Pages

Dirgahayu Republik Indonesia ke-69

Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-69. Jayalah Indonesiaku.

Cara Pengajuan SKB PP 46 Tahun 2013

Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu yang telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 1% dari omzet namun ternyata masih harus dipotong PPh yang bersifat tidak final oleh pihak pemberi penghasilan dapat mengajukan pembebasan dari pemotongan PPh tersebut.

Strategi Pemeriksaan Pajak 2014

Pemerintah mematok target penerimaan pajak dalam APBN 2014 di atas seribu triliun atau mencapai Rp 1.110,2 triliun. Angka ini naik sebesar Rp 115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 995,2 triliun. Bagaimana cara Ditjen Pajak meraih target tersebut?

Lapor SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap tahun menjelang tanggal 31 Maret, maka sebagian besar masyarakat di Indonesia akan diingatkan untuk memenuhi salah satu kewajibannya sebagai warga yang tinggal dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, yaitu melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib Pajak Badan dengan Omzet Di Bawah Rp 4,8 Miliar

sesuai ketentuan, Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dan memenuhi kriteria sebagai Wajib dengan peredaran usaha tertentu untuk menghitung PPh sebesar 1% dari peredaran usaha bruto tetap wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU KUP.

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Terbaru untuk Tahun 2014

mulai 1 Januari 2014, bentuk Formulir 1721 (SPT Masa PPh Pasal 21/26) ini akan mengalami perubahan. Perubahan juga terjadi dalam hal tata cara pelaporannya. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013

Kumpulan Peraturan Perpajakan

Daftar Peraturan Perpajakan terbaru dapat dibaca di artikel berikut.

Blog Tax Learning Terus Di-Update

Penulis menyadari bahwa tampilan lama blog Tax Learning sangat tidak menarik. Selain itu, beberapa fasilitas upload dokumen yang dimanfaatkan Penulis mengalami kendala seperti situs Multiply (yang sudah ditutup) dan situs Ziddu (saat ini semakin banyak virus dan spam). Untuk itu, Penulis berusaha untuk meng-update blog ini.

Wednesday, December 31, 2008

Press Release DJP: Perpanjangan Sunset Policy Hingga 29 Februari 2009

Sehubungan dengan masih sangat tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti program sunset policy, namun hingga tanggal 30 Desember 2008 masih belum dapat mengikuti program tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memperpanjang program sunset policy ini hingga 28 Februari 2009. Sambil menunggu diterbitkannya peraturan mengenai perpanjangan program sunset policy tersebut, Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Siaran Pers (Press Release) tertanggal 30 Desember 2008 yang ditandatangani oleh Direktur P2 Humas, Djoko Slamet Surjoputro.

Berikut isi dari Siaran Pers tersebut.

"Perpanjangan Batas Waktu Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1) UU KUP"

Jakarta, 30 Desember 2008 – Untuk lebih memperkuat basis perpajakan nasional dalam mengantisipasi dampak krisis keuangan global serta antusiasme masyarakat yang luar biasa dalam memanfaatkan Pasal 37A ayat (1) UU KUP (sunset policy) namun tidak dapat memenuhi batas waktu yang ditetapkan dalam Undang-Undang, maka pemerintah memperpanjang pelaksanaan sunset policy, baik penyampaian pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) Pajak Penghasilan maupun pembayaran pajak yang kurang dibayar yang tadinya sampai dengan 31 Desember 2008 menjadi sampai dengan 29 Pebruari 2009. Produk hukum sebagai landasan perpanjangan sunset policy ini sedang dalam proses.
Demikian agar masyarakat maklum

Selesai.

Direktur P2 Humas

ttd

Djoko Slamet Surjoputro
NIP 060044562

Contact Person:
Richard Burton, Kasubdit Humas Dit P2Humas
Gedung B Lantai 15 Kantor Pusat DJP
Jln Gatot Subroto 40-42
Telp. 5251609, 5250208 Ext. 3597, 3598
Fax. 5736088

DOWNLOAD ISI SIARAN PERS ASLINYA

Tuesday, December 30, 2008

Program Sunset Policy Diperpanjang Hingga Pebruari 2009?

Penulis banyak mendapatkan pertanyaan dari rekan-rekan pembaca mengenai adanya informasi bahwa Program Sunset Policy diperpanjang hingga akhir Pebruari 2009. Namun penulis sendiri belum mendapatkan aturan mengenai hal ini. Beberapa informasi yang berhasil diperoleh adalah berita dari detik.com dan runing text Metro TV. Hingga saat ini penulis masih berusaha untuk mengumpulkan informasi mengenai kepastian ini.
Berikut kutipan berita dari detik.com.

Selasa, 30/12/2008 17:04 WIB
Permintaan Membludak, Sunset Policy Diperpanjang Februari 2009
Alih Istik Wahyuni, Angga Aliya ZRF - detikFinance

Jakarta - Departemen Keuangan akan memperpanjang sunset policy atau kebijakan penghapusan sanksi pajak yang seharusnya berakhir besok menjadi Februari 2009.

Demikian disampaikan Menkeu Sri Mulyani dalam temu wicara dengan pelaku bursa di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Selasa (30/12/2008).

Sri Mulyani saat ditemui di kantor presiden sebelumnya mengungkapkan, pemerintah mempertimbangkan untuk memperpanjang sunset policy ke Februari 2009.

Pemerintah memperpanjang program ini karena membludaknya pendaftaran wajib pajak di detik-detik akhir pentutupan sunset policy di 2008.

"Sunset Policy akan diperpanjang sampai Februari, tapi jangan tunggu sampai 28 Februari lagi. Ini adalah (perpanjangan) yang terakhir," katanya..

Menurut Sri Mulyani, pihaknya hari ini sangat kewalahan melayani pendaftaran wajib pajak di kantor-kantor pajak. "Karena banyak wajib pajak yang register sunset policy. Karena deadline besok pagi," katanya.

Bahkan ada wajib pajak yang sampai mengeluh karena proses pendaftaran yang membludak. "Sampai ada yang bilang, 'saya mau kasih uang ke negara saja kok susah'. Padahal tadinya kita yang kejar-kejar untuk bayar," kata Sri Mulyani.

Namun ia menyatakan, kondisi ini cukup melegakan karena artinya ada kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.


(lih/qom)

Saturday, December 27, 2008

Penghitungan Pajak Penghasilan atas Orang Pribadi Agen Asuransi

Tanya:
Bagaimanakah cara penghitungan pajak bagi seorang agen asuransi? Apakah agen asuransi (orang pribadi) dapat menghitung PPh Terutang untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya dengan menggunakan metode pencatatan dan menerapkan norma penghitungan penghasilan neto dalam menghitung besarnya penghasilan neto dari penghasilannya?

Jawab:
Penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak dapat dibagi menjadi:
1. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan
2. Penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas
3. Penghasilan dari modal
4. Penghasilan lainnya

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 disebutkan bahwa Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

Dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-15/PJ/2006 disebutkan bahwa Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang disingkat PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000.

Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e disebutkan bahwa Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 antara lain adalah honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri petugas dinas luar asuransi.

Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-536/PJ./2000 ditegaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto di bawah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan Pembukuan.

Saat ini ada ketentuan bahwa seorang agen asuransi orang pribadi hanya boleh menawarkan asuransi dari 1 (satu) perusahaan asuransi. Oleh sebab itu, maka agen asuransi ini bersifat lebih terikat dengan 1 (satu) perusahaan asuransi dan ia tidak dapat menjadi agen bebas yang dapat dengan leluasa menawarkan beberapa merk asuransi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tersebut di atas, dengan ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Agen Asuransi orang pribadi berdasarkan definisi dari ketentuan pajak didefinisikan sebagai Petugas Dinas Luar Asuransi yang bekerja pada perusahaan asuransi (sebagai pemberi kerja) dan menerima penghasilan dari perusahaan asuransi tersebut dalam bentuk komisi, pembayaran atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan. Atas penghasilan yang diterima oleh petugas dinas luar asuransi ini, harus dipotong PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja (perusahaan asuransi).
2. Agen asuransi orang pribadi yang mendapatkan penghasilan dari perusahaan asuransi ini adalah termasuk dalam kategori Wajib Pajak orang pribadi yang bekerja dan memperoleh penghasilan dari pemberi kerja.
3. Wajib Pajak orang pribadi yang diperkenankan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (Wajib Pajak yang diwajibkan untuk melakukan pencatatan) adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
4. Dengan demikian maka, Agen Asuransi orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari perusahaan asuransi (berupa honor, komisi, atau penghasilan sehubungan dengan imbalan atau pekerjaan) adalah merupakan orang pribadi yang bekerja dan memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan. Orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak diperkenankan untuk menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
5. Untuk pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi si Agen Asuransi, dalam menghitung Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diperoleh oleh Agen Asuransi orang pribadi ini (sebagaimana yang tercantum dalam Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 yang diberikan oleh pemberi kerja), setelah dikurangi dengan PTKP langsung dikalikan dengan tarif PPh Pasal 17.

Catatan: ketentuan dan ulasan di atas saat ini telah digugurkan dengan dikeluarkannya ketentuan baru bagi Agen Asuransi untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, baca artikelnya di sini.

Artikel Terkait:
Penegasan Penghitungan PPh Agen Asuransi Menggunakan Norma

Friday, December 26, 2008

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Tidak Perlu Lapor SPT

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri tidak perlu menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), apabila telah bekerja dan tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun. Orang Pribadi [TKI/TKW] yang bekerja dan tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun, maka mereka akan dikategorikan sebagai Subjek Pajak Luar Negeri. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana yang dikutip oleh Harian Bisnis Indonesia edisi tanggal 26 Desember 2008.

Penegasan tersebut menjawab keresahan mengenai penetapan status perpajakan bagi TKI yang bekerja di luar negeri apakah digolongkan WP dalam negeri atau WP luar negeri.

Dengan berstatus sebagai WP luar negeri, TKI tidak lagi dikenai pungutan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilannya selama dia bekerja dan tinggal di luar negeri. Mereka hanya dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan, dan tidak wajib menyampaikan SPT.

Akan tetapi, apabila pekerja itu berstatus sebagai WP dalam negeri, TKI tersebut akan dikenai pungutan PPh baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Mereka akan dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, dan wajib menyampaikan SPT.

Berikut kutipan dari Harian Bisnis Indonesia edisi 26 Desember 2008.
Jumat, 26/12/2008
NPWP akan bertambah 20 juta pada 2009
JAKARTA: Direktorat Jenderal Pajak menargetkan kepemilikan nomor pokok wajib pajak (NPWP) baru hingga akhir 2009 akan bertambah 20 juta atau 40% dari total rumah tangga di Indonesia sebanyak 55 juta keluarga.
Direktur Jenderal Pajak Depkeu Darmin Nasution mengungkapkan total penduduk Indonesia sekitar 230 juta jiwa yang diperkirakan terbagi dalam 55 keluarga.
Dari jumlah keluarga tersebut, hanya 40% atau sekitar 20 juta kepala keluarga yang memiliki penghasilan kena pajak, sedangkan sisanya berpendapatan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
"Itu perhitungan agak kasar. Kami menganggap kalau sudah mencapai 20 juta itu sudah hampir semua," ujar dia usai rapat pimpinan Depkeu, Rabu.
Sejauh ini, jelas dia, kebijakan Ditjen Pajak telah berhasil meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tampak dari meningkatnya rata-rata pembuatan NPWP. Hingga bulan ini, pertumbuhan NPWP baru telah melonjak drastis hingga 3,5 juta dibandingkan dengan bulan lalu yang hanya tumbuh 2,5 juta.
"Kalau tadinya [permohonan NPWP] sehari bisa 7.000-8.000, pada Desember ini 50.000-100.000 per hari. Pernah terjadi sehari bisa sampai 200.000. Saya kira sampai hari ini bertambahnya kira-kira 3,5 jutaan dari awal tahun."
enurut Darmin, pencapaian pertumbuhan NPWP baru telah melampaui dari harapan pemerintah. Secara keseluruhan, total NPWP di Indonesia sudah sekitar 10 juta. "Saya kira tadinya tidak sampai sebesar itu. Jadi kalau 10 juta itu sudah bagus. Ya siapa yang bisa membayangkan bisa seperti ini dapat 10 juta."
Terkait dengan rencana kenaikan tarif fiskal luar negeri menjadi Rp2,5 juta untuk orang yang tak memiliki NPWP, dia berharap kebijakan tersebut dapat merangsang masyarakat untuk membuat NPWP.
Kendati begitu, Dirjen Pajak meyakini kebijakan kenaikan tarif fiskal itu tidak akan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak tahun depan. Bahkan, jika semakin banyak masyarakat membuat NPWP, penerimaan dari fiskal justru semakin berkurang karena ada ketentuan pembebasan pembayaran. "Kalau semua mengurus NPWP, penerimaan dari bea fiskal bisa nol."
Lebih lanjut dia menjelaskan pengurusan NPWP saat ini jauh lebih singkat dari tahun-tahun sebelumnya. Sebelumnya, waktu yang dibutuhkan untuk mengurus NPWP sekitar sebulan dan kini hanya membutuhkan waktu 3 hari.

Pajak TKI

Di tempat terpisah, Darmin menegaskan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri tidak perlu menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), apabila telah bekerja dan tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun.
"Kalau dia [TKI/TKW] bekerja dan tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari dalam setahun mereka [digolongkan] WP luar negeri," tegasnya beberapa waktu lalu.
Penegasan tersebut menjawab keresahan mengenai penetapan status perpajakan bagi TKI yang bekerja di luar negeri apakah digolongkan WP dalam negeri atau WP luar negeri.
Dengan berstatus sebagai WP luar negeri, TKI tidak lagi dikenai pungutan pajak penghasilan (PPh) atas penghasilannya selama dia bekerja dan tinggal di luar negeri. Mereka hanya dikenai pajak berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan, dan tidak wajib menyampaikan SPT.
Akan tetapi, apabila pekerja itu berstatus sebagai WP dalam negeri, TKI tersebut akan dikenai pungutan PPh baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Mereka akan dikenai pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, dan wajib menyampaikan SPT.
Dalam APBN 2009, penerimaan pajak ditergetkan tumbuh 21,65% atau Rp650,29 triliun, lebih rendah dari pada target APBN-P 2008 sebesar 23,52%. Penurunan proyeksi tersebut karena mempertimbangkan revisi UU PPh terkait dengan penerapan tarif PPh baru.
Penerimaan pajak pada 2009 akan dioptimalkan dari PPh dengan target Rp364,4 triliun. Untuk target penerimaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Rp245,43 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan Rp36,16 triliun dan pajak lainnya Rp4,27 triliun.(15/16) (redaksi@bisnis.co.id)
Bisnis Indonesia 

 
Artikel Terkait:
-Wajib Pajak yang Tinggal di Luar Negeri Dapat Menjadi WP Non Efektif 

-Perlakuan Pengenaan Pajak Bagi Pekerja Indonesia di Luar Negeri

Monday, December 22, 2008

Pemungut PPh Pasal 22

PPh Pasal 22 adalah merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang pemungutannya menggunakan sistem witholding (witholding system). Sistem pemungutan pajak ini dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan yang mereka bayarkan kepada penerima penghasilan.
Penunjukan pemungut PPh Pasal 22, sifat dan besarnya pungutan PPh Pasal 22 serta tata cara penyetoran dan pelaporannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Menteri Keuangan dan/atau Peraturan Menteri Keuangan.
Sejak tahun 2001 hingga saat ini, Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan mengenai Penunjukan pemungut PPh Pasal 22, sifat dan besarnya pungutan PPh Pasal 22 serta tata cara penyetoran dan pelaporannya, yang diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001, telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu:
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK.03/2001
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 236/KMK.03/2003
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2007
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.03/2008
Saat ini ketentuan tersebut telah mengalami perubahan yang kelima kalinya yaitu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 tanggal 11 Desember 2008.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 ini, diatur mengenai pihak-pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 adalah:


  1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang.
  2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik tingkat Pusat maupun Daerah yang melakukan pembayaran atas pembelian barang.
  3. Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan pembelian barang yang bersumber dari belanja negara (APBN) dan atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan pada angka 4 di bawah ini.
  4. Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan Urusan Logistik (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat, PT Krakatau Steel, PT Pertamina dan bank-bank BUMN yang melakukan pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN.
  5. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri.
  6. Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, gas dan pelumas.
  7. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang pengumpul.
Ketentuan eraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Konsultasi Pajak Gratis: NPWP Terdaftar Dua Kali

Mohon bantuan Bp Anto
Suami saya th 1995 pengusaha yg sudah punya NPWP sebagai wpop dengan format lama No x.xxx.xxx.x-xxx dan pada th 2001 kami pindah alamat rumah dan sejak th 2001 pph tidak pernah dilaporkan mengalami kemunduran ekonomi dan sekarang suami saya bekerja sebagai karyawan swasta dan berkenaan dengan sunset policy, th 2008 daftar lagi baru dan punya npwp baru dengan format baru xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx yang mau saya tanyakan:
  1. apa tidak menjadi masalah dikemudian hari, mengigat wp hanya memiliki satu no NPWP?
  2. apakah no npwp lama tidak terdeteksi di komputer ketika mendaftar baru? Tidak terdeteksi apa karena formatnya berbeda dgn no NPWP lama?
  3. langkah apa selanjutnya yang harus kami lakukan ?
Terima kasih atas bantuannya.
December 13, 2008 2:38 PM
NN

Jawab:

Memang benar, setiap Orang Pribadi Wajib Pajak Dalam Negeri, hanya memiliki NPWP. Ketika pada tahun 2008, suami Anda mendaftarkan kembali NPWP maka suami Anda ini telah memiliki NPWP ganda. Seharusnya jika seorang WP yang telah mendapatkan NPWP, kemudian berpindah alamat, maka WP ini seharusnya memberitahukan kepada KPP lama tempat sebelumnya terdaftar, dengan cara mengisi formulir pemutakhiran data atau pindah alamat, dan jika KPP-nya harus berubah (karena wilayah kerjanya berbeda), maka pihak KPP lama akan menerbitkan surat pindah serta memindahkan NPWP suami Anda ke KPP yang membawahi wilayah tempat Anda tinggal sekarang. NPWP suami Anda nomornya akan tetap sama, hanya kode KPP (yaitu digit kesepuluh s.d. digit kedua belas) yang akan berubah sesuai dengan kode KPP yang baru.
Seharusnya di kemudian hari status NPWP suami Anda yang ganda ini akan terdeteksi oleh pihak KPP. Pada awalnya pihak KPP yang menerima pendaftaran NPWP yang kedua ini seharusnya dapat mendeteksi suami Anda yang telah memiliki NPWP, jika data identitas yang digunakan tidak berubah dengan data identitas yang digunakan untuk mendaftarkan NPWP tahun 1995. Namun saya menduga, tentunya data identitas yang digunakan itu berbeda (karena sudah pindah alamat sehingga akan diterbitkan KTP dengan nomor yang berbeda (karena sistem kependudukan di Indonesia yang masih belum terintegrasi).
Sesuai ketentuan seharusnya suami Anda tetap menggunakan NPWP lama. Suami Anda harus ke KPP lama untuk meminta agar NPWP lama ini dipindahkan ke KPP yang wilayah kerjanya membawahi tempat Anda tinggal sekarang. Setelah NPWP lama sudah dipindahkan ke KPP tempat Anda tinggal sekarang, maka NPWP yang baru terdaftar tahun 2008 diminta untuk dicabut.
Untuk lebih jelasnya Anda dapat menghubungi KPP tempat kedua NPWP tersebut terdaftar untuk menanyakan proses lebih lanjutnya (menghubungi kontak person yang dikenal sebagai Account Representative, dengan menyebutkan NPWP suami Anda).


Saturday, December 20, 2008

Konsultasi Pajak Gratis: Perolehan Aktiva dengan Sumber Dana dari Penghasilan di Luar Negeri

Kepada para pembaca yang budiman dan setia mengikuti perkembangan situs ini, penulis meminta maaf karena kesibukan kerja dan banyaknya hal yang menyebabkan penulis tidak dapat mengelola situs ini dalam beberapa waktu lalu. Hingga saat ini cukup banyak pertanyaan yang diterima oleh penulis namun tidak dapat dijawab. Tentu para pembaca menjadi sangat kecewa. Berikut ini penulis coba luangkan waktu sejenak untuk berada di depan komputer dan membiarkan kesepuluh jari untuk menari di atas keyboard untuk menghasilkan beberapa karakter huruf dalam menjawab pertanyaan dari para pembaca.
Salah satu pertanyaan yang masuk adalah sebagai berikut:

Tanya:
Hallo Pak Anto,

Mau tanya tentang kasus di bawah ini:
Seorang WNI yang bekerja dan membayar pajaknya di luar negeri selama bertahun-tahun (tidak mempunyai NPWP selama di luar negeri) pulang dan menetap di Indonesia. Lalu ia memperoleh pekerjaan di Indonesia dan memiliki NPWP. Dengan hasil tabungannya selama di luar negeri dia membeli aset baru (rumah, mobil) tepat sesudah dia pulang. Bagaimana laporan SPT-nya yang pertama? Tentunya dia cuma bisa melaporkan pajak yang diperoleh dari penghasilannya di Indonesia, namun penghasilan itu tidak memadai untuk membeli aset baru tersebut.
December 5, 2008 10:02 AM
NN

Jawab:

Seperti penjelasan sebelumnya mengenai kewajiban pajak seorang WNI yang berada dan memperoleh penghasilan dari Luar Negeri dalam kurun waktu tertentu dan tidak memiliki NPWP, maka untuk kasus di atas, WNI ini yang tidak memiliki NPWP serta menetap dan menerima penghasilan di Luar Negeri selama bertahun-tahun (diasumsikan telah melewati batas waktu time test di negara yang bersangkutan) sehingga si WNI ini tentunya akan menjadi Subjek Pajak Negara tempat ia tinggal sementara tersebut dan memperoleh penghasilan. Otomatis, ia akan dikenakan pajak di negara tempatnya tinggal dan sumber penghasilannya tersebut. WNI ini tidak perlu membayar/melaporkan pajaknya di Indonesia. Seharusnya WNI ini meminta bukti pemotongan pajak yang dilakukan oleh pemberi penghasilan kepadanya di Luar Negeri.
Ketika ia kembali ke Indonesia dan menerima penghasilan di Indonesia (melebihi PTKP) maka ia harus segera mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Serta memenuhi segala kewajiban perpajakan di Indonesia mulai ia terdaftar sebagai Wajib Pajak (memiliki NPWP).
Maka ketika orang ini akan melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya, maka seluruh harta yang dimilikinya, termasuk yang telah diperoleh dari Luar Negeri, haruslah ia cantumkan dalam SPT Tahunannya tersebut. Tentunya bukti penerimaan penghasilan dari Luar Negeri dan Bukti Pemotongan Pajak yang telah dilakukan terhadapnya di luar harus disimpan, karena sewaktu-waktu jika dilakukan pemeriksaan pajak terhadapnya, maka akan dapat ditunjukkan kepada pemeriksa.
Maka jika ia membeli harta yang berasal dari penghasilan di luar negeri maka ia cukup melaporkan harta yang dibelinya tersebut dalam daftar harta di SPT Tahunannya. Atas pembelian harta ini, ia tidak akan dikenakan Pajak Penghasilan, karena tidak ada pertambahan kemampuan ekonomis yang terjadi (karena hanya muatsi/transfer dari kas ke aktiva saja).

Friday, December 19, 2008

Tata Cara Penyampaian SPT secara e-Filing

Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan mengenai Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 tanggal 16 Desember 2008. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang telah berlaku yaitu Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-05/PJ/2005 dan KEP-88/PJ/2004.

Ketentuan ini mulai berlaku sejak 1 Maret 2009.

Wednesday, December 17, 2008

Jenis Pajak yang Kurang Bayar untuk SPT Pembetulan Sunset Policy

Termasuk lingkup penyampaian SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy adalah juga meliputi penyampaian SPT Tahunan PPh yang terkait dengan pembayaran PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15 yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak.
Apakah pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tidak ada PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) atau dengan kata lain SPT Pembetulan yang disampaikan tersebut adalah Nihil, namun terdapat PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas penyewaan tanah dan/atau bangunan yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai SPT Sunset Policy?

Tahun 2008 merupakan sebuah tahun dimana pajak menjadi topik yang paling menarik untuk diperbincangkan di Indonesia. Semula respon masyarakat Indonesia masih bersikap apatis, tidak peduli, tidak mau repot dengan pajak, namun ketika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan disahkan, maka akhirnya secara tidak langsung masyarakat Indonesia dipaksa harus taat terhadap kewajiban pajak.
Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang hingga saat ini masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar namun memiliki keinginan untuk melakukan perbaikan atas ketidakbenarannya tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 masyarakat Wajib Pajak diberikan fasilitas yang dikenal dengan istilah “Sunset Policy” (Pasal 37 A). Fasilitas Sunset Policy ini diberikan untuk jangka waktu 1 Januari 2008 s.d. 31 Desember 2008.
Namun program Sunset Policy yang dicanangkan di tahun 2008 ini, pada awalnya kurang mendapat respon dari masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang masih tidak mengerti aturan pelaksananya dan bagaimana praktek di lapangan. Selain itu, masyarakat juga khawatir mengenai kepastian hukum, karena sebenarnya fasilitas Sunset Policy ini memberikan jaminan kepada Wajib Pajak yang memanfaatkannya untuk tidak dilakukan pemeriksaan sepanjang tidak ada data lain. Namun pengertian mengenai data lain ini yang masih bias sehingga menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat. Selain itu, Wajib Pajak juga masih bingung mengenai pengertian dan kategori Pembetulan SPT Tahunan PPh yang dapat diperlakukan sebagai pembetulan SPT yang mendapatkan fasilitas Sunset Policy.
Untuk mengatasi ketidakmengertian dan keraguan masyarakat mengenai pelaksanaan Sunset Policy, maka pihak Pemerintah telah menerbitkan beberapa ketentuan pelaksanaan dari Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ini. Ketentuan tersebut antara lain adalah:
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-34/PJ/2008
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-67/PJ/2008
- Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-439/PJ/2008

Sunset Policy = Pembetulan SPT Tahunan Pajaknya Nihil, Ada Setoran PPh Final?

Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 ditegaskan bahwa termasuk dalam lingkup penyampaian SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy juga meliputi penyampaian SPT Tahunan PPh yang terkait dengan pembayaran: PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh Pasal 15, yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Dengan demikian maka SPT Tahunan PPh (baik orang pribadi maupun badan) yang dilampiri dengan salah satu bukti pembayaran dari ketiga jenis pajak yang disebutkan dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tersebut adalah termasuk sebagai kelompok SPT yang mendapatkan fasilitas Sunset Policy.
Jadi misalkan Wajib Pajak orang pribadi (telah terdaftar NPWP sebelum tahun 2008) menyampaikan pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadinya untuk tahun 2006 yang menyatakan Nihil (tidak ada kekurangan pembayaran PPh Pasal 29), namun terdapat objek Penghasilan dari sewa bangunan yang semula belum dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) oleh pihak penyewa, maka Wajib Pajak orang pribadi ini dapat menyetorkan sendiri PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa bangunan ini serta melaporkannya dalam SPT Pembetulan tersebut dan melampirkan bukti setoran (SSP), sehingga Wajib Pajak ini akan mendapatkan fasilitas sunset policy atas tahun pajak 2006 tersebut.
Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan diri secara sukarela untuk mendapatkan NPWP tahun 2008 namun:
- telah diterbitkan NPWP dengan tahun terdaftar 2005
- ditransfer ke Master File Wajib Pajak dalam tahun 2008; dan
- dua digit pertama adalah 17, 18, 19, 27, 28, 29, 37 atau 38
akan diperlakukan sebagai Wajib Pajak baru yang boleh menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebelumnya dalam rangka sunset policy.

Tuesday, December 16, 2008

Bank dan Kantor Pos Terima Pembayaran Pajak Hingga 31 Desember 2008

Tinggal beberapa hari lagi tahun 2008 akan segera berakhir. Libur akhir tahun yang menyenangkan juga sudah terbayang di depan mata kita. Tentunya Anda telah mulai merancang liburan yang akan dijalankan karena pada tahun 2008 ini cukup banyak hari libur nasional maupun cuti bersama. Namun bagi Anda yang berurusan dengan pajak, tentunya akan menjadi khawatir jika ternyata perlu melakukan pembayaran pajak yang ternyata harus dilakukan pada akhir tahun 2008 ini (karena kebetulan tahun ini sedang heboh mengenai "Sunset Policy"). Banyak pertanyaan kepada Penulis mengenai apakah pada akhir tahun dapat melakukan pembayaran pajak? Apakah Bank atau Kantor Pos tetap menerima pembayaran pajak hingga tanggal 31 Desember 2008?
Bank Persepsi dan Kantor Pos tetap menerima pembayaran pajak hingga tanggal 31 Desember 2008 pukul 15.00 waktu setempat!
Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Surat Nomor S-8259/PB/2008 tanggal 3 Desember 2008 memerintahkan kepada seluruh Bank Persepsi dan Kantor Pos untuk melakukan pelayanan penerimaan setoran pajak pada hari Sabtu tanggal 6, 13 dan 20 Desember 2008 serta menerima pembayaran pajak hingga tanggal 31 Desember 2008 pukul 15.00 waktu setempat.
Dengan demikian, bagi Anda yang hingga saat ini masih mempersiapkan Pembetulan SPT Tahunan PPh sehubungan dengan program Sunset Policy, tidak perlu khawatir, karena setoran pajak tetap dapat dilakukan hingga batas waktu terakhir pemberlakuan program sunset policy yaitu tanggal 31 Desember 2008.
Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan penegasan atas hal ini melalui Surat Edaran Nomor SE-76/PJ/2008 tanggal 18 Desember 2008.

Monday, December 15, 2008

SPT PPN 1108 Mulai Diberlakukan Untuk Kanwil Jakarta Timur dan Jakarta Utara

Mulai Masa Pajak Desember 2008, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di lingkungan Kanwil Jakarta Timur dan Kanwil Jakarta Utara juga telah menerapkan pelaporan PPN dengan menggunakan formulir SPT PPN 1108 bagi Pengusaha Kena Pajak (Wajib Pajak) yang memenuhi persyaratan untuk melaporkan SPT Masa PPN secara manual.

Ketentuan mengenai pemberlakuan pelaporan SPT Masa PPN menggunakan formulir 1108 ini ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-192/PJ/2008 tanggal 19 November 2008. KPP yang berada di bawah kedua Kanwil ini terdiri dari:

Kanwil Jakarta Timur:
- KPP Madya Jakarta Timur
- KPP Pratama Jakarta Matraman
- KPP Pratama Jakarta Jatinegara
- KPP Pratama Jakarta Pulogadung
- KPP Pratama Jakarta Cakung Satu
- KPP Pratama Jakarta Cakung Dua
- KPP Pratama Jakarta Kramat Jati
- KPP Pratama Jakarta Duren Sawit
- KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo

Kanwil Jakarta Utara:
- KPP Madya Jakarta Utara
- KPP Pratama Jakarta Penjaringan
- KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok
- KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading
- KPP Pratama Jakarta Pademangan
- KPP Pratama Jakarta Koja
- KPP Pratama Jakarta Pluit
- KPP Pratama Jakarta Sunter

Bentuk Surat Keterangan Domisili Amerika Serikat

Internal Revenue Service (IRS), Department of The Treasury Amerika Serikat telah menerbitkan bentuk formulir Surat Keterangan Domisili yang disebut sebagai Form 6166 yang akan digunakan oleh penduduk Amerika Serikat yang menyatakan bahwa Orang/Badan yang tersebut dalam surat keterangan domisili tersebut adalah penduduk Amerika Serikat dan dapat menggunakan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Negara Indonesia dengan Negara Amerika Serikat dalam penerapan pajaknya.
Surat Keterangan Domisili Form 6166 ini harus ditandatangani oleh IVY McChesney, Field Director, Philadelphia Accounts Management Center dan mulai berlaku sejak tanggal 24 April 2008.

Pemberitahuan dari IRS ini disampaikan melalui surat kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan diterbitkan Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak nomor SE-68/PJ/2008 tanggal 9 Desember 2008. Dalam surat edaran ini, ditegaskan bahwa terhadap Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Competent Authority Amerika Serikat atau wakilnya yang sah sebelum tanggal 24 April 2008 dianggap masih berlaku sepanjang sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 yaitu berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya, kecuali untuk WAjib Pajak Bank.
Format Surat Keterangan Domisili Form 6166 tersebut dapat dilihat dalam lampiran Surat Edaran oleh Direktur Jenderal Pajak nomor SE-68/PJ/2008 tanggal 9 Desember 2008.

Friday, December 12, 2008

Tarif Biaya Fiskal yang Baru Tinggal Menanti Persetujuan Presiden

Pemerintah sudah membuat keputusan yang lebih jelas soal pungutan biaya fiskal untuk warga yang bepergian ke luar negeri. Keputusan ini adalah hasil rapat lintas departemen yang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Bebas Fiskal. Rapal lintas departemen ini menyepakati kenaikan tarif biaya fiskal untuk warga yang tidak memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP). Jika bepergian lewat bandar udara per mulai Januari 2009 mendatang, mereka harus membayar Rp 2,5 juta per orang per keberangkatan. Biaya ini naik 150% dari tarif yang belaku sekarang sebesar Rp 1 juta. Sedangkan tarif biaya fiskal lewat jalur laut juga naik menjadi Rp 1 juta, dari tarid sekarang Rp 500.000.
Namun pemerintah belum menetapkan tarif fiskal lewat jalur darat. Saat ini tarifnya masih Rp 200.000 per orang setiap kali berangkat. "Sampai saat ini tidak ada tarif baru untuk biaya fiskal jalur darat. Bisa jadi nanti penetapannya lewat Surat Edaran Dirjen Pajak," kata Wicipto.
Kenaikan tarif biaya fiskal lewat udara dan laut ini sedikit lebih rendah dari rencana semula. Sebelumnya, ada usulan bahwa tarif biaya fiskal lewat udara adalah Rp 3 juta dan biaya fiskal lewat laut naik menjadi Rp 1,5 juta. Sedangkan tarif biaya fiskal lewat darat akan naik menjadi Rp 600.000 (KONTAN, 2 Desember 2008).

Tak ada syarat tambahan
Selain soal tarif, rapat juga sepakat tidak jadi menerapkan syarat tambahan bagi pemegang NPWP agar bisa mendapatkan fasilitas bebas biaya fiskal. Salah satu syarat tambahan itu, misalnya, pemegang NPWP harus sudah memilikinya minimal satu bulan sebelum tanggal keberangkatan untuk bisa mendapatkan fasilitas bebas fiskal. Tadinya, ini adalah usulan Direktorat Jenderal Pajak.
Penghapusan syarat tambahan ini rupanya tak terelakkan. Sebab, "Penghapusan syarat ini cuma menyesuaikan dengan Undang-Undang Pajak Pengha-silan yang tidak menyatakan syarat apa-apa," kata Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM Wicipto Setiadi kepada KONTAN.
Saat ini, RPP tentang Bebas Fiskal yang sudah rampung melewati tahap harmonisasi di Departemen Hukum dan HAM.RPP itu kini berada di meja Menteri Keuangan yang berikutnya akan menyerahkannya ke Presiden untuk pengesahan. Direktur Perpajakan II Ditjen Pajak Djonifar Abdul Fatah menambahkan, Ditjen Pajak juga akan mengeluarkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) bebas fiskal. Juklak ini bisa menjadi pegangan bagi masyarakat dan petugas pajak. Tapi, "Saya belum bisa menjelaskan lebih banyak, sebelum Juklak itu terbit," kata Djonifar.
Yang jelas, juklak itu akan mengatur mekanisme bebas fiskal bagi istri atau pun anak yang belum berusia 21 tahun. Syaratnya, suami atau ayah mereka telah memiliki NPWP. Mereka adalah yang pajaknya ditanggung oleh suami atau ayah," kata Djonifar. Istri atau anak itu harus menyertakan fotokopi kartu keluarga
Maka, nanti akan ada petugas pajak yang melakukan pemeriksaan NPWP di bandara dan pelabuhan. RPP Bebas Fiskal menyebutkan, yang dapat ditanggung oleh pemegang NPWP adalah paling banyak tiga orang. Yakni, seorang istri dan dua anak yang belum berusia 21 tahun dan masih menjadi tanggungan orangtuanya.
Sumber : Harian Kontan

Beberapa ketentuan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut adalah:
Pihak-pihak yang secara otomatif bebas fiskal adalah:
* WP OP yang berusia kurang dari 21 tahun
* Orang asing yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam 12 bulan
* Pejabat Perwajilan Diplomatik
* Pejabat Perwajilan Organisasi Internasional
* WNI yang memiliki dokumen resmi penduduk negara lain
* Jamaah Haji
* Pelintas batas jalan darat
* Tenaga Kerja Indonesia dengan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN).

Yang bebas Fiskal Luar Negeri dengan Surat Keterangan Bebas adalah:

  • Mahasiswa asing dengan rekomendasi perguruan tinggi.
  • Orang asing yang melakukan penelitian.
  • Tenaga kerja asing di pulau Batam, Bintan dan Karimun
  • Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk seorang pendamping.
  • Anggota misi kesenian, kebudayaan, olah raga dan keagamaan.
  • Program pertukaran mahasiswa dan pelajar
  • Tenaga Kerja Indonesia selain KTKLN.

Bagi WP OP yang bebas fiskal karena memiliki NPWP, maka persyaratannya:
  1. Menyerahkan fotokopi kartu NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atau Surat Keterangan Terdaftar Sementara (SKTS), fotokopi paspor dan boarding pass ke petugas Unit Pelaksana Fiskal Luar Negeri (UPFLN).Jika kartu NPWP atas nama Kepala Keluarga, maka anggota keluarga yang akan berangkat ke luar negeri harus melampirkan fotokopi kartu keluarga.
  2. Petugas UPFLN menerima dan meneliti fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS, fotokopi paspor dan boarding pass serta fotokopi kartu keluarga, kemudian menginput NPWP pada aplikasi yang tersedia.
  3. Apabila NPWP dinyatakan valid, maka petugas UPFLN menempelkan stiker bebas fiskal pada bagian belakang boarding pass yang ditujukan untuk penumpang.
  4. Penumpang menyerahkan boarding pass yang telah ditempel stiker Bebas Fiskal kepada petugas konter pengecekan FLN untuk diteliti.
  5. Penumpang tujuan luar negeri tetap wajib membayar FLN jika:
  • Tidak menyerahkan fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS.
  • Menyerahkan fotokopi NPWP/SKT/SKTS namun check digit menyatakan tidak valid.
  • Menyerahkan fotokopi kartu NPWP/SKT/SKTS yang dimiliki oleh Kepala Keluarga namun tidak melampirkan kartu keluarga atau melampirkan kartu keluarga tetapi nama penumpang tidak tercantum dalam susunan kartu keluarga itu.

Ketentuan yang terkait yang telah disetujui: Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2008.

Pajak Penghasilan atas Penjualan Tanah dan/atau Bangunan

Selama ini jika terjadi transaksi pengalihan hak (bisa berupa penjualan, pertukaran, lelang dan sebagainya) atas tanah dan/atau bangunan, maka pihak yang melakukan pengalihan tersebut (kita istilahkan saja sebagai "Penjual") harus menyetorkan Pajak Penghasilan (PPh) atas transaksi pengalihan tersebut. Selama ini ketentuan mengenai pengenaan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994. Sejak tanggal 4 November 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tersebut telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008. Pasal-Pasal yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2008 ini adalah Pasal 4 tentang tarif dan nilai dasar yang dijadikan sebagai objek pengenaan PPh, Pasal 5 mengenai subjek pajak yang dikecualikan dari pengenaan PPh ini, Pasal 6 yang dihapuskan, serta Pasal 8 mengenai PPh yang dibayarkan oleh Wajib Pajak, selain atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (developer bangunan-red), adalah bersifat final.

Ringkasan dari Ketentuan mengenai Pajak Penghasilan atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Objek PPh

Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan.

Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah:
  1. penjualan, tukar-menukar, perjanjian pemindahan hak, pelepasan hak, penyerahan hak lelang, hibah, atau cara lain yang disepakati dengan pihak lain selain pemerintah;
  2. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain yang disepakati dengan pemerintah guna pelaksanaan pembangunan, termasuk pembangunan untuk kepentingan umum yang tidak memerlukan persyaratan khusus;
  3. penjualan, tukar-menukar, pelepasan hak, penyerahan hak, atau cara lain kepada pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

Subjek Pajak

  1. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas sendiri Pajak Penghasilan yang terutang ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang tanah dan/atau bangunan, wajib membayar
  2. Pejabat yang berwenang hanya menanda tangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan apabila kepadanya dibuktikan oleh Orang pribadi atau badan telah dipenuhi dengan menyerahkan fotokopi Surat Setoran Pajak yang bersangkutan dengan menunjukan aslinya.
  3. Pejabat yang berwenang menandatangani akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang wajib menyampaikan laporan bulanan mengenai penerbitan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak.
  4. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Camat, Pejabat Lelang, atau pejabat lain yang diberi wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan kepada pemerintah

  1. Orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atasPenghasilan oleh bendaharawan atau pejabat yang melakukan pembayaran atau pejabat yang menyetujui tukar-menukar tanah dan/atau bangunan dipungut Pajak
  2. Bendaharawan atau pejabat wajib menyetor Pajak Penghasilan yang telah dipungut ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro sebelum melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang berhak menerimanya atau sebelum tukar-menukar dilaksanakan.
  3. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama orang pribadi atau badan yang menerima pembayaran atau yang melakukan tukar-menukar.
  4. Bendaharawan atau pejabat wajib menyampaikan laporan mengenai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Direktur Jenderal Pajak.

Tarif PPh

Besarnya Pajak Penghasilan adalah sebesar 5% (lima persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari jumlah bruto nilai pengalihan.


Dasar Pengenaan Pajak

Nilai pengalihan hak adalah nilai yang tertinggi antara nilai berdasarkan Akta Pengalihan Hak dengan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, kecuali :

  1. dalam hal pengalihan hak kepada Pemerintah adalah nilai berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan;
  2. dalam hal pengalihan hak sesuai dengan peraturan lelang (Staatsblad Tahun 1908 Nomor 189 dengan segala perubahannya) adalah nilai menurut risalah lelang tersebut.

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)

Nilai Jual Objek Pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun yang bersangkutan atau dalam ha1 Surat Pemberitahuan Pajak Teru tang dimaksud belum terbit, adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun pajak
sebelumnya.

Apabila tanah dan/atau bangunan tersebut belum terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama, maka Nilai Jual Objek Pajak yang dipakai adalah Nilai Jual Objek Pajak menurut surat keterangan yang di terbitkan Kepala Kantor yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tanah dan/ atau bangunan yang bersangkutan berada.


Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana

Rumah Sederhana sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas Kumah Scdcrhana Sehat dan Rumah Inti Tumbuh, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rumah Susun Sederhana sebagaimana dimaksud di atas adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dipcrgunakan sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan KM/WC dan dapur baik bersatu dengan unit hunian maupun terpisah dengan penggunaan komunal termasuk Rumah Susun Sederhana Milik, yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dcngan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pengecualian

Dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pernungutan Pajak Penghasilan adalah:

  1. orang pribadi yang mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jumlah bruto pengalihannya kurang dari Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah
  2. orang pribadi atau badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pemerintah guna pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus
  3. orang pribadi yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang
  4. badan yang melakukan pengalihan tanah dan/atau bangunan dengan cara hibah kepada badan termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan; ataukeagamaan, badan pendidikan, badan sosial menjalankan usaha mikro dan kecil, yang
  5. pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan.


Sifat Pembayaran PPh adalah Final

Bagi Wajib Pajak yang melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan, pembayaran Pajak Penghasilan bersifat final (kecuali atas pengalihan hak atas Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan).


Ketentuan Peralihan

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, terhadap Wajib Pajak badan, termasuk koperasi, yang usaha pokoknya melakukan transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, apabila:

  1. melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan sebelum tanggal 1 Januari 2009 dan atas pengalihan hak tersebut belum dibuatkan akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan, atau risalah lelang oleh pejabat yang berwenang; dan
  2. penghasilan atas pengalihan hak sebagaimana dimaksud di atas telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang bersangkutan dan Pajak Penghasilan atas penghasilan tersebut telah dilunasi, pengenaan pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari , Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999
Saat Berlaku

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2008 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.


Aturan Pelaksana:

PPh Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan


Thursday, December 4, 2008

Hasil Akhir Ujian Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Keuangan Tahun 2008

Hasil akhir Penyaringan/Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tingkat Sarjana di Lingkungan Departemen Keuangan Tahun Anggaran 2008 telah diumumkan. Dari ke-15 daerah pendaftaran di seluruh Indonesia, setiap lokasi pendaftaran memiliki wakilnya yang lulus sebagai calon pegawai negeri sipil di Departemen Keuangan. Pengumuman tentang calon pegawai negeri sipil Departemen Keuangan yang lulus ini diumumkan melalui Pengumuman PANITIA PUSAT PENYARINGAN/PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TINGKAT SARJANA TAHUN ANGGARAN 2008 Nomor: PENG-09/PANPEN/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008. Daftar peserta ujian yang lulus dapat diakses di bawah ini.

Selanjutnya para peserta yang lulus ini dapat melakukan pendaftaran ulang dengan menyerahkan beberapa dokumen pendukung sebagaimana yang disyaratkan dalam Pengumuman nomor PENG-09/PANPEN/XII/2008 tersebut.
Berikut daftar peserta ujian yang telah dinyatakan lulus dalam ujian akhir tersebut, yaitu:
1. Banda Aceh
2. Medan
3. Padang
4. Palembang
5. Jakarta
6. Yogyakarta
7. Surabaya
8. Denpasar
9. Pontianak
10. Banjarmasin
11. Balikpapan
12. Makassar
13. Manado
14. Kupang
15. Jayapura

Format Surat yang harus disampaikan pada saat daftar ulang:
1. Surat Pernyataan
2. Daftar Riwayat Hidup

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta yang lulus pada saat daftar ulang.


Wednesday, December 3, 2008

Paksa Punya NPWP, Tarif Fiskal Bakal Tiga Kali Lipat

Selasa, 2 Desember 2008 | 09:01 WIB

JAKARTA, SELASA - Tarif fiskal untuk masyarakat yang bepergian ke luar negeri akan naik berlipat mulai awal 2009. Tarif baru akan menjadi tiga kali lipat atau naik sebesar 200 persen dari tarif saat ini.

Kalau tahun ini Anda melancong ke luar negeri dengan menggunakan pesawat udara hanya merogoh dompet untuk fiskal sebesar Rp 1 juta, maka tahun depan nanti tarif fiskalnya menjadi Rp 3 juta per orang. Untuk perjalanan ke luar negeri lewat laut tarifnya akan meroket dari Rp 500.000 menjadi Rp 1,5 juta per orang. Demikian juga dengan perjalanan via darat tarif tahun depan bakal melompat menjadi Rp 600.000 per orang.

Direktorat Jenderal Pajak memang belum memutuskan tarif itu secara resmi. "Saat ini besaran tarif itu masih digodok," kata seorang pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, Senin (1/12). Tarif resmi itu nantinya akan tertera dalam beleid Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tarif Fiskal Luar Negeri. Ditjen Pajak dan Departemen Hukum dan HAM saat ini masih membahas rancangan PP tersebut.
Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM Wicipto Setiadi mengakui adanya pembahasan rancangan PP tarif fiskal itu. Namun Wicipto enggan menjelaskan soal besarnya tarif fiskal. "Pembahasannya belum selesai," elak Wicipto.
Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution juga tidak memberi jawaban atas konfirmasi KONTAN. Darmin hanya menyatakan, "Sebaiknya, semua wajib pajak yang ingin keluar negeri untuk membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)," kata Darmin, diplomatis.
Memang, orang yang sudah mengantongi kartu NPWP tak perlu risau dengan tarif ini. Fiskal sebesar itu memang hanya untuk mereka yang belum memiliki NPWP namun suka bepergian atau berbisnis ke luar negeri. Ditjen Pajak menetapkan batas akhir pengurusan NPWP pada 31 Desember 2008 ini.
Namun orang yang baru memegang NPWP pada tanggal 31 Desember 2008 akan tetap terkena tarif fiskal baru bila bepergian pada Januari 2009. Maklum, gratis fiskal itu berlaku bila jarak antara pembuatan NPWP dengan keberarngkatan ke luar negeri minimal satu bulan.
Kenaikan tarif yang besar itu adalah cara Ditjen Pajak untuk mendongkrak penerimaan pajak tahun depan nanti. Maklum target pajak 2009 nanti membengkak menjadi Rp 697 triliun dari target tahun ini yang cuma sebesar Rp 580,2 tribun.
Selain itu, kenaikan tarif ini juga untuk memanfaatkan sisa waktu penerapan fiskal yang akan berakhir pada 31 Desember 2010. Sebab mulai awal 2011 nanti, pungutan fiskal ke luar negeri sudah bebas tanpa syarat bagi semua masyarakat. Ketentuan itu adalah amanah pasal 25 ayat 8a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepertinya tidak berkeberatan dengan kenaikan tarif fiskal sebesar 200% itu. "Kami bahkan mengusulkan kalau perlu tarifnya Rp 5 juta," kata Anggota DPR dari fraksi Golkar Melchias M. Mekeng.
Namun Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Husna Zahir berpendapat, untuk menaikkan tarif fiskal perjalanan ke luar negeri, pemerintah sebaiknya menyerap dulu aspirasi masyarakat. "Pungutan itu untuk apa? Sudah tidak ada lagi negara yang memungut biaya fiskal untuk bepergian ke luar negeri," kata Husna.

Martina Prianti
Sumber: www.kompas.com