Rasio Utang dan Modal (Debt to Equity Ratio) Yang Diperkenankan oleh Pajak

Setelah sekian lama wacana dari Pemerintah yang akan membatasi mengenai rasio antara Utang terhadap Modal atau dalam istilah akuntansi dikenal dengan istilah "Debt to Equity Ratio", akhirnya Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 tanggal 9 September 2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan.

Dasar hukum dari ketentuan ini adalah mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU PPh.

Wajib Pajak Yang Diatur Dalam Ketentuan Ini

Wajib Pajak yang diatur dan wajib mengikuti ketentuan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal sebagaimana diatur dalam peraturan ini adalah bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham.

Utang

Utang yang ditentukan dalam Peraturan ini adalah saldo rata-rata utang pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan:

1. rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau
2. rata-rata saldo utang tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.

Saldo utang yang dimaksud di atas meliputi saldo utang jangka panjang maupun saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga.

Modal

Modal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah saldo rata-rata modal pada satu tahun pajak atau bagian tahun pajak, yang dihitung berdasarkan:

1. rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan; atau
2. rata-rata saldo modal tiap akhir bulan pada bagian tahun pajak yang bersangkutan.

Saldo modal ini meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Besaran Nilai Rasio Utang dan Modal

Besarnya perbandingan antara utang dan modal yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini adalah sebesar empat dibanding satu (4:1).

Dikecualikan dari ketentuan untuk memiliki perbandingan utang dan modal ini adalah bagi:

1. Wajib Pajak bank;
2. Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
3. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;
4. Wajib Pajak di bidang pertambangan migas, umum dan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan yang dalam kontraknya mengatur secara khusus tentang batasan utang dan modal ini;
5. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai PPh final; dan
6. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

Wajib Pajak dengan Rasio Utang dan Modal Yang Melebihi

Apabila besarnya rasio antara utang dan modal Wajib Pajak melebihi besarnya perbandingan yang ditetapkan dalam peraturan ini, maka biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak adalah sebesar biaya pinjaman sesuai dengan besarnya perbandingan yang telah ditetapkan ini.

Biaya pinjaman yang dimaksud ini adalah biaya yang ditanggung Wajib Pajak sehubungan dengan peminjaman dana yang meliputi:

1. bunga pinjaman;
2. diskonto dan premium yang terkait dengan pinjaman;
3. biaya tambahan yang terkait dengan perolehan pinjaman (arrangement of borrowings);
4. beban keuangan dalam sewa pembiayaan;
5. biaya imbalan karena jaminan pengembalian utang; dan
6. selisih kurs yang berasal dari pinjaman dalam mata uang asing.

Besarnya biaya pinjaman sesuai dengan perbandingan utang dan modal juga wajib memperhatikan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh.

Jika Wajib Pajak memiliki utang kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, disamping harus memenuhi ketentuan di atas, juga harus memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3) UU PPh.

Dalam hal Wajib Pajak mempunyai saldo ekuitas nol atau kurang dari nol, maka seluruh biaya pinjaman Wajib Pajak bersangkutan tidak dapat diperhitungkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak.

Kewajiban Menyampaikan Laporan Utang

Dalam peraturan ini juga diatur mengenai kewajiban bagi Wajib Pajak yang mempunyai utang swasta luar negeri, wajib menyampaikan laporan besarnya utang swasta luar negeri tersebut kepada Direktur Jenderal Pajak.

Apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan laporan mengenai utang swasta luar negeri ini, maka atas biaya pinjaman yang terutang dari utang swasta luar negeri tersebut tidak dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan kena pajak.

Tata cara pelaporan utang swasta luar negeri ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Saat Berlaku Ketentuan Ini

Saat berlakunya ketentuan ini adalah sejak Tahun Pajak 2016.

Read More

Tax Learning Newsletter Volume 2

Pada awal Agustus 2015 ini, Tax Learning kembali menerbitkan Newsletter Volume yang kedua. Pada volume yang kedua ini kembali dibahas seputar ketentuan perpajakan terbaru yang telah diberlakukan. Pada Volume yang kedua ini Tax Learning Newsletter kembali menampilkan 2 (dua) artikel yang mengulas mengenai:

1. Jenis Jasa Lainnya yang menjadi objek Pemotongan PPh Pasal 23 dimana telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dan mulai akan diberlakukan pada akhir bulan Agustus 2015.
2. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2015 yang mengalami perubahan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015.

Selain itu pada bagian terakhir dari Newsletter ini juga disajikan daftar aturan terbaru yang terkait dengan ketentuan perpajakan yang terbit di bulan Juni 2015, Juli 2015 dan awal Agustus 2015.

Tax Learning Newsletter Volume 2/2015 - Agustus 2015

Pada Newsletter Volume 2/2015 ini disajikan artikel mengenai Jenis Jasa Lainnya Objek Pemotongan PPh Pasal 23 dan artikel Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Tahun 2015 Berubah.

Download Tax Learning Vol. 2/2015

Read More

Perubahan Ketentuan Jenis Jasa Lain Yang Menjadi Objek Pemotongan PPh Pasal 23

Jenis jasa lainnya yang merupakan objek Pemotongan PPh sebagaimana yang diatur pada Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh) ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Selama ini, ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai jenis jasa lainnya ini adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008.

Pada tanggal 24 Juli 2015 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang mengatur mengenai jenis jasa lainnya ini dan menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 ini kembali menetapkan beberapa jenis jasa lainnya yang pada aturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 telah dinyatakan bukan merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 ditetapkan mulai berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkannya (diundangkan pada tanggal 27 Juli 2015).

Read More

Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Tahun 2015 Dalam Mendukung Tahun Pembinaan Wajib Pajak

Tahun 2015 yang telah dicanangkan sebagai tahun pembinaan Wajib Pajak (TPWP) dimana salah satu aturan pendukung yang diterbitkan oleh Pemerintah adalah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Untuk mendukung program ini, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Edaran yang mengatur mengenai kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pajak di tahun 2015 ini melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-53/PJ/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2015 Dalam Rangka Mendukung Tahun Pembinaan Wajib Pajak.

Dalam Surat Edaran ini, Kepala KPP yang akan/telah menerbitkan surat perintah pemeriksaan diminta untuk melaksanakan Kebijakan Pemeriksaan atas Instruksi Pemeriksaan Khusus yang terbit sebelum Surat Edaran ini namun belum diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) atau yang telah diterbitkan SP2 tetapi Surat Pemberitahuan Pemeriksaan belum disampaikan kepada Wajib Pajak, dengan ketentuan, terhadap Wajib Pajak yang telah diinstruksikan dilakukan Pemeriksaan Khusus yang belum diterbitkan SP2 atau yang sudah terbit SP2 tetapi Surat Pemberitahuan Pemeriksaan belum disampaikan kepada Wajib Pajak, sebelum pemeriksaan dilanjutkan, Kepala UP2 diminta untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak tersebut agar memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, dalam hal: (a) Dalam hal UP2 adalah KPP, pemberian kesempatan tersebut dilakukan dengan menyampaikan surat panggilan oleh Kepala KPP kepada Wajib Pajak; (b) Dalam hal UP2 adalah Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, pemberian kesempatan tersebut dilakukan dengan menyampaikan surat panggilan oleh Kepala KPP kepada Wajib Pajak dengan tempat pemanggilan di Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.
2. Terhadap Wajib Pajak yang memenuhi panggilan dan memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 diusulkan untuk dilakukan pembatalan instruksi/penugasan/persetujuan pemeriksaan.
3. Hasil pemanggilan Wajib Pajak dan kesanggupan Wajib Pajak untuk memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tersebut dituangkan pada berita acara pemanggilan Wajib Pajak dengan contoh sebagaimana format terlampir dan digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan pembatalan instruksi/penugasan/persetujuan pemeriksaan.
4. Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi panggilan atau memenuhi panggilan tetapi tidak memanfaatkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, maka instruksi/penugasan/persetujuan pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Read More

Video Tutorial Instalasi dan Penggunaan Aplikasi e-Faktur (Bagian 2)

Pada Bagian terdahulu telah penulis posting 5 video yang berisi panduan dalam melakukan instalasi dan menjalankan aplikasi e-Faktur Pajak yang terdiri dari: Panduan untuk melakukan registrasi dan konfigurasi aplikasi e-Faktur, Panduan untuk merekam Nomor Seri Faktur Pajak, Panduan untuk menginput Faktur Pajak Keluaran, Panduan untuk menginput Faktur Pajak Masukan, dan Panduan untuk Start Uploader Faktur Pajak.

Pada bagian ke-2 ini akan penulis sajikan 5 video berikutnya dalam menjalankan aplikasi e-Faktur Pajak yang juga penulis peroleh dari Direktorat Jenderal Pajak. Video-video ini disimpan dalam situs Youtube dan dapat di-download dengan menggunakan media downloader. Namun bagi pembaca yang tidak berhasil mendownload video-video ini, silakan untuk menghubungi penulis (dapat melalui email) untuk memperoleh video dalam format *.mp4. Berikut video panduan untuk menggunakan aplikasi e-Faktur selanjutnya.

6. Ekspor dan Impor CSV

7. Faktur Pajak Batal

8. Faktur Pajak Pengganti

9. Retur Faktur Pajak Masukan dan Retur Faktur Pajak Keluaran

10. SPT Masa PPN

Read More