Masa Transisi Pemberlakuan Fitur Verifikasi MFA Saat Login Ke Akun DJPOnline

Sebagaimana artikel sebelumnya yang telah dimuat dalam blog Tax Learning, diinformasikan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 sore sekitar pukul 17.45, DJP menonaktifkan fitur baru verifikasi Multi-Factor Authentication (MFA) sebelum proses login ke akun di Aplikasi DJPOnline Wajib Pajak. Penonaktifan fitur baru verifikasi MFA dalam proses login akun di APlikasi DJPOnline ini adalah bersifat sementara hingga tanggal 31 Desember 2024. Hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam Pengumuman dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat melalui Pengumuman Nomor PENG-33/PJ.09/2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Penerapan Multi-Factor Authentication (MFA) pada Aplikasi DJP Online.

Dalam pengumuman ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Penerapan MFA pada aplikasi DJP Online dilaksanakan mulai 2 Desember 2024, dengan masa transisi penerapan MFA adalah sampai dengan 31 Desember 2024.
2. Selama masa transisi tersebut, diharapkan kepada Wajib Pajak untuk melakukan update data secara mandiri pada aplikasi DJP Online, untuk data nomor handphone dan/atau alamat email yang digunakan dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.
3. Dalam rangka meningkatkan keamanan, disarankan kepada Wajib Pajak untuk memperbaharui kata sandi (password) pada aplikasi DJP Online secara berkala.
4. Sejak diterapkan MFA, pada saat mengakses aplikasi DJP Online, pengguna diminta untuk melakukan verifikasi user login dengan memakai nomor token yang diperoleh dengan pilihan melalui: alamat email, pesan pendek (SMS) pada nomor handphone, atau aplikasi M-Pajak.

Dalam pengumuman ini juga disampaikan kehati-hatian masyarakat terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Kantor Pusat DJP hanya menggunakan nomor WhatsApp terverifikasi dengan nomor +62 822-3000-9880.

Saran Penulis Untuk Wajib Pajak

Sehubungan dengan akan diterapkannya fitur baru kode verifikasi MFA ini, maka disarankan kepada para Wajib Pajak untuk segera melakukan update profil akun di Aplikasi DJP Online-nya masing-masing dengan menginput alamat email dan nomor handphone (telepon seluler) yang masih aktif dan senantiasa dapat diakses. Apabila email atau nomor handphone tersebut tidak dapat diakses, maka Wajib Pajak yang bersangkutan tidak dapat lagi mengakses akun DJP Online-nya, karena tidak dapat melakukan login ke akunnya tersebut, sehingga tidak akan dapat melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Saran Penulis Untuk DJP

Diharapkan DJP dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien bagi Wajib Pajak yang mengalami kendala dengan email dan nomor handphone-nya. Diharapkan DJP dapat memberikan solusi mudah bagi Wajib Pajak untuk dapat melakukan update email dan nomor handphone tanpa harus mendatangi Kantor Pelayanan Pajak tempatnya terdaftar. Apalagi sebentar lagi akan memasuki masa penting dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan yaitu masa pelaporan SPT Tahunan PPh, sehingga Wajib Pajak harus diberi kemudahan dalam menunaikan kewajibannya ini, seperti yang selama ini sudah dirasakan oleh para Wajib Pajak.

Read More

Penambahan Fitur Verifikasi MFA Untuk Login ke Aplikasi DJPOnline Dibatalkan Sementara

Setelah diberlakukan 4 hari, akhirnya pada sore hari ini, tanggal 4 Desember 2024 sekitar pukul 17.45 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meniadakan fitur baru untuk login ke akun Wajib Pajak di Aplikasi DJPOnline.

Sebelumnya DJP sempat menambahkan fitur baru yaitu fitur Multi-Factor Authentication (MFA) pada proses login di Aplikasi DJPOnline dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan akun Wajib Pajak pada Aplikasi DJPOnline sejak 1 Desember 2024. MFA ini dimaksudkan untuk menambah langkah autentikasi pada akun Wajib Pajak di Aplikasi DJPOnlie untuk menghindari pencurian akun.

Namun penambahan fitur baru MFA ini sempat menimbulkan keriuhan di jagat maya dan para Wajib Pajak yang merasakan lebih direpotkan ketika ingin masuk (login) ke akunnya di Aplikasi DJPOnline. Banyak keluhan dan kritikan yang disampaikan oleh para netizen maupun Wajib Pajak atas fitur MFA yang dianggap semakin rumit dan susah ketika akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan pengamatan penulis, pada malam hari ini 4 Desember 2024 pukul 20.24 WIB, menu login ke Aplikasi DJPOnline sudah dikembalikan lagi seperti sebelumnya yaitu hanya perlu melakukan verifikasi menggunakan kode keamanan CAPTCHA, setelah mengetikkan NPWP dan Passwordnya.

Penonaktifan sementara fitur verifikasi MFA ini akan dilakukan hingga tanggal 31 Desember 2024, dalam rangka masa transisi supaya Wajib Pajak dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi pemberlakuan fitur baru MFA ini.

Artikel Terkait:
Masa Transisi Pemberlakuan Fitur Verifikasi MFA Saat Login Ke Akun DJPOnline
DJP Tambahkan Otentikasi Pada Fitur Login ke Akun Wajib Pajak Untuk Tingkatkan Keamanan

Read More

DJP Tambahkan Otentikasi Pada Fitur Login ke Akun Wajib Pajak Untuk Tingkatkan Keamanan

Sejak 1 Desember 2024, Wajib Pajak yang akan login ke akunnya di DJPOnline, akan mengalami suatu perubahan baru. Ketika akan login dengan mengetikkan NPWP dan Passwordnya, biasanya akan disertai dengan ada kode CAPTCHA (keamanan) yang harus diinput oleh Wajib Pajak kemudian menekan tombol login, barulah bisa masuk ke akunnya masing-masing.

Berbeda dengan cara login ke DJPOnline yang selama ini hanya perlu menginput NPWP, Password dan kode CAPTCHA, maka sejak 1 Desember 2024, Wajib Pajak yang akan masuk ke akun DJPOnlinenya, harus menginput kode keamanan berupa kode Otentikasi (Authentication) sebagai pengganti kode CAPTCHA. Kode Otentikasi ini akan dikirim melalui email ke alamat email atau melalui SMS ke nomor telepon seluler yang terdaftar di profil DJPOnline Wajib Pajak yang bersangkutan. Kode Otentikasi ini terdiri dari 6 digit angka. Berikut perbedaan tampilan pada menu login DJPOnline yang lama dan yang baru.

Berdasarkan sebuah Nota Dinas dari Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi tanggal 28 November 2024 kepada internal Direktorat Jenderal Pajak, diketahui bahwa sejak 1 Desember 2024 DJP telah menambahkan fitur Multi-Factor Authentication (MFA) pada proses login di Aplikasi DJPOnline dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan akun Wajib Pajak pada Aplikasi DJPOnline. MFA ini dimaksudkan untuk menambah langkah autentikasi pada akun Wajib Pajak di Aplikasi DJPOnlie untuk menghindari pencurian akun.

Cara kerja sistem MFA pada Aplikasi DJPOnline adalah ketika di menu login, setelah Wajib Pajak mengisi NPWP dan Password lalu menekan tombol "Selanjutnya", maka Wajib Pajak akan dihadapkan pada halaman yang berisi pesan bahwa kode verifikasi ini akan dikirimkan melalui email atau melalui SMS. Setelah Wajib Pajak menekan tombol sesuai dengan opsi yang dipilihnya (apakah email atau SMS) untuk cara pengiriman kode verifikasi ini, maka Wajib Pajak harus segera mengecek email atau SMS miliknya (sesuai yang dipilih) untuk menemukan kode verifikasi yang telah dikirimkan.

Selanjutnya Wajib Pajak harus menginput kode verifikasi yang terdiri dari 6 digit angka ini ke Aplikasi DJP Onlinenya seperti tampilan berikut ini.

Kendala Yang Dihadapi Wajib Pajak

Pada awal pemberlakuan fitur MFA ini, banyak Wajib Pajak yang merasa cukup kerepotan. Masalahnya Wajib Pajak harus mengecek email atau SMS kemudian menginput kode verifikasi yang dikirimkan ini. Untuk diketahui bahwa kode verifikasi ini hanya berlaku selama 2 jam. Belum lagi bagi Wajib Pajak yang email atau nomor telepon seluler yang diinput pada profilnya sudah tidak dapat diakses.

Bagi Wajib Pajak yang alamat email atau nomor telepon selulernya sudah tidak dapat diakses atau tidak sesuai, maka disarankan agar Wajib Pajak segara melakukan pemutakhiran data tersebut pada profilnya sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang telah ditetapkan.

Update:

Pada sore ini, tanggal 4 Desember 2024, DJP telah mengembalikan proses verifikasi untuk login ke akun Wajib Pajak di Aplikasi DJPOnline telah dikembalikan seperti semula yaitu dengan menggunakan kode keamanan verifikasi CAPTCHA dan tidak lagi menggunakan verifikasi MFA.

 

Artikel mengenai pembatalan fitur baru verifikasi MFA ini dapat dibaca di artikel berikut ini.

Read More

Ditjen Pajak Kembali Membuka Saluran Pelaporan SPT Tahunan Menggunakan e-SPT

Setelah sempat ditutup sejak 28 Februari 2022, pada hari Senin, 28 Maret 2022 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali membuka saluran pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara online dengan menggunakan program e-SPT dengan mengunggah (upload) file CSV.

Kabar gembira ini disiarkan oleh DJP melalui melalui laman resminya di sini: e-SPT Dapat Digunakan Kembali.

Dalam halaman tersebut, DJP mengumumkan hal sebagai berikut:

Untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik, disamping e-Form, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuka kembali saluran pelaporan e-SPT pada hari Senin, 28 Maret 2022. 

Wajib pajak dapat melaporkan SPT 1770 dan SPT 1771 dengan melakukan unggah (upload) e-SPT (csv) SPT melalui login di https://pajak.go.id dengan menggunakan saluran pelaporan e-Filing.

Demikian disampaikan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan dan harap menjadi maklum.

Ini merupakan kabar gembira untuk sebagian Wajib Pajak yang selama ini sudah terbiasa melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Form 1770 dan Form 1770S untuk dapat kembali menggunakan program e-SPT dengan menggunggah file CSV dalam sistem pelaporan e-Filing. Karena setelah sempat ditutup, mengakibatkan sebagian Wajib Pajak yang diharuskan untuk melaporkan SPT Tahunan nya menggunakan saluran pelaporan d-Form PDF, kelabakan karena belum mengenal sistem baru pelaporan SPT ini disamping juga kendala teknis akibat adanya persyaratan aplikasi minimal yang diharuskan bagi Wajib Pajak yang ingin mengakses e-Form berbentuk PDF, yang belum tentu dapat dipenuhi oleh mereka.

 

Read More

Tanggal 15 Juni 2020 Layanan Tatap Muka di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kembali Dibuka

Layanan perpajakan secara tatap muka di kantor-kantor yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan kembali dibuka, setelah sebelumnya sempat dihentikan sejak tanggal 16 Maret 2020 sebagai upaya untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19. Layanan perpajakan secara tatap muka ini akan dibuka mulai hari Senin tanggal 15 Juni 2020.

Walaupun layanan secara tatap muka akan dibuka dan Wajib Pajak dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya dengan mendatangi secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) atau Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, namun masih ada beberapa pembatasan layanan yang dilakukan melalui tatap muka ini.

Sebagaimana yang disampaikan dalam Siaran Pers Nomor SP-23/2020 tanggal 10 Juni 2020, disebutkan bahwa Layanan Perpajakan secara tatap muka ini akan dikecualikan untuk jenis layanan:

1. Pendaftaran NPWP, pelaporan SPT yang sudah wajib e-filing, permintaan Surat Keterangan Fiskal, dan permintaan validasi SSP PPhTB yang dapat dilakukan secara online pada situs web DJP (djponline.pajak.go.id); 
2. Aktivasi EFIN, dilakukan melalui email kantor pelayanan pajak (KPP);
3. Lupa EFIN, dilakukan melalui telepon/email KPP, live chat pada situs web DJP, atau Kring Pajak (telepon 1500 200 dan Twitter @kring_pajak); 
4. VAT refund, dilakukan melalui email KPP yang melayani VAT refund.

DJP juga menerapkan prosedur layanan tatap muka ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan termasuk memastikan jarak aman sehingga jumlah wajib pajak yang dilayani akan dibatasi menyesuaikan kapasitas ruangan dan jumlah petugas pelayanan.

Petugas KPP yang akan melayani masyarakat/wajib pajak harus mematuhi protokol kesehatan termasuk menggunakan masker, face shield, dan/atau sarung tangan, menjaga jarak aman, dan menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan.

Wajib pajak yang membutuhkan konsultasi dapat meminta konsultasi secara online, atau membuat perjanjian terlebih dahulu melalui email, telepon, atau pesan instan (chat). Kelas pajak tatap muka termasuk untuk bimbingan SPT tahunan tetap dilakukan dengan menyesuaikan kapasitas ruangan.

Untuk layanan yang belum tersedia secara online pada situs web DJP, maka wajib pajak dapat menyampaikan melalui pos/jasa kurir sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa mengunjungi KPP secara langsung.

Bagi Para Pembaca Setia Tax Learning yang membutuhkan alamat Kantor Pelayanan Pajak, alamat email, nomor telepon atau pesan instan (chat) dapat dilihat di Daftar Alamat dan Nomor Telepon masing-masing KPP pada artikel berikut ini.

Jangan lupa bagi Anda yang hendak mengunjungi KPP, Kanwil DJP, atau Kantor Pusat DJP harus tetap memperhatikan protokol kesehatan sesuai arahan Pemerintah.

Read More

Prosedur Layanan Perpajakan Online - Layanan Sertifikat Elektronik

Selama masa pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, pelayanan secara tatap muka pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ditutup. Walaupun demikian, Wajib Pajak masih tetap dapat memperoleh layanan perpajakan dari KPP yang dilakukan oleh petugas pajak pada KPP secara online.

Pada artikel-artikel berikut akan penulis ulas mengenai jenis layanan apa saja yang dapat dilakukan secara online dan bagaimana cara bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan layanan perpajakan secara online tersebut.


PENGAJUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGUSAHA KENA PAJAK

Pengajuan sertifikat elektronik untuk PKP baru diajukan melalui email (daftar alamat email resmi dapat diakses melalui tautan berikut: www.pajak.go.id/unit-kerja atau di artikel berikut ini) atau pos (dengan PORO).

Setelah masa kebijakan ini berakhir PKP dapat mengajukan permohonan ulang sertifikat elektronik.

Layanan sertifikat elektronik (sertel) yang telah jatuh tempo dapat dimintakan secara online melalui laman e-Nofa (https://efaktur.pajak.go.id). Posedurnya adalah sebagai berikut:

1. PKP mengajukan permohonan sertel pada laman e-Nofa
2. PKP menginput passphrase pada laman e-Nofa
3. PKP menghubungi KPP terdaftar untuk mendapat persetujuan dari Petugas khusus.
4. Petugas khusus melakukan validasi identitas PKP dengan menggunakan PORO:

• NPWP, Nama, dan Alamat Tempat Tinggal/Kedudukan.
• NIK ( bagi PKP OP) atau NIK yang mengajukan (bagi PKP badan)
• Nomor Telepon/HP yang terdaftar pada basis data DJP
• Emaill yang terdaftar pada basis data DJP
• Dalam hal Petugas Khusus telah meyakini kebenaran identitas PKP, Petugas Khusus melakukan persetujuan pemberian sertel.

Setelah tervalidasi, PKP dapat mengunduh sertifikat elektronik pada laman e-Nofa.


Catatan:

Proof Of Record Ownership (PORO) adalah proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa yang menelepon atau melakukan permohonan melalui email, adalah wajib pajak/ pengurus badan yang bersangkutan.

Data yang dibutuhkan adalah:

1. Untuk wajib pajak badan

• NPWP
• Nama
• Email yang terdaftar di akun pajak
• Nomor telepon yang terdaftar di akun pajak
• EFIN salah satu Pengurus yang tercantum dalam SPT Tahunan
• Nomor HP yang mengajukan
• Tahun Pajak, Status, dan Nominal SPT Tahunan Badan terakhir yang dilaporkan.

2. Untuk wajib pajak orang pribadi

• NPWP
• Nama
• NIK
• Alamat tempat tinggal
• Email yang terdaftar di akun pajak
• Nomor telepon yang terdaftar di akun pajak

Artikel Terkait:
Prosedur Layanan Perpajakan Online - Layanan Terkait EFIN

Read More

Prosedur Layanan Perpajakan Online - Layanan Terkait EFIN

Selama masa pencegahan penyebaran pandemi Covid-19, pelayanan secara tatap muka pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ditutup. Walaupun demikian, Wajib Pajak masih tetap dapat memperoleh layanan perpajakan dari KPP yang dilakukan oleh petugas pajak pada KPP secara online.

Pada artikel-artikel berikut akan penulis ulas mengenai jenis layanan apa saja yang dapat dilakukan secara online dan bagaimana cara bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan layanan perpajakan secara online tersebut.


LAYANAN TERKAIT EFIN

EFIN (Electronic Filing Identification Number) adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Ditjen Pajak, seperti lapor SPT melalui e-Filing dan pembuatan kode billing pembayaran pajak. Layanan terkait EFIN adalah sebagai berikut.

1. Permintaan Aktivasi EFIN

Permintaan aktivasi EFIN disampaikan melalui email resmi KPP atau KP2KP (daftar alamat email resmi dapat diakses melalui tautan berikut: www.pajak.go.id/unit-kerja atau di artikel berikut ini)

Persyaratan aktivasi EFIN:

• Satu email wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan aktivasi EFIN
• Wajib pajak mengirimkan swafoto/selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP
• Petugas melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan basis data DJP
• Apabila semua data sesuai, petugas membuat dan mengirim pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF melalui email.

2. Layanan Lupa EFIN

Layanan terkait lupa EFIN dapat dilakukan melalui kanal:

• Twitter @Kring_Pajak atau Live Chat pada situs web www.pajak.go.id
• Telepon dan email resmi KPP (www.pajak.go.id/unit-kerja atau di artikel berikut ini)

Persyaratan untuk memperoleh kembali EFIN akibat lupa:

• Satu email wajib pajak hanya untuk satu permohonan layanan lupa EFIN
• Permohonan Wajib Pajak lewat email dilengkapi Proof of Record Ownership (PORO)
• Dalam hal belum dilengkapi data di atas, Wajib Pajak mengirimkan swafoto/selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP
• Petugas melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan basis data DJP
• Apabila semua data sesuai, petugas membuat dan mengirim pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF melalui email.

Catatan:

Proof Of Record Ownership (PORO) adalah proses konfirmasi data wajib pajak untuk memastikan bahwa yang menelepon atau melakukan permohonan melalui email, adalah wajib pajak/ pengurus badan yang bersangkutan.

Data yang dibutuhkan adalah:

1. Untuk wajib pajak badan

• NPWP
• Nama
• Email yang terdaftar di akun pajak
• Nomor telepon yang terdaftar di akun pajak
• EFIN salah satu Pengurus yang tercantum dalam SPT Tahunan
• Nomor HP yang mengajukan
• Tahun Pajak, Status, dan Nominal SPT Tahunan Badan terakhir yang dilaporkan.

2. Untuk wajib pajak orang pribadi

• NPWP
• Nama
• NIK
• Alamat tempat tinggal
• Email yang terdaftar di akun pajak
• Nomor telepon yang terdaftar di akun pajak

Read More