PPh Final 0,5% untuk UMKM Diperpanjang 1 Tahun Lagi Hingga Tahun Pajak 2025

Pemerintah memberikan perpanjangan masa berlaku untuk Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak (WP) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Orang Pribadi selama 1 Tahun lagi. Sehingga di Tahun Pajak 2025 sebagian besar WP yang seharusnya sudah tidak dapat lagi menikmati tarif khusus sebesar 0,5% PPh Final atas Peredaran Bruto Tertentu tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun, masih akan menikmati tarif khusus PPh sebesar 0,5% yang dihitung dari peredaran bruto (omzet) setiap bulannya.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, mengatur bahwa Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5%, paling lama 7 (tujuh) tahun.

Jangka waktu 7 (tujuh) tahun ini dihitung sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar setelah PP Nomor 55 Tahun 2022 ini berlaku (PP Nomor 55 Tahun 2022 ini berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu 20 Desember 2022), jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar (sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) huruf a);
2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar sebelum PP Nomor 55 Tahun 2022 ini berlaku, maka jangka waktu 7 tahun ini dihitung sejak Tahun Pajak berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu Tahun Pajak 2018 (Pasal 5 ayat (1) huruf a PP Nomor 23 Tahun 2018).

Dengan demikian, maka seharusnya berdasarkan ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 55 Tahun 2022, maka bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah terdaftar sejak Tahun Pajak 2018 atau sebelum Tahun Pajak 2018, maka pemberlakuan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari Peredaran Bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM terakhir adalah di Tahun Pajak 2024 ini. Sedangkan Tahun Pajak 2025 yang akan datang, Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM tidak lagi dapat menggunakan tarif PPh Final sebesar 0,5% ini.

Perpanjangan Jangka Waktu WP Orang Pribadi UMKM Menggunakan Tarif PPh Final 0,5% Hingga Tahun Pajak 2025

Dengan adanya kebijakan yang diumumkan oleh Menteri UMKM, Maman Abdurahman, pada Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di Jakarta tanggal 16 Desember 2024, maka resmilah bahwa WP Orang Pribadi UMKM (dengan peredaran bruto tertentu tidak melebihi Rp 4,8 miliar setahun) yang telah terdaftar sejak Tahun Pajak 2018 atau sebelumnya (yang telah menikmati tarif PPh UMKM selama 7 tahun), masih memperoleh perpanjangan waktu selama 1 tahun (yaitu di Tahun Pajak 2025) untuk menggunakan tarif PPh UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto tertentunya.

Catatan Penulis:
Artikel ini dibuat sesuai dengan Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta tanggal 16 Desember 2024 yang dipimpin oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto dan konferensi pers disampaikan juga oleh Menkeu Sri Mulyani, Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri UMKM, Menteri Perumahan Rakyat.

Read More

Kriteria Wajib Pajak yang Dikenakan PPh Final 1% Dengan Omzet di Bawah Rp 4,8 Miliar

Sejak Juli 2013, Wajib Pajak (baik orang pribadi maupun badan) yang memiliki peredaran usaha tertentu (dengan kriteria tertentu) di bawah Rp 4,8 miliar setahun, atas penghasilan yang diterimanya tersebut dikenai PPh sebesar 1% dari peredaran usaha bruto (omzet) yang diterima/diperoleh setiap bulannya dan bersifat final sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

Penentuan peredaran usaha bruto (omzet) setahun yang tidak boleh melebihi Rp 4,8 miliar adalah didasarkan pada omzet yang diterima/diperoleh selama setahun pada tahun pajak sebelumnya. Apabila dalam suatu tahun pajak, omzet yang diterima/diperoleh Wajib Pajak ini telah melebihi Rp 4,8 miliar, maka pada awal tahun pajak berikutnya Wajib Pajak akan dikenakan PPh dengan tarif umum sesuai dengan ketentuan Pasal 17 UU PPh.

Walaupun ketentuan ini sudah berlaku selama 3,5 tahun, namun kenyataannya di lapangan masih ditemukan banyaknya kesalahan penafsiran mengenai penentuan kapan Wajib Pajak akan dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan kapan dikenakan PPh dengan tarif umum sesuai ketentuan Pasal 17 UU PPh.

Terakhir ini penulis baru mendapatkan beberapa kejadian, dimana beberapa fiskus yang memberikan informasi kepada Wajib Pajak yang pada tahun pajak 2016 memenuhi ketentuan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2013 dan pada pertengahan tahun pajak 2016 omzetnya telah melampaui Rp 4,8 miliar dan meminta mereka untuk melakukan perhitungan kembali sejak Januari 2016 dengan menggunakan ketentuan Pasal 17 UU PPh (dan menyetorkan PPh Pasal 25) serta melakukan pemindahbukuan atas setoran PPh Final sebesar 1% yang telah dilakukannya sejak masa Januari 2016 menjadi setoran PPh Pasal 25. Penulis sangat menyayangkan adanya penafsiran yang salah atas perlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini.

Jika kita cermati ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.011/2013 menegaskan bahwa Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan badan yang menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Pengenaan PPh ini ditentukan dari peredaran bruto dari usaha dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir.

Lebih lanjut pada Pasal 5 ditegaskan bahwa jika peredaran bruto kumulatif WP pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4,8 miliar dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai PPh tarif 1% sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak berikutnya dikenai PPh dengan tarif umum.

Sehingga berdasarkan penegasan pada kedua ayat ini, dapat kita lihat bahwa penafsiran fiskus yang disebutkan di atas tadi adalah salah. Walaupun pada pertengahan tahun pajak 2016, peredaran usaha bruto yang diperoleh Wajib Pajak melampaui Rp 4,8 miliar, namun karena pemenuhan kewajiban PPh pada tahun 2016 (berdasarkan omzet yang dicapai selama tahun pajak 2015 yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar), maka selama Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 Wajib Pajak ini telah memenuhi ketentuan sesuai PP Nomor 46 Tahun 2016 dan menyetorkan PPh sebesar 1% dari omzet.

Contoh:
Tahun buku PT A adalah Januari-Desember. PT A memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu. Omzet Januari 2015-Desember 2015 adalah sebesar Rp 4,5 miliar. Omzet Januari 2016 sebesar Rp 0,5 miliar. Maka akumulasi omzet untuk menentukan batasannya adalah dihitung dari akumulasi Januari 2015 s.d. Desember 2015. Dengan demikian maka selama Januari 2016 sampai dengan Desember 2016 PT A akan dikenakan PPh final sebesar 1% dari omzet.
Misalkan omzet selama Januari 2016 sampai dengan Juli 2016 telah mencapai Rp 4,9 miliar. Maka hingga Desember 2016, PT A tetap menyetor PPh final 1% dari omzet. Barulah mulai Januari 2017, PT A dikenakan PPh dengan tarif umum sesuai Pasal 17 UU PPh sehingga harus menyetor PPh Pasal 25 setiap bulannya.

Catatan: mulai 1 Juli 2018 ketentuan PP Nomor 46 Tahun 2013 ini telah diubah dengan PP Nomor 23 Tahun 2013. Informasinya baca di sini.

Read More