Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2016

Berikut ini adalah Peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan selama tahun 2016 yang berkaitan dengan perpajakan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perpajakan atau Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.03/2016
Tanggal 30 Desember 2016
Jenis Dokumen dan/ atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 207/PMK.010/2016
Tanggal 28 Desember 2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 179/PMK.04/2016
Tanggal 24 November 2016
Registrasi Kepabeanan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 177/PMK.04/2016
Tanggal 18 November 2016
Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang dan/atau Bahan, dan/atau Mesin yang Dilakukan Oleh Industri Kecil dan Menengah Dengan Tujuan Ekspor

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 142/PMK.010/2016
Tanggal 23 September 2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2016 tentang Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 127/PMK.010/2016
Tanggal 23 Agustus 2016
Pengampunan Pajak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memiliki Harta Tidak Langsung Melalui Special Purpose Vehicle

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.03/2016
Tanggal 15 Juli 2016
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.010/2016
Tanggal 30 Juni 2016
Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Bagi Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 104/PMK.010/2016
Tanggal 30 Juni 2016
Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.010/2016
Tanggal 27 Juni 2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.010/2016
Tanggal 22 Juni 2016
Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.010/2016
Tanggal 22 Juni 2016
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 63/PMK.09/2016
Tanggal 26 April 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008 Tentang Komite Pengawas Perpajakan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 56/PMK.03/2016
Tanggal 8 April 2016
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Tidak Dipungut Yang Telah Diberikan Serta Pengenaan Sanksi

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 55/PMK.03/2016
Tanggal 8 April 2016
Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 51/PMK.07/2016
Tanggal 31 Maret 2016
Penyelesaian Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 41/PMK.07/2016
Tanggal 22 Maret 2016
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.04/2016
Tanggal 22 Maret 2016
Pembayaran Dan/Atau Penyetoran Penerimaan Negara Dalam Rangka Kepabeanan Dan Cukai Secara Elektronik

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.03/2016
Tanggal 22 Maret 2016
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 35/PMK.010/2016
Tanggal 3 Maret 2016
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.04/2016
Tanggal 3 Maret 2016
Perubahan Atas Peraturan Menteria Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2016
Tanggal 19 Februari 2016
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2016
Tanggal 19 Februari 2016
Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2001 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.010/2016
Tanggal 3 Februari 2016
Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain

Kembali ke Menu KUMPULAN KETENTUAN PERPAJAKAN

Read More

Jual Tanah dan atau Bangunan di atas Rp 20 Miliar Kena Pajak Penjualan Barang Mewah

Sejak 8 Juli 2015 pasar properti di Indonesia mengalami kelesuan akibat dikeluarkannya kebijakan pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk transaksi penjualan properti berupa tanah dan/atau bangunan jenis nonstrata dengan nilai di atas Rp 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 ini menyebabkan penjualan properti kelas premium yang harganya di atas Rp 5 miliar menjadi berkurang cukup signifikan karena pembeli menjadi berpikir-pikir untuk mendapatkan properti di atas Rp 5 miliar akibat adanya tambahan biaya yang harus dikeluarkan karena harus membayar PPnBM sebesar 20% dari harga jual properti tersebut.

Akibat dari kebijakan ini menyebabkan selama 5 bulan terakhir, nilai properti yang harga jualnya di atas Rp 5 miliar harga pasarnya merosot cukup tajam. Akibatnya para pengusaha properti mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakannya ini.

Akhirnya desakan dari para pengusaha ini didengar oleh Pemerintah, sehingga pada tanggal 20 November 2015 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.010/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku setelah 14 hari terhitung sejak tanggal diundangkan (diundangkan tanggal 20 November 2015) mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015.

Dengan demikian maka mulai 4 Desember 2015, ketentuan Jenis Barang Kena Pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM dengan tarif sebesar 20% adalah untuk: Kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, town house, dan sejenisnya:

1. Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih.
2. Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) atau lebih.

Ini adalah kabar gembira di dunia properti dan bagi Anda yang mungkin saat ini berniat untuk membeli rumah mewah. (c) http://syafrianto.blogspot.co.id

Read More

Kumpulan Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2016

Berikut ini adalah daftar Siaran Pers Yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama tahun 2016:

Siaran Pers Tanggal 11 Januari 2016
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2015 Pertumbuhan Penerimaan Di Tengah Perlambatan Ekonomi


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2016

Berikut ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan selama tahun 2016 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari peraturan perpajakan.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2016
Tanggal 22 Desember 2016
Standar Pelayanan di Tempat Pelayanan Terpadu Kantor Pelayanan Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2016
Tanggal 18 Januari 2016
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan



Berikut ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan selama tahun 2016.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-49/PJ/2016
Tanggal 30 Maret 2016
Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik



Kembali ke Menu KUMPULAN KETENTUAN PERPAJAKAN

Read More

Revisi atas Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh untuk Tahun 2015

Formulir SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2015 Masih Sama dengan Tahun Pajak 2014

Untuk menghadapi masa penyampaian SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2015 (baik bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan), maka Direktur Jenderal Pajak telah menyiapkan sarana pelaporan yang berbentuk formulir SPT Tahunan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-36/PJ/2015 tanggal 12 Oktober 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.

Dalam ketentuan ini, bagian yang diubah dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2014 adalah Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V.

Untuk diketahui bahwa Lampiran II, Lampiran IV dan Lampiran V yang diubah ini adalah berisi Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh untuk Orang Pribadi Formulir 1770, Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh untuk Orang Pribadi Sederhana Formulir 1770 S, dan Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh untuk Orang Pribadi Sangat Sederhana Formulir 1770 SS.

Jadi untuk para Pembaca Setia Tax Learning yang membutuhkan Formulir SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2015, dapat mendownloadnya di:
-Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Formulir 1770
-Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sederhana Formulir 1770 S
-Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Sangat Sederhana Formulir 1770 SS
-Formulir SPT Tahunan PPh Badan Formulir 1771

Read More