Cara Instalasi Program e-SPT

System Requirement

Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. Requirement untuk aplikasi eSPT dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III.
Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT, PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal:

1. H/W Requirements:
• Pentium III 600 Mhz or Faster
• 32 Mb RAM
• 40 Mb Harddisk space
• CD-ROOM Drive
• VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768
• Mouse
• Keyboard
2. S/W Requirements:
• Microsoft Windows 98 or later

INSTALASI e-SPT

1. Copy “Folder Program e-SPT PPh tahunan/PPh Masa/PPN” ke computer anda
2. buka folder installer
3. Klik “setup.exe”


4. Klik “OK”
5. Pilih dan Klik gambar Komputer

6. Pilih dan klik “continue”
7. Muncul kata “Do you want to keep this file?”
Pilih dan klik “No to all”
8. Muncul Pilihan “Do you want to ignore the error?”
Pilih “Ignore”
9. Muncul kata " Do you want to ignore the error ?"
Pilih “Yes”
10. Setiap muncul pilihan “Abort , Retry, Ignore”
Selalu pilih “ignore”
11. Akan muncul kata " e-SPT was completed succesfully "
Pilih “OK”



SETTING DATABASE
1. Klik Start dari Desktop
2. Pilih dan klik Control Panel

3. Pilih dan klik Administrasi Tool
4. Pilih dan klik Data Source (ODBC)

5. Pilih System DSN

6. Klik Add
7. Pilih dan klik Microsoft Access Driver (mdb)

8. Data Source Nama diisi
• ”dbpphmasa” untuk e-SPT PPh Masa
• ”dbetaxpph2003” untuk e-SPT PPh Tahunan
• ”dbetaxppn” untuk e-SPT PPN

9. Klik icon Select untuk menentukan tempat database masing-masing menu e-SPT
• e-SPT PPh Masa: C\program file\eSPTPPhMasa\Database\eSPT.mdb
• e-SPT PPh Tahunan: C\program file\eSPTPPhTahunan2007\Database\eSPTPPhThn.mdb
• e-SPT PPN: C\program file\eSPTPPN\Database\eSPT.mdb

10. Klik “OK”

klik "OK"

SETTING REGIONAL DAN LANGUAGE
1. Klik Control Panel
2. Klik Regional & Language
3. Pilih Setting “Indonesia”


AKTIVASI APLIKASI e-SPT
Buka program e-SPT yang telah ter install.

Isikan NPWP perusahaan Anda, dan Isi Kode Aktivasinya*)

*)Kode aktivasi dapat diperoleh di KPP perusahaan anda terdaftar atau kirim NPWP perusahaan anda ke syafrianto@gmail.com, maka saya akan membantu anda.

LOGIN APLIKASI


• Untuk e-SPT PPh Masa
Username : Administrator
Password : 123
Atau
Username : admin
Password : admin

• Untuk e-SPT PPh Tahunan
Username : Administrator
Password : 123

• Untuk e-SPT PPN
Username : Administrator
Password : 123

Jika User baru pertama kali mengaktifkan aplikasi ini maka akan ditampilkan kotak konfirmasi Profile Wajib Pajak Harus Di Set Terlebih Dahulu

Read More

SUNSET POLICY BUKAN PENGAMPUNAN PAJAK

Koran Tempo, 28-Juli-2008

Sulit untuk Terapkan Pengampunan Pajak

"Kami rendah hati memberikan sunset policy. Itu memang bukan tax amnesty," katanya saat kampanye kebijakan sunset policy kepada para pengusaha di Jakarta pekan lalu.

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak belum bisa memberikan insentif pengampunan pajak (tax amnesty) kepada para wajib pajak, khususnya para pengusaha. Sejauh ini insentif yang bisa diberikan baru sebatas sunset policy.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengungkapkan, para pengusaha memang meminta pengampunan pajak. Dirjen Pajak belum bisa memenuhinya karena belum ada payung hukumnya. "Kami rendah hati memberikan sunset policy. Itu memang bukan tax amnesty," katanya saat kampanye kebijakan sunset policy kepada para pengusaha di Jakarta pekan lalu.

Dia menegaskan, kebijakan sunset policy bukan bentuk tax amnesty (pengampunan pajak). Jaminan dan kepastian pengampunan pajak memang lebih tinggi karena wajib pajak sudah pasti tidak akan diperiksa. Sementara itu, sunset policy hanya penghapusan sanksi pajak jika wajib pajak memperbaiki surat pemberitahuan tertulisnya.

"Dengan sunset policy juga kami tidak akan melaporkan dan menghubungkan data yang lain," katanya.

Menurut dia, dalam kondisi saat ini, pengampunan pajak tak memungkinkan karena membutuhkan pembahasan mendalam atas kategori pengampunannya, terutama untuk pidana pajak. Kebijakan ini juga sangat sensitif dan kental muatan politis, terlebih saat-saat menjelang pemilihan umum. "Jangan memaksakan sesuatu yang tidak layak. Nanti menjadi backfire (serangan balik)," katanya.

Dia mencontohkan pengampunan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui mekanisme master settlement acquisition agreement (MSAA) yang menjadi persoalan di kemudian hari. "MSAA sampai sekarang tidak jelas sudah diterima atau belum secara hukum. Apalagi tax amnesty ini," katanya.

Dia mengakui kebijakan pengampunan pajak masih memungkinkan, tapi dia menyarankan agar pembahasan dilakukan pada awal pemerintahan. "Kalau mau pemilihan umum lebih sensitif. Nanti dikira bagian dari kampanye, kan repot," katanya. Karena itu, menurut dia, "Saat ini sunset policy yang paling layak," katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menyatakan, pembahasan pengampunan pajak memang akan membutuhkan waktu lama. "Kami manfaatkan dulu sunset policy. Kami akan memperbaiki surat pemberitahuan tertulisnya," katanya.

Menurut dia, hal penting yang harus dibangun adalah mengembalikan kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak. Kebijakan sunset policy bisa membangun dan mengembalikan kepercayaan itu.

"Kan selama ini semuanya masih kucing dan tidak ada kepercayaan. Jadi, sunset policy ini untuk membangun kepercayaan," katanya.

Sofjan juga mengakui selama ini ada ketakutan dari para pengusaha kebijakan sunset policy digunakan oleh aparat pajak di level bawah untuk mencari-cari kesalahan. "Tapi tadi kami sudah mendapat jaminan data dimasukkan sama sekali tidak ada pemeriksaan lagi, kecuali ada data-data yang lain," katanya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia M.S. Hidayat juga tak mempersoalkan pemerintah yang belum bisa memberikan para pengusaha insentif pengampunan pajak, tapi hanya sunset policy.

GUNANTO E S

Read More

REALISASI PENERIMAAN PAJAK

REALISASI PENERIMAAN APBN TAHUN 2007

Rencana Penerimaan Pajak	492.010.893.000.000
PENERIMAAN	NILAI (Rp)
Penerimaan Pajak
-PPh	238.430.926.067.905
-PPN & PPn BM	154.526.773.832.995
-PBB	23.723.546.008.858
-BPHTB	5.953.378.541.995
-Cukai	44.679.463.855.018
-Bea Masuk	16.699.443.059.175
-Pajak Ekspor	4.237.376.161.875
-Pajak Lainnya	2.737.727.426.269
Total Penerimaan Pajak	490.988.634.954.090
PNBP	215.037.511.662.296
Hibah	1.697.747.939.503
TOTAL PENERIMAAN	707.723.894.555.889

REALISASI PENERIMAAN APBN TAHUN 2006

PENERIMAAN	NILAI (Rp)
Penerimaan Pajak
-PPh	208.833.125.652.841
-PPN & PPn BM	123.035.859.568.711
-PBB	20.858.516.906.183
-BPHTB	3.184.469.880.249
-Cukai	37.772.132.887.314
-Bea Masuk	12.140.401.555.422
-Pajak Ekspor	1.091.082.150.011
-Pajak Lainnya	2.287.430.734.714
Total Penerimaan Pajak	409.203.019.335.450
PNBP	226.914.454.486.654
Hibah	1.834.050.785.735
TOTAL PENERIMAAN	637.951.524.607.839

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 tanggal 26 Mei 2008 dengan opini dari BPK: "Tidak Menyatakan Pendapat"

Read More

Pokok-pokok Perubahan Dalam RUU PPh (Lainnya)

Beberapa pokok perubahan lainnya dalam RUU PPh (selain yang telah disebutkan pada posting sebelumnya) yang akan diberlakukan mulai tahun pajak 2009, adalah:
- Penghasilan Bunga Obligasi yang diterima oleh Perusahaan Reksa Dana akan dikenakan pajak dengan tarif normal (tarif Pasal 17 UU PPh untuk Badan, sebesar 28%).
- Surplus Bank Indonesia, akan dikenakan PPh dengan tarif Pasal 17 UU PPh untuk Badan.

Read More

Mata Kuliah Praktek Perpajakan

Bagi para Mahasiswa dan Dosen Mata Kuliah Praktek Perpajakan: Materi untuk Mata Kuliah Praktek Perpajakan, khususnya Kasus 1 dan Kasus 2 dapat di-download di sini. Password dari file ini dapat menghubungi Dosen Mata Kuliah Praktek Perpajakan masing-masing di kelas.
Berhubung pihak Lembaga masih belum menyediakan Modul Praktek Perpajakan, maka untuk sementara perkuliahan dapat menggunakan materi ini. Untuk Formulir Pajak yang akan digunakan untuk mengisi Kasus-kasus tersebut, dapat di-download pada bagian ini.

Read More