Perlakuan PPh atas Penggantian atau Imbalan Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan

Menteri Keuangan telah menerbitkan petunjuk teknis mengenai perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 (PMK 66 Tahun 2023) tanggal 27 Juni 2023. PMK 66 Tahun 2023 yang merupakan peraturan pelaksana dari PP Nomor 55 Tahun 2022 khususnya Pasal 31, berlaku mulai 1 Juli 2023 ini antara lain mengatur ketentuan sebagai berikut.

Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan menjadi objek PPh

Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang menjadi objek PPh sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU PPh adalah merupakan:

1. penggantian atau imbalan yang berkaitan dengan hubungan kerja antara pemberi kerja dan Pegawai.
2. penggantian atau imbalan karena adanya transaksi jasa antar-Wajib Pajak.
3. penggantian atau imbalan dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima.
4. penggantian atau imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan suatu fasilitas dan/atau pelayanan yang bersumber dari aktiva pemberi penggantian atau imbalan; dan/atau pihak ketiga yang disewa dan/atau dibiayai pemberi, untuk dimanfaatkan oleh penerima.

Ketentuan mengenai penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan sebagai objek PPh berlaku sejak:

1. tanggal 1 Januari 2022, bagi Pegawai atau penerima penggantian atau imbalan yang menerima atau memperoleh penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan atau imbalan dari pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan yang menyelenggarakan pembukuan tahun buku 2022 dimulai sebelum 1 Januari 2022.
2. tahun buku 2022 dari pemberi kerja atau pemberi penggantian atau imbalan dimulai, bagi Pegawai atau penerima penggantian atau imbalan yang menerima atau memperoleh penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari pemberi kerja atau pemberi penggantian imbalan yang menyelenggarakan tahun buku 2022 dimulai tanggal 1 Januari 2022 atau setelahnya.

Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan yang Dikecualikan Dari Objek PPh

Dikecualikan dari objek PPh atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang meliputi:

1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai;
2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa; atau
5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Makanan Minuman Yang Dikecualikan dari Objek PPh

Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang dikecualikan dari objek PPh meliputi:

1. makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja;
2. kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya; dan/atau
3. bahan makanan dan/atau bahan minuman bagi seluruh Pegawai dengan batasan nilai tertentu.

Kupon makanan dan/atau minuman

Kupon makanan dan/atau minuman yang dimaksud pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b PMK 66 Tahun 2023 ini merupakan alat transaksi bukan uang yang dapat ditukarkan dengan makanan dan/atau minuman. Termasuk dalam pengertian kupon ini merupakan penggantian oleh pemberi kerja atas pengeluaran untuk pembelian atau perolehan makanan dan/atau minuman di luar tempat kerja yang ditanggung terlebih dahulu oleh Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya (sistem reimbursement).

Nilai kupon yang dikecualikan dari objek PPh ini sepanjang:

1. tidak melebihi Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk setiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan; atau
2. nilai pengeluaran penyediaan makanan dan/atau minuman untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, dalam hal nilai pengeluaran oleh pemberi kerja dimaksud lebih dari Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) untuk tiap Pegawai dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

Selisih lebih dari nilai kupon yang sebenarnya setelah dikurangi nilai Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sebagaimana disebutkan di atas, adalah merupakan objek PPh.

Natura dan/atau Kenikmatan yang Harus Disediakan oleh Pemberi Kerja Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dikecualikan dari Objek PPh

Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan meliputi natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan persyaratan mengenai keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan Pegawai yang diwajibkan oleh kementerian atau lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1. pakaian seragam;
2. peralatan untuk keselamatan kerja;
3. sarana antar jemput Pegawai;
4. penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya; dan/atau
5. natura dan/atau kenikmatan yang diterima dalam rangka penanganan endemi, pandemi, atau bencana nasional.

Natura dan/atau Kenikmatan Dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu Yang Dikecualikan dari Objek PPh

Penentuan natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu didasarkan pada:

1. jenis natura dan batasan tertentu dari natura berupa kriteria penerima dan/atau nilai dari natura; dan
2. jenis kenikmatan dan batasan tertentu dari kenikmatan berupa kriteria penerima, nilai, dan/atau fungsi dari kenikmatan.

Penentuan natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan batasan tertentu termasuk untuk yang diperuntukkan bagi bahan makanan dan/atau bahan minuman dengan batasan nilai tertentu dan termasuk juga diperuntukkan bagi natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh penerima selama tahun 2022.

Selisih lebih dari nilai natura atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh penerima setelah dikurangi batasan tertentu, adalah merupakan objek PPh.
(c)syafriannto.blogspot.com

Read More

Ketentuan PPN Baru atas Batasan Rumah Bebas PPN di Tahun 2023

Pemerintah melalui Menteri Keuangan merevisi aturan pemberian pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk pembelian rumah pertama bagi masyarakat yang masuk kriteria berpenghasilan rendah. Revisi aturan ini ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. PMK ini ditetapkan tanggal 9 Juni 2023 yang diundangkan dan mulai berlaku pada 12 Juni 2023. PMK ini mencabut dan menggantikan PMK Nomor 81/PMK.010/2019.

PMK Nomor 60 Tahun 2023 yang merupakan salah satu aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 secara ringkas mengatur hal-hal sebagai berikut.

Objek dari Ketentuan Ini

Pembebasan PPN dapat diberikan atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja.

Rumah umum adalah rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi orang pribadi Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perumahan dan kawasan permukiman. Fungsi runah umum ini adalah hanya sebagai bangunan tempat tinggal yang layak huni, tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor. Syarat rumah umum yang dimaksud di PMK ini harus memenuhi ketentuan:

1. luas bangunan minimal 21 m2 sampai dengan 36 m2
2. luas tanah minimal 60 m2 sampai dengan 200 m2
3. harga jual (yang merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang dimintakan atau seharusnya diminta oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan tidak termasuk PPN, tidak termasuk biaya yang diminta pihak ketiga selain pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan seperti biaya transaksi jual beli dan biaya transaksi pembiayaan) tidak melebihi batasan harga jual sebagaimana yang disajikan di Lampiran PMK Nomor 60 Tahun 2023 ini.
4. merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak dimiliki.

Rumah umum ini wajib memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi di kementerian yang menyelnggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan/atau badan yang mengelola tabungan perumahan rakyat.

Rumah pekerja adalah bangunan yang dibiayai dan dibangun oleh pemberi kerja dan diperuntukkan bagi karyawannya sendiri Warga Negara Indonesia yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perumahan dan kawasan permukiman. Rumah pekerja ini selain dibangun oleh pemberi kerja dapat juga dibangun oleh pemberi kerja dengan menggunakan jasa perusahaan jasa konstruksi. Fungsi runah pekerja ini adalah hanya sebagai bangunan tempat tinggal yang layak huni, tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor. Syarat rumah umum yang dimaksud di PMK ini harus memenuhi ketentuan:

1. luas bangunan minimal 21 m2 sampai dengan 36 m2
2. luas tanah minimal 60 m2 sampai dengan 200 m2
3. harga jual (yang merupakan nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang dimintakan atau seharusnya diminta oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan tidak termasuk PPN, tidak termasuk biaya yang diminta pihak ketiga selain pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan seperti biaya transaksi jual beli dan biaya transaksi pembiayaan) tidak melebihi batasan harga jual sebagaimana yang disajikan di Lampiran PMK Nomor 60 Tahun 2023 ini.
4. merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah, digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu 4 tahun sejak dimiliki.

Cara Pembebasan PPN

Pembebasan pengenaan PPN dilakukan dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas oleh pihak yang memperoleh barang kena pajak atas penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta rumah pekerja, melalui saluran elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Terhadap pihak yang memperoleh barang kena pajak berupa rumah umum yang telah terdaftar sebagai penerima manfaat program kepemilikan rumah umum dari pemerintah, yang dibuktikan dengan nomor lolos pengujian tagihan pembayaran, dipersamakan dengan pemberitahuan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud di paragraf di atas ini.

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan rumah umum, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar serta rumah pekerja wajib membuat faktur pajak secara lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan harus mencantumkan pada faktur pajak tesebut, keterangan: "PPN DIBEBASKAN BERDASARKAN PP NOMOR 49 Tahun 2022 (.......)". Untuk titik-titik dalam kurung ini diisi sesuai dengan jenis objek rumah yang diserahkan yaitu: "(rumah umum)", "(pondok boro)", "(asrama mahasiswa dan pelajar)" atau "(rumah pekerja)".

Untuk aturan selengkapnya emngenai batasan rumah yang bebas PPN ini, dapat dipelajari di PMK Nomor 60 Tahun 2023 ini.

 

Download:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2023

Read More

Waspada Ada Situs Phising Yang Tampilannya Sama Persis Dengan DJP Online Milik DJP

Hari ini penulis mendapatkan sebuah email dari Pembaca Setia Tax Learning, dimana Pembaca ini meneruskan email yang diterimanya dari email tidak dikenal yang menamakan diri sebagai Pajak_Indonesia yang menggunakan situs yang terdaftar di Spanyol *.es (dot es).

Gambar - Phising email

Email ini berisi pemberitahuan bahwa penerima email ini menerima pengembalian pajak dengan jumlah tertentu dan untuk menyelesaikan permintaan pengembalian tersebut, penerima email diminta untuk tombol "klaim sekarang" dan akan diarahkan ke situs yang tampilannya serupa dengan tampilan situs djponline milik Direktorat Jenderal Pajak dengan tampilan sebagai berikut:

 

Gambar - Situs DJP Online Scam

Hati-Hati Situs DJP Online Scam

Sekilas situs yang diarahkan oleh email tersebut di atas, tampak bahwa tampilan situs ini sama dengan tampilan dari situs resmi DJP Online. Namun jika kita cermati dengan seksama, maka tampak ada beberapa perbedaan pada situs DJP Online Scam ini.

Perbedaan pertama adalah terletak pada alamat url dimana Situs DJP Online Scam ini alamat url-nya berekstensi *.com (dot com). Walaupun alamat situsnya dibuat mirip yaitu djponline-pajak-go-id, namun ternyata ekstensi akhirnya adalah dot com. Jika situs DJP Online resmi tanda pemisah dari setiap suku kata url tersebut adalah titik (dot) sedangkan situs scam ini adalah dipisahkan dengan tanda - (tanda minus atau en dash).

Perbedaan kedua adalah kolom capcha (kode keamanan yang terletak di bawah field Kata Sandi), dimana kode capcha pada situs DJP Online Scam ini tidak dapat berubah setiap di-refresh. Kode capcha-nya selalu sama.

Perbedaan ketiga adalah pada situs DJP Online Scam, tidak muncul pop-up menu yang berisi pengumuman mengenai pemadanan NIK-NPWP.

Jadi apabila ada Wajib Pajak yang mencoba login dengan mengetikkan NPWP dan password (kata sandi) pada situs DJP Online Scam ini, maka dipastikan bahwa NPWP dan passwordnya akan dicuri oleh situs DJP Online Scam ini, sehingga oleh hacker pembuat situs scam ini dapat mengakses akun DJP Online Wajib Pajak yang bersangkutan dengan menggunakan NPWP dan password yang telah dicurinya ini.

Disarankan agar para Wajib Pajak dan Pembaca Setia Tax Learning untuk lebih berhati-hati dengan metode phising semacam ini, apalagi pada masa libur panjang memperingati Hari Raya Idul Fitri seperti tahun ini.

Penulis berpesan agar para Wajib Pajak  dan Pembaca Setia Tax Learning selalu memperhatikan memastikan situs DJP Online yang dibukanya ketika akan mengakses akun djponline untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H bagi para Pembaca Setia Tax Learning yang merayakannya. Minal Aidin Wal Faidzin. Mohon Maaf Lahir dan Batin.

Read More

Format Tabel Impor Data ke e-Form SPT Tahunan PPh

Saat ini untuk menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh secara online, Direktorat Jenderal Pajak hanya menyediakan 2 metode untuk menginput dan mengirim (submit) Form SPT Tahunan secara elektronik, yaitu dengan aplikasi:

1. e-Filing secara full online menggunakan web base (khusus untuk SPT Tahunan PPh Formulir 1770 SS dan 1770 S; dan
2. e-Form secara offline dan online menggunakan formulir berbentuk PDF yang diunduh (download).

Bagi Para Pembaca Setia Tax Learning yang akan menginput dan menyampaikan SPT Tahunan menggunakan e-Form, maka terlebih dahulu harus memiliki aplikasi Adobe Acrobat Reader DC versi terbaru. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis melalui link berikut ini: https://get.adobe.com/reader/otherversions/

Dengan telah memiliki aplikasi Adobe Acrobat Reader DC versi terbaru, maka kita dapat membuka e-Form SPT Tahunan (baik Form 1770 S, Form 1770, Form 1771, dan Form 1771 $) yang merupakan file berbentuk PDF yang bisa diisi pada field isian layaknya mengisi Formulir SPT Tahunan secara manual.

Mungkin jika mengisi e-Form SPT Tahunan PPh ini secara manual dengan menginput satu per satu kolom, akan sangat memakan waktu apabila data yang harus diinput itu banyak sekali, antara lain seperti Daftar Harta dan Kredit Pajak (untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi), Daftar Penyusutan, Kredit Pajak, Daftar Cabang Perusahaan (untuk SPT Tahunan PPh Badan). Untuk itu, DJP telah menyediakan fasilitas untuk mengimpor data-data tersebut ke dalam e-Form SPT Tahunan PPh. Untuk mengimpor data-data tersebut, disediakan suatu template dalam bentuk file berekstensi *.csv.

Berikut ini disajikan template untuk setiap jenis data yang akan diimpor ke dalam e-Form dari masing-masing jenis Form SPT Tahunan PPh.

SPT Tahunan PPh Badan
* SPT 1771
Format dan contoh pengisian (unduh)
Petunjuk pengisian berkas CSV (unduh)
* SPT 1771$
Format dan contoh pengisian (unduh)
Petunjuk pengisian berkas CSV (unduh)

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
* SPT 1770
Format dan contoh pengisian (unduh)
Petunjuk pengisian berkas CSV (unduh)
* SPT 1770S
Format dan contoh pengisian (unduh)
Petunjuk pengisian berkas CSV (unduh)

Read More

Tidak Dapat Lapor SPT Tahunan PPh 2022 Hingga 30 April 2023, Ajukan Saja Perpanjangan Waktu Lapor Secara Online

Tanggal 30 April 2023 ini adalah merupakan batas waktu untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2022. Menjelang batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2022 ini, ada sebuah momen besar, yaitu Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 H yang jatuh pada tanggal 22 dan 23 April 2023. Dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri ini, Pemerintah juga telah menetapkan hari Libur Nasional dan Cuti Bersama melalui SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 yang dimulai pada hari Rabu, 19 April 2023 sampai dengan Selasa, 25 April 2023.

Libur yang cukup panjang menjelang batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2022, tentunya menyebabkan sebagian besar Wajib Pajak Badan akan kewalahan dalam menyiapkan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2022 ini.

Pembaca Setia Tax Learning tidak perlu khawatir dengan keadaan ini, apabila memang tidak sempat untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2022 paling lambat tanggal 30 April 2023 ini, maka sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Wajib Pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

Saat ini pengajuan pemberitahuan secara tertulis untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh sudah dapat dilakukan secara online melalui menu djponline dengan alamat situs: perpanjanganspt.pajak.go.id/

Read More