Ketentuan PPh atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek untuk Saham Pendiri

Penghasilan atas saham yang diperjualbelikan di bursa efek dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) bersifat final. Dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 282/KMK.04/1997 mengatur mengenai pengenaan PPh atas transaksi penjualan saham di bursa efek.

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1997, yaitu sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham. Pengenaan Pajak Penghasilan ini dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggaraan bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.

Tambahan Pengenaan PPh atas Penghasilan Yang Diterima Oleh Pemililk Saham Pendiri

Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham. Besarnya nilai saham ini adalah:

1. nilai saham pada saat penutupan bursa di akhir tahun 1996 atau pada tanggal 30 Desember 1996, apabila saham tersebut telah diperdagangkan di bursa efek dalam tahun 1996 atau sebelumnya;
2. nilai saham perusahaan pada saat penawaran umum perdana ("initial public offering"), apabila saham perusahaan diperdagangkan di bursa efek pada atau setelah 1 Januari 1997.

Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh emiten atas nama pemilik saham pendiri ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro selambat-lambatnya:

1. 6 (enam) bulan setelah tanggal 29 Mei 1997, apabila saham perusahaan telah diperdagangkan di bursa efek sebelum tanggal tersebut;
2. 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa efek, apabila saham perusahaan baru diperdagangkan di bursa efek pada atau setelah tanggal 29 Mei 1997.

Tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh diperhitungkan sebagai biaya bagi emiten.

Emiten wajib menyampaikan laporan tentang penyetoran tambahan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat ia terdaftar sebagai Wajib Pajak selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan penyetoran.

Read More

Perhitungan PPh Pasal 21 untuk THR

Lebaran sebentar lagi…
Dua minggu lagi, umat Islam di seluruh dunia akan merayakan Hari Raya Idul Fitri 1431 H atau yang kita kenal sebagai Lebaran.

Sesuai ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia, dalam rangka menyambut datangnya hari raya keagamaan (seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Natal, Hari Raya Imlek, dan hari raya keagamaan bagi pemeluk agama lainnya) setiap pemberi kerja wajib memberikan imbalan berupa bonus yang biasa diistilahkan sebagai Tunjangan Hari Raya (THR). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Menyambut Hari Raya Idul Fitri tahun 2010 ini, pada Selasa 24 Agustus 2010 Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar telah mengeluarkan surat edaran, yang menginstruksikan kepada perusahaan, maksimal H-7 sebelum lebaran, harus telah membayarkan THR kepada para pekerjanya.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja tersebut, mewajibkan pengusaha untuk memberikan THR keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan atau lebih secara terus-menerus. Berdasarkan peraturan itu, besarnya THR pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih mendapat THR minimal satu bulan gaji. Sedangkan pekerja/buruh yang bermasa kerja tiga bulan hingga kurang dari 12 bulan, mendapat THR proporsional, yaitu dengan menghitung masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 bulan lalu dikali satu bulan upah.

Dari sisi perpajakan, pemberian THR/bonus ini menjadi objek pemotongan PPh Pasal 21 yang wajib dilakukan oleh pemberi kerja sebagai pemotong PPh Pasal 21.


Pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh pegawai/karyawan/pekerja berupa bonus/THR ini dapat kita bedakan menjadi 2 (dua) metode pengenaan, yaitu pengenaan PPh Pasal 21 atas bonus/THR yang:
1. diterima oleh pegawai/karyawan/pekerja pada pemberi kerja swasta,
2. diterima oleh pegawai negeri sipil/militer.

1. Pengenaan PPh Pasal 21 atas bonus/THR yang diterima pegawai swasta

Dalam ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21/26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-57/PJ/2009 mengatur mengenai tata cara penghitungan PPh Pasal 21 yang terutang atas pemberian THR/bonus ini.

Dalam ketentuan Peraturan Dirjen Pajak ini, pemotongan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan yang diterima pegawai/pekerja, kita mengenal ada 2 jenis pegawai, yaitu Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima Pegawai Tetap, metodenya lebih rumit dibandingkan dengan Pegawai Tidak Tetap. Karena penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap ini dibagi menjadi 2 jenis penghasilan, sebagaimana diatur dalam Pada Pasal 1 angka 15 dan angka 16, yaitu:
-Penghasilan Pegawai Tetap yang bersifat Teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur (walaupun nilainya berfluktuatif setiap masanya).
-Penghasilan Pegawai Tetap Yang Bersifat Tidak Teratur, yaitu penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, Tunjangan Hari Raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

Penghitungan PPh Pasal 21 atas pemberian bonus/THR, sebagai penghasilan yang bersifat tidak teratur ini dijelaskan dalam Lampiran PER-31/PJ/2009 angka Romawi I angka 1 huruf b, yaitu: Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut :
a. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
b. dihitung PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
c. selisih antara PPh Pasal 21 menurut penghitungan huruf a dan huruf b adalah PPh Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.

Cara penghitungan PPh Pasal 21 yang dijelaskan dalam PER-31/PJ/2009 ini adalah:

Karyawati Ken Prameswari (tidak kawin) bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar Rp 2.750.000,00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek. Premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dan Iuran Jaminan Hari Tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30% dan 3,70% dari gaji. Prameswari membayar iuran Pensiun Rp 50.000,00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji untuk setiap bulan. Dalam tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar Rp 4.000.000,00

Cara menghitung PPh Pasal 21 atas bonus, terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut :

a.	PPh Pasal 21 atas Gaji dan Bonus (penghasilan setahun): Gaji setahun (12 x Rp 2.750.000,00) Bonus Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12xRp 27.500,00 Premi Jaminan Kematian 12 x Rp 8.250,00 Rp 33.000.000,00 Rp 4.000.000,00 Rp 330.000,00 Rp 99.000,00 Penghasilan bruto setahun Rp 37.429.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x Rp 37.429.000,00= 2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp 50.000,00= 3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x Rp 55.000,00= Rp 1.871.450,00 Rp 600.000,00 Rp 660.000,00 Rp 3.131.450,00 Penghasilan neto setahun Rp 34.297.550,00 PTKP - untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00 Penghasilan Kena Pajak Dibulatkan Rp 18.457.550,00 Rp 18.457.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 18.457.000,00 = Rp 922.850,00
b	PPh Pasal 21 atas Gaji Setahun Gaji setahun (12xRp 2.750.000,00) = Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 12 x Rp 27.500,00 = Premi Jaminan Kematian 12 x Rp 8.250,00 = Rp 33.000.000,00 Rp 330.000,00 Rp 99.000,00 Jumlah Rp 33.429.000,00 Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5% x Rp 33.429.000,00= 2. Iuran pensiun setahun 12 x Rp 50.000,00= 3. Iuran Jaminan Hari Tua 12 x Rp 55.000,00= Jumlah Rp 1.671.450,00 Rp 600.000,00 Rp 660.000,00 Rp 2.931.450,00 Penghasilan neto setahun = Rp 30.497.550,00 PTKP - untuk WP sendiri Rp 15.840.000,00 Penghasilan Kena Pajak Pembulatan Rp 14.657.550,00 Rp 14.657.000,00 PPh Pasal 21 terutang 5% x Rp 14.657.000,00= Rp 732.850,00
c	PPh Pasal 21 atas Bonus PPh Pasal 21 atas Bonus adalah : Rp 922.850,00 - Rp 732.850,00 = Rp 190.000,00

Apabila pada unsur penghasilan rutin (Penghasilan Gaji, Tunjangan-tunjangan, termasuk juga uang lembur) terjadi adanya fluktuasi besarnya penghasilan setiap bulan, perhitungan di atas tetap dilakukan dengan mengambil nilai real yang dibayarkan pada bulan ketika dibayarkan juga bonus.

2. Pengenaan PPh Pasal 21 atas bonus/THR yang diterima Pegawai Negeri Sipil/Militer

Apabila Pegawai Negeri Sipil (PNS)/TNI/POLRI menerima THR atau bonus yang pembayarannya berasal dari APBN atau APBD, cara pengenaan PPh Pasal 21-nya tidak mengacu kepada perhitungan PPh Pasal 21 atas Bonus untuk pegawai swasta seperti di atas. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil/TNI/POLRI yang menerima THR atau bonus ini, ketentuan yang mengatur mengenai pengenaan PPh Pasal 21-nya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah.

Pada Pasal 1 ayat (2) ditegaskan bahwa atas penghasilan yang diterima Pejabat Negara,Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Pensiunan berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah selain penghasilan sebagaimana disebut pada ayat (1), dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang ini ditanggung pemerintah.

Besarnya PPh Pasal 21 yang harus dipotong atas pembayaran honorarium dan imbalan lainnya ini menurut Pasal 2 ayat (2) adalah sebesar 15% dan bersifat final.

Berdasarkan ketentuan ini, maka apabila seorang PNS/TNI/POLRI yang memiliki golongan III/a ke atas menerima THR (dikategorikan sebagai honorarium dan imbalan lainnya), akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final sebesar 15% dari Penghasilan Bruto bonus/THR tersebut.

Read More

Saat Pemotongan PPh Pasal 23 dengan Menggunakan Tarif Baru

Sejak 1 Januari 2009, kebijakan pemotongan PPh Pasal 23 telah berubah. Perubahan yang terjadi ini seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 beserta aturan-aturan pelaksananya. Ketentuan pemotongan PPh Pasal 23 mulai 1 Januari 2009 ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan yang telah berlaku sebelumnya. Ketentuan pemotongan PPh Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini terlihat lebih sederhana (terutama dalam hal tarif pemotongan) jika dibandingkan dengan aturan sebelumnya. Tentunya hal ini bertujuan agar tercipta asas pemungutan pajak yang bersifat sederhana.

Namun dengan adanya ketentuan baru ini yang berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya akan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat/Wajib Pajak yang akan menerapkannya terutama dalam hal menentukan masa peralihan ("cut-off") dari peraturan lama ke peraturan yang baru. Penulis banyak mendapatkan pertanyaan mengenai praktek pemotongan PPh Pasal 23 terutama pada masa-masa awal diberlakukannya ketentuan baru ini. Misalkan, bagaimanakah pemotongan terhadap objek PPh Pasal 23 yang telah ditandatangani kontraknya pada tahun 2008, namun realisasi atau pembayarannya baru terjadi di tahun 2009? Kapan saat terutangnya PPh Pasal 23, karena jika dilihat dari ketentuan lama, hal ini ditegaskan secara jelas dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak? dan masih banyak pertanyaan lainnya.
Jadi bagaimanakah pelaksanaan ketentuan baru mengenai pemotongan PPh Pasal 23 ini?

Saat Terutang PPh Pasal 23

Dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008 ini disebutkan bahwa "Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayar, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan..."
Dengan demikian maka saat terutang PPh Pasal 23 menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 ini adalah:
- Saat dibayarkan (cash basis)
- Saat disediakan untuk dibayar (dapat berupa dicadangkan untuk dibayar)
- Saat jatuh tempo pembayaran (saat terutang/di-accrued).

Penegasan saat terutang PPh Pasal 23 menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 ini sedikit berbeda dengan yang ditegaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2000, dimana sebelumnya disebutkan bahwa saat terutang PPh Pasal 23 adalah pada saat penghasilan tersebut dibayarkan atau terutang, dan ditegaskan lagi dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 bahwa PPh Pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Sebenarnya UU Nomor 36 Tahun 2008 ini lebih mempertegas dan mengatur "suatu celah" yang selama ini belum terantisipasi. Akibat adanya celah ini yang sering digunakan oleh Wajib Pajak untuk tidak/belum memungut dan menyetorkan PPh Pasal 23. Celah tersebut adalah pada kata-kata saat terutangnya penghasilan. Selama ini Wajib Pajak mengatakan bahwa saat terutangnya penghasilan adalah pada saat dibayarkan secara cash atau saat di-accrue sebagai biaya oleh pihak pembayar penghasilan. Sedangkan jika penghasilan tersebut tidak pernah dibayarkan secara cash atau dibebankan sebagai biaya (hanya ada kontrak bahwa terjadi transaksi, maka Wajib Pajak selalu berkelit bahwa hal ini tidak termasuk saat terutangnya PPh Pasal 23.

Namun dengan adanya ketentuan dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 ini, maka atas transaksi yang menjadi objek PPh Pasal 23, akan terutang PPh juga apabila atas transaksi tersebut telah disediakan untuk dibayarkan. Jadi ketentuan mengenai saat terutang PPh Pasal 23 menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 ini lebih lengkap karena menambahkan 1 ketentuan saat terutang yang tidak diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2000.

Kembali ke pertanyaan awal, bagaimanakah jika ada transaksi yang terjadi di bulan Desember 2008, namun biayanya baru dibayarkan pada bulan Januari 2009 bagaimanakah ketentuan pemotongan PPhnya? Apakah menggunakan ketentuan UU PPh yang lama atau yang baru? Jika kita lihat dari kasus tersebut, maka terlebih dahulu kita harus menentukan saat terutangnya. Dalam kasus tersebut, transaksi dilakukan pada bulan Desember 2008 maka tentunya biaya tersebut telah diakui (di-accrued) untuk bulan Desember 2008. Hanya saja pembayaran baru dilakukan pada bulan Januari 2009.

Oleh sebab itu, maka berdasarkan ketentuan UU PPh (baik yang lama maupun yang baru): Saat terutang PPh adalah pada saat biaya tersebut diakui, karena kejadian itu yang terjadi lebih dahulu dibandingkan dengan saat dibayarkan biaya tersebut. Sehingga pemotong pajak harus memotong PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut pada bulan Desember 2008 dengan menggunakan ketentuan dan tarif berdasarkan aturan yang lama (yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007).

Bagaimana seandainya pada bulan Desember 2008, transaksi tersebut belum dipotong PPh Pasal 23, apakah pada bulan Januari 2009 pemotongan dapat menggunakan tarif yang baru berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 244/PMK.03/2008? Jika pemotong pajak belum memotong PPh Pasal 23 atas transaksi yang dilakukan/di-accrued pada bulan Desember 2008 namun baru dibayar pada bulan Januari 2009, maka Pemotong Pajak tetap harus membuat bukti potong bulan Desember 2008 dan melaporkannya sebagai pemungutan PPh Pasal 23 untuk bulan Desember 2008.

(c) syafrianto 30012009

Read More