Pages

Monday, November 10, 2008

Konsultasi Pajak Gratis: Pelaporan Harta dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Tanya:

Bang Syafri :

Blog ini sangat baik sekali dan sangat terupdate. O ya, terkait Sunset Policy, saya sedang mengerjakan pembetulan SPT Tahunan pribadi saya:

1) Apakah benar pertambahan harta (misalnya di tahun 2003 sebesar Rp 1 milyar di banding tahun 2002) tidak perlu diikuti pembayaran PPh kurang bayar sebesar tarif pasal 17 atas jumlah kenaikan harta Rp 1 milyar ini?

2) Saya punya harta yang diperoleh tahun 1999 yang belum dilaporkan sebelumnya. Apakah SPT Tahunan perlu dibetulkan mulai tahun 1999, atau cukup dibetulkan/diisi di SPT Tahunan tahun 2007 terakhir saja?

Yu Xun


Jawab:

Mohon maaf, pertanyaan Anda baru sempat dijawab.

Pertanyaan ini memang menjadi topik yang paling sering ditanyakan. Apakah dengan adanya penambahan harta yang kita cantumkan dalam daftar harta pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi otomatis akan terutang pajak atau menyebabkan adanya PPh yang kurang bayar?

Perlu diketahui bahwa PPh adalah pajak yang dikenakan atas adanya pertambahan penghasilan (diistilahkan dalam UU PPh sebagai pertambahan kemampuan ekonomis) yang diperoleh oleh Wajib Pajak. PPh tidaklah dikenakan terhadap pembelian harta (pertambahan harta karena pembelian), melainkan dikenakan terhadap sumber dana untuk memperoleh (membeli) harta tersebut. Seandainya sumber dana tersebut telah dilaporkan dan disetorkan pajak terutangnya pada saat sumber dana tersebut diperoleh (perolehan penghasilan), maka pada saat pembelian harta, sudah tidak ada lagi pertambahan penghasilan yang akan dikenakan pajak.

Dalam ilmu ekonomi, kita mengenal rumus:

Y = C + S + I

Dimana, Y = Penghasilan; C = Consumption (konsumsi); S = Saving (tabungan) dan I = Investasi.

Dalam dunia pajak, yang dimaksud dengan pertambahan kemampuan ekonomis yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan (Y). Jadi untuk melihat berapa besarnya penghasilan yang diperoleh seorang Wajib Pajak, biasanya pihak fiskus akan menggunakan rumus ekonomi: Y=C+S+I ini untuk menguji kebenaran tentang jumlah penghasilan yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Sehingga jika ternyata ada pertambahan Konsumsi (C) atau pertambahan Tabungan (S) maupun pertambahan Investasi (I) yang tidak sebanding dengan jumlah Penghasilan (Y) yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak, maka Wajib Pajak akan diminta pertanggungjawabannya.

Kembali ke permasalahan Anda, jika memang pembelian harta ini adalah berasal dari penghasilan yang telah dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya, maka Anda cukup membetulkan SPT Tahunan PPh Anda untuk tahun diperolehnya harta tersebut (dan efeknya ke tahun berikutnya) tanpa perlu membetulkan dan menyetor pajak terutangnya. Namun apabila Penghasilan yang digunakan untuk mendapatkan harta tersebut, berasal dari penghasilan yang belum dilaporkan/dikenakan pajak, maka Anda perlu membetulkan SPT Tahunan PPh Anda pada tahun diperolehnya penghasilan tersebut serta membayar pajak yang masih kurang bayar.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka untuk harta yang diperoleh pada tahun 1999 seharusnya telah dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Anda tahun 1999 (jika Anda telah terdaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki NPWP serta memiliki NPWP pada tahun 1999).




52 Comments

Yu Xun

Tks banget.

Anonymous

Tanya:
Bang Sya(f)ri..dengan membaca artikel di atas saya mau tanya lagi..
saya baru mendaftar NPWP dan bagaimana dengan pelaporan harta saya yang berupa mobil tp itu dibeliin papa saya..apa saya juga hrs melaporkan pajak atas "penghasilan" yg disebutkan diatas diukur dr harta yang ada??
-K-

Anto November 18, 2008 at 1:10 PM

Pengertian Penghasilan dalam UU PPh, tidak hanya berasal dari penghasilan yang kita peroleh karena kita berusaha/bekerja. Namun penghasilan juga dapat berasal dari sumbangan, hibah, dan sejenisnya (lihat UU PPh Pasal 4). Namun seluruh jenis penghasilan yang disebutkan dalam UU PPh tersebut tidak otomatis akan dikenakan pajak. Dalam Pasal 4 ayat (3) ditegaskan penghasilan-penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (tidak dikenakan pajak), antara lain yaitu penghasilan yang berasal dari sumbangan dan hibah (tentu saja yang memenuhi ketentuan). Dalam kasus Anda ini, yang berupa mobil yang dibelikan oleh orang tua dapat dikategorikan sebagai hibah. Hibah dalam kondisi tertentu (berdasarkan ketentuan dapat dikategorikan penghasilan yang tidak dikenakan pajak). Jika kasus Anda ini memenuhi ketentuan tersebut maka penghasilan yang berasal dari hibah ini tetap harus Anda laporkan sebagai penghasilan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Anda pada bagian Lampiran Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak (dilaporkan pada tahun diperolehnya harta mobil tersebut). Sedangkan harta mobilnya sendiri, juga nantinya akan dilaporkan pada bagian Lampiran Daftar Harta.

Anonymous

Assalam .Bang sya(f)ri

Saya bram , sy ingin menanyakan beberapa hal mengenai PPh Pribadi :

1. Dalam suatu Perusahaan berbentuk PT. Apabila pemegang saham melakukan pembelian asset diluar usaha spt rumah , tanah utk investasi menggunakan dana perusahaan namun menggunakan nama pribadi owner , apakah asset tersebut bisa dimasukan dalam kategori aktiva dan mengikuti psl 11 KUP
2. Dan apabila pemegang saham melakukan peminjaman dana dari Perusahaan apa hal tsb harus dikenakan bunga ? apabila iya bgm mekanisme pembayaran dan pelaporannya ?

terimakasih

Wasalam

Anto November 27, 2008 at 1:01 PM

Yth, Bung Bram,
1. Kasus pemegang saham yang melakukan pembelian asset dengan menggunakan uang perusahaan namun menggunakan nama pribadi si pemegang saham, cenderung bukan merupakan usaha investasi yang dilakukan oleh perusahaan namun lebih merupakan pembelian untuk kepentingan pribadi si pemegang saham. Dalam prinsip akuntansi, aktiva yang diperoleh ini bukan hak milik perusahaan dan tidak digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha sehingga penyusutannya tidak dapat dibebankan sebagai biaya pengurang bagi perusahaan. Demikian juga dengan pajak. Biaya ini tidak berhubungan dengan proses 3 M (mendapatkan, menagih dan memelihara) penghasilan yang menjadi objek pajak, maka tidak dapat dibiayakan (non deductible).
2. Dalam dunia bisnis yang wajar, segala sesuatu kenikmatan yang diperoleh itu tidaklah gratis. Apalagi dalam suatu Perusahaan, dimana kepemilikan dan keuntungannya adalah milik bersama para pemegang saham. Sehingga jika seorang pemegang saham meminjam uang dari perusahaan dan tidak dikenakan bunga, maka sebenarnya kurang wajar. Dalam dunia pajak, transaksi demikian disebut sebagai transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Maka untuk menentukan kewajaran transaksinya, Pihak DJP dapat menetapkan secara jabatan (sepihak) bahwa perusahaan harus mengenakan bunga pasar yang wajar atas pinjaman ini.

Anonymous

Assalam. Bang Syafri yang baik

1.Terima kasih atas jawabannya , sangat bermanfaat utk saya, secara lap fiskal saya mengerti namun ada yang masih blm sy pahami, bukankah dalam lap komersil apapun biaya dan kepentingan sepanjang itu keluar dari kas/bank perusahaan maka hal tersebut menjadi biaya / aktiva perusahaan, kalo memang tdk bisa diakui sebagai aktiva jurnalnya gmn dunk ? debetnya kemana ? krn setahu saya dalam lap komersil memberikan uang mel polisi aja bisa dibiayakan lho . Atau mungkin dibenarkan secara komersil namun ntar kena koreksi fiskal atas by penyusutannya psl 11 ? mohon tanggapan

Terima kasih

Wassalam

Anto November 28, 2008 at 8:28 AM

Tidak demikian. Dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), laporan keuangan yang dibuat itu harus dapat dipertanggungjawabkan dan menggambarkan kondisi nyata dari seluruh kegiatan dan transaksi yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Kelak laporan keuangan ini akan dipertanggungjawabkan ke seluruh pihak yang berkepentingan (seperti pemilik modal, investor, pemerintah, karyawan, kreditur dan sebagainya).
Jadi tidak bisa dengan seenaknya setiap pengeluaran dapat menggunakan uang dari perusahaan untuk kepentingan pribadi/pihak tertentu (karena ini termasuk juga sebagai korupsi).
Dalam kasus Anda, pemegang saham menggunakan uang untuk investasi atas nama pribadi (dan juga tentunya hasilnya kelak tidak dapat diklaim oleh perusahaan karena tidak ada bukti akuntansinya). Dalam SAK, transaksi ini dapat saja terjadi dan akan diperlakukan sebagai transaksi peminjaman ke pemegang saham; jurnalnya debet: Piutang ke Pemegang Saham pada Kas di kredit. Jadi tidak ada pengakuan perolehan harta bagi perusahaan sehingga juga tidak ada penyusutan.
Berbeda dengan kasus mel ke polisi yang Anda ungkapkan. Kasus ini biasanya berhubungan dengan usaha (karena dengan melakukan mel, barulah proses distribusi barang dagangan perusahaan dapat berjalan dengan lancar). Secara akuntansi, biaya ini dapat dibiayakan. Namun secara fiskal, biaya ini termasuk sebagai pengeluaran biaya yang bersifat natura dan kenikmatan (sesuai Pasal 9 UU PPh), yang bukan merupakan biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan objek pajak.

Anonymous

Bang syafri yang baik

Setelah membaca artikel di atas, terkait pelaporan harta saya ada pertanyaan lebih lanjut. Mohon dibantu :
Saya baru mendaftar NPWP agustus 2008. Saya baru bekerja sebagai karyawan swasta 2 tahun.
Saya membaca UU 36 thn 2008, pasal 4 (3)tentang hibah. yang dimaksud hibah dari keluarga sedarah garis keturunan lurus satu derajat. Apakah saudara kandung masuk dalam pengertian ini selain orang tua?
Apa yang dimaksud dengan hibah dalam kondisi tertentu (berdasarkan ketentuan dapat dikategorikan penghasilan yang tidak dikenakan pajak)?
berdasarkan rumus Y = C + S + I, Y saya masih sedikit, dan saya mendapatkan mobil tahun 2007 dalam bentuk hibah ortu (saya anggap I). Jika ditulis di Lampiran penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, bagaimana untuk membuktikan bahwa itu hibah karena hanya sebatas dilapor di lampiran?
Apakah saya perlu menambahkan juga di SPT tahun 2007?

Terima kasih Bang

Anonymous

Pak Dosen Anto yang baik hati,

sy sangat terbantu dengan blog Anda, sy percaya yg lainpun merasakan hal yg sama.
Kasus sehub dgn aset rumah:
seorang ayah punya aset rumah yg dibeli 5 tahun lalu ; saat ini dia belum punya NPWP ; menurut informasi, jika tidak punya penghasilan lagi maka tidak wajib ber NPWP ; karena sekarang ayah tsb. menjadi tanggungan anaknya ; Pertanyaannya : apakah lebih baik ayah tsb. berNPWP walaupun tidak punya penghasilan lagi; hanya karena ada aset rumah atas namanya ; atau perlu dihibahkan ke anaknya yg menanggung ayah tsb? Apakah nanti jika mau menjual rumah tsb. diwajibkan berNPWP sekarang? Kalau wajib NPWP berarti harus lapor SPT mulai dari 5 tahun yg lalu?

Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu u/ menjawab dan mengelola blog ini.
Salam,
marcel

Anonymous

Bapak Syafrianto yang baik, sungguh betul-betul blog Yang Bapak kelola ini membantu dan menolong banyak pihak, semoga Bapak makin jaya dan sukses. Oh ya pak, saya ingin bertanya, Ibu saya yang berusia 62 tahun hendak membuat NPWP baru pada 12 Jan 2009 ini, dan bagaimanakah dengan pelaporan SPT tahunannya, dan pertanyaan saya tersebut adalah :

1. Dalam pencantuman harta pada daftar harta tersebut apakah harus mencamtumkan sedetil-detilnya harta yang dimiliki Ibu saya termasuk harta yang bahkan diperoleh pada Tahun 1983 misalnya, ataukah ada peraturan khusus berkenaan hal itu ? Seperti misalnya pencantuman harta hanya yg diperoleh dalam kurun waktu 5 tahun ini saja ataukah bagaimana ? Mengingat Ibu saya memiliki 1 buah rumah mini Tahun 1983, satu buah kios mini tahun 1977, 1 buah rumah mini Tahun 2005 sedangkan Ibu saya baru melapor NPWP pada Bulan jan 2009 ini.

2. Bahwa saya memiliki 1 buah mobil mini dan sepeda motor mini atas nama saya yang diperoleh dari hasil pemberian Ibu saya, namun oleh karena saya masih menginjak bangku kuliah, sehingga saya memutuskan untuk tidak mendaftarkan diri dahulu sbg wajib pajak. Dan pertanyaan saya, bagaimanakah dgn kendaraan tersebut ? Apakah tidak usah dicantumkan dlm daftar harta SPT ataukah dicantumkan pd SPT tahunan Ibu saya pada Maret 2009/Maret 2010 ?

3. Apakah semua tabungan dan deposito Ibu saya jikalau ada, pun harus dicantumkan pd daftar Harta SPT tahunan secara detil ?

Demikian kiranya pertanyaan saya ajukan, mohon bimbingan dan kesediaan hati Bapak untuk membantu masalah/pertanyaan saya ini yang mana saya sekeluarga buta terhadap masalah perpajakan. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Bapak semakin sukses dan jaya lahir dan batin.

remix_ohana@yahoo.com

Anto January 12, 2009 at 8:20 AM

Terima kasih atas atensinya.
Ibu Anda yang telah terdaftar NPWP pada tanggal 12 Januari 2009 mulai memiliki kewajiban melaporkan SPT untuk masa/tahun pajak 2009. Jika Ibu Anda memiliki usaha bebas maka mulai masa Januari 2009 sudah harus melaporkan SPT Masa untuk masa Januari 2009.
Mengenai pelaporan harta, seluruh harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak ybs (yang belum dialihkan kepada pihak lain; dijual/dihibah/disumbangkan dan sejenisnya) harus dilaporkan dalam SPT Tahunannya. Sehingga seluruh harta yang dimiliki Ibu Anda, termasuk juga deposito, tabungan, kas (sejak yang diperoleh tahun 1977 sampai sekarang) harus dilaporkan kecuali harta yang telah dihibahkan kepada Anda.

Jika Anda memang belum memiliki kewajiban pajak objektif (walaupun telah terpenuhi kewajiban pajak subjektif), maka Anda belum perlu mendaftarkan NPWP. Namun jika Anda ingin mendaftarkan NPWP (walau belum memenuhi ketentuan) hal ini dimungkinkan.

Anto January 12, 2009 at 8:35 AM

Menjawab pertanyaan Sdr. Marcel:
Sama halnya seperti yang dialami Sdr remix_ohana@yahoo.com, Ayah Anda yang sudah tidak memiliki kewajiban pajak objektif tidak perlu lagi mendaftarkan NPWP. Namun mungkin dahulu, ketika Ayah Anda memiliki kewajiban pajak objektif namun belum pernah dipotong pajak atau membayar pajak, maka pada saat ini ada program sunset policy, maka Ayah Anda dapat mendaftarkan NPWP serta melaporkan penghasilan yang diperoleh pada masa-masa lampau (perlu diingat bahwa masa daluarsa penagihan pajak adalah 10 tahun).
Kelak jika Ayah Anda yang akan menjual rumah (belum punya NPWP), maka dapat segera mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, karena pada saat menjual rumah tersebut telah memenuhi persyaratan pajak objektif (perhatikan batasan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu di atas Rp 60 juta bagi yang penghasilannya di bawah PTKP).

Menjawab pertanyaan tanggal 22 Desember 2008 tentang hibah:
Hibah yang dibebaskan pengenaan PPh hanya bisa untuk keluarga garis keturunan lurus 1 derajat. Sedangkan hibah dari saudara kandung, tidak memenuhi hal ini sehingga tetap menjadi objek PPh.
Hibah dalam kondisi tertentu akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak, misal ada hibah dari luar negeri ke suatu daerah bencana.
Dalam kasus yang Anda sebutkan: Hibah dari Ortu, itu adalah juga penghasilan bagi Anda. Jadi hibah ini termasuk dalam komponen Y. Namun hibah ini bukan objek pajak (karena diberikan dari keluarga sedarah keturunan lurus 1 derajat) sehingga akan dilaporkan dalam SPT pada bagian penghasilan bukan objek pajak.

Anonymous

Wah...terima kasih banyak atas jawaban Bapak
Sukses selalu dan tetap sehat
BRAVO!

marcel

Anonymous

Bpk Syafrianto yang baik. saya mau tanya bagaimana cara pelaporan SPT tahunan orang pribadi yang bekerja di jakarta sedangkan ia terdaftar di KPP jateng?. apa bisa dengan pos? dan bagaimana cara pelaporannya? terimakasih sebelumnya atas perhatian dan kerjasamanya.

Anto January 20, 2009 at 10:17 AM

Pelaporan SPT Tahunan dapat dilakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu:
- Secara manual dg membawa SPT untuk dilaporkan ke KPP tempat WP ybs terdaftar (ke loket bagian TPT).
- Mengirimkan SPT melalui Kantor PT Pos dan Giro (secara tercatat).
- Mengirimkan dengan menggunakan sistem e-Filling melalui internet (dengan menunjuk dan berlangganan pada salah satu ASP (Application Service Provider) resmi yang ditunjuk oleh DJP.

Jadi Anda dapat mengirimkan SPT Anda ke KPP di Jawa Tengah dengan menggunakan Kantor Pos dan Giro secara tercatat dan tanggal pengiriman pos dianggap sebagai tanggal diterimanya SPT tersebut oleh pihak KPP.

Anonymous

sehubungan dengan pertanyaan bung bram? apakah ada ketentuan tentang penetapan bunga yang wajar untuk kasus transfer pricing? Berpa % pph 23 yang di potong dari bunga tersebut? apakah di neraca perusahaan boleh disajikan di Hutang pemegang tapi dengan saldo kredit atau di akui sebagai Piutang olh Perusahaan?

Thx for u. the great Anto

Anto February 6, 2009 at 4:42 PM

Ketentuan mengenai transaksi hubungan istimewa diatur dalam Pasal 18 UU PPh. Sedangkan ketentuan khusus yang menetapkan berapa besarnya bunga wajar, itu tidak ada. Biasanya pihak DJP menetapkan bunga wajar dalam kasus transfer pricing dengan menggunakan kondisi sebenarnya di pasar.
Sedangkan penyajian secara akuntansi atas hutang pemegang saham itu diperbolehkan sepanjang memang memenuhi ketentuan SAK.

Anonymous

Pak Anto saya mau tanya dong...
Saya mendapatkan NPWP ditahun 2007 dari kepemilikan kios di Jakarta Pusat dikeluarkan dari KPP Jakarta Pusat juga tapi saat ini saya berdomisili di Jakarta Barat. Pertanyaan saya :
1. Bisakah NPWP tsb saya pindahkan ke KPP Jakarta Barat?
2. Sebenarnya jika memiliki 1 kios dan 1 rumah harus mempunyai berapa NPWP?
3. Jika kios dan rumah sudah didaftarkan, apakah harus membayar pajak, sedangkan saya tidak mempunyai penghasilan, kios tsb tidak pernah saya buka tapi saya sewakan. Dan biaya hidup saya ditanggung oleh kakak saya. Kios dan rumah saya beli dari uang warisan orang tua.
Jawaban Pak Anto saya tunggu. Terima kasih.

Anto February 10, 2009 at 12:46 PM

Bisa. Memang ketentuannya jika WP pindah alamat, maka dapat mengajukan permohonan pindah (mengisi formulir pindah) ke KPP lama (KPP Jakarta Pusat). Setelah diperoleh surat pindah, kemudian bawa surat tersebut ke KPP baru tempat WP berdomisili saat ini (KPP Jakarta Barat).
Setiap Wajib Pajak hanya perlu memiliki 1 NPWP, walaupun penghasilannya dari beberapa sumber. Yang kemudian berkembang, jika memang WP memiliki cabang yang harus memotong PPh, maka WP dapat mendaftar untuk mendapatkan NPWP cabang (nomornya sama dengan NPWP Utama).
Jika Anda hanya memperoleh penghasilan dari sewa, maka Anda akan dipotong PPh Final atas sewa (10%) oleh pihak penyewa. Potongan ini yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Anda dan tidak perlu membayar pajak lagi. Namun jika ternyata pihak penyewa tidak memotong PPh Final sewa, maka Anda perlu membayar PPh final sewa tersebut sendiri.

Anonymous

Hallo Pak Anto saya mau tanya nih...
Kalo ada double NPWP gimana yach? NPWP yang lama baru saya dapat, sedangkan saya sudah didaftarkan dari perusahaan dan sudah mendapatkan yang baru. Kalo saya mau tutup yang lama bisa ngga? Karena ngga pernah tau bahwa saya sudah ada NPWP.
Terima kasih sebelumnya karena Pak Anto sudah meluangkan waktunya.

Anto February 11, 2009 at 7:06 AM

Anda dapat mengajukan permohonan untuk menghapus salah satu NPWP tersebut ke KPP tempat Anda terdaftar. Namun NPWP yang harus dihapuskan adalah NPWP yang terakhir terdaftar.

Anonymous

Malam Pak Anto,
Saya ada pertanyaan mengenai pelaporan harta dalam SPT Tahunan, tahun 2008 saya membeli kios dengan kredit selama 3 tahun, nah dalam pelaporan harta SPT Tahunan kios itu bagaimana isinya, sedangkan cicilan belum habis.
Saya memperoleh NPWP bulan Agustus 2007 sedangkan setoran pajak dimulai Januari 2008, yang tahun 2007 apakah perlu dibuat SPT Tahunan dan setor pajak kurang bayar? Terima Kasih.

Anto February 16, 2009 at 7:43 AM

Pelaporan atas Kios yang dibeli secara kredit untuk SPT Tahunan PPh Tahun 2008:
- Pada posisi harta, diisi dengan nilai harta kios seharga total harga perolehan (pembelian).
- Pada posisi kewajiban, diisi dengan nilai sisa cicilan yang masih harus dilunasi (yang belum habis) per 31 Desember 2008.
Misal:
Harga Kios yang dibeli tahun 2008: Rp 200 juta.
Cicilan yang telah dilunasi hingga 31 Desember 2008: Rp 50 juta. Catatan, ini adalah tidak termasuk bunga.
Maka:
Pada kolom harta: isi Kios seharga Rp 200 juta.
Pada kolom kewajiban: isi sisa cicilan yang masih harus dilunasi yaitu sebesar Rp 150 juta.

karena Anda telah terdaftar sejak Agustus 2007, maka untuk tahun pajak 2007 Anda telah memiliki kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh Tahun 2007. Laporkan sesuai dengan kenyataan penghasilan yang Anda terima selama tahun 2007, dan jika memang terdapat kekurangan pembayaran pajak, maka Anda perlu menyetor pajak yang kurang bayar tersebut.

Anonymous

Hi, Pak Anto saya minta informasinya

Jadi untuk pengisian hutang pada SPT OP, seperti KPR di Bank, bunga pinjaman Bank nggak boleh dimasukin ya??

Thx.

Anto February 20, 2009 at 8:32 AM

Jika memang ada bunga, maka bunga yang belum dibayar (hutang bunga) tetap harus dimasukkan sebagai hutang. Selain itu, total bunga (baik yang telah dibayarkan maupun yang masih menjadi hutang) harus dikapitalisasi dan ditambahkan ke dalam harga perolehan harta tersebut.
Pada contoh di atas, sengaja saya buatkan keterangan dengan tidak memasukkan nilai bunga dengan tujuan supaya pembaca hanya berfokus pada harga perolehan (harga pokok) dari harta tersebut.

Anonymous

Dear Pak Syafri,
saya amaze bgt ngeliat blog ini.
Bener2 berisi n guna bgt!
Salut buat Pak Syafri ^^..

Btw pak, saya ada pertanyaan nih.
Kakak saya saat ini sedang ikut fasilitas sunset policy,
tahun2 sebelumnya ybs memang nggak pernah menyetor dan melaporkan SPTnya krn msh belum melek pajak & belum punya NPWP.

Nah, Kakak saya ini bekerja di 1 perusahaan sejak thn 2001.
Sepengetahuan saya, kalau kita bekerja sbg karyawan, adl kewajiban perusahaan untuk memotong dan membayarkan pajak kita (withholding tax).
Masalahnya, kakak saya ini tidak pernah minta bukti potongnya dan skrg ybs sdh tidak bekerja di persh tsb lagi.
Nah kalau begitu, apakah pada pelaporan SPT pembetulan yg akan disetorkan skrg ini kakak saya harus melaporkan dan membayarkan pajak atas penghasilan di kantor lamanya ini?

Terima kasih atas perhatian dan jawabannya pak.

Ayu

Anto February 23, 2009 at 3:40 PM

Dear Sdri Ayu,
Terima kasih atas apresiasinya...
Kewajiban dari Wajib Pajak orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan adalah melaporkan penghasilan yang diterima dari perusahaan tempatnya bekerja tersebut, besarnya pajak yang terutang atas penghasilan yang diterimanya tersebut serta pajak yang telah dipotong oleh perusahaan sebagai pengurang dari pajak terutangnya.

Karyawan ybs, dapat memperhitungkan potongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemotong pajak sebagai kredit pajak pengurang dari pajak terutangnya dengan syarat melampirkan bukti pemotongan yang diberikan oleh perusahaan.

Pada prakteknya, ada pihak-pihak pemberi kerja yang tidak memotong PPh Pasal 21.
Menurut ketentuan, jika perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja tidak memotong PPh (Pasal 21) atas penghasilan karyawan tersebut (dikarenakan perusahaan/pemberi kerja adalah pihak yang dikecualikan sebagai pemotong PPh), maka karyawan yang bersangkutan harus menyetor sendiri PPh yang terutang.

Sehingga karyawan hanya dapat mengkreditkan PPh Pasal 21 dengan syarat memiliki bukti pemotongan dari pemberi kerja (syarat ini mutlak harus ada).

Kasus yang dialami oleh Kakak Anda banyak juga dialami oleh para pekerja di seluruh Indonesia akibat ketidakmengertian mereka untuk meminta ataupun menyimpan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja.

Tidak ada solusi lain, selain Kakak Anda harus mendapatkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 tersebut, karena dalam bukti pemotongan tersebut juga tercantum besarnya penghasilan yang diperoleh.
Jika tidak diperoleh bukti pemotongan ini, maka penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut juga tidak ada dasarnya.

Jadi cobalah untuk meminta kepada pemberi kerja lama untuk diberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21, minimal fotokopi dari arsip laporan mereka. Arsip laporan pajak mereka tentunya masih ada karena seorang Wajib Pajak diharuskan untuk menyimpan seluruh dokumen perpajakannya selama 10 tahun (ketentuan sebelum tahun 2008).
Jika Kakak Anda membayar kembali PPh yang terutang tersebut, maka hal ini akan merugikan Kakak Anda karena dikenakan pajak dua kali.
Mungkin jawaban ini kurang memuaskan, namun memang demikianlah ketentuannya.
Terima kasih.

Anonymous

Pak Syafri yth.,
saya menikah dgn WNA, dan memiliki rumah pembelian tahun 1998. Beberapa bulan kemudian krn penempatan, kami seklg pindah dan hingga sekrg terdaftar sebagai penduduk luar negri. Akhir tahun 2008, saya mendaftarkan diri (melalui agen) utk memiliki NPWP. Mempelajari UU perpajakan sekrg ini, bhw harta yg digunakan utk pembelian rumah dikenakan PPh, yg ingin saya tanyakan, kewajiban apakah yg hrs saya penuhi, mengingat rumah yg kami beli tsb sdh lebih dari 10 tahun terhitung mundur dari saat pemilikan NPWP tsb. Sedangkan peraturan PPh pada masa pembelian rumah tsb dikenakan thdp penjual bukan pembeli.
Terima kasih atas jawabannya.

Anto March 10, 2009 at 11:17 AM

Jika Anda tidak memiliki Penghasilan yang diperoleh dari Indonesia, dan saat ini Anda juga sudah menetap di Luar Negeri (tentunya seluruh penghasilan yang diperoleh di Luar Negeri telah dipenuhi kewajiban pajaknya di negara tempat Anda tinggal saat ini), maka secara ketentuan Anda tidak memiliki kewajiban pajak di Indonesia. Namun seandainya rumah Anda di Indonesia itu Anda sewakan, maka atas penghasilan sewa rumah yang Anda terima tersebut terutang PPh. PPh ini bisa jadi dipotong oleh pihak penyewa yang wajib memotong, ataupun jika penyewa adalah pihak yang tidak memiliki kewajiban pemotongan, maka Anda wajib untuk menyetorkan sendiri PPh terutangnya.
Sedangkan pajak atas penjualan rumah hanya akan timbul pada saat kelak Anda menjual rumah tersebut, dan pasti akan dipotong oleh notaris yang menangani transaksi Anda.

sunarto

Pak, untuk sertifikat kepemilikan rumah atas nama 4 orang, apakah nilai perolehan rumah tersebut dalam daftar harta diisi sebesar 1/4 bagian atau 1 bagian penuh ? Lalu harta yang wajib dicantumkan, apakah hanya harta yang secara legalitas milik saya atau semua harta yang dalam penguasaan saya ?
Terima Kasih...

Anto March 12, 2009 at 7:34 AM

Harta yang harus dimasukkan ke dalam daftar harta pada SPT adalah harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang bersangkutan baik secara de facto dan/atau de jure, artinya suatu harta dapat diakui dalam SPT jika harta itu secara legalitas memang benar-benar atas nama Wajib Pajak yang bersangkutan. Misalkan tercantum dalam dokumen kepemilikan legal (seperti sertifikat, akta, surat bukti kepemilikan dsb) sebagai milik Wajib Pajak. Namun harta juga dapat diakui dalam SPT Wajib Pajak, walaupun dalam dokumen kepemilikan bukan atas nama Wajib Pajak, namun ada dokumen legal lainnya yang menyatakan adanya pengalihan hak kepemilikan harta tersebut sehingga menjadi milik Wajib Pajak.
Contohnya: Mobil, dalam STNK tercantum atas nama Tn. A. Namun mobil ini telah dijual kepada Tn. B. Bukti penjualan ini dibuatkan surat jual beli bermeterai. Maka mobil ini telah menjadi milik Tn. B dan dapat diakui dalam SPT Tn. B.
Sedangkan Tn. A sudah tidak boleh mengakui mobil ini dalam SPT-nya.
Rumah yang dimiliki oleh 4 orang (sesuai sertifikat) harus diakui oleh masing-masing orang dalam SPTnya sesuai dengan porsi kepemilikannya. Biasanya masih ada dokumen lain yang menyatakan porsi kepemilikan ke-4 orang ini atas rumah tersebut, dokumen tersebut yang dapat dijadikan dasar untuk membagi nilai perolehan rumah tersebut untuk diakui dalam SPT masing-masing.
Jika tidak ada, maka pengakuannya dapat disesuaikan dengan kesepakatan awal yang telah ada.

Anonymous

test

Anonymous

harga perolehan rumah itu sesuai dengan ajb atau nilai yang kita bayar ya pak. karena nilai ajb dan nilai yang kita bayar itu berbeda. thx

Anonymous

pak anto yth :

Saya mempunyai adek kandung yang tinggal serumah dengan saya. Adek saya tidak memiliki penghasilan, dan tercantum dalam kartu keluarga saya.

Pertanyaan saya : apakah adek saya dapat memperoleh fasilitas bebas fisskal jika akan berangkat ke luar negeri ?

Terima kasih atas perhatiannya.

Romy

Anto March 31, 2009 at 8:13 AM

Harga Perolehan adalah merupakan jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva/harta dan berhubungan langsung dengan harta tersebut. Jadi seharusnya harga perolehan atas harta yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh adalah nilai yang sebenarnya dibayarkan/dikeluarkan. Namun perlu menjadi catatan bahwa biaya-biaya yang dibayarkan harus terdokumentasikan dan memiliki bukti pendukung otentik sehingga kelak dapat dibuktikan pengeluaran biaya untuk memperoleh aktiva tersebut.

Untuk Adik Anda yang akan memperoleh fasilitas pembebasan fiskal Luar Negeri, Fasilitas pembebasan ini tidak dapat diperoleh dengan mengikuti NPWP Anda, karena adik kandung tidak dapat menjadi tanggungan (secara ketentuan pajak) bagi Wajib Pajak (lihat definisi tanggungan untuk PTKP dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d UU PPh beserta penjelasannya).
Namun Adik Anda dapat memperoleh fasilitas pembebasan Fiskal LN karena penghasilannya masih di bawah PTKP dengan membuat surat pernyataan sesuai dengan Lampiran II Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-88/PJ/2008 (Ketentuan ini dapat Anda baca di sini ).

Anonymous

Pak Syafri Yth

Saya ada masalah, tahun lalu nama saya dipergunakan sebagai penanggung jawab PT oleh rekan saya. Sedangkan nama saya sebetulnya tidak tercantum sebagai pemegang saham. Juga saya kemudian tidak terlibat dengan aktivitas usaha mereka.
Pada saat awal memang pertimbangan saya karena sebelumnya hubungan baik, namun saat ini ada sedikit cekcok sehingga hubungan saya dan mereka tidak begitu baik sehingga agak enggan untuk berhubungan kembali.

Yang saya tanyakan:
1. Dengan kondisi demikian, ke mana saya harus mengecek apakah saya terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak atau tidak nya?
2. Apabila saya ternyata menjadi PKP, apakah saya dapat memohon pencabutan, mengingat nama saya tidak ada di akte.

Terimakasih Pak Syafri

Anto March 31, 2009 at 10:57 AM

Seandainya jika nama Anda digunakan menjadi penanggung jawab dari badan usaha berbentuk PT (mungkin antara lain digunakan untuk mengajukan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak jika saya asumsikan dengan pertanyaan yang Anda tanyakan), maka kelak yang akan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak adalah badan usaha (PT) tersebut bukan diri Anda sendiri. Namun jika Anda masih ingin memastikan apakah Anda telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Anda dapat menanyakan hal tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Anda terdaftar NPWP, serta menanyakan petugas yang disebut Account Representative yang telah ditunjuk untuk menangani permasalaah perpajakan Anda di KPP tempat Anda terdaftar.

Anonymous

Pak Syafrianto Yth

Terimakasih banyak untuk feedback-nya.
Maaf,sedikit pertanyaan lanjutan:
1. Apabila ternyata yang dikenakan PKP adalah PT tersebut dan bukan saya: apa yang menjadi porsi kewajiban saya kepada Dinas Pajak ?
2. Seingat saya KPP saya Kebayoran Lama, sedangkan PT tersebut dibuat di Salemba,
lalu ke KPP mana kah saya dapat bertanya Pak: Kebayoran Lama ataukah Salemba?

Terimakasih banyak Pak Syafrianto

Anonymous

Terima kasih atas penjelasannya pak Anto ....

Oh ya pak Anto .... saya pingin belajar ttg pajak, kira kira ada rekomendasi dimana tempatnya ?

saat ini saya berdomisili di kota medan

Terima Kasih

Anto March 31, 2009 at 3:59 PM

1. Anda tidak memiliki kewajiban pajak sehubungan dengan dikukuhkannya PT tersebut sebagai PKP. Hanya saja kemungkinan Anda akan menanggung konsekuensi hukum apabila Anda bertindak atas nama PT untuk melakukan tindakan yang melanggar ketentuan bagi pemenuhan kewajiban pajak PT (misalkan menandatangani Faktur Pajak yang diterbitkan PT yang ternyata fiktif).

2. Jika Anda ingin menanyakan hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban pajak pribadi Anda, maka Anda dapat menghubungi KPP Kebayoran Lama.

Anonymous

Terimakasih banyak Pak Syafrianto untuk penjelasannya. Proficiat dan salut untuk expertise Bapak dan keikhlasan untuk berbagi ilmu.

Anonymous

Dear Pa Anto,
saya mo tanya donk...
saya dan teman saya mendirikan CV kecil2an pada Juli 2009 yang bergerak bidang jasa, yang menjadi agen delivery barang dari perusahaan besar. Selama ini transaksi masih dibawah 20jt/bulan. Pertanyaan saya :
1. client kami meminta kami untuk menagihkan PPN , bagaimana perlakuannya?
2. berapa besar PPh untuk usaha jasa?
thx

Anto December 14, 2009 at 9:46 PM

Menjawab pertanyaan tgl 10 Desember 2009:
Jika Anda ingin mengenakan PPN (menerbitkan dan memungut PPN dari customer), maka terlebih dahulu CV Anda ini harus dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Anda dapat mengajukan permohonan ke KPP tempat CV Anda terdaftar untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Pertanyaan kedua, saya kurang jelas maksudnya. Apakah yang Anda maksud dengan pemotongan PPh Pasal 23 yang akan dilakukan oleh customer Anda atas penyerahan jasa yang Anda lakukan? Jika ya, maka untuk penyerahan jasa perantara/keagenan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tarifnya adalah 2% dari nilai bruto penyerahan jasa (tidak termasuk PPN).

Anonymous

Pak Anto,

pada tahun lalu, saya sudah lapor pajak thaunan untuk pertama kali...nah belum lama ini baru sadar saya ada deposito atas nama saya, yang djadikan jaminan untuk cc ttt, tapi masi turunan dari orang tua...apakh itu juga dilaporkan dalam lapor pajak tahunan tahun ini?jika iya, taru di bagian mana yah?bersama dengan tbaungan?

Terima kasih

Anto January 28, 2010 at 7:37 AM

Perlu. Seluruh harta atas nama Anda harus dilaporkan dalam Daftar Harta di SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Anda.
Laporkannya adalah pada bagian Daftar Harta pada Lampiran IV Bagian A jika Anda menggunakan Form 1770. Atau pada lampiran II Bagian B jika Anda menggunakan Form 1770 S.
Anda dapat melaporkannya nama tersendiri atau digabungkan dengan tabungan, itu diperbolehkan. Namun sebaiknya, dipisahkan untuk memudahkan pembuktian.
Selain itu, SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Anda tahun lalu yang telah dilaporkan, harus Anda betulkan dengan menambahkan harta deposito yang lupa dicantumkan tersebut.

Anonymous

tahun lalu saya baca ada tabungan/bunga deposito kalau tidak sala, di salah satu harta..jadi pikir oh cuma bunganya aja....

jadi yang tahun lalu pun saya harus melakukan pembetulan yah?

Terima kasih yah, sangat membantu sekali ini blog...:)

Anonymous

Pak Anto...

Mohon bantuannya,
Saya baru bekerja kembali mulai mei'09, sebelumnya saya sempat vacuum. Dan baru punya npwp juga pada mei'09.
Status saya kawin sebelum punya npwp, namun saya terkejut ketika menerima form 1721 A1 dari kantor di awal feb'10 ini. Karena di situ tertulis status saya tidak kawin. Karena kantor saya tidak mau merevisi dengan alasan sudah lapor pajak. Skrng bagaimana sebaiknya wktu saya mengisi spt?
1. Apakah saya tulis tidak kawin sesuai dengan form 1721 A1 ?
2. Atau tulis kawin sesuai dengan yg sebenarnya ? ( tapi jumlah pph saya menjadi lebih bayar )

Jika saya pilih opsi pertama apakah akibatnya?
Karena saya dan istri tahun lalu baru kredit rumah atas nama istri. Saya takut nti agak aneh di spt istri saya atas pencantuman nilai harta, padahal menggunakan uang berdua tapi status saya di form tidak kawin.
Saya dan istri punya npwp masing2 krna dia punya lebih dulu dari saya.

Terima kasih atas bantuannya.

Anto February 22, 2010 at 4:12 PM

Ini satu lagi kasus kejadian di lapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Seharusnya pihak pemberi kerja (perusahaan) melakukan pembetulan 1721-A1 Anda (otomatis mereka harus melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21). Anda juga berhak meng-klaim ke pihak perusahaan karena PPh Anda dipotong lebih besar daripada seharusnya.
Sebenarnya secara teori, Anda dapat mengajukan keberatan atas pemotongan yang dilakukan oleh perusahaan kepada KPP tempat Anda terdaftar (dengan syarat dan ketentuan sesuai Pasal 25 UU KUP), namun saya yakin ini sudah tidak dapat dilakukan karena waktunya telah melampaui 3 bulan sejak pemotongan dilakukan.
Secara teori, maka Anda harus melaporkan apa adanya dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Anda. Namun tentunya ini akan mengakibatkan kesulitan baik bagi Anda maupun bagi pihak fiskus akibat tidak sesuainya ketentuan yang telah dilakukan oleh pihak pemberi kerja. Jadi berdasarkan saran secara akademisi, saya menyarankan Anda mengikuti teori yaitu melaporkan potongan PPh Pasal 21 dengan PTKP Tidak Kawin, dan mengisi dalam SPT dengan Status K/1, yang akan mengakibatkan kelebihan bayar pajak dan dapat Anda klaim untuk dikembalikan (karena ini memang hak Anda). Namun secara teknis di lapangan, saya ragukan ini akan berhasil. Oleh sebab itu, saya serahkan kembali ini kepada Anda untuk didiskusikan dengan fiskus yang menangani Anda (Account Representative/AR).

Anonymous

yth
pak syafrianto

pak saya mau tanya kalo salah tulis kode map bagaimana ya? misalnya hrsnya kode utk pph tahunan pribadi , tapi yg tertulis adalah kode tahunan pph 21, terimakasih atas jawabannya

Anonymous

Pak, saya membaca kalau harta yg dibeli dari uang perusahaan tetapi atas nama pribadi tidak dpt dibiayakan. Bagaimana dengan pembelian tanah? Uang dari perusahaan, tetapi atas nama pribadi (direktur,mis-nya). Dapatkah aset tsb dimasukan sbg aset perusahaan? Tokh tanah tidak disusutkan.....alias tidak ada biaya penyusutan yg dibiayakan.
Mohon penjelasannya. Thx

Anto August 24, 2010 at 7:53 AM

Apabila terjadi kesalahan penulisan pada Surat Setoran Pajak (SSP) dan sudah terlanjur disetorkan ke Bank Persepsi (termasuk juga kesalahan penulisan kode MAP), maka Anda dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat setoran tersebut masuk (dilihat dari kode KPP pada NPWP yang Anda setorkan Pajaknya).
Permohonan pemindahbukuan dapat diajukan dengan menyatakan kesalahan setor yang telah terjadi dan akan dipindahbukukan ke setoran yang benarnya. Misal pada kasus Anda, setoran salah karena salah Kode MAP, maka pada surat permohonan tersebut dapat Anda cantumkan pemindahbukuan dilakukan dari setoran dengan kode "tahunan PPh Pasal 21" (SSP yang salah) ke setoran untuk "PPh Tahunan Pribadi (setoran seharusnya).
Permohonan pemindahbukuan diajukan dalam surat tertulis (tidak ada format bakunya), dilampirkan dengan SSP lembar ke-1 dan SSP lembar ke-3 asli (lembar ke-3, dilampirkan apabila belum dilaporkan ke KPP); SPT Masa/Tahunan yang menunjukkan kesalahan tersebut serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kasus di lapangan.
Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi Account Representative (AR) di KPP yang mengawasi Anda.

Anto August 24, 2010 at 10:17 AM

Menjawab pertanyaan tentang asset perusahaan atas nama orang pribadi:
Ketentuan di perpajakan sama seperti ketentuan di PSAK. Suatu asset bagi perusahaan harus dapat dibuktikan kepemilikannya (artinya harus atas nama perusahaan yang bersangkutan). Sebenarnya bisa saja suatu asset perusahaan masih atas nama pihak lain dan bukan atas nama perusahaan. Misalkan untuk pembelian kendaraan bekas yang belum dialihnamakan. Dalam ketentuan akuntansi dan pajak, asset atas nama pihak lain sebenarnya dapat saja diakui (termasuk juga penyusutannya dibebankan) sebagai asset perusahaan asalkan ada dokumentasi yang menjadi pendukung kuat kepemilikan asset tersebut bagi perusahaan. Misalkan ada surat perjanjian pengalihan hak milik asset tersebut.
Jadi untuk kasus tanah ini, secara akuntansi dan pajak dapat diakui ke dalam neraca perusahaan dengan syarat adanya bukti pendukung tentang pengalihan kepemilikan kepada perusahaan.

Post a Comment