Konsultasi Pajak Gratis: Batasan Pengusaha Kena Pajak

Pak Anto mohon penjelasan, berapa batasan peredaran bruto untuk harus menjadi PKP, soalnya saya tanya KPP di tempat domisili saya, ada yang menjawab Rp.1.800.juta ada yang menjawab Rp.600 juta. Tolong P Anto saya diberikan, penjelasan dan dasar hukumnya.Terima kasih Pak.

Wass
duduth harsono.

Yth Saudara Duduth Harsono,

Batasan Pengusaha Kecil PPN diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 571/KMK.03/2003 tanggal 29 Desember 2003, dimana ditegaskan bahwa pengusaha kecil adalah pengusaha dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto di bawah Rp 600 juta setahun. Pengusaha kecil ini tidak diharuskan untuk menjadi PKP namun boleh memilih untuk menjadi PKP.

Sedangkan yang mengatakan bahwa batasan peredaran usaha yang sebesar Rp 1.800.000.000 itu adalah batasan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang boleh memilih untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam menghitung besarnya Pajak Terutangnya. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.03/2007 tanggal 16 Januari 2007.

Jadi yang benar, batasan bagi pengusaha yang sudah wajib untuk PKP adalah pengusaha dengan peredaran bruto atau penerimaan bruto yang melebihi Rp 600 juta setahun.

Catatan Tambahan (30 Oktober 2015):
Sejak 1 Januari 2014, batasan peredaran usaha bagi seorang Wajib Pajak yang harus mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah sebesar Rp 4,8 miliar setahun. Aturan dan artikel selengkapnya dapat dibaca di sini.

Read More

Dalam Bulan Desember 2008, Kantor Pelayanan Pajak Buka Pada Hari Sabtu

Selama bulan Desember 2008, Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia akan buka pada hari Sabtu.

Dalam rangka untuk melayani Wajib Pajak yang akan memanfaatkan fasilitas sunset policy yang akan segera berakhir pada tanggal 31 Desember 2008, Direktur Jenderal Pajak mengistruksikan seluruh Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia untuk tetap buka dan melakukan pelayanan pada:

1. Hari Sabtu tanggal 06, 13 dan 20 Desember 2008 dengan jam kerja biasa mulai pukul 07.30 s.d 17.00 waktu setempat;
2. Hari Selasa tanggal 30 Desember 2008 dan Rabu tangggal 31 Desember 2008 dengan jam kerja yang diperpanjang mulai pukul 07.30 a.d 19.00 waktu setempat, dan tetap menyesuaikan dengan jumlah Wajib Pajak yang dilayani.

Instruksi ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-66/PJ/2008 tanggal 19 November 2008.

Read More

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemotongan PPh atas Jasa Konstruksi

Telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tanggal 20 November 2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
Menteri Keuangan telah mengeluarkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi khususnya mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan dan penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tanggal 20 November 2008.

Inti utama dari peraturan ini adalah mengatur mengenai:

A. Batas waktu penyetoran PPh atas usaha jasa konstruksi;

1. Atas PPh yang dipotong oleh Pengguna Jasa (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tersebut) harus disetorkan ke kas negara paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak.
2. Atas PPh yang harus disetor sendiri oleh Penyedia Jasa karena Pengguna Jasa bukan sebagai pemotong pajak (sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tersebut) harus disetorkan ke kas negara paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah penerimaan pembayaran.
3. Jika pada tanggal jatuh tempo pembayaran tersebut di atas jatuh pada hari libur (termasuk hari Sabtu, Libur Nasional atau Cuti Bersama Nasional), maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

B. batas waktu pelaporan PPh atas usaha jasa konstruksi;

1. Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa yang telah melakukan penyetoran PPh atas yang telah dipotong atau disetor sendiri harus menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah bulan dilakukannya pemotongan atau penerimaan pembayaran.
2. Jika pada tanggal jatuh tempo pembayaran tersebut di atas jatuh pada hari libur (termasuk hari Sabtu, Libur Nasional atau Cuti Bersama Nasional), maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

C. Tata cara bagi Wajib Pajak yang terlanjur dan masih menerapkan PP 140 Tahun 2000;

1. PPh yang telah dipotong atau disetor berdasarkan PP 140 Tahun 2000 (ketentuan lama tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi) dapat dipindahbukukan menjadi pembayaran PPh yang bersifat final sebagaimana diatur dalam PP 51 Tahun 2008 sepanjang memenuhi ketentuan: Pemotongan dan penyetoran PPh tersebut dilakukan terhadap penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Januari 2008; dan Pembayaran kontrak atau bagian dari kontrak yang ditandatangani sejak tanggal 1 Januari 2008, yang dilakukan paling lama sampai akhir bulan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini (yaitu akhir bulan November 2008).
2. Dalam hal terdapat kekurangan pembayaran PPh yang bersifat final setelah dilakukan pemindahbukuan sebagaimana pada butir di atas, kekurangan pembayaran PPh tersebut wajib disetor oleh Penyedia Jasa paling lama tanggal 15 Desember 2008.

Read More

Konsultasi Pajak Gratis: Pelaporan Harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Tanya:

Bang Syafri :

Blog ini sangat baik sekali dan sangat terupdate. O ya, terkait Sunset Policy, saya sedang mengerjakan pembetulan SPT Tahunan pribadi saya:

1) Apakah benar pertambahan harta (misalnya di tahun 2003 sebesar Rp 1 milyar di banding tahun 2002) tidak perlu diikuti pembayaran PPh kurang bayar sebesar tarif pasal 17 atas jumlah kenaikan harta Rp 1 milyar ini?

2) Saya punya harta yang diperoleh tahun 1999 yang belum dilaporkan sebelumnya. Apakah SPT Tahunan perlu dibetulkan mulai tahun 1999, atau cukup dibetulkan/diisi di SPT Tahunan tahun 2007 terakhir saja?

Yu Xun

Jawab:

Mohon maaf, pertanyaan Anda baru sempat dijawab.

Pertanyaan ini memang menjadi topik yang paling sering ditanyakan. Apakah dengan adanya penambahan harta yang kita cantumkan dalam daftar harta pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi otomatis akan terutang pajak atau menyebabkan adanya PPh yang kurang bayar?

Perlu diketahui bahwa PPh adalah pajak yang dikenakan atas adanya pertambahan penghasilan (diistilahkan dalam UU PPh sebagai pertambahan kemampuan ekonomis) yang diperoleh oleh Wajib Pajak. PPh tidaklah dikenakan terhadap pembelian harta (pertambahan harta karena pembelian), melainkan dikenakan terhadap sumber dana untuk memperoleh (membeli) harta tersebut. Seandainya sumber dana tersebut telah dilaporkan dan disetorkan pajak terutangnya pada saat sumber dana tersebut diperoleh (perolehan penghasilan), maka pada saat pembelian harta, sudah tidak ada lagi pertambahan penghasilan yang akan dikenakan pajak.

Dalam ilmu ekonomi, kita mengenal rumus:

Y = C + S + I

Dimana, Y = Penghasilan; C = Consumption (konsumsi); S = Saving (tabungan) dan I = Investasi.

Dalam dunia pajak, yang dimaksud dengan pertambahan kemampuan ekonomis yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan (Y). Jadi untuk melihat berapa besarnya penghasilan yang diperoleh seorang Wajib Pajak, biasanya pihak fiskus akan menggunakan rumus ekonomi: Y=C+S+I ini untuk menguji kebenaran tentang jumlah penghasilan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Sehingga jika ternyata ada pertambahan Konsumsi (C) atau pertambahan Tabungan (S) maupun pertambahan Investasi (I) yang tidak sebanding dengan jumlah Penghasilan (Y) yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan diminta pertanggungjawabannya.

Kembali ke permasalahan Anda, jika memang pembelian harta ini adalah berasal dari penghasilan yang telah dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya, maka Anda cukup membetulkan SPT Tahunan PPh Anda untuk tahun diperolehnya harta tersebut (dan efeknya ke tahun berikutnya) tanpa perlu membetulkan dan menyetor pajak terutangnya. Namun apabila Penghasilan yang digunakan untuk mendapatkan harta tersebut, berasal dari penghasilan yang belum dilaporkan/dikenakan pajak, maka Anda perlu membetulkan SPT Tahunan PPh Anda pada tahun diperolehnya penghasilan tersebut serta membayar pajak yang masih kurang bayar.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk harta yang diperoleh pada tahun 1999 seharusnya telah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Anda tahun 1999 (jika Anda telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP serta memiliki NPWP pada tahun 1999).

Artikel Terkait:
- Perubahan Cara Mengisi Daftar Harta pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2014
- Analisis Terhadap Kewajaran Pelaporan Pajak Orang Pribadi

Read More

Tata Cara Pendaftaran NPWP

Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 untuk memberikan petunjuk pelaksanaan dalam rangka Pendaftaran NPWP, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak. Aturan Pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.03/2008 ini diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 tanggal 20 Oktober 2008. Peraturan ini mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-160/PJ/2007 (kecuali Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 dan Pasal 14 dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut).

Dalam Peraturan ini antara lain ditegaskan mengenai kapan seseorang Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif perpajakan harus mendaftarkan diri, tata cara pendaftarannya, dokumen-dokumen yang harus dilampirkan untuk pendaftaran tersebut, tata cara perubahan data NPWP/NPPKP dan tata cara pemindahan tempat terdaftar (NPWP/NPPKP) karena pindah lokasi.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ketentuan yang diatur dalam peraturan ini, dapat mengakses pada bagian berikut:

- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008
- Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2008

Ketentuan ini telah diubah dengan:
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2009

Read More