Kumpulan Surat Edaran Pajak Tahun 2010 dan Sebelumnya

Berikut ini adalah kumpulan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan selama di 2010 dan sebelumnya

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-09/PJ.42/1997
Tanggal 23 Juli 1997
Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Manfaat Asuransi Jiwa (Seri PPh Umum Nomor 47)
Peraturan ini telah dicabut dengan SE-56/PJ/2015

Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 2010 dan sebelumnya

Berikut ini Surat Direktur Jenderal Pajak tentang Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2010 dan tahun-tahun sebelumnya:


TAHUN 2005

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor S-1091/PJ.331/2005
Tanggal 29 Desember 2005
Permohonan Penegasan Mengenai Kewajiban Melampirkan Pernyataan Bermaterai pada SPT Nihil

TAHUN 2004

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor S-1047/PJ.322/2004
Tanggal 11 November 2004
Penjelasan Pengertian Penggantian Dan Reimbursement

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor S-442/PJ.322/2004
Tanggal 23 Juni 2004
Pengukuhan PKP Bagi Perkumpulan/Asosiasi

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor S-338/PJ.31/2004
Tanggal 24 Mei 2004
Penegasan Mengenai Biaya yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak

Berikut ini adalah daftar Pengumuman Yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat di bawahnya yang diterbitkan selama tahun 2012:

PENGUMUMAN DIREKTUR P2HUMAS NOMOR Peng-06/PJ.09/2012
Tanggal 01 Agustus 2012
Pencabutan Status Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pajak Pertambahan Nilai
Lampiran: Daftar Pengusaha yang Dicabut Status PKP-nya

PENGUMUMAN KEPALA KANWIL DJP JAKARTA TIMUR III NOMOR Peng-4/WPJ.12/2012
Tanggal 06 Agustus 2012
Pencabutan Status Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pajak Pertambahan Nilai

PENGUMUMAN KEPALA KANWIL DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA NOMOR Peng-03/WPJ.16/2012
Tanggal 06 Agustus 2012
Pencabutan Status Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Pajak Pertambahan Nilai


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Peraturan/Keputusan Dirjen Pajak Tahun 2012

Berikut ini kumpulan Peraturan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan selama tahun 2012.


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2012
Tanggal 27 Desember 2012
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2012
Tanggal 22 November 2012
Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2012
Tanggal 5 November 2012
Tata Cara Penetapan Secara Jabatan atas Jumlah Biaya yang Dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun Bangunan Dalam Rangka Kegiatan Membangun Sendiri


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2012
Tanggal 11 September 2012
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2012 tentang Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-18/PJ/2012
Tanggal 24 Agustus 2012
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2012 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dari dan/atau ke Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2012
Tanggal 6 Agustus 2012
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-56/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permohonan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Dan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan, Yang Tidak Benar

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2012
Tanggal 2 Juli 2012
Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Dalam Bentuk Elektronik Untuk Tahun Pajak 2011 Bagi Wajib Pajak Badan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2012
Tanggal 11 Juni 2012
Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2012
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2011 Tentang Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak Dan Surat Setoran Pajak Atas Penyerahan Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan/Atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 (Tiga) Kilogram
Lampiran PER-13/PJ/2012

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/2012
Registrasi Ulang Pengusaha Kena Pajak Tahun 2012 (Link2)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2012
Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lampiran) (Link2)
Aturan Terkait: SE-04/PJ/2012

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2012
Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Cara Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak (Link2)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor KEP-321/PJ/2012
Tanggal 31 Oktober 2012
Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-233/PJ/2012 tentang Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor KEP-233/PJ/2012
Tanggal 10 Juli 2012
Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor KEP-102/PJ/2012
Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Tiga, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat, Dan Kantor Pelayanan Pajak Minyak Dan Gas Bumi
Lampiran KEP-102/PJ/2012

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor KEP-26/PJ/2012
Pemindahan Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Direktur Jenderal Pajak
Lampiran KEP-26/PJ/2012 (link2)


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2012

Berikut ini adalah Peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan selama tahun 2012:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 258/PMK.03/2012
Tanggal 28 Desember 2012
Gas Bumi Yang Termasuk Dalam Jenis Barang Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK.03/2012
Tanggal 26 Desember 2012
Saat Lain sebagai Saat Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Barang Kena Pajak Dengan Karakteristik Tertentu
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 224/PMK.011/2012
Tanggal 26 Desember 2012
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 219/PMK.011/2012
Tanggal 21 Desember 2012
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2009 Tentang Pembentukan Atau Pemupukan Dana Cadangan Yang Boleh Dikurangkan Sebagai Biaya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.011/2012
Tanggal 17 Desember 2012
Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174/PMK.01/2012
Tanggal 6 November 2012
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK.03/2012
Tanggal 22 Oktober 2012
Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Kegiatan Membangun Sendiri
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.011/2012
Tanggal 22 Oktober 2012
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/PMK.03/2012
Tanggal 16 Oktober 2012
Kriteria Jasa Penyiaran Yang Tidak Bersifat Iklan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 147/PMK.011/2012
Tanggal 10 September 2012
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 146/PMK.03/2012
Tanggal 10 September 2012
Tata Cara Verifikasi

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 145/PMK.03/2012
Tanggal 10 September 2012
Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 144/PMK.011/2012
Tanggal 10 September 2012
Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu
LAMPIRAN PMK 144/PMK.011/2012

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 140/PMK.04/2012
Tanggal 3 September 2012
Dokumen Cukai dan Dokumen Pelengkap Cukai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 129/PMK.03/2012
Tanggal 7 Agustus 2012
Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Peraturan Bersama: PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.07/2012 dan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 53 TAHUN 2012
Tanggal 6 Agustus 2012
Perubahan Atas Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 126/PMK.011/2012
Tanggal 6 Agustus 2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.03/2008 Tentang Penyusutan Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Berwujud Yang Dimiliki Dan Digunakan Dalam Bidang Usaha Tertentu

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.011/2012
Tanggal 3 Agustus 2012
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 Tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa Dan Pelajar, Serta Perumahan Lainnya, Yang Atas Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.03/2012
Tanggal 17 Juli 2012
Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Lampiran: Bagian 1, Bagian 2, Bagian 3, Bagian 4
Lampiran Lengkap


PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 93/PMK.03/2012
Tanggal 12 Juni 2012
Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Prangko Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/PMK.03/2012
Tanggal 6 Juni 2012
Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 84/PMK.03/2012
Tanggal 6 Juni 2012
Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.03/2012
Tanggal 6 Juni 2012
Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.03/2012
Jasa Angkutan Umum di Darat dan Jasa Angkutan Umum di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.03/2012
Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi
(Lampiran)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 74/PMK.03/2012
Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
(Lampiran)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 73/PMK.03/2012
Jangka Waktu Pendaftaran dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran, Pemberian dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.01/2012
Persyaratan Untuk Menjadi Kuasa Hukum Pada Pengadilan Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 24/PMK.011/2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 07/PMK.011/2012
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi


Kembali ke Menu Kumpulan Ketentuan Perpajakan

Read More

Kumpulan Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 2011

Berikut ini Surat Direktur Jenderal Pajak tentang Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2011:

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor S-153/PJ.04/2010
Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi





Kembali ke Menu Kumpulan Ketentuan Perpajakan

Read More

Kumpulan Peraturan Pemerintah Tahun 2011

Berikut ini daftar kumpulan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2011:

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Link2)


PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2011
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tahun 2011

Berikut ini Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2011:

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor SE-90/PJ/2011
Pengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu (Integrated) Kelapa Sawit (t)

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor SE-84/PJ/2011
Pelayanan Prima (t)

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor SE-80/PJ/2011
Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2011 tentang Percepatan Pelaksanaan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT) (t)
LAMPIRAN (t)

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor SE-67/PJ/2011
Tata Cara Pelaksanaan Identifikasi (Matching) Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak (t)

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor SE-67/PJ/2011
Penegasan atas Pelaksanaan Ketentuan Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-2/PJ/2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan (t)

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor SE-29/PJ/2011
Tanggal 04 April 2011
Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2011

Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2010

Berikut ini Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2010:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-35/PJ/2010
Tanggal 28 Juli 2010
Surat Keterangan Domisili Bagi Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia Dalam Rangka Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2010
Tanggal 29 Maret 2010
Penetapan Satu Tempat atau Lebih Sebagai Tempat Pajak Pertambahan Nilai Terutang



Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2011

Berikut ini daftar kumpulan Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan Perpajakan selama tahun 2011:


PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 18/PMK.03/2011
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentan Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Restitusi PPN Barang Bawaan Orang Pribadi Turis Asing

PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 17/PMK.03/2011
Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 16/PMK.03/2011
Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 14/PMK.03/2011
Perlakuan Pajak atas Penghasilan Kena Pajak Setelah Pajak atas BUT




Kembali Ke Menu Kumpulan Peraturan

Read More

Kumpulan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2011

Berikut ini Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2011:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER-51/PJ/2011
Perubahan Atas Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-54/PJ/2010 Tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Direktorat Jenderal Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER-50/PJ/2011
Tata Kelola Konten Situs Direktorat Jenderal Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER-49/PJ/2011
empat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER-48/PJ/2011
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 Tentang Tata Cara Penerimaan Dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER-33/PJ/2011
Badan/lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
* Aturan ini telah diubah dengan PER-15/PJ/2012

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER-32/PJ/2011
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER-30/PJ/2011
Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER-28/PJ/2011 [z]
Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi
Catatan: Ketentuan ini telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2014

Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Ketentuan Perpajakan

KUMPULAN PERATURAN PERPAJAKAN INDONESIA

UNDANG-UNDANG
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

PERATURAN PEMERINTAH
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

PERATURAN PRESIDEN
| 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2009 |2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
2010 dan Sebelum | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
| 2010 dan Sebelum | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

PENGUMUMAN
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

SIARAN PERS
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |




INDONESIAN TAX LAW IN ENGLISH

PERATURAN PENGADILAN PAJAK

UU  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |

PERATURAN PAJAK DAERAH
Batam  |  DKI  | 


RANCANGAN UNDANG-UNDANG 2016
RUU Pengampunan Pajak | RUU KUP | RUU PPh |



KUMPULAN KETENTUAN PAJAK INTERNASIONAL

OECD MODEL TAX CONVENTION 2010

OECD Model Tax Convention on Income and on Capital - Full Version 2017

Transfer Pricing Guidelines

Ringkasan Tax Treaty Indonesia dengan Negara Mitra Perjanjian

Read More

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Proses Hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak yang bersengketa dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ataupun Pemerintah Daerah Tingkat I dan/atau Tingkat II sehubungan dengan penetapan Pajak berupa PPh, PPN, PPnBM, Bea Meterai, PBB, Bea Masuk, Cukai, dan Pajak Daerah lainnya adalah dengan mengajukan banding dan/atau gugatan kepada Pengadilan Pajak. Saat ini ketentuan mengenai banding dan gugatan di Pengadilan Pajak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Berikut ini disajikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang dapat di-download.

Read More

Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2010

Berikut ini adalah Peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan selama tahun 2010 yang berkaitan dengan perpajakan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perpajakan atau Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 65/PMK.03/2010
Tanggal 18 Maret 2010
Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Barang Kena Pajak Yang Dikembalikan Dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Yang Dibatalkan


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2009

Berikut ini Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2009:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2009
Tanggal 27 April 2009
Tata Cara Pemberian Pengecualian Dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan





Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Undang-Undang Tahun 2009

Berikut ini adalah kumpulan Undang-Undang yang terkait dengan ketentuan perpajakan, bea dan cukai yang diterbitkan di tahun 2009.

UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009
Tanggal 15 Oktober 2009
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More