Pages

...Hubungi kami jika ingin script iklan Anda di Sini....

Dirgahayu Republik Indonesia ke-73

Dirgahayu Republik Indonesia ke-73. Kerja kita, Prestasi Bangsa.

Blog Tax Learning turut Mendukung Pelaksanaan Asian Games ke-18

Mari dukung pelaksanaan Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang 18-8-2018 s.d. 2-9-2018. Dukung Indonesia menjadi juara. Indonesia Emas.

Perbaharui Sertifikat Digital PKP Anda

Bagi Anda yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), segera cek Sertifikat Digital Anda, dan apabila akan jatuh tempo, segeralah perbaharui supaya tetap dapat menerbitkan eFaktur.

Daftar Institusi Yang Dapat Menampung Dana Repatriasi Tax Amnesty

Berikut ini adalah lembaga/institusi yang ditunjuk untuk dapat menampung dana dari para Wajib Pajak yang melakukan repatriasi Harta dalam program Pengampunan Pajak

Mulai 1 Juli 2016 Setor Pajak Harus Pakai eBilling

Mulai 1 Juli 2016, seluruh pembayaran PPh dan PPN hanya dapat dilakukan secara elektronik dengan eBilling. Pembayaran secara manual menggunakan Formulir SSP sudah tidak diterima lagi di Bank/Kantor Pos.

Semua PKP Harus Menerbitkan Faktur Pajak Gunakan eFaktur

Mulai 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak di seluruh Indonesia harus menggunakan eFaktur untuk menerbitkan Faktur Pajak.

Cara Pengajuan SKB PP 46 Tahun 2013

Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu yang telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 1% dari omzet namun ternyata masih harus dipotong PPh yang bersifat tidak final oleh pihak pemberi penghasilan dapat mengajukan pembebasan dari pemotongan PPh tersebut.

Lapor SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap tahun menjelang tanggal 31 Maret, maka sebagian besar masyarakat di Indonesia akan diingatkan untuk memenuhi salah satu kewajibannya sebagai warga yang tinggal dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, yaitu melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib Pajak Badan dengan Omzet Di Bawah Rp 4,8 Miliar

sesuai ketentuan, Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dan memenuhi kriteria sebagai Wajib dengan peredaran usaha tertentu untuk menghitung PPh sebesar 1% dari peredaran usaha bruto tetap wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU KUP.

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Terbaru untuk Tahun 2014

mulai 1 Januari 2014, bentuk Formulir 1721 (SPT Masa PPh Pasal 21/26) ini akan mengalami perubahan. Perubahan juga terjadi dalam hal tata cara pelaporannya. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013

Kumpulan Peraturan Perpajakan

Daftar Peraturan Perpajakan terbaru dapat dibaca di artikel berikut.

Blog Tax Learning Terus Di-Update

Penulis menyadari bahwa tampilan lama blog Tax Learning sangat tidak menarik. Selain itu, beberapa fasilitas upload dokumen yang dimanfaatkan Penulis mengalami kendala seperti situs Multiply (yang sudah ditutup) dan situs Ziddu (saat ini semakin banyak virus dan spam). Untuk itu, Penulis berusaha untuk meng-update blog ini.

Sunday, September 9, 2018

Peraturan Pelaksana dari Ketentuan Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu yang Dikenakan PPh 0,5%

Untuk mengatur teknis pelaksanaan dan tata cara terkait dengan ketentuan mengenai Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto Tertentu yang dikenakan PPh Final sebesar 0,5% (dimana sebelumnya dikenakan sebesar 1%) sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, maka Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangann Nomor 99/PMK.03/2018 tanggal 24 Agustus 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Selain mengatur megenai kriteria dan ketentuan bagi Wajib Pajak yang diatur dalam ketentuan ini sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Menteri Keuangan ini secara rinci mengatur juga mengenai tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh sesuai ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018, tata cara pengajuan surat permohonan dan penerbitan surat keterarangan sebagai Wajib Pajak yang dikenakan PPh sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018, tata cara mengenai angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan, serta ketentuan peralihannya.

Download:
Peraturan Menteri Keuangann Nomor 99/PMK.03/2018

Kebijakan Pemerintah Menaikan Tarif PPh Pasal 22 Impor

Akibat kondisi ekonomi global dalam beberapa hari terakhir terhadap perekonomian di Indonesia terutama terhadap neraca transaksi berjalan (current account) dan mata uang Rupiah dimana posisi nilai mata uang Rupiah yang semakin tertekan akibat menguatnya nilai mata uang Dollar Amerika Serikat. Kurs Dollar Amerika Serikat sempat menguat terhadap Rupiah hingga Rp 14.927, berdasarkan kurs tengah BI, pada tanggal 5 September 2018. Nilai ini merupakan nilai terendah sejak tahun 1998. Penguatan mata uang Dollar Amerika Serikat ini dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun faktor internal. Salah satu faktor internal yang menyebabkan melemahnya mata uang Rupiah adalah defisit neraca transaksi berjalan Indonesia, dimana transaksi impor lebih besar daripada transaksi ekspor.

Pada semester I tahun 2018, defisit neraca transaksi berjalan Indonesia mencapai USD13,5 miliar (2,6% terhadap PDB). Salah satu penyebab defisit transaksi berjalan adalah pertumbuhan impor (24,5% year to date Juli 2018) yang jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor (11,4% year to date Juli 2018). Akibat kondisi ini maka Pemerintah memandang perlu untuk mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan untuk menjaga fundamental ekonomi Indonesia.

Pemerintah telah mengupayakan berbagai cara dalam rangka mencegah penguatan mata uang Dollar Amerika Serikat ini, antara lain dengan cara melakukan tinjauan terhadap proyek-proyek infrastruktur Pemerintah khususnya proyek strategi nasional, implementasi penggunaan Biodiesel (B-20) untuk mengurangi impor bahan bakar solar, serta melakukan tinjauan kebijakan Pajak Penghasilan terhadap barang konsumsi impor untuk mendorong penggunaan produk domestik.

Langkah pengendalian dengan meninjau kebijakan Pajak Penghasilan atas barang konsumsi yang diimpor ini dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 tanggal 5 September 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, sebagai revisi atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 ini melakukan penyesuaian tarif PPh Pasal 22 terhadap 1.147 pos tarif dengan rincian sebagai berikut:
  1. 210 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk dalam kategori ini adalah barang mewah seperti mobil CBU, dan motor besar.
  2. 218 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari 2,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk dalam kategori ini adalah seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri seperti barang elektronik (dispenser air, pendingin ruangan, lampu), keperluan sehari hari seperti sabun, sampo, kosmetik, serta peralatan masak/dapur.
  3. 719 item komoditas, tarif PPh 22 naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen. Termasuk dalam kategori ini seluruh barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya. Contohnya bahan bangunan (keramik), ban, peralatan elektronik audio-visual (kabel, box speaker), produk tekstil (overcoat, polo shirt, swim wear).
Rincian detail komoditas beserta tarif PPh Pasal 22 yang dikenakan dapat dilihat pada Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018.

Ketentuan penyesuaian tarif PPh Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018 yang diundangkan pada tanggal 6 September 2018 mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Download:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2018

Thursday, August 23, 2018

Pengecualian Pengenaan Sanksi Atas Telat Setor dan Lapor Pajak Terkait dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok

Pada tanggal 29 Juli 2018 pukul 06.47 WITA Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat dan sekitarnya diguncang gempa dahsyat dengan kekuatan 6,4 SR. Sejak itu hingga saat tulisan ini dibuat, Lombok masih diguncang gempa ratusan kali baik gempa susulan maupun gempa baru dengan kekuatan yang berbeda-beda. Tercatat ada 3 gempa utama dengan kekuatan yang cukup dahsyat, yaitu yang terjadi pada tanggal 29 Juli 2018, kemudian pada tanggal 5 Agustus 2018 (dengan kekuatan gempa 7 SR) dan tanggal 19 Agustus 2018 (dengan kekuatan 6,4 SR). Akibat serangkaian gempa bumi ini, menyebabkan Lombok luluh lantak dan kegiatan ekonomi di sana menjadi terhenti hingga saat ini.

Terkait dengan kondisi tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan 4 Agustus 2018 dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-611 Tahun 2018; Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan 11 Agustus 2018 dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-642 Tahun 2018; dan Perpanjangan Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat dari tanggal 12 Agustus 2018 sampai dengan 25 Agustus 2018 dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-653 Tahun 2018.

Guna meringankan beban dan dampak sosial ekonomi bagi Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan kebijakan mengenai pengecualian pengenaan sanksi perpajakan dan pemberian perpanjangan batas waktu pengajuan keberatan. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-209/PJ/2018 tanggal 21 Agustus 2018 tentang Kebijakan Perpajakan Sehubungan Dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini ditetapkan hal-hal sebagai berikut:
  1. Menetapkan Keadaan Kahar (Force Majeur) atas bencana alam gempa bumi di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 29 Juli 2018 bagi Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  2. Bagi Wajib Pajak yang disebutkan di atas, dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Masa dan/atau SPT Tahunan; dan pembayaran pajak dan/atau utang pajak, yang jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan berakhirnya kondisi tanggap darurat
  3. Pelaporan dan pembayaran pajak atas kewajiban pajak yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi atas keterlambatan ini (diberi toleransi terlambat lapor dan bayar) harus dilaksanakan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya kondisi tanggap darurat.
  4. Pengecualian pengenaan sanksi administrasi ini dilakukan dengan tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP).
  5. Apabila atas keterlambatan lapor dan bayar di atas telah diterbitkan STP, maka Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf (a) UU KUP.
  6. Bagi Wajib Pajak yang berdomisili, bertempat kedudukan, dan/atau memiliki tempat kegiatan usaha di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dikecualikan dari pengenaan sanksi administrasi keterlambatan lapor dan bayar ini, pengajuan keberatan yang jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan berakhirnya kondisi tanggap darurat, diberikan perpanjangan batas waktu paling lama 1 bulan setelah berakhirnya kondisi tanggap darurat.

Friday, August 3, 2018

Penetapan Pemotong Yang Wajib Buat eBukti Potong PPh Pasal 23/26

Mulai Masa Pajak Juli 2018, Direktur Jenderal Pajak telah menunjuk 153 Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang terdaftar di 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 harus secara elektronik dalam bentuk eBukti Potong sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017. Penunjukkan ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2018 tanggal 26 Juni 2018.

Apabila Wajib Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang telah ditunjuk ini berpindah lokasi KPP, maka ketentuan membuat eBukti Potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 tetap berlaku.

Pemotong Pajak yang diwajibkan untuk membuat eBukti Potong PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 ini dapat ditambah lagi melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang terpisah dari keputusan ini.

Jadi bagi para Pembaca Setia Tax Learning yang termasuk ke 153 Pemotong PPh yang ditunjuk ini atau termasuk lawan transaksi yang bertransaksi dan mendapatkan Bukti Pemotongan PPh dari ke-153 Wajib Pajak yang ditunjuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-178/PJ/2018 ini, dapat melihat daftar ke-153 Wajib Pajak ini adalah sebagai berikut:
PT Circleka Indonesia Utama
PT Eka Bogainti
PT Fastrata Buana
PT Joenoes Ikamulya
PT Monde Mahkota Biskuit
PT Mora Telematika Indonesia
PT Sinarmas Distribusi Nusantara
PT Total Chemindo Loka
PT Wahyu Abadi
PT Citrausaha Lamindo
PT Dipa Pharmalab Intersains
PT Mustika Citra Rasa
PT Prima Komponen Indonesia
PT Sadikun Niagamas Raya
PT Sinemart Indonesia
PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir
PT Torabika Eka Semesta
PT Ultra Prima Abadi
PT Warna Mardhika
PT Cipta Prima Auto Raya
PT Esajaya Serasi
PT Focus Distribusi Nusantara
PT Lion Super Indo
PT Puninar Jaya
PT Rekso Nasional Food
PT Elnusa, Tbk.
PT Pertamina Patra Niaga
PT Pertamina Trans Kontinental
PT Perusahaan Gas Negara, Tbk
PT Pupuk Indonesia (Persero)
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
PT Aventis Pharma
PT Johnson & Johnson Indonesia
PT Lion Wings
PT Pabrik Cat dan Tinta Pacific
PT Petrojaya Boral Plasterboard
PT Pfizer Indonesia
PT Pharos Indonesia
PT Reckitt Benckiser Indonesia
PT Rohto Laboratories Indonesia
BUT APL Co, Pte, Ltd
PT Adi Sarana Armada, Tbk
PT Akasha Wira International, Tbk
PT Astra Otoparts, Tbk
PT Indo-Rama Synthetics, Tbk
PT Inti Bangun Sejahtera, Tbk
PT Mitra Pinasthika Mustika, Tbk
PT Nomura Sekuritas Indonesia
PT Summarecon Agung, Tbk
PT Tigaraksa Satria, Tbk
PT Akebono Brake Astra Indonesia
PT Citas Otis Elevator
PT FMC Santana Petroleum Equipment Indonesia
PT Grundfos Pompa
PT Honda Power Products Indonesia
PT Jakarta Central Asia Steel
PT Komponen Futaba Nusapersada
PT Steel Center Indonesia
PT Castrol Indonesia
PT Komatsu Marketing and Support Indonesia
PT Multi Bintang Indonesia Niaga
PT Nexwave
PT Tech Data Advanced Solutions Indonesia
PT Total Oil Indonesia
PT Tupperware Indonesia
PT Yamaha Musik Indonesia (Distributor)
PT ABC President Indonesia
PT Amerta Indah Otsuka
PT Cargill Indonesia
PT Coca Cola Indonesia
PT Indokuat Sukses Makmur
PT Kahoindah Citragarment
PT Mars Symbioscience Indonesia
PT Sinar Meadow International Indonesia
PT Sioen Indonesia
PT Yakult Indonesia Persada
PT Aetra Air Jakarta
PT Artisan Wahyu
PT DFDS Transport Indonesia
PT G4S Cash Services
PT Indonesia Airasia
PT Jones Lang Lasalle
PT Sankyu Indonesia International
PT Schenker Petrolog Utama
PT YCH Indonesia
PT Epiroc Southern Asia
PT Honda Trading Indonesia
PT Kisco Indonesia
PT Makmur Sejahtera Wisesa
PT Manggala Gelora Perkasa
PT Pacific Place Jakarta
PT Senayan Trikarya Sempana
PT Unza Vitalis
PT Wisma Nusantara International
Koperasi Telkomsel
PT Barclay Product
PT Citra Lintas Indonesia
PT Finnet Indonesia
PT Herbalife Indonesia
PT Mitra Integrasi Informatika
PT Orindo Alam Ayu
PT Tempo
PT Tempo Promosi
PT CSM Corporatama
PT Cursor Media
PT Datascrip
PT Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia
PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh
PT Gramedia Pustaka Utama
PT Interbat
PT Teletama Artha Mandiri
PT United Chemicals Inter Aneka
PT Air Drilling
PT Apexindo Pratama Duta Tbk
PT Baker Hughes Indonesia
PT Dowell Anadrill Schlumberger
PT Exspan Petrogas Intranusa
PT Medco Energi International, Tbk
PT Adaro Energy, Tbk
PT Bayan Resources, Tbk
PT Bharinto Ekatama
PT DNX Indonesia
PT Indo Tambangraya Megah, Tbk
PT Indominco Mandiri
PT Jorong Barutama Greston
PT Kaltim Prima Coal
PT Kitadin
PT Mandiri Intiperkasa
PT Marunda Graha Mineral
PT Saptaindra Sejati
PT Trubaindo Coal Mining
PT Chandra Asri Petrochemical, Tbk
PT Ericsson Indonesia
PT Hutchison 3 Indonesia
PT Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk
PT Jakarta Cakratunggal Steel Mills
PT Pindo Deli Pulp and Papermills
PT Smart Telecom
Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
Perum Perikanan Indonesia
PT Asuransi Jiwasraya
PT Jasa Marga
PT Multimedia Nusantara
PT Pegadaian (Persero)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
PT Pins Indonesia
PT Pos Indonesia (Persero)
PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, Tbk
PT Wijaya Karya Beton, Tbk
PT Bank Syariah Mandiri
PT Cipta Mortar Utama
PT Bhinneka Mentaridimensi

Tuesday, July 31, 2018

Pengawasan Wajib Pajak Pasca Tax Amnesty

Dalam rangka memastikan kepatuhan Wajib Pajak setelah periode Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), maka saat ini Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap Wajib Pajak baik Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak maupun Wajib Pajak yang telah mengikuti Pengampunan Pajak. Pengawasan ini dilakukan dengan dukungan data dan/atau informasi internal maupun eksternal pada sistem informasi. Sebagai pedoman dalam rangka menjalankan Pengawasan terhadap Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak, maka sebelumnya telah diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2017.

Untuk menyempurnakan aturan mengenai pengawasan Wajib Pajak pasca Pengampunan Pajak, maka Direktur Jenderal Pajak kembali menebitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-14/PJ/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang Pengawasan Wajib Pajak Pasca Periode Pengampunan Pajak.

Kebijakan Umum

Pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan melalui pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak dan pengawasan secara umum.

1. Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak

Pengawasan ini dilakukan terhadap Wajib Pajak yang:
  1. tidak mengikuti Pengampunan Pajak atas ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta berdasarkan data eksternal dan/atau data internal yang disediakan oleh sistem informasi; dan
  2. mengikuti Pengampunan Pajak atas pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir; dan ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan dan Laporan Wajib Pajak terkait Pengampunan Pajak.
2. Prioritas pengawasan Wajib Pajak

Prioritas pengawasan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap:

  1. ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta, bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak; dan
  2. pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir, bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak.

Pengawasan secara umum ini dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dan kunjungan (visit) kepada Wajib Pajak, dengan dukungan data dan/atau informasi internal maupun eksternal pada sistem informasi.