Pages

Thursday, December 31, 2015

Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2016

Berikut ini adalah Peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan selama tahun 2016 yang berkaitan dengan perpajakan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perpajakan atau Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016
Tanggal 15 Juli 2016
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.010/2016
Tanggal 30 Juni 2016
Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/PMK.010/2016
Tanggal 30 Juni 2016
Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.010/2016
Tanggal 27 Juni 2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.010/2016
Tanggal 22 Juni 2016
Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.010/2016
Tanggal 22 Juni 2016
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.09/2016
Tanggal 26 April 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 56/PMK.03/2016
Tanggal 8 April 2016
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Yang Telah Diberikan Serta Pengenaan Sanksi

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.03/2016
Tanggal 8 April 2016
Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.07/2016
Tanggal 31 Maret 2016
Penyelesaian Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 41/PMK.07/2016
Tanggal 22 Maret 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.04/2016
Tanggal 22 Maret 2016
Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan Dan Cukai Secara Elektronik

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2016
Tanggal 22 Maret 2016
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2016
Tanggal 3 Maret 2016
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2016
Tanggal 3 Maret 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteria Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2016
Tanggal 19 Februari 2016
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2016
Tanggal 19 Februari 2016
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.010/2016
Tanggal 3 Februari 2016
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Kembali ke Menu KUMPULAN KETENTUAN PERPAJAKAN

0 Comments

Post a Comment