142 Triliun. Harta yang direpatriasi paling banyak berasal dari Singapura, Cayman Island, Hong Kong, BVI, dan China, sedangkan harta yang dideklarasi di luar negeri paling banyak berasal dari Singapura, BVI, Hongkong, Cayman Island, dan Australia.

Selain memberikan update terkait Amnesti Pajak, Suryo juga menjelaskan terkait isu yang beredar bahwa apabila wajib pajak tidak menyampaikan laporan penempatan harta (bagi harta deklarasi dalam negeri) dan/atau laporan pengalihan dan realisasi investasi (bagi harta repatriasi) secara berkala setiap tahun selama tiga tahun maka Amnesti Pajaknya akan batal. Hal ini salah belaka.

Dikutip dari: pajak.go.id

Peraturan yang mengatur tentang Laporan Tahunan Penempatan Harta Pengampunan Pajak ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017. Ketentuan ini dapat dibaca dan didownload di sini.

Batas Waktu Lapor SPT Tahunan 2016 Diperpanjang Hingga 21 April 2017

Hingga hari ini masih banyak Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2016. Salah satu penyebabnya mungkin hingga saat ini Wajib Pajak yang belum menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2016 adalah karena masih menyusun laporan SPT Tahunannya tersebut. Padahal batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2016 akan berakhir tanggal 31 Maret 2017.

Hari ini ada kabar gembira bagi Wajib Pajak yang hingga hari ini masih belum menyampaikan SPT Tahunannya akibat masih berupaya dalam menyiapkan SPT Tahunannya tersebut. Kabar gembira tersebut adalah adanya penyataan dari Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo bahwa batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP Tahun Pajak 2016 dari sebelumnya berakhir pada 31 Maret 2017 diperpanjang sampai dengan 21 April 2017.

Namun perpanjangan waktu ini hanya berlaku untuk pelaporan SPT Tahunannya saja. Sedangkan apabila terdapat kurang bayar dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, maka kurang bayar tersebut harus disetorkan paling lambat tanggal 31 Maret 2017.

Perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2016 ini berlaku untuk penyampaian SPT Tahunan secara manual, melalui pos atau jasa pengiriman, serta melalui saluran tertentu, seperti e-filing, e-form, e-spt, ASP, dan lainnya.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, perpanjangan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi hingga 21 April 2017 akan dituangkan dalam Peraturan Dirjen Pajak yang akan ditandantangani hari ini atau besok.

Sebagai informasi, pada tanggal 29 Maret 2017 Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-87/PJ/2017 sebagai tindak lanjut dari pemberian kelonggaran waktu untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2016 hingga 21 April 2017.

Tuesday, March 28, 2017

Hari Ini Kantor Pajak Tetap Buka Layanan Walau Libur Nyepi

Hari ini, Selasa 28 Maret 2017 adalah merupakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur Nasional. Walaupun ditetapkan sebagai hari libur nasional, namun demi mensukseskan program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) dan batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2016 yang keduanya akan segera berakhir tanggal 31 Maret 2017, maka Direktorat Jenderal Pajak menginstruksikan kepada seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kanwil Wilayah (Kanwil) DJP (kecuali untuk unit kerja yang berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat) untuk membuka layanan pada hari ini.

Instruksi ini dituangkan dalam Surat Direktur P2Humas Nomor S-234/PJ.09/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pemberitahuan Penambahan Layanan. Dalam surat ini diberitahukan bahwa pada hari ini tanggal 28 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak membuka layanan untuk penyampaian Amnesti Pajak dan Penyampaian SPT Tahunan PPh mulai pukul 08.00 sampai dengan 21.00 waktu setempat.

Namun pemberian layanan tambahan di tanggal 28 Maret 2017 ini dikecualikan untuk unit kerja yang berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Dengan demikian, bagi Pembaca Setia Tax Learning yang masih belum menyampaikan Amnesti Pajak dan SPT Tahunan PPh Tahun 2016, maka segeralah gunakan kesempatan untuk menyampaikannya pada hari ini hingga 4 hari ke depan sampai dengan 31 Maret 2017. Namun penulis menyarankan untuk menghindari antrian yang lama, maka sebaiknya bagi yang ingin menyampaikan SPT Tahunan PPh, agar menyampaikannya secara online melalui eFiling. Untuk melakukan hal ini, maka hari ini dapat digunakan kesempatan untuk meminta EFIN (yaitu nomor identitas khusus bagi Wajib Pajak untuk dapat mengakses layanan eFiling) ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan membawa formulir aktivasi EFIN yang telah diisi dan dilampiri dengan fotokopi KTP dan NPWP.

Penyampaian SPT secara eFiling sangatlah mudah, efisien, efektif dan dapat dilakukan dalam waktu 24 jam sehari.

Penulis juga mengucapkan kepada rekan-rekan segenap umat Hindu yang merayakan Nyepi, Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939.