Hari Ini Kantor Pajak Tetap Buka Layanan Walau Libur Nyepi

Hari ini, Selasa 28 Maret 2017 adalah merupakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939 yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur Nasional. Walaupun ditetapkan sebagai hari libur nasional, namun demi mensukseskan program Amnesti Pajak (Tax Amnesty) dan batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2016 yang keduanya akan segera berakhir tanggal 31 Maret 2017, maka Direktorat Jenderal Pajak menginstruksikan kepada seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kanwil Wilayah (Kanwil) DJP (kecuali untuk unit kerja yang berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat) untuk membuka layanan pada hari ini.

Instruksi ini dituangkan dalam Surat Direktur P2Humas Nomor S-234/PJ.09/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Pemberitahuan Penambahan Layanan. Dalam surat ini diberitahukan bahwa pada hari ini tanggal 28 Maret 2017, Direktorat Jenderal Pajak membuka layanan untuk penyampaian Amnesti Pajak dan Penyampaian SPT Tahunan PPh mulai pukul 08.00 sampai dengan 21.00 waktu setempat.

Namun pemberian layanan tambahan di tanggal 28 Maret 2017 ini dikecualikan untuk unit kerja yang berada di wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat.

Dengan demikian, bagi Pembaca Setia Tax Learning yang masih belum menyampaikan Amnesti Pajak dan SPT Tahunan PPh Tahun 2016, maka segeralah gunakan kesempatan untuk menyampaikannya pada hari ini hingga 4 hari ke depan sampai dengan 31 Maret 2017. Namun penulis menyarankan untuk menghindari antrian yang lama, maka sebaiknya bagi yang ingin menyampaikan SPT Tahunan PPh, agar menyampaikannya secara online melalui eFiling. Untuk melakukan hal ini, maka hari ini dapat digunakan kesempatan untuk meminta EFIN (yaitu nomor identitas khusus bagi Wajib Pajak untuk dapat mengakses layanan eFiling) ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat dengan membawa formulir aktivasi EFIN yang telah diisi dan dilampiri dengan fotokopi KTP dan NPWP.

Penyampaian SPT secara eFiling sangatlah mudah, efisien, efektif dan dapat dilakukan dalam waktu 24 jam sehari.

Penulis juga mengucapkan kepada rekan-rekan segenap umat Hindu yang merayakan Nyepi, Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939.

Read More

Penegasan Pengisian SPT Tahunan PPh Terkait Dengan SPH Pengampunan Pajak

Untuk memberikan penegasan lebih detail kepada Wajib Pajak yang telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta Pengampunan Pajak (yang telah mengikuti Pengampunan Pajak) tentang bagaimana cara mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh terkait dengan Wajib Pajak yang telah mengikuti program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty), maka Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-150/PJ.03/2017 tanggal 1 Maret 2017.

Dalam surat ini ditegaskan beberapa hal bagi Wajib Pajak yang telah mengikut program Pengampunan Pajak, antara lain:

1. Saat Pengakuan Harta dan Utang

Tambahan harta dan utang yang membentuk nilai harta bersih yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) dan telah diterbitkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) diperlakukan sebagai perolehan harta baru dan perolehan utang baru Wajib Pajak sesuai tanggal SKPP. Dalam hal Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan, maka nilai harta bersih dimaksud dicatat sebagai tambahan atas saldo laba ditahan dalam neraca dan aktiva berwujud dan/atau tidak berwujud tidak dapat disusutkan dan/atau diamortisasi untuk tujuan perpajakan.

2. Pelaporan Harta dan Utang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Pelaporan harta utang dalam SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh SKPP adalah sebagai berikut:

1. seluruh harta dan utang dalam SPH sertaharta dan utang yang diperoleh pada tahun 2016, dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. harta pada lampiran A1 SPH dilaporkan pada tabel "Harta pada Akhir Tahun" sebagai berikut: tahun perolehan diisi dengan tahun perolehan yang sebenarnya; harga perolehan untuk kas dan setara kas diisi dengan nilai nominal pada akhir Tahun Pajak; harta selain kas diisi dengan harga perolehan harta pada saat harta dimaksud diperoleh;
3. Utang pada lampiran A2 SPH dilaporkan pada tabel "Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun" sebagai berikut: tahun peminjaman diisi dengan tahun peminjaman yang sebenarnya; jumlah diisi dengan sisa utang pada akhir Tahun Pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga);
4. Harta pada Lampiran B1, C1, D1 SPH dilaporkan pada tabel "Harta pada Akhir Tahun" sebagai berikut: terhadap harta pada C1 yang direpatriasi ke dalam NKRI, pada SPT diisi dengan harta yang diperoleh setelah pengalihan tersebut yang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; tahun perolehan diisi dengan tahun SKPP diterbitkan; harga perolehan untuk harta berupa kas atau setara kas diisi dengan nilai nominal pada akhir Tahun Pajak. Dalam hal harta berupa kas atau setara kas ini dalam bentuk mata uang selain Rupiah, nilai nominal dihitung dengan kurs pada akhir Tahun Pajak; harta selain kas diisi dengan nilai wajar harta dala mata uang rupiah sesuai lampiran B1, C1, D1 SPH.
5. Utang pada lampiran B2, C2, D2 SPH dilaporkan pada tabel "Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun" sebagai berikut: tahun peminjaman diisi dengan tahun SKPP diterbitkan; jumlah diisi dengan sisa utang pada akhir Tahun Pajak yang bersangkutan yang masih harus dilunasi (termasuk utang bunga);
6. Keterangan seperti lokasi harta dan nomor dokumen pada SPH dicantumkan dalam kolom Nama Harta atau kolom Keterangan pada tabel "Harta pada Akhir Tahun".

Read More

Perhatian: Ada Perubahan Pada Formulir untuk Tax Amnesty

Beberapa hari terakhir ini Penulis menemui banyak Wajib Pajak yang ingin mengikuti program Tax Amnesty mengalami kekecewaan karena berkas Surat Pernyataan Harta (SPH) beserta lampiran yang disampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditolak oleh petugas penerima maupun peneliti Amnesti Pajak di beberapa KPP.

Setelah diusut, ternyata petugas penerima atau peneliti Amnesti Pajak yang menolak berkas SPH yang disampaikan Wajib Pajak adalah karena bentuk formulir yang diisi oleh Wajib Pajak tersebut adalah masih menggunakan formulir lama berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK03/2016. Pedoman teknis pengisian Formulir SPH dan lampiran sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini (sesuai Pasal 50 PMK 118/PMK.03/2016) diatur lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2016

Namun sejak tanggal 19 Desember 2016, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2016 yang mengubah PER-07/PJ/2016. Ternyata perubahan yang dilakukan pada PER-26/PJ/2016 ini bukan saja mengubah pedoman teknis pengisian, namun juga mengubah bentuk Formulir SPH dan salah satu lampiran surat pernyataan.

Akibat dari perubahan inilah, yang mengakibatkan banyak Wajib Pajak yang harus bolak balik karena formulir SPH yang disampaikan masih menggunakan bentuk formulir lama. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bahkan ada Wajib Pajak yang sampai bolak balik 3 kali karena petugas KPP yang memberikan informasi tidak menyeluruh dan Wajib Pajak ini menjadi kesal atas hal tersebut.

Untuk mengantisipasi kesalahan penggunaan bentuk formulir ini, maka berikut ini penulis sajikan formulir SPH beserta Lampirannya yang terbaru sesuai dengan PER-26/PJ/2016 yang dapat didownload di sini.

Bagian formulir yang mengalami perubahan adalah: SPH dan Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan Yang Telah Berada di NKRI ke Luar Negeri.

Read More

Hasil Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Periode I Tahun 2017

Pada sore ini Komite Pelaksana Panitia Penyelenggaraan Sertifikasi Konsultan Pajak telah menetapkan Hasil Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) Periode I Tahun 2017 melalui Surat Keputusan Nomor KEP-004/KP3SKP/III/2017 tanggal 3 Maret 2017.

Berikut ini adalah hasil USKP tersebut.

- Tingkat A (Baru)
- Tingkat B (Baru)
- Tingkat C (Baru)
- Tingkat A (Mengulang)
- Tingkat B (Mengulang)
- Tingkat C (Mengulang)

Selamat bagi peserta yang telah lulus dan bagi peserta yang masih harus mengulang, rencananya USKP periode berikutnya akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2017.

Read More

Tanggal 15 Februari 2017 Ditetapkan Sebagai Hari Libur Nasional

Pada tanggal 15 Februari 2017 sebanyak 101 daerah di seluruh Indonesia akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak. Pemilihan Kepala Daerah Serentak ini meliputi 7 Provinsi akan menggelar Pemilihan Gubernur, 18 kota yang akan menggelar pemilihan Walikota dan 76 kabupaten yang akan menggelar pemilihan Bupati. Daerah-daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tersebut adalah:

7 Provinsi
Terdiri dari Provinsi DI Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Batar, dan Papua Barat.

18 Kota
Terdiri dari Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa, Sabang, Tebing Tinggi, Payakumbuh, Pekanbaru, Cimahi, Tasikmalaya, Salatiga, DI Yogyakarta, Batu, Kupang, Singkawang, Kendari, Jayapura, Ambon, dan Sorong

76 Kabupaten
Terdiri dari 1. Aceh Besar 2. Aceh Utara 3. Aceh Timur 4. Aceh Jaya 5. Bener Meriah 6. Pidie 7. Simeulue 8. Aceh Singkil 9. Bireuen 10. Aceh Barat Daya 11. Aceh Tenggara 12. Gayo Lues 13. Aceh Barat 14. Nagan Raya 15. Aceh Tengah 16. Aceh Tamiang 17. Tapanuli Tengah 18. Kepulauan Mentawai 19. Kampar 20. Muaro Jambi 21. Sarolangun 22. Tebo 23. Musi Banyuasin 24. Bengkulu Tengah 25. Tulang Bawang Barat 26. Pringsewu 27. Mesuji 28. Lampung Barat 29. Tulang Bawang 30. Bekasi 31. Banjarnegara 32. Batang 33. Jepara 34. Pati 35. Cilacap 36. Brebes 37. Kulonprogo 38. Buleleng 39. Flores Timur 40. Lembata 41. Landak 42. Barito Selatan 43. Kotawaringin Barat 44. Hulu Sungai Utara 45. Barito Kuala 46. Banggai Kepulauan 47. Buol 48. Bolaang Mongondow 49. Kepulauan Sangihe 50. Takalar 51. Bombana 52. Kolaka Utara 53. Buton 54. Boalemo 55. Muna Barat 56. Buton Tengah 57. Buton Selatan 58. Seram Bagian Barat 59. Buru 60. Maluku Tenggara Barat 61. Maluku Tengah 62. Pulau Morotai 63. Halmahera Tengah 64. Nduga 65. Lanny Jaya 66. Sarmi 67. Mappi 68. Tolikara 69. Kepulauan Yapen 70. Jayapura 71. Intan Jaya 72. Puncak Jaya 73. Dogiyai 74. Tambrauw 75. Maybrat 76. Sorong


Sehubungan dengan penyelenggaraan Pilkada serentak tersebut, maka Presiden Joko Widodo menetapkan tanggal 15 Februari 2017 sebagai Hari Libur Nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 10 Februari 2017.

Dengan ditetapkannya tanggal 15 Februari 2017 (yang bertepatan dengan batas waktu penyetoran PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2) untuk WP dengan Peredaran Bruto Tertentu dan PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus disetorkan sendiri oleh Wajib Pajak) sebagai Hari Libur Nasional, maka para Wajib Pajak perlu mengantisipasi penyetoran jenis pajak tersebut agar tidak terlambat sehingga akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

Sesuai ketentuan perpajakan, apabila pada tanggal batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak ternyata bertepatan pada hari libur nasional atau hari yang ditetapkan sebagai cuti bersama, maka batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Oleh sebab itu, untuk penyetoran PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 ayat (2) untuk WP dengan Peredaran Bruto Tertentu dan PPh Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pada hari berikutnya yaitu tanggal 16 Februari 2017.

Read More