Kumpulan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tahun 2015

Berikut ini adalah kumpulan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan selama tahun 2015

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-74/PJ/2015
Tanggal 4 Desember 2015
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73 P/HUM/2013 Tentang Uji Materiil Terhadap Pasal-Pasal Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-62/PJ/2015
Tanggal 30 September 2015
Pelaksanaan Operasional Tim Pusat Analisis Perpajakan (Center for Tax Analysis)

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-61/PJ/2015
Tanggal 11 September 2015
Optimalisasi Penilaian (Appraisal) untuk Penggalian Potensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-56/PJ/2015
Tanggal 24 Juli 2015
Pencabutan Surat Edaran Nomor SE-09/PJ.42/1997 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Terhadap Penerimaan Manfaat Asuransi Jiwa (Seri PPh Umum Nomor 47)

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-55/PJ/2015
Tanggal 22 Juli 2015
Tata Cara Pemberian Layanan Terkait dengan Persyaratan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bagi Bakal Calon Kepala Daerah

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-53/PJ/2015
Tanggal 7 Juli 2015
Pelaksanaan Pemeriksaan Tahun 2015 Dalam Rangka Mendukung Tahun Pembinaan Wajib Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-52/PJ/2015
Tanggal 6 Juli 2015
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-51/PJ/2015
Tanggal 3 Juli 2015
Petunjuk Pelaporan, Monitoring, Dan Evaluasi Kinerja Layanan Unggulan Direktorat Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-49/PJ/2015
Tanggal 3 Juli 2015
Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-48/PJ/2015
Tanggal 1 Juli 2015
Kegiatan Pemetaan Lokasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dan/Atau Badan Serta Objek Pajak Pajak Bumi Dan Bangunan Melalui Geotagging

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-47/PJ/2015
Tanggal 30 Juni 2015
Penyampaian Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 Tentang Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-46/PJ/2015
Tanggal 29 Juni 2015
Petunjuk Kegiatan Koordinasi Dengan Pihak Eksternal Direktorat Jenderal Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-44/PJ/2015
Tanggal 23 Juni 2015
Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-43/PJ/2015
Tanggal 18 Juni 2015
Jam Pelayanan Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Selama Bulan Ramadhan 1436 Hijriyah

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-40/PJ/2015
Tanggal 3 Juni 2015
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 Tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-37/PJ/2015
Tanggal 25 Mei 2015
Pengawasan Wajib Pajak Baru

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-30/PJ/2015
Tanggal 15 April 2015
Pelayanan Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan (SPT Tahunan PPh Badan) Tahun Pajak 2014

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-29/PJ/2015
Tanggal 13 April 2015
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2008 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, atau Pemekaran Usaha

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-27/PJ/2015
Tanggal 02 April 2015
Pemeriksaan Oleh Petugas Pemeriksa Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-26/PJ/2015
Tanggal 02 April 2015
Penegasan Penggunaan Nomor Seri Faktur Pajak dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-24/PJ/2015
Tanggal 30 Maret 2015
Pedoman Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-23/PJ/2015
Tanggal 25 Maret 2015
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-22/PJ/2015
Tanggal 25 Maret 2015
Tata Cara Penerbitan Kembali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Dan/Atau Surat Tagihan Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-21/PJ/2015
Tanggal 23 Maret 2015
Pelayanan Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Tahun Pajak 2014

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-20/PJ/2015
Tanggal 18 Maret 2015
Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Karena Warisan

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-19/PJ/2015
Tanggal 16 Maret 2015
Pedoman Permintaan dan Pemanfaatan Kuasa Membuka Rahasia Bank/Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank dan Pengawasan Hasil Pemanfaatan Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank untuk Keperluan Pemeriksaan Pajak

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-18/PJ/2015
Tanggal 13 Maret 2015
Penetapan Target dan Strategi Pencapaian Rasio Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Pada Tahun 2015

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-15/PJ/2015
Tanggal 09 Maret 2015
Penegasan atas Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2013 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan, Penetapan Realisasi Penanaman Modal, Penyampaian Kewajiban Pelaporan, Dan Pencabutan Keputusan Persetujuan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Wajib Pajak yang Melakukan Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-13/PJ/2015
Tanggal 06 Maret 2015
Validasi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Terkait dengan Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-09/PJ/2015
Tanggal 13 Februari 2015
Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2015

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-08/PJ/2015
Tanggal 13 Februari 2015
Petunjuk Kegiatan Ekstensifikasi, Pendataan, Penilaian, Dan Pendukung Lainnya

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-06/PJ/2015
Tanggal 05 Februari 2015
Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-05/PJ/2015
Tanggal 29 Januari 2015
Penyerahan Kemasan Surat Pemberitahuan, Logistik Pengemasan, Dan Surat Pemberitahuan Yang Dikembalikan Ke Kantor Pelayanan Pajak Berkenaan Dengan Pengolahan Surat Pemberitahuan Di Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Dan Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ/2015
Tanggal 29 Januari 2015
Pengemasan Surat Pemberitahuan Berkenaan Dengan Pengolahan Surat Pemberitahuan Di Pusat Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan Dan Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ/2015
Tanggal 19 Januari 2015
Kegiatan Seleksi Kantor Pelayanan Percontohan (KPPc) Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2015

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-02/PJ/2015
Tanggal 09 Januari 2015
Penegasan atas Pelaksanaan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
Aturan Terkait yang dicabut: SE-66/PJ/2010


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Aplikasi Undang-Undang Perpajakan versi Android

Baru-baru ini penulis mendapatkan sebuah pesan dari blackberry message (BBM) yang di-broadcast oleh rekan penulis yang isinya cukup berharga. Pesan ini berisi:

“Sebelum masuk ke playstore, barangkali teman-teman berminat untuk meng install UU Pajak 5 UU dalam 1 app (Android only) 570 kb only...” serta diberikan sebuah link untuk mengunduh program ini.

Program aplikasi khusus untuk smartphone atau tab yang dijalankan dalam basis Android berisi 5 (lima) Undang-Undang Perpajakan ini sangat bermanfaat buat yang selalu mobile ke mana-mana dan membutuhkan Undang-Undang Perpajakan yang dapat dengan mudah dibuka kapan saja.

Oleh sebab itu, di sini penulis juga ingin membagikan program ini kepada para Pembaca Setia Tax Learning yang membutuhkannya untuk diinstall di smartphone yang dijalankan di sistem Android.

Bagi Pembaca Setia Tax Learning yang saat ini sedang mengakses halaman ini menggunakan Smartphone Android, maka dapat langsung menginstall dengan mengklik link download di bawah ini.

Aplikasi yang pembuatnya dicantumkan inisial "mesemt-2015" ini berisi 5 Undang-Undang, yaitu UU KUP, UU PPh, UU PPN dan PPnBM, UU PBB dan UU Penagihan Pajak.

Download:
Program Aplikasi Undang-Undang Perpajakan berbasis Android

Read More

Kumpulan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2015

Berikut ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan selama tahun 2015 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari peraturan perpajakan.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-49/PJ/2015
Tanggal 31 Desember 2015
Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-47/PJ/2015
Tanggal 22 Desember 2015
Tata Cara Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Mineral dan Batubara

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-44/PJ/2015
Tanggal 21 Desember 2015
Perubahan Keempat atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-41/PJ/2015
Tanggal 8 Desember 2015
Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2015
Tanggal 23 Oktober 2015
Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016
- Lampiran 1, 2, 5
- Lampiran 3, 4, 6

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-36/PJ/2015
Tanggal 12 Oktober 2015
Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
- Lampiran II
- Lampiran IV
- Lampiran V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2015
Tanggal 7 Agustus 2015
Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2015
Tanggal 5 Agustus 2015
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2010 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-30/PJ/2015
Tanggal 5 Agustus 2015
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-29/PJ/2015
Tanggal 23 Juli 2015
Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian Serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-28/PJ/2015
Tanggal 22 Juli 2015
Tata Cara Pemberian dan Pencabutan Sertifikat Elektronik

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2015
Tanggal 14 Juli 2015
Pencabutan Beberapa Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Terkait dengan Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Di Bidang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pajak Bumi dan Bangunan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2015
Tanggal 19 Juni 2015
Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan Non Migas Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2015
Tanggal 12 Juni 2015
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2015 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2015
Tanggal 01 Juni 2015
Tata Cara Permohonan, Pemberitahuan, Pemberian, Pembatalan serta Permohonan dan Penerbitan Kembali Izin Penyelenggaraan Pembukuan dengan Menggunakan Bahasa Inggris dan Satuan Mata Uang Dollar Amerika

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/PJ/2015
Tanggal 28 Mei 2015
Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-170/PJ/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-21/PJ/2015
Tanggal 25 Mei 2015
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2015
Tanggal 20 Mei 2015
Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Penjualan Barang Yang Tergolong Sangat Mewah
Peraturan Terkait: PMK 90/PMK.03/2015

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2015
Tanggal 10 April 2015
Norma Penghitungan Penghasilan Neto
- Lampiran 1
- Lampiran 2
- Lampiran 3
- Lampiran 4

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2015
Tanggal 31 Maret 2015
Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2015 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Jalan Tol

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-14/PJ/2015
Tanggal 13 Maret 2015
Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2015
Tanggal 10 Maret 2015
Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Konsultan Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ/2015
Tanggal 10 Maret 2015
Penetapan Tempat Tinggal Orang Pribadi dan Tempat Kedudukan Badan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-11/PJ/2015
Tanggal 3 Maret 2015
Pengenaan Pajak Penghasilan atas Hadiah dan Penghargaan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2015
Tanggal 2 Maret 2015
Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Jalan Tol

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2015
Tanggal 20 Februari 2015
Penundaan Berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat 2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 Dan/Atau Pasal 26 Serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2015
Tanggal 26 Januari 2015
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/ Pemungutannya


KUMPULAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-33/PJ/2015
Tanggal 6 Maret 2015
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-08/PJ/2015
Tanggal 30 Januari 2015
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

Kembali ke Menu KUMPULAN KETENTUAN PERPAJAKAN

Read More

Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2015

Berikut ini adalah Peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan selama tahun 2015 yang berkaitan dengan perpajakan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perpajakan atau Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 269/PMK.010/2015
Tanggal 31 Desember 2015
Batasan Harga Jual Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik dan Penghasilan bagi Orang Pribadi yang Memperoleh Unit Hunian Rumah Susun Sederhana Milik

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 268/PMK.03/2015
Tanggal 31 Desember 2015
Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 267/PMK.010/2015
Tanggal 31 Desember 2015
Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/ atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 233/PMK.03/2015
Tanggal 21 Desember 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada Tahun 2015 Dan Tahun 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 225/PMK.04/2015
Tanggal 16 Desember 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.04/2007 Tentang Pemeriksaan Pabean Di Bidang Impor

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 210/PMK.010/2015
Tanggal 27 November 2015
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau Imbalan Surat Berharga Negara yang Diterbitkan di Pasar Internasional dan Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang Diberikan Kepada Pemerintah dalam Penerbitan dan/atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar Internasional Tahun Anggaran 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 207/PMK.010/2015
Tanggal 20 November 2015
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata-nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 206/PMK.010/2015
Tanggal 20 November 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 202/PMK.03/2015
Tanggal 11 November 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/PMK.03/2015
Tanggal 10 November 2015
Perlakuan Perpajakan Bagi Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak yang Menggunakan Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu dalam Rangka Pendalaman Sektor Keuangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/PMK.03/2015
Tanggal 2 November 2015
Pengurangan Sanksi Administrasi atas Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan bangunan, dan/atau Surat Tagihan Pajak yang Diterbitkan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan, Verifikasi, atau Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.03/2015
Tanggal 20 Oktober 2015
Tata Cara Pemberian Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.03/2015
Tanggal 20 Oktober 2015
Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai Yang Seharusnya Tidak Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Alat Angkutan Tertentu Yang Telah Mendapat Fasilitas Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Yang Digunakan Tidak Sesuai Dengan Tujuan Semula Atau Dipindahtangankan Kepada Pihak Lain Baik Sebagian Atau Seluruhnya Serta Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.011/2015
Tanggal 15 Oktober 2015
Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016
Aturan ini sudah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.010/2015
Tanggal 30 September 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 187/PMK.03/2015
Tanggal 30 September 2015
Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 186/PMK.03/2015
Tanggal 30 September 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 185/PMK.03/2015
Tanggal 30 September 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 184/PMK.03/2015
Tanggal 30 September 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 183/PMK.03/2015
Tanggal 30 September 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 182/PMK.03/2015
Tanggal 30 September 2015
Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 169/PMK.010/2015
Tanggal 9 September 2015
Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.010/2015
Tanggal 14 Agustus 2015
Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan
Note: Peraturan ini telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.010/2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 158/PMK.010/2015
Tanggal 12 Agustus 2015
Kriteria Jasa Kesenian Dan Hiburan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157/PMK.010/2015
Tanggal 12 Agustus 2015
Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Yang Didasarkan Pada Ketentuan Dalam Perjanjian Internasional

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 156/PMK.010/2015
Tanggal 12 Agustus 2015
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2015
Tanggal 07 Agustus 2015
Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Bahan Bakar Minyak Untuk Kapal Angkutan Laut Luar Negeri

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 152/PMK.010/2015
Tanggal 06 Agustus 2015
Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 149/PMK.04/2015
Tanggal 31 Juli 2015
Pembebasan Bea Masuk Dan/Atau Cukai Atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing Beserta Para Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 148/PMK.04/2015
Tanggal 31 Juli 2015
Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas Di Indonesia

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 142/PMK.010/2015
Tanggal 24 Juli 2015
Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/PMK.03/2015
Tanggal 24 Juli 2015
Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.010/2015
Tanggal 7 Juli 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (Exchange Of Information)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 122/PMK.010/2015
Tanggal 29 Juni 2015
Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.03/2015
Tanggal 24 Juni 2015
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.03/2015
Tanggal 24 Juni 2015
Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 86/KMK.03/2002 Tentang Tata Cara Penggunaan Stiker Dalam Pemungutan Dan Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Gambar Dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 174/KMK.03/2004 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Produk Rekaman Suara

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.010/2015
Tanggal 8 Juni 2015
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015
Tanggal 8 Juni 2015
Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 103/PMK.04/2015
Tanggal 25 Mei 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/ PMK.04/ 2009 tentang Pembayaran Cukai Secara Berkala untuk Pengusaha Pabrik yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pembayaran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 102/PMK.07/2015
Tanggal 25 Mei 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 91/PMK.03/2015
Tanggal 30 April 2015
Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, Dan Keterlambatan Pembayaran Atau Penyetoran Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 90/PMK.03/2015
Tanggal 30 April 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253/PMK.03/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
Peraturan Terkait: PerDirjen PER-19/PJ/2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/PMK.010/2015
Tanggal 28 April 2015
Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 86/PMK.010/2015
Tanggal 27 April 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembayaran Pajak Penghasilan atas Surplus Bank Indonesia

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/PMK.01/2015
Tanggal 15 April 2015
Pelaksanaan Putusan Hukum

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.01/2015
Tanggal 14 April 2015
Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2015
Tanggal 31 Maret 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62/PMK.03/2015
Tanggal 26 Maret 2015
Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak dan Saat Lain Pembuatan Faktur Pajak atas Penyerahan Pupuk Tertentu untuk Sektor Pertanian

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 56/PMK.03/2015
Tanggal 18 Maret 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.010/2015
Tanggal 9 Maret 2015
Kriteria dan/atau Rincian Jasa Perhotelan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.03/2015
Tanggal 4 Maret 2015
Penunjukan Badan Usaha Tertentu untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporannya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 32/PMK.04/2015
Tanggal 2 Maret 2015
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, dan Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015
Tanggal 13 Februari 2015
Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.03/2015
Tanggal 10 Februari 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 23/PMK.04/2015
Tanggal 06 Februari 2015
Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 20/PMK.04/2015
Tanggal 02 Februari 2015
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 18/PMK.010/2015
Tanggal 02 Februari 2015
Kriteria Jasa Boga atau Katering Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.04/2015
Tanggal 23 Januari 2015
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 7/PMK.03/2015
Tanggal 12 Januari 2015
Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1/PMK.03/2015
Tanggal 07 Januari 2015
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pembukuan Dengan Menggunakan Bahasa Asing Dan Satuan Mata Uang Selain Rupiah Serta Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan


KUMPULAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 601/KMK.01/2015
Tanggal 13 Mei 2015
Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 Tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure Layanan Unggulan Kementerian Keuangan

Kembali ke Menu KUMPULAN KETENTUAN PERPAJAKAN

Read More

Kumpulan Peraturan Presiden Tahun 2015

Berikut ini daftar kumpulan Peraturan Presiden yang berkaitan dengan ketentuan Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2015.

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 37 TAHUN 2015
Tanggal 19 Maret 2015
Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Tahun 2015

Berikut ini adalah daftar Pengumuman Yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat di bawahnya yang diterbitkan selama tahun 2015:

PENGUMUMAN DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I NOMOR PENG-7/PJ.02/2015
Tanggal 2 Desember 2015
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

PENGUMUMAN DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I NOMOR PENG-6/PJ.02/2015
Tanggal 16 Juni 2015
Penegasan atas e-Faktur

PENGUMUMAN DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I NOMOR PENG-5/PJ.02/2015
Tanggal 10 Juni 2015
Penegasan atas Tampilan Cetakan e-Faktur

PENGUMUMAN DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I NOMOR PENG-4/PJ.02/2015
Tanggal 29 Mei 2015
Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur)

PENGUMUMAN DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I NOMOR PENG-3/PJ.02/2015
Tanggal 28 Mei 2015
Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur)


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Peraturan Pemerintah Tahun 2014

Berikut ini daftar kumpulan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan ketentuan Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2014.

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2014
Tanggal 19 Maret 2014
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Kembali ke Menu KUMPULAN KETENTUAN PERPAJAKAN

Read More

Kumpulan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2014

Berikut ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan selama tahun 2014 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari peraturan perpajakan.

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-33/PJ/2014
Tanggal 30 Desember 2014
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2010 Tentang Dokumen Tertentu Yang Kedudukannya Dipersamakan Dengan Faktur Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-32/PJ/2014
Tanggal 29 Desember 2014
Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Fiskal

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-29/PJ/2014
Tanggal 21 November 2014
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2014
Tanggal 13 Oktober 2014
Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-25/PJ/2014
Tanggal 23 September 2014
Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-23/PJ/2014
Tanggal 14 Agustus 2014
Perubahan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2012 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak serta Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/PJ/2014
Tanggal 25 Juli 2014
Penyelenggaraan Pelayanan Pada Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-21/PJ/2014
Tanggal 25 Juli 2014
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Oleh Pihak Lain

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2014
Tanggal 25 Juli 2014
Tata Cara Permohonan dan Penetapan Masa Manfaat yang Sesungguhnya atas Harta Berwujud Bukan Bangunan untuk Keperluan Penyusutan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-19/PJ/2014
Tanggal 3 Juli 2014
Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya
-Lampiran I
-Lampiran II - Petunjuk Pengisian 1770
-Lampiran III
-Lampiran IV - Petunjuk Pengisian 1770 S
-Lampiran V - Petunjuk Pengisian 1770 SS
-Lampiran VI
-Lampiran VII
-Lampiran VIII - Petunjuk Pengisian 1771

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2014
Tanggal 20 Juni 2014
Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 Tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16/PJ/2014
Tanggal 20 Juni 2014
Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-15/PJ/2014
Tanggal 16 Mei 2014
Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-13/PJ/2014
Tanggal 11 April 2014
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2012 tentang Tempat Pendaftaran dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-12/PJ/2014
Tanggal 2 April 2014
Tata Cara Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Secara Jabatan atas Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-10/PJ/2014
Tanggal 21 Maret 2014
Tata Cara Permohonan dan Penetapan atas Saat Mulainya Penyusutan Harta Berwujud yang Dapat Dilakukan Pada Bulan Digunakan atau Bulan Mulai Menghasilkan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2014
Tanggal 21 Maret 2014
Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-07/PJ/2014
Tanggal 10 Maret 2014
Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-06/PJ/2014
Tanggal 7 Maret 2014
Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS Secara e-Filing dan Merupakan Pegawai Tetap Pada Pemberi Kerja Tertentu

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-05/PJ/2014
Tanggal 18 Februari 2014
Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-04/PJ/2014
Tanggal 3 Februari 2014
Pencabutan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-272/PJ/2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan, Dan Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2014
Tanggal 3 Februari 2014
Pencabutan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-40/PJ/2009 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-02/PJ/2014
Tanggal 21 Januari 2014
Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan Perpajakan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-1/PJ/2014
Tanggal 6 Januari 2014
Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Formulir 1770S atau 1770SS secara e-Filing Melalui Website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id)


Berikut ini adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan selama tahun 2014 yang mengatur ketentuan pelaksanaan dari peraturan perpajakan.

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-224/PJ/2014
Tanggal 30 Oktober 2014
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-212/PJ/2014
Tanggal 25 September 2014
Pemindahan Wajib Pajak Dari Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya
Lampiran
Lampiran

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-136/PJ/2014
Tanggal 20 Juni 2014
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-62/PJ/2014
Tanggal 25 Maret 2014
Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Secara e-Filing

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-13/PJ/2014
Tanggal 3 Februari 2014
Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dalam Rangka Uji Coba Penataan Tugas Dan Fungsi Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Kembali ke Menu KUMPULAN KETENTUAN PERPAJAKAN

Read More

Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2014

Berikut ini adalah Peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan selama tahun 2014 yang berkaitan dengan perpajakan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perpajakan atau Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/PMK.03/2014
Tanggal 24 Desember 2014
Surat Pemberitahuan (SPT)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/PMK.03/2014
Tanggal 22 Desember 2014
Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 239/PMK.03/2014
Tanggal 22 Desember 2014
Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 229/PMK.03/2014
Tanggal 18 Desember 2014
Persyaratan Serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 223/PMK.011/2014
Tanggal 10 Desember 2014
Kriteria Jasa Pendidikan Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.011/2014
Tanggal 06 Oktober 2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan Atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 191/PMK.03/2014
Tanggal 02 Oktober 2014
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 Tentang Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.03/2014
Tanggal 13 Agustus 2014
Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 161/PMK.03/2014
Tanggal 13 Agustus 2014
Tata Cara Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Telah Dipungut Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.03/2014
Tanggal 13 Agustus 2014
Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 135/PMK.011/2014
Tanggal 18 Juni 2014
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2010 Tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Penyerahan Yang Terutang Pajak Dan Penyerahan Yang Tidak Terutang Pajak
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.011/2014
Tanggal 16 Juni 2014
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Smart Card Berupa Kartu Plastik, Kartu Plastik Security, Kartu Elektronik, Dan Kartu Telepon Selular Untuk Tahun Anggaran 2014
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 116/PMK.011/2014
Tanggal 16 Juni 2014
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Republik Indonesia Dan Republik Islam Pakistan
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 113/PMK.03/2014
Tanggal 10 Juni 2014
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Perumahan Lainnya, yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 111/PMK.03/2014
Tanggal 09 Juni 2014
Konsultan Pajak
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 30/PMK.03/2014
Tanggal 10 Februari 2014
Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Emas Perhiasan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 25/PMK.01/2014
Tanggal 03 Februari 2014
Akuntan Beregister Negara
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.07/2014 dan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 10 TAHUN 2014 (PERATURAN BERSAMA)
Tanggal 24 Januari 2014
Tahapan Persiapan Dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Sebagai Pajak Daerah

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 6/PMK.011/2014
Tanggal 11 Januari 2014
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar Dan Tarif Bea Keluar
Lampiran

Kembali ke Menu KUMPULAN KETENTUAN PERPAJAKAN

Read More

Kumpulan Pengumuman Direktur Jenderal Pajak Tahun 2014

Berikut ini adalah daftar Pengumuman Yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau Pejabat di bawahnya yang diterbitkan selama tahun 2014:

PENGUMUMAN DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I NOMOR PENG-4/PJ.02/2014
Tanggal 23 Desember 2014
Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak

PENGUMUMAN DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN I NOMOR PENG-3/PJ.02/2014
Tanggal 19 Desember 2014
Syarat dan Ketentuan Pemberian Sertifikat Elektronik


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tahun 2014

Berikut ini adalah kumpulan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan selama tahun 2014


SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-45/PJ/2014
Tanggal 30 Desember 2014
Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Hunian Mewah

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-39/PJ/2014
Tanggal 21 November 2014
Prosedur Penerbitan Surat Keterangan Bebas Dan Surat Dispensasi Serta Prosedur Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-38/PJ/2014
Tanggal 22 Oktober 2014
Ralat Surat Edaran Nomor SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-37/PJ/2014
Tanggal 22 Oktober 2014
Tata Cara Pembersihan Data (Data Cleansing) Wajib Pajak
Lampiran

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-32/PJ/2014
Tanggal 17 September 2014
Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-30/PJ/2014
Tanggal 14 Agustus 2014
Pengawasan Atas Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Melalui Jual Beli

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-24/PJ/2014
Tanggal 25 Juli 2014
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 mengenai Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Hasil Pertanian yang Dihasilkan dari Kegiatan Usaha di Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-15/PJ/2014
Tanggal 21 Maret 2014
Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2014


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tahun 2013

Berikut ini adalah kumpulan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan selama tahun 2013

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-62/PJ/2013
Tanggal 27 Desember 2013
Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi e-Commerce

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-60/PJ/2013
Tanggal 24 Desember 2013
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2013

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-50/PJ/2013
Tanggal 24 Oktober 2013
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-42/PJ/2013
Tanggal 2 September 2013
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-39/PJ/2013
Tanggal 02 Agustus 2013
Tata Cara Pengembalian dan Pengelolaan Administrasi Pajak Pertambahan Nilai Kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-33/PJ/2013
Tanggal 12 Juli 2013
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) yang di Dalam Tagihannya Terdapat Biaya Transportasi (Freight Charges)

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-26/PJ/2013
Tanggal 30 Mei 2013
Petunjuk Teknis Pemeriksaan Perusahaan Grup

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-25/PJ/2013
Tanggal 30 Mei 2013
Pedoman e-Audit

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-12/PJ/2013
Tanggal 26 Maret 2013
Pemeriksaan atas SPT Tahunan PPh Rugi dan SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi yang Daluwarsa Penetapan Pada Tahun 2013

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-11/PJ/2013
Tanggal 26 Maret 2013
Rencana dan Strategi Pemeriksaan Tahun 2013

Read More

Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2013

Berikut ini adalah Peraturan Menteri Keuangan yang diterbitkan selama tahun 2013 yang berkaitan dengan perpajakan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perpajakan atau Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2013
Tanggal 31 Desember 2013
Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 197/PMK.03/2013
Tanggal 20 Desember 2013
Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 151/PMK.011/2013
Tanggal 11 November 2013
Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.03/2013
Tanggal 30 September 2013
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 124/PMK.011/2013
Tanggal 27 Agustus 2013
Pengurangan Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Penundaan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2013 Bagi Wajib Pajak Industri Tertentu

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 120/PMK.04/2013
Tanggal 26 Agustus 2013
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 112/PMK.011/2013
Tanggal 1 Agustus 2013
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Bunga Atau Imbalan Surat Berharga Negara Yang Diterbitkan Di Pasar Internasional Dan Penghasilan Pihak Ketiga Atas Jasa Yang Diberikan Kepada Pemerintah Dalam Penerbitan Dan/Atau Pembelian Kembali/Penukaran Surat Berharga Negara Di Pasar Internasional Tahun Anggaran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 107/PMK.011/2013
Tanggal 30 Juli 2013
Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 100/PMK.03/2013
Tanggal 5 Juli 2013
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 96/PMK.03/2013
Tanggal 2 Juli 2013
Sensus Pajak Nasional

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 95/PMK.03/2013
Tanggal 28 Juni 2013
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 79/PMK.03/2013
Tanggal 11 April 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64/PMK.05/2013
Tanggal 15 Maret 2013
Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan/Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.011/2013
Tanggal 27 Februari 2013
Kewajiban Pemotongan Dan/Atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan Yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, Atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 38/PMK.011/2013
Tanggal 27 Februari 2013
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/PMK.04/2013
Tanggal 27 Februari 2013
Toko Bebas Bea

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 18/PMK.03/2013
Tanggal 7 Januari 2013
Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 16/PMK.03/2013
Tanggal 4 Januari 2013
Rincian Jenis Data Dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 11/PMK.03/2013
Tanggal 2 Januari 2013
Tata Cara Pembetulan
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 10/PMK.03/2013
Tanggal 2 Januari 2013
Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013
Tanggal 2 Januari 2013
Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
Lampiran

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 8/PMK.03/2013
Tanggal 2 Januari 2013
Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak Atau Surat Tagihan Pajak
Lampiran

Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Peraturan Pemerintah Tahun 2013

Berikut ini daftar kumpulan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2013

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2013
Tanggal 31 Desember 2013
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2013
Tanggal 17 Juni 2013
Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2013
Tanggal 12 Juni 2013 Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2013
Tanggal 23 Mei 2013
Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Read More

Kumpulan Peraturan/Keputusan Dirjen Pajak Tahun 2013

Berikut ini kumpulan Peraturan dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagai peraturan pelaksanaan ketentuan perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2013.


PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-38/PJ/2013
Tanggal 08 November 2013
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-37/PJ/2013
Tanggal 30 Oktober 2013
Tata Cara Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM)

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-35/PJ/2013
Tanggal 24 Oktober 2013
Tata Cara Ekstensifikasi

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-26/PJ/2013
Tanggal 5 Juli 2013
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan beserta Petunjuk Pengisiannya

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2013
Tanggal 2 Juli 2013
Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak
LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-22/PJ/2013
Tanggal 30 Mei 2013
Pedoman Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-20/PJ/2013
Tanggal 30 Mei 2013
Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-14/PJ/2013
Tanggal 18 April 2013
Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-08/PJ/2013
Tanggal 27 Maret 2013
Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-01/PJ/2013
Tanggal 14 Januari 2013
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang Diterima atau Diperoleh Dana Pensiun yang Pendiriannya Telah Disahkan oleh Menteri Keuangan
Lampiran

Read More

Kumpulan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 2012

Berikut ini adalah daftar Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan selama tahun 2012:

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-47/PJ/2012
Tanggal 1 November 2012
Pedoman dan Penjelasan Mengenai Jasa Tenaga Kerja yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-30/PJ/2012
Tanggal 11 Juni 2012
Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Dividen


Kembali ke Menu Utama Kumpulan Peraturan

Read More

Indonesian Tax Law

Following are Indonesian Taxation Laws which is still valid and applicable.

TAX

LAW NUMBER 28 YEAR 2007
Date 17 July 2007
The Third Amendment of The Law Number 6 Yeare 1983 on General Provision and Taxation Procedure


LAW NUMBER 36 YEAR 2008
Date 23 September 2008
The Fourth Amendment of The Law Number 7 Yeare 1983 on Income Tax


LAW NUMBER 42 YEAR 2009
Date 15 October 2009
The Third Amendment of Law Number 8 Year 1983 on The Value Added Tax of Goods and Services and Tax of Luxury Goods Sale


LAW NUMBER 11 YEAR 2016
Date 1 July 2016
Tax Amnesty

LAW NUMBER 7 YEAR 2021
Date 29 October 2021
Harmonization of Tax Regulations (Compilation into Single Document of Taxation Laws

CUSTOMS AND EXCISE

LAW NUMBER 17 YEAR 2006
Date 15 November 2006
The Amendment of Law Number 10 Year 1995 on The Customs

Back to Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Peraturan Pemerintah Tahun 2012

Berikut ini daftar kumpulan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2012:

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2012
Tanggal 13 Agustus 2012
Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Avtur untuk Keperluan Angkutan Udara Luar Negeri

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2012
Tanggal 27 Februari 2012
Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan


PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2012
Tanggal 9 Januari 2012
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas


PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012
Tanggal 3 Januari 2012
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Link2)

Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Undang-Undang Tahun 2007

Berikut ini adalah Undang-Undang yang diterbitkan selama tahun 2007 yang berkaitan dengan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai.

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007
Tanggal 17 Juli 2007
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan
Penjelasan


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More

Kumpulan Undang-Undang Tahun 2008

Berikut ini adalah kumpulan Undang-Undang yang terkait dengan ketentuan perpajakan, bea dan cukai yang diterbitkan di tahun 2008.

UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008
Tanggal 23 September 2008
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan


Kembali ke Menu Kumpulan Peraturan Perpajakan

Read More