Tax Learning

Kumpulan Peraturan Pemerintah Tahun 2012

2012-01-31T17:53:00.003+07:00

Berikut ini daftar kumpulan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2012:PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2012Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan

PP tentang Perubahan Aturan Pelaksana UU KUP

2012-01-31T17:27:00.002+07:00

Selama ini aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007. Namun karena adanya beberapa hal yang diatur dalam PP ini yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha, sehingga

Perubahan PMK Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat

2012-01-20T16:34:00.003+07:00

Ketentuan mengenai Kawasan Berikat sebagai daerah yang mendapatkan perlakuan khusus berupa fasilitas penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, dan tidak dipungutnya PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor (Pajak Dalam Rangka Impor/PDRI) yang baru saja diatur dengan ketentuan baru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat dan mulai berlaku 1 Januari 2012, saat ini

Strategi Yang Akan Dilakukan DJP Dalam Mengawasi Wajib Pajak Selama 2012

2012-01-11T13:16:00.003+07:00

Tahun 2011 telah kita lalui bersama. Berbagai hal dan kejadian telah dialami. Ada kesuksesan maupun kegagalan yang kita peroleh dari hasil kerja yang kita lakukan selama tahun 2011. Memasuki tahun 2012 ini, segala apa yang telah kita capai di tahun 2011 haruslah menjadi tolak ukur untuk melakukan kegiatan di 2012. Kita harus dapat mengevaluasi apa saja penyebab kegagalan maupun keberhasilan di

Ketentuan Mengenai Kawasan Berikat

2012-01-06T10:17:00.003+07:00

Dalam rangka menghadapi persaingan usaha di dunia internasional dengan telah diterapkannya perdagangan bebas, maka Pemerintah Indonesia juga telah membuat regulasi-regulasi untuk mendukung industri lokal agar dapat bersaing dalam perdagangan di dunia internasional ini serta untuk menciptakan iklam investasi yang semakin kondusif agar investor lebih berminat untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Ketentuan Mengenai Pengusaha Kena Pajak Risiko Rendah

2011-12-21T14:06:00.004+07:00

Pengusaha Kena Pajak yang memiliki kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat mengajukan permohonan pengembalian pajak (restitusi) atau mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak tersebut ke masa pajak berikutnya. Bagi Pengusaha Kena Pajak yang mengajukan permohonan restitusi, maka Direktorat Jenderal Pajak harus memproses dan mengeluarkan ketetapan atas permohonan restitusi

Realisasi Penerimaan Pajak per Kanwil 2008 s.d. 2010

2011-12-20T16:57:00.006+07:00

Realisasi penerimaan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap tahun semakin meningkat dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini. Peningkatan penerimaan ini seiring dengan target yang dibebankan kepada DJP yang juga semakin meningkat setiap tahunnya.Berikut ini penulis tampilkan realisasi penerimaan pajak per Kantor Wilayah (Kanwil) sejak 2008 s.d. 2010 yang datanya penulis kutip dari

Dirjen Pajak Telah Menetapkan Badan/Lembaga Penerima Sumbangan Keagamaan

2011-12-19T11:08:00.004+07:00

Dalam ketentuan perpajakan, sumbangan adalah merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto kecuali sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan dan pembinaan olahraga dan sumbangan keagamaan yang bersifat wajib yang ketentuannya diatur dengan Peraturan

Jam Pelayanan TPT di Kantor Pelayanan Pajak

2011-12-12T12:58:00.002+07:00

Jadwal pelayanan penerimaan surat dan SPT di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak setiap harinya adalah dari pukul 08.00 s.d. 16.00 waktu setempat.Mendekati akhir bulan, aktivitas pemenuhan kewajiban pajak tentunya akan meningkat. Hal ini disebabkan karena batas akhir pelaporan SPT Masa PPh berakhir pada tanggal 20 sedangkan batas akhir pelaporan SPT Masa PPN berakhir pada akhir

Perlakuan Pajak Atas Penyerahan Kacang Kedelai

2011-12-08T14:07:00.003+07:00

Kacang kedelai adalah merupakan salah satu bahan yang menjadi kebutuhan pokok rakyat Indonesia. Banyak sekali makanan yang dibuat dari kacang kedelai ini, sebut saja tahu, tempe, oncom, kecap, tauco sampai dengan susu kacang kedelai. Saat ini makanan yang telah disebutkan ini sudah tidak dapat lepas dari kebutuhan makan sehari-hari rakyat Indonesia. Bisa dibayangkan bahwa seandainya tidak ada

Siapa Saja Yang Wajib Membuat Transfer Pricing Documentation?

2011-11-25T15:55:00.004+07:00

Setelah artikel Kewajiban Membuat Dokumentasi Penetapan Transfer Pricing Yang Wajar atas Transaksi Hubungan Istimewa diposting di blog ini, penulis langsung mendapatkan pertanyaan dari para Pembaca Setia Tax Learning. Mereka menanyakan Wajib Pajak yang bagaimana yang memiliki kewajiban untuk membuat Transfer Pricing Documentation. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang akan timbul sehubungan

Kewajiban Membuat Dokumentasi Penetapan Transfer Pricing Yang Wajar atas Transaksi Hubungan Istimewa

2011-11-24T18:04:00.004+07:00

“Saat ini Wajib Pajak yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa wajib membuat dokumentasi mengenai penentuan harga wajar transaksi”Dalam Standar Akuntansi Keuangan dan ketentuan perpajakan, transaksi yang terjadi antara pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa diharuskan untuk menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (

Ditjen Pajak Telah Menjalin Kerjasama Dengan PPATK untuk Cegah Tindak Pidana Perpajakan

2011-10-26T14:29:00.007+07:00

Selama ini Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) masih menghadapi kendala dalam membongkar tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak melalui kegiatan pencucian uang (money laundering). Hal ini disebabkan karena akses untuk mendapatkan data mengenai transaksi keuangan di perbankan sulit untuk diperoleh akibat adanya

Apa Saja Yang Dilakukan Petugas Dalam Rangka Sensus Pajak?

2011-10-05T16:49:00.004+07:00

Sejak di-launching-nya program Sensus Pajak Nasional oleh Direktorat Jenderal Pajak, membuat sebagian besar masyarakat di Indonesia mengalami kepanikan. Sepertinya masyarakat masih belum memahami seperti apa program Sensus Pajak Nasional ini. Bahkan dengan adanya rumor-rumor yang entah dari mana yang menganggap bahwa Sensus Pajak Nasional ini sebenarnya adalah suatu bentuk program untuk memeriksa

Bentuk dan Isi SPT Tahunan PPh Bagi WP Bidang Usaha Hulu Migas

2011-10-04T15:51:00.002+07:00

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-28/PJ/2010 tanggal 19 September 2011 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak yang

Persiapan Menghadapi Sensus Pajak Nasional bagi Orang Pribadi

2011-09-28T17:19:00.006+07:00

Sebagaimana telah dijelaskan pada artikel sebelumnya, dalam melakukan pengumpulan data, petugas sensus pajak akan melakukan teknik wawancara sesuai dengan sejumlah data/pertanyaan yang telah tercantum dalam Formulir Isian Sensus (FIS). FIS ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu FIS yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dari orang pribadi dengan menggunakan formulir FIS-DJP.01 dan FIS

Apa Yang Harus Dilakukan Untuk Menghadapi Sensus Pajak Nasional

2011-09-27T17:43:00.004+07:00

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memulai pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) pada tanggal 30 September 2011. Kegiatan pada tahap pertama SPN ini akan dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan. Selanjutnya tahap kedua akan dilaksanakan selama tahun 2012. Seminggu sebelum pelaksanaan SPN ini DJP telah mengawalinya dengan melakukan uji coba di 5 (lima) pusat perdagangan di Jakarta.Sensus Pajak

Pengenaan PPh Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah

2011-09-26T14:44:00.005+07:00

Saat ini transaksi kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah sudah semakin berkembang. Kegiatan usaha yang telah menerapka prinsip syariah saat ini sudah meliputi kegiatan perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi atau surat utang syariah (sukuk), instrument pasar modal syariah, reksadana syariah, serta kegiatan transaksi lainnya yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip syariah.Prinsip

Peraturan Menteri Keuangan tentang Sensus Pajak Nasional

2011-09-23T17:04:00.008+07:00

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melaksanakan Sensus Pajak Nasional. Guna mengatur ketentuan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional ini, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.Latar Belakang Dilakukan Sensus Pajak Nasional-Dalam rangka pendataan objek pajak sesuai ketentuan UU PBB dan untuk memperluas

Sensus Pajak Nasional 2011

2011-09-21T15:46:00.003+07:00

Sebagaimana kita ketahui dari berita di media massa bahwa Pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak akan melaksanakan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang dimulai pada minggu ketiga bulan September 2011. Apabila memang demikian, maka seharusnya mulai tanggal 19 September 2011 kemarin, kegiatan Sensus Pajak Nasional ini sudah mulai dilaksanakan. Menurut informasi, Sensus Pajak Nasional ini

Target Wajib Pajak Yang Akan Diperiksa Di Tahun 2011

2011-09-15T10:26:00.006+07:00

Di samping fokus pemeriksaan yang telah ditetapkan secara nasional sebagaimana telah diuraikan penulis pada artikel ini, dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-29/PJ/2011 juga menetapkan Wajib Pajak yang menjadi tambahan fokus pemeriksaan untuk setiap Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, dengan memperhatikan kekhususan usaha dari Wajib Pajak di setiap Kanwil DJP, sesuai dengan yang tercantum

Siapakah Yang Menjadi Target Pemeriksaan Pajak Tahun 2011?

2011-09-14T16:48:00.009+07:00

Tidak terasa tahun 2011 telah kita lalui 9 bulan lebih. Tentunya dalam jangka waktu 9 bulan ini, apa yang kita lakukan selama tahun 2011 ini jika diukur dengan target yang telah ditetapkan pada awal tahun, maka seharusnya pencapaian selama 9 bulan ini kira-kira sebesar 75% dengan asumsi kondisi pencapaian setiap bulannya adalah sama.Pajak yang saat ini merupakan sumber utama penerimaan negara

Bandar Udara Yang Ditunjuk Untuk Melayani Proses Refund PPN

2011-09-14T09:00:00.005+07:00

Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak 1 April 2010, bagi Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri (selanjutnya diistilahkan sebagai "Turis Asing") yang berbelanja barang yang dikenakan PPN (Barang Kena Pajak) di Dalam Daerah Pabean, apabila barang tersebut dibawa pulang ke negara asalnya (keluar Daerah Pabean), maka PPN yang telah dibayarkannya pada saat pembelian barang tersebut dapat dimintakan

Surat Setoran Pajak (SSP) dalam Bahasa Inggris

2011-09-13T17:41:00.005+07:00

Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya bagi orang asing yang kurang memahami atau menguasai Bahasa Indonesia. Setelah mengeluarkan bentuk formulir SPT Tahunan PPh dalam Bahasa Inggris, saat ini Direktorat Jenderal Pajak juga telah mengeluarkan bentuk formulir Surat Setoran Pajak (SSP) dalam Bahasa Inggris. SSP dalam Bahasa Inggris ini ditetapkan melalui

Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan PPh Badan

2011-09-07T14:18:00.005+07:00

“Wajib Pajak yang memperoleh fasilitas tax holiday adalah Wajib Pajak badan baru yang mempunyai rencana penanaman modal baru minimal sebesar Rp 1 triliun yang bergerak dalam 5 sektor industri sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2011”Sebagaimana janji dari Pemerintah untuk memberikan fasilitas pembebasan/pengurangan pajak atau yang lebih dikenal sebagai Tax Holiday, maka Menteri

Buku Panduan Pemenuhan Kewajiban Pajak Bagi Bendahara Pemerintah

2011-09-05T09:22:00.006+07:00

Para Pembaca setia Tax Learning, selamat beraktivitas kembali setelah liburan panjang sehubungan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1432 H. Memulai kegiatan di hari pertama kerja, tak lupa pengasuh Tax Learning mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 H kepada para Pembaca setia Tax Learning yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Mengawali hari pertama kembali beraktivitas ini,

Saat Penyerahan BKP/JKP sebagai Dasar Saat Terutang PPN dan Saat Pembuatan Faktur Pajak

2011-08-19T17:22:00.002+07:00

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan pada saat penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Dalam memori penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) ditegaskan bahwa Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan Barang Kena

Jadwal Mata Ujian untuk USKP Periode Oktober 2011

2011-08-19T09:38:00.005+07:00

Berikut ini adalah jadwal Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) untuk Periode Oktober 2011. Tingkat Hari/Tanggal Mata Ujian Waktu Sertifikat A Sabtu, 29 Oktober 2011

Fasilitas Tidak Kena PPN atas Jasa Angkutan Udara dan Telekomunikasi di Kawasan Bebas

2011-08-04T17:20:00.002+07:00

Pemerintah kembali akan memberikan fasilitas perpajakan, khususnya untuk PPN, atas penyerahan Jasa Angkutan Udara (penerbangan) dan Jasa Telekomunikasi di Kawasan Bebas. Kebijakan pemberian fasilitas ini disampaikan melalui Siaran Pers Kementerian Keuangan Nomor 124/HMS/2011 tanggal 3 Agustus 2011.Fasilitas perpajakan yang akan diberikan tersebut adalah berupa:a. Fasilitas tidak dikenakan PPN

Ketentuan Pemberian Nomor Urut Faktur Pajak

2011-08-03T11:04:00.003+07:00

Setelah artikel mengenai “Penomoran Faktur Pajak Harus Berurutan” dimuat dalam blog Tax Learning, respon dari Pembaca Setia Tax Learning cukup beragam. Bahkan ada beberapa beberapa Pembaca Setia Tax Learning yang berpendapat (yang diposting berupa komentar pada artikel yang bersangkutan) bahwa: apabila Nomor Urut Faktur Pajak terlewat, maka atas Faktur Pajak yang telah diterbitkan yang nomornya

Penomoran Faktur Pajak Harus Berurutan

2011-07-22T14:35:00.002+07:00

Faktur Pajak adalah merupakan bukti pungutan pajak yang harus dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan (penjualan) Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Faktur Pajak yang dibuat oleh seorang Pengusaha Kena Pajak harus memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN). Dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) ini, diatur bahwa salah satu

Aturan Terbaru tentang Pajak atas Impor Film Cerita

2011-07-22T10:53:00.002+07:00

Beberapa bulan terakhir ini, dunia industri film impor sempat heboh dengan adanya ketentuan mengenai pengenaan pajak atas impor film cerita. Para importir film asing selama ini dianggap telah melalaikan kewajibannya untuk memungut PPh atas pembayaran royalti dan pembayaran penghasilan kepada para produsen film di Luar Negeri. Para pelaku usaha di dunia perfilman menganggap bahwa selama ini tidak

Penghitungan PPh atas Surplus BI

2011-07-21T17:45:00.002+07:00

Mulai 1 Januari 2009 Surplus Bank Indonesia (BI) ditetapkan secara tegas sebagai penghasilan yang menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) melalui ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf s UU Nomor 36 Tahun 2008. Surplus BI yang menjadi objek pajak dan bagaimana cara penghitungan PPh atas surplus Bank Indonesia ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.03/2011 tanggal 11 Juli

Perlakuan PPh atas Bunga Obligasi

2011-07-04T17:31:00.004+07:00

Obligasi (bond atau Note) dalam istilah keuangan dan akuntansi adalah merupakan suatu pernyataan utang dari penerbit obligasi kepada pemegang obligasi yang berisi janji untuk membayar kembali pokok utang beserta kupon bunganya yang kelak pada saat tanggal jatuh tempo pembayaran. Obligasi adalah termasuk salah satu jenis sekuritas yang cukup baik dijadikan sebagai alat untuk melakukan investasi.

Tax Treaty Indonesia dengan Iran

2011-06-15T17:18:00.003+07:00

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau biasanya diistilahkan sebagai Tax Treaty dibuat secara bilateral oleh 2 (dua) negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan tujuan agar penduduk antara kedua negara yang melakukan transaksi pada negara lainnya dalam kedua negara tersebut tidak akan dikenakan pajak 2 (dua) kali/pajak berganda (yaitu di negaranya sendiri dan di negara lain

KPP Perusahaan Masuk Bursa Pindah Alamat

2011-06-09T11:50:00.008+07:00

Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) yang selama ini berlokasi di Jl. Jend. Sudirman No. 56 Jakarta Selatan, mulai tanggal 27 Juni 2011 akan berkantor di gedung baru yaitu di:K-Link Office Tower Lt. 7, 18 & 19Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 59AJakarta Selatan 12950Telepon : 021 - 30435904-07Faksimili : 021 - 30435908-09Untuk itu segala urusan pelayanan kepada Wajib Pajak yang

Tips Sukses Menjadi Konsultan Pajak

2011-06-07T17:26:00.026+07:00

Konsultan pajak dalam gambaran masyarakat di Indonesia adalah seseorang yang memiliki penghasilan yang besar dengan penampilan yang cukup mentereng. Masyarakat berpendapat bahwa seorang konsultan pajak tentunya akan sangat mudah untuk memperoleh penghasilan, apalagi bila konsultan pajak memiliki klien dengan usaha besar yang sedang kesulitan dalam menghadapi kewajiban pajaknya. Walaupun tidak

Aspek Perpajakan atas Pembayaran Kepada Agen Perjalanan Wisata

2011-06-01T17:15:00.002+07:00

"Libur telah tibaLibur telah tibaHore…Hore…"Liburan panjang bagi para pelajar dan mahasiswa sebentar lagi akan tiba. Biasanya bagi keluarga yang memiliki putra-putri yang bersekolah, maka dalam moment liburan sekolah ini selalu dijadikan sebagai saat yang tepat untuk melakukan liburan bersama dengan seluruh anggota keluarga. Bagi orang tua yang bekerja, tentunya mereka akan mengambil kesempatan

Pemotongan Pajak atas Penghasilan yang Diterima Blogger

2011-05-31T11:29:00.003+07:00

"Saat ini blogger tengah dilirik oleh berbagai pihak sebagai sarana untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat"PendahuluanKira-kira demikianlah yang terlihat ketika penulis berkesempatan diundang hadir dalam acara launching produk Operator Seluler "Indosat Mobile" di Hotel Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta tanggal 25 Mei 2011. Dalam acara launching produk ini, peserta yang mendapatkan undangan

Kewajiban Pajak bagi Blogger

2011-05-27T15:21:00.012+07:00

Insto Moist Atasi Mata Merah dan Tips Lainnya Agar Mata Sehat

2011-05-27T06:20:00.008+07:00

Mungkin sebagian Pembaca Setia Tax Learning bingung dengan artikel yang penulis posting kali ini. Mengapa judul artikelnya "Insto Moist Atasi Mata Merah"? Selain itu juga "Tips Agar Mata Sehat"? Mengapa Blog belajar pajak online berisi artikal obat dan kesehatan? Memang artikel yang penulis posting hari ini berbeda dari yang biasa. Artikel yang ditulis kali ini bertujuan untuk mengikuti Lomba

USKP Periode Mei, Juli, Oktober 2011

2011-05-26T09:55:00.004+07:00

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) untuk Periode III, Periode IV dan Periode V tahun 2011 akan segera dilaksanakan. Ketentuan mengenai peserta yang dapat mengikut USKP ketiga periode ini adalah:1. Peserta mengulang (U3) Kurikulum Lama USKP Periode III (Mei) 20112. Peserta baru dan peserta ulang (U1) USKP Periode IV (Juli) 20113. Peserta baru, ulang (U1) dan (U2) USKP Periode V (Oktober)

Tata Cara Pemeriksaan Pajak

2011-05-24T16:56:00.006+07:00

Untuk memberikan dasar hukum dan untuk lebih memberikan rasa keadilan kepada Wajib Pajak dalam menghadapi pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka ketentuan dan tata cara pemeriksaan pajak yang selama ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2011 tanggal 3 Mei 2011.Ketentuan baru mengenai pemeriksaan

Libur cuti bersama 16 Mei 2011, Setor PPh Pasal 25 Diundur

2011-05-14T10:05:00.003+07:00

Secara mendadak Jumat, 13 Mei 2011 hampir seluruh pekerja, penngusaha dan instansi Pemerintah dibuat heboh dengann beredarnya informasi bahwa hari Senin, 16 Mei 2011 telah ditetapkan sebagai hari libur cuti bersama. Kabarnya cuti bersama ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteri (SKB No 2/ 2011/ Kep./Men/V/ 2011&SKB/01/M.Pan-RB/05/2011).Banyak pelaku usaha yang dibuat pusing

Sudahkan Anda Lapor SPT Tahunan PPh Badan 2010?

2011-04-29T16:05:00.004+07:00

Batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010 tinggal sehari lagi. Besok tanggal 30 April 2010 adalah merupakan hari terakhir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010. Apabila SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010 dilaporkan setelah tanggal 30 April 2010, maka Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,00.Salah satu persyaratan agar SPT Tahunan PPh

Pengumuman Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2010

2011-04-29T11:41:00.002+07:00

Akhirnya Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan pengumuman resmi mengenai batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2010 melalui Pengumuman Nomor PENG-08/PJ.09/2011 tanggal 28 April 2011.Sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, batas waktu penyampaian SPT

Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Sumbangan Yang Dapat Dibiayakan

2011-04-27T20:55:00.003+07:00

Dalam Undang-Undang PPh yang baru (UU Nomor 36 Tahun 2008), sebagian sumbangan sudah diakui sebagai biaya pengurang penghasilan bruto dalam menghitung besarnya PPh terutang. Sumbangan yang sudah diakui sebagai pengurang penghasilan bruto adalah sumbangan keagamaan yang bersifat wajib, sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan,

Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan

2011-04-27T13:06:00.003+07:00

Salah satu kewajiban Wajib Pajak adalah melaporkan/menyampaikan SPT Tahunan PPh setiap tahunnya. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, maka setiap tahun harus menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir. Artinya apabila untuk tahun pajak 2010 (dengan periode tahun buku 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010), maka batas waktu

Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 2010

2011-04-26T15:55:00.007+07:00

Saat ini hampir setiap orang yang terlibat dengan penyiapan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pastilah tengah sibuk-sibuknya dalam mempersiapkan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2010 untuk segera dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Pembayaran Pajak Secara Elektronik

2011-04-25T20:26:00.003+07:00

Selama ini, para Wajib Pajak akan merasa kerepotan dalam melakukan pembayaran pajak. Karena apabila akan melakukan pembayaran pajak, maka Wajib Pajak harus ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro, untuk melakukan penyetoran pajak secara manual. Apabila Wajib Pajak tidak memiliki rekening (simpanan uang) pada Bank tempat mereka akan melakukan pembayaran pajak, maka mereka haruslah menyediakan

Pengumuman Hasil USKP Periode Januari 2011 Kurikulum Baru

2011-04-18T09:23:00.006+07:00

Hasil Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) dengan kurikulum baru yang dilaksanakan pada 29 dan 30 Januari 2011 yang lalu telah diumumkan oleh Panitia USKP.Hasil USKP tersebut adalah sebagai berikut:USKP A:-Peserta yang Lulus: 16 peserta-Peserta yang harus Mengulang: 294 peserta-Peserta yang tidak lulus: 83 pesertaUSKP B:-Peserta yang Lulus: 7 peserta-Peserta yang harus Mengulang: 225

NJOP Tidak Kena Pajak PBB Jadi Rp 24 Juta

2011-04-14T13:05:00.002+07:00

Mulai 1 Januari 2012, Pemerintah menaikkan Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sehingga menjadi maksimal sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Ketentuan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.03/2011 tanggal 4 April 2011 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan

SEJARAH PAJAK DI INDONESIA (Bagian 3)

2011-04-12T08:41:00.002+07:00

Sambungan dari Bagian 2Kronologis Undang-Undang Perpajakan Yang Berlaku Di Indonesia Saat IniSejak tahun 1983, dunia perpajakan di Indonesia memasuki babak baru yaitu dengan melakukan reformasi sistem dan ketentuan perpajakan. Perubahan yang dilakukan adalah dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari sebelumnya yang masih menggunakan official assessment system yang diubah menjadi self

SEJARAH PAJAK DI INDONESIA (Bagian 2)

2011-04-11T17:00:00.005+07:00

Sambungan dari Bagian 1Riwayat Perkembangan Aturan Pemungutan Pajak di Indonesia1. Sejarah Pajak Bumi dan BangunanSejak awal 19 pada zaman kolonial pajak tanah diberlakukan pada saat Pulau Jawa diperintah oleh Inggris yang dipimpin Letnan Jenderal Raffles. Pajak tanah waktu itu dinamakan Landrent, yang artinya “sewa tanah”. Raffles meniru sistem pajak tanah di India dengan 3 jenis macam sistem

SEJARAH PAJAK DI INDONESIA (Bagian 1)

2011-04-11T16:44:00.004+07:00

Pada mulanya pajak merupakan suatu upeti (pemberian secara cuma-cuma) namun sifatnya merupakan suatu kewajiban yang dapat dipaksakan yang harus dilaksanakan oleh rakyat (masyarakat) kepada seorang raja atau penguasa. Saat itu, rakyat memberikan upetinya kepada raja atau penguasa berbentuk natura berupa padi, ternak, atau hasil tanaman lainnya seperti pisang, kelapa, dan lain-lain. Pemberian yang

Ketentuan Perpajakan atas Zakat dan Sumbangan Keagamaan Sebagai Pengurang Penghasilan

2011-04-06T13:50:00.003+07:00

Walaupun jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2010 telah berakhir pada tanggal 31 Maret 2011 yang lalu, namun tidak ada salahnya penulis masih mengulas mengenai ketentuan penghitungan PPh Terutang bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. Semoga informasi yang akan disajikan berikut ini dapat menjadi tambahan ilmu ataupun persiapan untuk menghadapi pelaporan SPT Tahunan PPh

Formulir SPT Masa PPN 1111 dan 1111 DM format PDF Dapat Diisi

2011-03-21T18:38:00.004+07:00

Untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk memperoleh formulir SPT Masa PPN 1111 dan 1111 DM, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menyediakan softcopy formulir SPT dalam format PDF yang dapat diisi. Formulir ini disampaikan melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2011 tanggal 28 Februari 2011.Berikut Formulir SPT Masa PPN yang dapat didownload:-Formulir SPT

Batas Waktu Penyetoran PPh Pasal 29 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

2011-03-18T14:27:00.003+07:00

Pada tanggal 8 Maret 2011 pagi, pemandangan di sepanjang jalan di Kota Jakarta dihiasi dengan spanduk besar. Spanduk besar yang terpampang di hampir seluruh jalan-jalan protokol di Jakarta ini berisi himbauan untuk memenuhi kewajiban melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Namun apabila dicermati lebih lanjut isi dari spanduk ini, ada sesuatu yang terasa janggal dari isi spanduk tersebut yang

Pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi Wanita Kawin

2011-03-07T19:06:00.004+07:00

Apakah Wanita kawin harus mengisi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi? Bagaimanakah cara menghitung dan melaporkan pajak bagi wanita yang telah menikah? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang paling sering dilontarkan oleh para Pembaca Setia Tax Learning kepada penulis, baik melalui posting di blog ini maupun melalui email.Sehubungan dengan akan berakhirnya masa penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi

Batasan Rumah Sederhana Yang Dibebaskan PPN

2011-03-04T19:17:00.003+07:00

Seiring dengan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini dengan mempertimbangkan kondisi inflasi, maka pemerintah kembali melakukan penyesuaian terhadap batasan rumah sederhana, rumah sangat sederhana, rumah susun sederhana, pondok boro, asrama mahasiswa dan pelajar, serta perumahan lainnya, yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang ditetapkan melalui

Batasan Kegiatan dan Jenis JKP yang atas Ekspornya Dikenai PPN

2011-03-04T18:09:00.003+07:00

Sebagai pelaksana dari ketentuan UU PPN mengenai batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak (JKP) yang ekspornya dikenai PPN, Menteri Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2010 (artikel terkait di sini dan di sini). Namun karena masih adanya kekurangan dalam peraturan tersebut, maka Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Perubahan melalui Peraturan Menteri

Formulir SPT Tahunan PPh OP Tahun 2010 Format Excel

2011-03-02T17:55:00.003+07:00

Beberapa artikel terakhir dari blog Tax Learning selalu membahas masalah SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Karena memang pada bulan Maret adalah masa-masa sibuk bagi sebagian Wajib Pajak serta pihak-pihak yang terlibat dalam masalah perpajakan dalam mempersiapkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dalam postingan berikut kembali penulis mengingatkan kepada para Pembaca Setia Tax Learning bahwa batas

Formulir SPT Tahunan PPh OP Tahun 2010 Format PDF Dapat Diisi

2011-02-25T08:33:00.003+07:00

Tinggal sebulan lagi, batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh bagi Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun 2010 akan segera berakhir. Tepatnya pada tanggal 31 Maret 2011, seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi sudah harus menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2010. Apabila terlambat, maka Wajib Pajak yang bersangkutan akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 100.000,00.Mungkin di antara

Inilah Aturan Pajak Yang Menghebohkan Dunia Perfilman Asing

2011-02-21T13:49:00.003+07:00

Beberapa hari terakhir ini kita dikejutkan dengan ancaman dari Hollywood, Amerika Serikat yang akan menghentikan peredaran film produksi mereka di Indonesia. Pada Jumat tanggal 18 Februari 2011 Motion Pictures Association of America (MPAA) dan Ikatan Perusahaan Film Impor Indonesia (Ikapifi) mengambil langkah untuk menghentikan distribusi film produksi Hollywood ini di Indonesia sebagai bentuk

Perubahan Ketentuan Cara Penghitungan Imbalan Bunga

2011-02-18T09:02:00.005+07:00

Apabila Wajib Pajak memiliki kelebihan akibat pembayaran pajak dan terlambat dikembalikan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak, maka Wajib Pajak akan memperoleh imbalan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah kelebihan pembayaran pajak yang terlambat dikembalikan tersebut.Tata Cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga selama ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.03/2007.

Formulir SPT Tahunan PPh Dalam Bahasa Inggris

2011-02-16T16:59:00.004+07:00

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat terobosan dengan menampilkan formulir SPT Tahunan PPh Badan (Formulir 1771 Rp dan Formulir 1771 US$) dan formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (Formulir 1770) dalam bentuk (template) bahasa Inggris. Sebenarnya template SPT Tahunan PPh dalam Bahasa Inggris ini sudah dibuat DJP yang ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-63/

Perubahan Ketentuan Pengenaan PPN atas Oleh-Oleh dari Luar Negeri

2011-02-11T17:38:00.002+07:00

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

Perlakuan Perpajakan atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak dari Suatu BUT

2011-02-10T16:25:00.003+07:00

Penghasilan Kena Pajak setelah pajak dari suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 26 ayat (4) UU PPh. Guna mengatur lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakan atas penanaman kembali Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi Pajak Penghasilan dari suatu Bentuk Usaha Tetap, maka Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.03/2011

Lokasi Drop Box untuk Lapor SPT Tahunan di Tahun 2011

2011-02-01T16:40:00.002+07:00

Saat ini hingga tanggal 30 April 2011, para Wajib Pajak kembali disibukkan dengan kegiatan rutinitas yaitu kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan PPh (baik bagi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan) tahun pajak 2010. Bagi Wajib Pajak orang pribadi, batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh adalah tanggal 31 Maret 2011 (jatuh pada hari Kamis). Sedangkan untuk Wajib Pajak badan, batas

Tata Cara Pengajuan Pembebasan dari Pemotongan/Pemungutan PPh

2011-01-21T18:01:00.005+07:00

Wajib Pajak yang dalam tahun pajak berjalan dapat membuktikan tidak akan terutang Pajak Penghasilan karena:mengalami kerugian fiskal;berhak melakukan kompensasi kerugian fiskal; atauPajak Penghasilan yang telah dibayar lebih besar dari Pajak Penghasilan yang akan terutang,atau Wajib Pajak yang atas penghasilannya hanya dikenakan pajak bersifat final, berdasarkan ketentuanPasal 21 ayat (1) dan (2)

Download aplikasi e-SPT

2011-01-20T08:37:00.000+07:00

Dewasa ini pihak Direktorat Jenderal Pajak semakin gencar mengkampanyekan penggunaan program e-SPT sebagai sarana untuk membuat dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Program e-SPT sendiri adalah merupakan program yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dibagi-bagikan secara gratis kepada para Wajib Pajak. Program e-SPT ini selain dapat diperoleh langsung di Kantor Pelayanan Pajak di

Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan

2011-01-19T17:21:00.004+07:00

Setelah 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan akhirnya digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010.

Sumbangan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

2011-01-17T08:44:00.009+07:00

Akhir tahun 2010, Pemerintah telah mengeluarkan 8 Paket Kebijakan di Bidang Fiskal sebagai upaya untuk mendorong perekonomian di Indonesia untuk dapat lebih bersaing di tengah krisis ekonomi dunia yang masih belum berakhir. Salah satu paket yang diterbitkan oleh Pemerintah adalah berupa penetapan jenis sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana yang telah diatur dalam

Inilah 8 Paket Kebijakan Perpajakan

2011-01-14T18:18:00.003+07:00

Kementerian Keuangan menerbitkan 8 paket kebijakan perpajakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kedelapan paket kebijakan perpajakan ini diumumkan melalui siaran pers Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 11 Januari 2011 serta telah dimuat di situs resmi Kementerian Keuangan.Kedelapan paket kebijakan di bidang perpajakan tersebut adalah:Pemisahan fungsi pembuatan

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN

2011-01-13T17:10:00.003+07:00

Saat ini mungkin sebagian Pembaca Setia Tax Learning masih bingung bagaimana ketentuan pelaporan SPT Masa PPN yang baru (Formulir 1111 atau Formulir 1111 DM). Terutama mengenai ketentuan batasan pelaporan SPT Masa PPN secara manual (menggunakan hardcopy) atau harus menggunakan e-SPT.Untuk memberikan kepastian mengenai prosedur pelaporan SPT serta tata cara pengolahan SPT, seiring dengan mulai

Realisasi Penerimaan Pajak 2009 dan APBN 2010-2011

2011-01-12T12:40:00.008+07:00

Realisasi penerimaan pajak Dalam Negeri yang berhasil dihimpun selama tahun 2009 menurut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah sebesar Rp 601.251,8 milyar. Sedangkan penerimaan pajak yang dicantumkan dalam APBN-Perubahan (APBN-P) tahun 2010 adalah sebesar Rp 720.764,5 milyar. Berikut disajikan rincian Pendapatan Negara selama tahun 2009-2010.REALISASI PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2009

Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh

2011-01-11T15:20:00.004+07:00

Seperti yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan untuk tahun pajak 2010 ini juga dapat dilakukan di tempat-tempat yang telah disediakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT)/Pojok Pajak/Mobil Pajak/Drop Box di seluruh Indonesia. Ketentuan ini telah diatur melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor

Jenis-Jenis Pajak Yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah

2011-01-10T18:36:00.004+07:00

Pemerintah Daerah dalam memungut pajak sebagai sumber bagi pendapatan daerahnya masing-masing dapat menetapkan ketentuannya dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau

Tarif Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Negeri

2011-01-04T18:17:00.004+07:00

Setelah sekian lama ketentuan mengenai pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh Pegawai Negeri yang bersumber dari APBN dan APBD belum mengalami perubahan, padahal ketentuan perhitungan PPh Pasal 21 bagi orang pribadi yang bukan pegawai negeri telah mengalami perubahan mengikuti ketentuan UU PPh yang baru, maka mulai 1 Januari 2011 nanti, akan menggunakan ketentuan yang baru.

Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)

2011-01-04T15:27:00.002+07:00

DefinisiKesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement/APA) adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak dan/atau otoritas pajak negara lain untuk menyepakati Kriteria-kriteria dan/atau menentukan Harga Wajar atau Laba Wajar di muka para pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa. Kriteria-kriteria ini termasuk diantaranya penentuan metode transfer pricing dan

PPN Terutang atas Transaksi Syariah Sebelum 1 April 2010 Ditanggung Pemerintah

2011-01-03T11:41:00.003+07:00

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, transaksi penyerahan barang kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah berupa transaksi murabahah (pembiayaan syariah

Perlakuan PPN atas Jasa Perdagangan

2011-01-02T22:29:00.004+07:00

Selama ini apabila ingin mengetahui apakah atas suatu transaksi barang atau jasa terutang PPN, maka pedoman yang digunakan adalah dengan melihat daftar negative list dalam Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2010 (UU PPN). Atas barang dan jasa yang tercantum dalam negative list tersebut berarti tidak

Lokasi Drop Box Kanwil DJP Jakarta Timur

2011-01-02T16:13:00.000+07:00

LOKASI MOBIL PAJAK KELILING/POJOK PAJAK/DROP BOX KANWIL DJP JAKARTA TIMUR TAHUN 2011 NO TANGGAL LOKASI/TEMPAT/ALAMAT KPP TERKAIT 1. 18-Jan-11 RS Persahabatan KPP Pratama Jakarta Pulogadung 2. 20-Jan-11 RS Persahabatan KPP Pratama Jakarta Pulogadung 3. 25-Jan-11 RS Mitra Keluarga KPP

Kumpulan Surat Direktur Jenderal Pajak Tahun 2011

2011-01-01T15:34:00.000+07:00

Berikut ini Surat Direktur Jenderal Pajak tentang Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2011:SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor S-153/PJ.04/2010Panduan Pemeriksaan Kewajaran Transaksi Afiliasi

Kumpulan Peraturan Pemerintah Tahun 2011

2011-01-01T15:32:00.004+07:00

Berikut ini daftar kumpulan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2011:PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2011Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Link2)PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2011Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di

Kumpulan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tahun 2011

2011-01-01T14:47:00.005+07:00

Berikut ini Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak tentang Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2011:SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor SE-90/PJ/2011Pengkreditan Pajak Masukan Pada Perusahaan Terpadu (Integrated) Kelapa Sawit (t)SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor SE-84/PJ/2011Pelayanan Prima (t)SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor SE-80/PJ/2011Pengantar Peraturan

Kumpulan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2011

2011-01-01T09:16:00.000+07:00

Berikut ini daftar kumpulan Peraturan Menteri Keuangan yang berkaitan dengan Perpajakan selama tahun 2011:PERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 18/PMK.03/2011Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2010 tentan Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Restitusi PPN Barang Bawaan Orang Pribadi Turis AsingPERATURAN MENTERI KEUANGAN Nomor 17/PMK.03/2011Permohonan Pengembalian Kelebihan

Kumpulan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Tahun 2011

2011-01-01T09:02:00.002+07:00

Berikut ini Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perpajakan yang diterbitkan selama tahun 2011:PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER-33/PJ/2011Badan/lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan BrutoPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK Nomor PER-32/PJ/

Kumpulan Ketentuan Perpajakan Tahun 2011

2011-01-01T08:53:00.008+07:00

Kumpulan Peraturan Perpajakan Indonesia Tahun 2011UNDANG-UNDANGPERATURAN PEMERINTAHPERATURAN MENTERI KEUANGANPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKSURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAKSURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Ketentuan Terbaru dan Yang Perlu Diperhatikan tentang Pajak di Tahun 2011

2010-12-29T10:13:00.007+07:00

Tahun 2010 segera berakhir. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2011. Hiruk pikuk persiapan menjelang tahun yang baru ini. Dalam rangka memasuki tahun 2011 ini tentulah kita perlu melakukan persiapan dan perencanaan guna menentukan langkah yang akan dilakukan di tahun 2011. Sehingga kesuksesan yang telah diperoleh di tahun 2010 ini dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. Sedangkan kegagalan

PPh atas Penghasilan Kontrak Kerja Sama Migas Diturunkan

2010-12-29T08:30:00.007+07:00

Guna mendorong para kontraktor kontrak kerja sama di bidang minyak dan gas bumi untuk meningkatkan produksinya, maka Pemerintah telah menurunkan tarif PPh atas keuntungan yang diperoleh kontraktor ini. Ketentuan ini ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau

Perubahan Ketentuan Tata Cara Pendaftaran NPWP

2010-12-27T17:14:00.005+07:00

Ketentuan mengenai tata cara pendaftaran NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selama ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2009. Dalam ketentuan pelaksanaan ini ternyata dirasakan adanya kelemahan sistem dalam proses pendaftara NPWP dan pengukuhan Pengukuhan Kena Pajak terutama

Penunjukan Toko Retail untuk Tax Refund

2010-12-20T21:54:00.007+07:00

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang UU PPN memberikan satu fasilitas kepada para wisatawan asing pemegang paspor Luar Negeri yang berbelanja di Indonesia, untuk mendapatkan pengembalian PPN (tax refund) atas barang yang dibelinya di Indonesia dan akan dibawa ke negara asalnya. Saat ini pihak Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan 8 (delapan) toko di Jakarta dan Denpasar yang memberikan

Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran

2010-12-20T13:41:00.005+07:00

Dengan berlakunya Undang-Undang PPN yang baru (UU Nomor 42 Tahun 2009), maka tidak lagi dikenal adanya Faktur Pajak Sederhana. Saat ini, seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) wajib menerbitkan Faktur Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN. Dengan berlakunya ketentuan ini, tentunya akan sangat merepotkan bagi

Penyerahan Ikan Termasuk sebagai Penyerahan yang Tidak Terutang PPN

2010-12-13T08:08:00.002+07:00

Untuk menentukan apakah suatu jenis transaksi terutang PPN, kunci utama yang harus kita lakukan adalah menentukan apakah objek penyerahan dalam transaksi tersebut merupakan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Dasar menentukan apakah objek penyerahan tersebut termasuk BKP atau JKP adalah dengan berpedoman pada Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa

Oleh-oleh Dari Luar Negeri Terkena Bea Masuk

2010-12-06T12:58:00.008+07:00

Mulai 1 Januari 2011, apabila Anda pulang dari bepergian ke Luar Negeri dan membawa oleh-oleh, mungkin oleh-oleh yang Anda bawa tersebut akan diperlakukan sebagai barang impor dan dapat dikenakan Bea Masuk. Sebenarnya selama ini ketentuan pengenaan Bea Masuk atas barang bawaan oleh penumpang dari Luar Negeri sudah diterapkan, yaitu melalui ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.04/2007

Penegasan Perlakuan PPN atas Kegiatan Usaha Perbankan

2010-11-29T11:30:00.010+07:00

Seiring dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) sejak 1 April 2010, dimana dalam UU PPN ini perlakuan PPN atas Kegiatan Usaha Perbankan mengalami beberapa perubahan terutama untuk usaha perbankan syariah, maka untuk memberikan

Perhitungan PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dosen Tidak Tetap

2010-11-26T13:21:00.017+07:00

Membaca tanggapan di salah satu artikel mengenai konsultasi perpajakan di situs detik.com, penulis menjadi tertarik untuk membahasnya. Apalagi tanggapan dan pertanyaan dari salah seorang pembaca tersebut tidak direspon oleh pihak pengelola konsultasi perpajakan di situs detik.com tersebut. Berikut kutipan dari pertanyaan tersebut:Bapak yth., Saya juga freelancer alias dosen part time, pajak sudah

USKP (Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak) Periode Januari 2011

2010-11-24T15:54:00.008+07:00

Kurikulum Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) berubah mulai Januari 2011. Selain adanya perubahan kurikulum, biaya untuk mengikuti USKP ini juga jadi lebih murah. Perubahan lain yang terjadi adalah juga pada hari penyelenggaraan USKP-nya. Sebelumnya penyelenggaraan USKP selalu dilakukan pada hari kerja, maka mulai Januari 2011, penyelenggaraan USKP dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu.

Metode Penghitungan Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (Bagian 2)

2010-11-23T20:19:00.002+07:00

Sambungan dari Bagian SatuJika sebelum berlakunya PER-32/PJ/2010, maka Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT) yang tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang bersifat tidak final akan dianggap sebesar 2% dari Peredaran Bruto (omzet). Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a KEP-171/PJ./2002. Sehingga pada akhir tahun, Wajib Pajak tidak perlu