Pages

Cara Pengajuan SKB PP 46 Tahun 2013

Bagi Wajib Pajak dengan Peredaran Bruto tertentu yang telah dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 1% dari omzet namun ternyata masih harus dipotong PPh yang bersifat tidak final oleh pihak pemberi penghasilan dapat mengajukan pembebasan dari pemotongan PPh tersebut.

Strategi Pemeriksaan Pajak 2014

Pemerintah mematok target penerimaan pajak dalam APBN 2014 di atas seribu triliun atau mencapai Rp 1.110,2 triliun. Angka ini naik sebesar Rp 115 triliun atau tumbuh sekitar 11,6% dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 995,2 triliun. Bagaimana cara Ditjen Pajak meraih target tersebut?

Lapor SPT Tahunan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Setiap tahun menjelang tanggal 31 Maret, maka sebagian besar masyarakat di Indonesia akan diingatkan untuk memenuhi salah satu kewajibannya sebagai warga yang tinggal dan mendapatkan penghasilan di Indonesia, yaitu melaporkan pajak atas penghasilan yang diterima selama 1 tahun melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.

Kewajiban Pembukuan Bagi Wajib Pajak Badan dengan Omzet Di Bawah Rp 4,8 Miliar

sesuai ketentuan, Wajib Pajak Badan yang memiliki peredaran usaha di bawah Rp 4,8 miliar dan memenuhi kriteria sebagai Wajib dengan peredaran usaha tertentu untuk menghitung PPh sebesar 1% dari peredaran usaha bruto tetap wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU KUP.

Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 Terbaru untuk Tahun 2014

mulai 1 Januari 2014, bentuk Formulir 1721 (SPT Masa PPh Pasal 21/26) ini akan mengalami perubahan. Perubahan juga terjadi dalam hal tata cara pelaporannya. Perubahan ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013

Kumpulan Peraturan Perpajakan

Daftar Peraturan Perpajakan terbaru dapat dibaca di artikel berikut.

Blog Tax Learning Terus Di-Update

Penulis menyadari bahwa tampilan lama blog Tax Learning sangat tidak menarik. Selain itu, beberapa fasilitas upload dokumen yang dimanfaatkan Penulis mengalami kendala seperti situs Multiply (yang sudah ditutup) dan situs Ziddu (saat ini semakin banyak virus dan spam). Untuk itu, Penulis berusaha untuk meng-update blog ini.

Tuesday, July 29, 2008

Cara Instalasi Program e-SPT

System Requirement
Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. Requirement untuk aplikasi eSPT dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III.
Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT, PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal:
1. H/W Requirements:
• Pentium III 600 Mhz or Faster
• 32 Mb RAM
• 40 Mb Harddisk space
• CD-ROOM Drive
• VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768
• Mouse
• Keyboard
2. S/W Requirements:
• Microsoft Windows 98 or later

INSTALASI e-SPT

1. Copy “Folder Program e-SPT PPh tahunan/PPh Masa/PPN” ke computer anda
2. buka folder installer
3. Klik “setup.exe”


4. Klik “OK”
5. Pilih dan Klik gambar Komputer

6. Pilih dan klik “continue”
7. Muncul kata “Do you want to keep this file?”
Pilih dan klik “No to all”
8. Muncul Pilihan “Do you want to ignore the error?”
Pilih “Ignore”
9. Muncul kata " Do you want to ignore the error ?"
Pilih “Yes”
10. Setiap muncul pilihan “Abort , Retry, Ignore”
Selalu pilih “ignore”
11. Akan muncul kata " e-SPT was completed succesfully "
Pilih “OK”



SETTING DATABASE
1. Klik Start dari Desktop
2. Pilih dan klik Control Panel

3. Pilih dan klik Administrasi Tool
4. Pilih dan klik Data Source (ODBC)

5. Pilih System DSN

6. Klik Add
7. Pilih dan klik Microsoft Access Driver (mdb)

8. Data Source Nama diisi
• ”dbpphmasa” untuk e-SPT PPh Masa
• ”dbetaxpph2003” untuk e-SPT PPh Tahunan
• ”dbetaxppn” untuk e-SPT PPN

9. Klik icon Select untuk menentukan tempat database masing-masing menu e-SPT
• e-SPT PPh Masa: C\program file\eSPTPPhMasa\Database\eSPT.mdb
• e-SPT PPh Tahunan: C\program file\eSPTPPhTahunan2007\Database\eSPTPPhThn.mdb
• e-SPT PPN: C\program file\eSPTPPN\Database\eSPT.mdb

10. Klik “OK”

klik "OK"

SETTING REGIONAL DAN LANGUAGE
1. Klik Control Panel
2. Klik Regional & Language
3. Pilih Setting “Indonesia”


AKTIVASI APLIKASI e-SPT

Buka program e-SPT yang telah ter install.

Isikan NPWP perusahaan Anda, dan Isi Kode Aktivasinya*)

*)Kode aktivasi dapat diperoleh di KPP perusahaan anda terdaftar atau kirim NPWP perusahaan anda ke syafrianto@gmail.com, maka saya akan membantu anda.
LOGIN APLIKASI


• Untuk e-SPT PPh Masa
Username : Administrator
Password : 123
Atau
Username : admin
Password : admin

• Untuk e-SPT PPh Tahunan
Username : Administrator
Password : 123

• Untuk e-SPT PPN
Username : Administrator
Password : 123

Jika User baru pertama kali mengaktifkan aplikasi ini maka akan ditampilkan kotak konfirmasi Profile Wajib Pajak Harus Di Set Terlebih Dahulu






Monday, July 28, 2008

SUNSET POLICY BUKAN PENGAMPUNAN PAJAK

Koran Tempo, 28-Juli-2008

Sulit untuk Terapkan Pengampunan Pajak

"Kami rendah hati memberikan sunset policy. Itu memang bukan tax amnesty," katanya saat kampanye kebijakan sunset policy kepada para pengusaha di Jakarta pekan lalu.

Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak belum bisa memberikan insentif pengampunan pajak (tax amnesty) kepada para wajib pajak, khususnya para pengusaha. Sejauh ini insentif yang bisa diberikan baru sebatas sunset policy.

Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution mengungkapkan, para pengusaha memang meminta pengampunan pajak. Dirjen Pajak belum bisa memenuhinya karena belum ada payung hukumnya. "Kami rendah hati memberikan sunset policy. Itu memang bukan tax amnesty," katanya saat kampanye kebijakan sunset policy kepada para pengusaha di Jakarta pekan lalu.

Dia menegaskan, kebijakan sunset policy bukan bentuk tax amnesty (pengampunan pajak). Jaminan dan kepastian pengampunan pajak memang lebih tinggi karena wajib pajak sudah pasti tidak akan diperiksa. Sementara itu, sunset policy hanya penghapusan sanksi pajak jika wajib pajak memperbaiki surat pemberitahuan tertulisnya.

"Dengan sunset policy juga kami tidak akan melaporkan dan menghubungkan data yang lain," katanya.

Menurut dia, dalam kondisi saat ini, pengampunan pajak tak memungkinkan karena membutuhkan pembahasan mendalam atas kategori pengampunannya, terutama untuk pidana pajak. Kebijakan ini juga sangat sensitif dan kental muatan politis, terlebih saat-saat menjelang pemilihan umum. "Jangan memaksakan sesuatu yang tidak layak. Nanti menjadi backfire (serangan balik)," katanya.

Dia mencontohkan pengampunan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia melalui mekanisme master settlement acquisition agreement (MSAA) yang menjadi persoalan di kemudian hari. "MSAA sampai sekarang tidak jelas sudah diterima atau belum secara hukum. Apalagi tax amnesty ini," katanya.

Dia mengakui kebijakan pengampunan pajak masih memungkinkan, tapi dia menyarankan agar pembahasan dilakukan pada awal pemerintahan. "Kalau mau pemilihan umum lebih sensitif. Nanti dikira bagian dari kampanye, kan repot," katanya. Karena itu, menurut dia, "Saat ini sunset policy yang paling layak," katanya.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi menyatakan, pembahasan pengampunan pajak memang akan membutuhkan waktu lama. "Kami manfaatkan dulu sunset policy. Kami akan memperbaiki surat pemberitahuan tertulisnya," katanya.

Menurut dia, hal penting yang harus dibangun adalah mengembalikan kepercayaan wajib pajak terhadap aparat pajak. Kebijakan sunset policy bisa membangun dan mengembalikan kepercayaan itu.

"Kan selama ini semuanya masih kucing dan tidak ada kepercayaan. Jadi, sunset policy ini untuk membangun kepercayaan," katanya.

Sofjan juga mengakui selama ini ada ketakutan dari para pengusaha kebijakan sunset policy digunakan oleh aparat pajak di level bawah untuk mencari-cari kesalahan. "Tapi tadi kami sudah mendapat jaminan data dimasukkan sama sekali tidak ada pemeriksaan lagi, kecuali ada data-data yang lain," katanya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia M.S. Hidayat juga tak mempersoalkan pemerintah yang belum bisa memberikan para pengusaha insentif pengampunan pajak, tapi hanya sunset policy.


GUNANTO E S

Friday, July 25, 2008

REALISASI PENERIMAAN PAJAK

REALISASI PENERIMAAN APBN TAHUN 2007

Rencana Penerimaan Pajak

492.010.893.000.000

PENERIMAAN

NILAI (Rp)

Penerimaan Pajak

-PPh

238.430.926.067.905

-PPN & PPn BM

154.526.773.832.995

-PBB

23.723.546.008.858

-BPHTB

5.953.378.541.995

-Cukai

44.679.463.855.018

-Bea Masuk

16.699.443.059.175

-Pajak Ekspor

4.237.376.161.875

-Pajak Lainnya

2.737.727.426.269

Total Penerimaan Pajak

490.988.634.954.090

PNBP

215.037.511.662.296

Hibah

1.697.747.939.503

TOTAL PENERIMAAN

707.723.894.555.889

REALISASI PENERIMAAN APBN TAHUN 2006

PENERIMAAN

NILAI (Rp)

Penerimaan Pajak

-PPh

208.833.125.652.841

-PPN & PPn BM

123.035.859.568.711

-PBB

20.858.516.906.183

-BPHTB

3.184.469.880.249

-Cukai

37.772.132.887.314

-Bea Masuk

12.140.401.555.422

-Pajak Ekspor

1.091.082.150.011

-Pajak Lainnya

2.287.430.734.714

Total Penerimaan Pajak

409.203.019.335.450

PNBP

226.914.454.486.654

Hibah

1.834.050.785.735

TOTAL PENERIMAAN

637.951.524.607.839

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2007 tanggal 26 Mei 2008 dengan opini dari BPK: "Tidak Menyatakan Pendapat"

Tuesday, July 22, 2008

Pokok-pokok Perubahan Dalam RUU PPh (Lainnya)

Beberapa pokok perubahan lainnya dalam RUU PPh (selain yang telah disebutkan pada posting sebelumnya) yang akan diberlakukan mulai tahun pajak 2009, adalah:
- Penghasilan Bunga Obligasi yang diterima oleh Perusahaan Reksa Dana akan dikenakan pajak dengan tarif normal (tarif Pasal 17 UU PPh untuk Badan, sebesar 28%).
- Surplus Bank Indonesia, akan dikenakan PPh dengan tarif Pasal 17 UU PPh untuk Badan.

Sunday, July 20, 2008

Mata Kuliah Praktek Perpajakan

Bagi para Mahasiswa dan Dosen Mata Kuliah Praktek Perpajakan: Materi untuk Mata Kuliah Praktek Perpajakan, khususnya Kasus 1 dan Kasus 2 dapat di-download di sini. Password dari file ini dapat menghubungi Dosen Mata Kuliah Praktek Perpajakan masing-masing di kelas.
Berhubung pihak Lembaga masih belum menyediakan Modul Praktek Perpajakan, maka untuk sementara perkuliahan dapat menggunakan materi ini. Untuk Formulir Pajak yang akan digunakan untuk mengisi Kasus-kasus tersebut, dapat di-download pada bagian ini.



Friday, July 18, 2008

TARIF PPh ORANG PRIBADI DAN BADAN TURUN

Kabar gembira, besaran tarif PPh tertinggi untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri pada RUU PPh yang baru saja disetujui dalam pembahasan tingkat Panja DPR akan diturunkan besarannya dari 35% menjadi 30% dan akan mulai berlaku tahun 2009.
Dalam RUU tersebut, WP Orang Pribadi akan dikenakan pajak progresif dengan lapisan dan tarif sebagai berikut:
  1. Lapisan PKP (Pendapatan Kena Pajak) sampai dengan Rp 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%;
  2. Lapisan PKP Rp 50 juta s.d Rp 250 juta dikenai tarif sebesar 15%;
  3. Lapisan PKP Rp 250 juta s.d Rp 500 juta dikenai tarif 25%;
  4. Lapisan PKP di atas Rp 500 juta dikenai tarif sebesar 30%.
Kemudian, tarif PPh untuk WP badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap disepakati menjadi tarif tunggal yaitu 28% pada 2009 dan menjadi 25% di 2010.
Untuk perusahaan go public diberi potongan tarif 5% dengan syarat 40% sahamnya di publik. Ini untuk tingkatkan kepemilikan saham dan meningkatkan pasar modal.
Sedangkan pengurangan tarif PPh UMKM adalah 50% dari tarif normal PPh Badan.

PENGENAAN PPh TARIF LEBIH TINGGI BAGI YANG TIDAK PUNYA NPWP

RUU PPh baru yang telah disetujui oleh Panja Komisi XI DPR dan segera disahkan untuk menjadi UU PPh yang baru kelak memiliki banyak fasilitas dan insentif bagi Wajib Pajak. Mari kita intip beberapa insentif yang kelak dapat kita pergunakan sebagai Wajib Pajak. Insentif tersebut antara lain adalah:

Pembebasan biaya fiskal ke luar negeri mulai 2009 bagi yang memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun. Bagi masyarakat yang telah memiliki NPWP akan dibebaskan dari pengenaan Fiskal Luar Negeri mulai 2009. Pemungutan Fiskal Luar Negeri ini kelak akan dihapuskan secara total mulai 2011.

Selain itu, dalam aturan RUU PPh ini juga diatur penerimaan tarif pemotongan atau pemungutan PPh yang berbeda bagi masyarakat yang telah memiliki NPWP.
Bagi wajib pajak (WP) penerima penghasilan dari pekerjaan yang tidak mempunyai NPWP akan dikenakan pemotongan PPh 21 sebesar 20% lebih tinggi dari tarif normal. Tapi bagi WP penerima penghasil dari jasa yang tidak mempunyai NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 100% lebih tinggi dari tarif normal.
Dan bagi WP yang dikenakan PPh pasal 22 yang tidak mempunyai NPWP, dikenakan pemungutan PPh 22 sebesar 100% lebih tinggi dari tarif normal.

JATUH TEMPO PELAPORAN SPT MASA

Pada bulan Juli 2008 ini, batas waktu pelaporan SPT Masa (baik PPh maupun PPN) untuk masa pajak Juni 2008, yang jatuh pada tanggal 20 Juli 2008 bertepatan dengan hari Minggu. Sehubungan dengan hal ini, Penulis sering mendapatkan pertanyaan dari Wajib Pajak yang akan melaporkan kewajiban perpajakannya, apakah pelaporan pajak harus dilakukan sebelum tanggal 20 atau boleh dilaporkan pada hari Senin tanggal 21.
Bagaimana jika tidak dapat memenuhi tenggat waktu tersebut, dan jika SPT tersebut dilaporkan pada tanggal 21 Juli 2008 (hari Senin), apakah akan dikenakan Denda atas keterlambatan pelaporan SPT tersebut. Mengingat cukup besarnya denda yang dikenakan atas keterlambatan pelaporan SPT Masa (untuk SPT Masa PPh adalah Rp 100.000 dan SPT Masa PPN adalah Rp 500.000), maka kita perlu mewaspadai supaya tidak terkena sanksi ini.
Pada saat masih diberlakukannya Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang lama, untuk pelaporan SPT Masa, jika batas waktu pelaporan jatuh pada hari libur maka pelaporan SPT Masa harus dilakukan paling lambat pada hari kerja sebelum batas waktu yang bertepatan dengan hari libur tersebut.
Namun dengan diberlakukannya UU KUP yang baru (UU Nomor 28 Tahun 2007), maka batas waktu pelaporan SPT Masa yang bertepatan dengan hari libur, dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007. Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan ini menyebutkan bahwa dalam hal batas waktu pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Dalam Pasal 8 ayat (3) ditegaskan lebih lanjut bahwa yang termasuk sebagai hari libur nasional adalah hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
Berarti, batas waktu pelaporan SPT Masa untuk masa Juni 2008 ini dapat dilakukan paling lambat pada hari Senin tanggal 21 Juli 2008.

Monday, July 14, 2008

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) MENJADI Rp 15,84 JUTA


Hingga Sabtu, 12 Juli 2008, Panitia Kerja Rancangan Undang-undang PPh (RUU PPh) telah berhasil menuntaskan pembahasan 5 (lima) pokok isu krusial. Kelima pokok bahasan yang telah berhasil dituntaskan tersebut terdiri dari:

1. PTKP

PTKP, untuk diri Wajib Pajak sendiri, dalam RUU PPh ini akhirnya ditetapkan menjadi sebesar Rp 15.840.000 per tahun dari sebelumnya yang berlaku adalah sebesar Rp 13.200.000 per tahun.

Di samping itu, juga telah disepakati untuk menaikkan PTKP tambahan untuk status kawin dan tanggungan dari sebelumnya sebesar Rp 1.200.000 menjadi sebesar Rp 1.320.000. Dengan demikian, maka besarnya PTKP untuk setahun dalam RUU PPh ini menjadi:


Dalam RUU PPh

Sebelumnya

Diri Wajib Pajak sendiri

Rp 15.840.000

Rp 13.200.000

Status Kawin

Rp 1.320.000

Rp 1.200.000

Tanggungan (maks 3 orang)

Rp 1.320.000

Rp 1.200.000

2. Insentif bagi perusahaan go-public

Perusahaan yang go public akan membayar pajak 5 persen lebih murah dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak tercatat di bursa. Maka, dengan tarif PPh Badan yang berlaku dalam RUU PPh ini, yaitu sebesar 28 persen, perusahaan yang masuk bursa hanya akan dikenai 23 persen.

Namun, pada tahun 2009, tarif PPh Badan akan diturunkan menjadi 25 persen sehingga perusahaan yang masuk bursa hanya akan dibebani PPh 20 persen.

Syarat tambahan bagi perusahaan yang sudah go public untuk mendapatkan insentif pajak tersebut, di antaranya:

- saham yang diperdagangkan di BEI minimal 40 persen;

- perusahaan harus memiliki minimal 300 pemegang saham.

3. Ketentuan Baru Mengenai Zakat

4. Tarif Baru Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

5. Pengetatan Pajak pada Beberapa Sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

PEMBAHASAN MENGENAI PPh ATAS DIVIDEN

Sementara untuk pembahasan mengenai pajak dividen, Pemerintah yang sebelumnya sudah bertahan 15 persen turun menjadi 10 persen. Hal ini berarti mendekati usulan fraksi besar seperti PDIP dan Golkar sebesar 5 persen. "Tapi, dengan catatan jika sampai tahun ketiga tidak dibagikan akan menjadi 15 persen," ucap Melchias M. Mekeng, Ketua Panitia Kerja Rancangan Undang-undang PPh (RUU PPh).Artinya, pemerintah dengan otoritasnya bisa memaksa sebuah perusahaan untuk membagikan pajaknya sebesar 15 persen. Namun, ini hanya berlaku kepada perusahaan tertutup saja. Untuk perusahaan terbuka, menurut Mekeng, akan mengikuti mekanisme pasar yang ada. "Bukannya memaksa. Tapi dengan jabatan, pemerintah bisa minta perusahaan tersebut untuk membagikan dividennya," tutupnya.

Kemungkinan besar RUU PPh yang sedang dibahas di DPR ini akan disahkan tahun 2008 ini dan akan mulai diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2009. Jadi kita tunggu saja hasilnya, semoga di awal tahun 2009 nanti kita sudah dapat menikmati beberapa fasilitas di bidang PPh tersebut terutama untuk menikmati tarif PTKP yang baru ini.

(c) syafrianto 14072008

Thursday, July 10, 2008

UJIAN SERTIFIKASI KONSULTAN PAJAK (USKP)

(Informasi Pendaftaran USKP Periode Mei 2010 klik di sini.
Soal dan Pembahasan USKP periode sebelum
klik di sini).

Telah dibuka pendaftaran untuk mengikuti USKP sisipan pada bulan Agustus 2008, khusus untuk Brevet A.
Pendaftaran mulai dibuka tanggal 1 Juli 2008 s.d. 31 Juli 2008 (mulai pukul 09.00 WIB s.d. 16.00 WIB).
Ujian akan diselenggarakan pada tanggal 26 Agustus 2008 s.d. 28 Agustus 2008.
Biaya Pendaftaran sebesar Rp 300.000
Biaya Ujian sebesar Rp 2.000.000

Biaya Pendaftaran disetorkan ke rekening BCA KCU Wisma Asia No. 084-025125-0, a.n. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, paling lambat 1 bulan sebelum waktu ujian.

Biaya Ujian disetorkan setelah adanya pemberitahuan bahwa peserta yang bersangkutan telah dinyatakan memenuhi persyaratan pendaftaran. Biaya ujian disetor ke rekening BCA. Cab. Tomang Raya No. 310-999998-0 a.n. IKPI-BP USKP, paling lambat 2 minggu sebelum waktu ujian.

Pada setiap Bukti Pembayaran ujian harus mencantumkan:
a. Nama Peserta Ujian
b. Nomor Telepon Peserta Ujian
c. Periode Ujian


Informasi mengenai pendaftaran serta pendaftarannya dapat menghubungi alamat-alamat sebagai berikut:

Jakarta
Gedung Graha TTH
Jl. Guru Mughni No. 106 Karet Kuningan - Jakarta Selatan
Telp 021-522 0676 dan 021-522 0680
Faks 021-521-2462 (CP: Ajeng/Ika)

Bandung
Jl. Buah Batu No. 189 Bandung - 40264
Telp 022-732 1885/7310968
Faks 022-730 7860

Medan
Komplek Glugur Point Blok B No. 12 A Medan - 20215
Telp 061-662 5747

Surabaya
Jl. Suko Manunggal Jaya VI No. 2 Surabaya
Telp 031-7312187

Yogyakarta
Jl. Bumijo No. 32 Yogyakarta
Telp 0274-547 388 (CP: Shanti)

Semarang
Jl. Abdulrahman Saleh No. 31 Semarang-50149
Telp. 024-7608789
Faks 024-7604671 (CP: Santi)


Jadwal Ujian: USKP Sisipan Agustus 2008

Hari ke-1
Pukul 08.00 – 12.00 PPh OP dan SPT PPh OP
Pukul 13.00 – 14.30 KUP, PPSP, PP
Pukul 14.45 – 15.45 Kode Etik Profesi

Hari ke-2
Pukul 08.00 – 10.30 Akuntansi Perpajakan
Pukul 10.45 – 12.15 PPh Pasal 22, 23, dan 26
Pukul 13.15 – 14.45 PBB, BPHTB, BM

Hari ke-3
Pukul 08.00 – 12.00 PPN dan SPT masa PPN
Pukul 13.00 – 16.00 PPh 21 dan SPT PPh 21


Pengumuman Hasil Ujian ini akan diumumkan pada bulan Nopember 2008.




Monday, July 7, 2008

FINAL EXAM RESULTS - PRAKTEK PERPAJAKAN SEMESTER GENAP 2007/2008

The Final Examination Results (Semester Genap 2007/2008) for Mata Kuliah Praktek Perpajakan Section A; access in here.

TO BE A TAX CONSULTANT (MENJADI KONSULTAN PAJAK)

SOAL USKP

Konsultan Pajak (Tax Consultant)

Profesi konsultan pajak adalah profesi yang dijalankan oleh profesional yang memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak Konsultan pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Syarat menjadi Konsultan Pajak

1. Warga Negara Indonesia

2. Bertempat tinggal di Indonesia

3. Memiliki serendah-rendahnya ijazah Strata Satu (S-1) atua setingkat dengan itu dari Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

4. Tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada Pemerintah/Negara atau Badan usaha Milik Negara/Daerah.

5. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

7. Memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

8. Bersedia menjadi anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia dan tunduk pada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

9. Memiliki Sertifikat Konsultan Pajak.


Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak

Hak Konsultan Pajak

1. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat A berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

2. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat B berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap, dan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia.

3. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat C berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kewajiban Konsultan Pajak

1. Konsultan Pajak wajib memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2. Konsultan Pajak wajib menyampaikan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Dalam mengurus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, setiap Konsultan Pajak wajib:

4. memiliki Izin Praktek Konsultan pajak yang masih berlaku

5. memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak.

6. Konsultan Pajak wajib mematuhi prosedur dan tata tertib kerja yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara.

7. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat wajib mengikuti penataran/pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

8. Konsultan Pajak wajib memenuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia.

9. Konsultan Pajak wajib membuat Laporan Tahunan yang berisi jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan dan melampirkan fotokopi Sertifikat Penataran/Pendidikan Penyegaran Perpajakan.

10. Laporan Tahunan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun takwin berikutnya.

11. Konsultan Pajak dapat mengajukan permohonan penundaana penyampaian laporan tahunan secara tertulis untuk paling lama 3 (tiga) bulan.

Materi Penguasaan bagi Konsultan Pajak

Brevet A : Pajak Orang Pribadi

1. Pancasila

2. PPh Orang Pribadi

3. PPh Pasal 21 dan SPT 1721

4. PPh Pasal 22/23/26

5. PPN dan SPT Masa PPN

6. KUP/PPSP/BPSP

7. BM/PBB/BPHTB

8. Akuntansi Perpajakan

9. SPT PPh Orang Pribadi (1770)

10. Kode Etik Profesi

Brevet B : Pajak Badan

1. Pancasila

2. PPh Badan

3. PPh Pasal 21 dan SPT 1721

4. PPh Pasal 22/23/26

5. PPN

6. KUP/PPSP/BPSP

7. BM/PBB/BPHTB

8. Akuntansi Perpajakan

9. SPT PPh Badan

10. SPT Masa PPN

11. Kode Etik Profesi

Brevet C : Pajak Internasional

1. PPh Badan

2. PPh Pasal 21 dan SPT 1721

3. PPh pasal 22/23/26

4. PPN

5. KUP/PPSP/BPSP

6. Perpajakan Internasional

7. Akuntansi Perpajakan

8. SPT PPh Badan

9. SPT Masa PPN

10. Kode Etik Profesi

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP)

Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak merupakan pintu gerbang bagi para praktisi pajak untuk memperoleh Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Praktisi pajak yang sudah lulus USKP berhak menyandang gelar BKP (Bersertifikat Konsultan Pajak). USKP diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan. Sedangkan kurikulum, peraturan, soal ujian, dan metode penilaian USKP diselenggarakan oleh Konsorsium Pengembangan Konsultan Pajak Indonesia. Konsorsium ini adalah suatu kerja sama antara pihak-piahk yang berkepentingan dan terkait dengan Konsultan Pajak Indonesia yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur Direktorat Jenderal Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang terkait dengan pendidikan perpajakan, dan yayasan pendidikan yang mempunyai jurusan ilmu perpajakan.

Kriteria Kelulusan

1. Penilaian hasil ujian untuk setiap mata ujian dilakukan berdasarkan skala 1 (satu) sampai dengan 100 (seratus).

2. Peserta USKP dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai paling rendah 60 (enam puluh) untuk setiap mata ujian.

3. USKP diselenggarakan dengan sistem kredit dengan batas mengulang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun untuk 1 (satu) tingkatan sertifikat.


Friday, July 4, 2008

TAX PAYMENT

The taxpayer has to pay the tax due to the state treasury via Post Office and/or a State Owned Bank or Local Government Owned Bank or any other place of payment stipulated by the Minister of Finance using tax payment slips (it’s called: Surat Setoran Pajak-SSP). (Article 10-paragraph (1) Law No. 28 Year 2007).

1. Payment of Monthly Installment Article 25 Income Tax

For Monthly Article 25 Income Tax Return, the monthly tax installment payment is due no later then 15 days from the end of the month. If the 15th is a public holiday, Saturday or Sunday, the due date is the following day (Article 9-paragraph (1) Law No. 28 Year 2007).

The amount of monthly installment which should be paid by taxpayer shall be equal to the tax due according to the annual income tax return for the preceding year, deducted by income tax under Article 21, 22, 23, and 24; then divided by 12 (twelve) or the number of months for part of the tax year. For the months before the due date of the annual income tax return (January-February), the amount of monthly Article 25 income tax shall be equal to such amount paid in the last month (December) of the preceding tax year.

For an individual taxpayer who is conducting a business or is an independent professional an has several places of business, the monthly Article 25 income tax payable in the current tax year shall be 1 % (one percent) of the monthly gross turnover from each place of business (Section 3 of Circular Letter No.: SE-14/PJ.41/2002 dated 7 August 2002).

For a new taxpayer who is conducting a business or is an independent professional, the monthly Article 25 income tax shall be equal to the income tax liability calculated using the normal tax rate on annualized net income, divided by 12 (twelve). The amount of that net income is previously deducted by the non-taxable income threshold amount (Article 2 of Minister of Finance Decree No.: 522/KMK.04/2000 dated 14 December 2000).

However, for a new taxpayer other than the above mentioned, the monthly Article 25 income tax shall be equal to the income tax liability calculated at 10% of annualized net income, divided by 12 (twelve). The amount of that net income is previously deducted by the non-taxable income threshold amount (Circular Letter Number SE-31/PJ.4/1995 dated June 21, 1995).

2. Payment of Annual Individual Tax Return Article 29 Income Tax

The tax underpayment based on the annual tax return should be paid by the 25th of the third month after the end of a tax year or part of a tax year, before the annual tax return is filed (Article 9-paragraph (2) Law No. 28 Year 2007).

3. Payment of Tax Assessment

Additional payments required as a result of a Tax Collection Letter (STP), Tax Underpayment Assessment (SKPKB), Additional Tax Underpayment Assessment (SKPKBT), or Tax Correction Notice, Decision Letter on Objection or Appeal should be paid at the latest one month from the date of issuance (Article 9-paragraph (3) Law No. 28 Year 2007).

4. Payment of Exit Tax

An individual taxpayer who travels abroad has to pay exit tax at a counter located at each point of departure from Indonesia through land, sea, and air. The tax is paid at the counter by using an Exit Tax Form or paid at the post office or a bank authorized to receive tax payments on behalf of the Director General of Taxation by using tax payment slip (SSP). (Article 25- paragraph (8) Law No. 17 Year 2000).

Thursday, July 3, 2008

INCOME TAX RETURN

Monthly and Annual Income Tax Return

After registering and obtaining the NPWP, a taxpayer has to file the following tax returns:

a. Monthly Article 25 income tax return using tax payment slips (SSP) at the latest 20 days from the end of the month. An individual who is not conducting a business or who is not an independent professional is exempted from filling the monthly returns.

b. Annual individual tax return (Form 1770; Form 1770 S; or Form 1770 SS) at the latest 3 months from the end of a tax year. The form 1770, form 1770 S and form 1770 SS can be obtained from the tax office or from Directorate General of Taxation (DGT) web page: www.pajak.go.id. (Article 3-paragraph (3) Law No. 28 Year 2007).

What the taxpayer should know before completing the tax return:

a. Every taxpayer has to complete the tax return in Bahasa Indonesia using Latin Letters, Arabic numerals, and Rupiah currency, then sign and file it at the tax office where the taxpayer is registered. (Article 3-paragraph (1) and (1) a Law No. 28 Year 2007).

b. A taxpayer has to complete and file a tax return correctly, thoroughly and clearly. The tax return has to be signed. (Article 4-paragraph (1) Law No. 28 Year 2007).

c. Where a tax return is completed and signed by a person other than the taxpayer, a power of attorney must be attached. (Article 4-paragraph (3) Law No. 28 Year 2007).

d. Completion of annual income tax return by taxpayers who have to maintain bookkeeping records must be accompanied by financial statements in the form of balance sheet and income statement as well as other information required to calculate the amount of taxable income.

(Article 4-paragraph (4) Law No. 28 Year 2007).

e. For filing of annual income tax return, a taxpayer has to attach a statement of assets and liabilities.

f. The filing of a tax return may be done by registered mail through the Post Office or by such other means as regulated by the decree of the Director General of Taxation. (Article 6-paragraph (2) Law No. 28 Year 2007).

TAX IDENTIFICATION NUMBER or NPWP - DEREGISTRATION

1. What if the taxpayer is leaving Indonesia permanently or has applied for an Exit Permit Only to the Immigration Office?

A taxpayer should state in writing that an Exit Permit Only (EPO) will be forwarded to the tax office where he is registered, so that the tax office will not issue a tax collection letter due to non filling or non payment of the monthly Article 25 income tax.

2. The following are to be attached when submitting the deregistration form (now known as registration and change of data form):

a. Exit Permit Only (EPO)

b. Statement from the employer stating that a taxpayer’s contract in Indonesia has ended (for a taxpayer who is an employee)

c. Cancellation of business permit letter (for a tax payer who is conducting business or is an independent professional)

d. Power of attorney (if his/her deregistration process is handled by another party)

e. Original copy of taxpayer identification number card

Before forwarding the EPO, the taxpayer should fulfill other tax obligation such as:

a. Pay any tax due which has not been paid.

b. File an annual individual tax return for the year of departure, by providing a close approximation of his/her global income.

c. File applications for deregistration of NPWP.

TAX IDENTIFICATION NUMBER or NPWP - REGISTRATION

Tax Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak-NPWP)

1. What is a Tax Identification Number?

The Tax Identification Number (NPWP) is a number issued to taxpayers by the tax office to identify taxpayers and to assist them in fulfilling their tax obligations. (Article 1 - paragraph (1) Law No. 28 Year 2007).

2. How to get an NPWP

Taxpayer shall be obligated to register at the tax office in the district in which the taxpayer reside (Article 2-paragraph (1) Law No. 28 Year 2007) by submitting the following documents:

a. Registration and change of data form

b. Copy of passport

c. Copy of limited stay permit card (KITAS)

d. Copy of work permit (for taxpayer who is an employee)

e. Copy of tax identification number of the employer (for taxpayer who is an employee)

f. Power of attorney (if his/her registration process is done by another party)

g. Copy of business permit (for taxpayer who is conducting business or an independent professional)

An individual taxpayer who is an entrepreneur as mentioned in the Circular Letter of Director General of Taxation No.: SE-14/PJ.41/2002 is an individual who has several places of business activities. He/she is obligated to register in his/her place of business activities as follows:

a. A taxpayer who has several places of business activities in one operational area of the tax office must register each place of business in each related tax office.

b. A taxpayer who has several places of business activities located in the districts of several tax offices must register each place of business in each related tax office.

How to registration a NPWP via internet or online registration? You can see this journal.

3. What if taxpayer does not want to register?

a. The Director General of Taxation has the authority to issue an NPWP officially. (Article 2-paragraph (4) Law No. 16 Year 2000)

b. If a taxpayer fails to register intentionally resulting in loses to the state revenue, he/she shall be sentenced to imprisonment for period not exceeding 6 years and shall be subject to a fine for an amount not exceeding four times the tax unpaid/underpaid. (Article 39-paragraph (1) Law No. 28 Year 2007)

4. What if there is a change in taxpayer’s data?

A taxpayer may inform the tax office of any change in his data (such as change of address, change of employer, etc.) by filling the registration and change of data form at the tax office where the taxpayer is registered.

Category of an Individual Taxpayer

1. Resident

A resident tax subject shall be:

- An individual residing in Indonesia or

- An individual who is present in Indonesia for more than 183 days in any 12 month period, or

- An individual who is present in Indonesia in a tax year with an intention to reside in Indonesia.

2. Non-Resident

A non-resident tax subject shall be:

An individual not residing in Indonesia or who is present in Indonesia for not more than 183 days in any 12 month period.

- who is conducting a business or carrying out activities through a fixedbased in Indonesia.

- who derives income from Indonesia other than from conducting business or carrying out activities through a fixed based in Indonesia.

A taxpayer is an individual or a body which, pursuant to the provisions in the tax law, is required to fulfill tax obligations, including tax collection or tax withholding of certain taxes. (Article 1 paragraph (1) Law No. 28 Year 2007).

Wednesday, July 2, 2008

The Mid Semester Examination Results Praktek Perpajakan Section A

The Mid Semester Examination Results (Semester Genap 2007/2008) for Mata Kuliah Praktek Perpajakan Section A; access in here.


Tuesday, July 1, 2008

PROBLEM SOLVING: Perpajakan Lanjutan Exercises - Case Andri Wijaya

You can download the problem solving of the Perpajakan Lanjutan Exercises - Case: Andri Wijaya in here

Lokasi Kursus Brevet Pajak A, B, dan C


Berikut ini beberapa lokasi Kursus Brevet Pajak yang berhasil dikumpulkan. Jika ada tempat kursus lain yang belum terdata dan Pihak Pemilik tempat Kursus Brevet tersebut bersedia untuk dicantumkan di sini, silakan email ke syafrianto@gmail.com.

Lokasi Kursus Brevet di Jakarta

Brevet Trisakti Brevet Prima Mandiri Pasang Iklan


Kursus Brevet Pajak IKPI
d.a. Gedung Graha TTH
Jalan Guru Mughni No. 106 Karet Kuningan, Jakarta Selatan
Telp 021-522-7212 dan 021-8333-7212, selengkapnya

Kursus Brevet A-B yang akan dibuka:
untuk informasi lengkapnya silakan akses situs berikut ini.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
KURSUS PAJAK BREVET AB PPSDM PRIMA MANDIRI

Tersedia pula kelas :
1. In House Training
2. Komputer Akuntansi Accurate
3. Expor Impor

Gedung Graha Sejahtera Mandiri
Jl. Jatinegara Barat no. 163
Jakarta Timur
200 m setelah Terminal Kampung Melayu,
Sebelum RSIA Hermina , Sebrang showroom Mazda
Telp : 021-2800 876
email : prima.mandiri.2008@gmail.com
website : www.prima-mandiri.net

--------------------------------------------------------------------------------------------------

TRIEBI Trisakti (d.h. LAP FE Usakti, sejak 1969)
Penyelenggara Pelatihan: PAJAK BREVET A, B dan C
Diselenggarakan baik secara Reguler maupun In House Training.
Lebih lanjut Hubungi : 021 5696 3238 atau 5663232 ext 8320 atau
klik www.triebitrisakti.org

--------------------------------------------------------------------------------------------------
TAX-IS KNOWLEDGE CENTER
Bidang Keahlian : Brevet AB
Program : Executive Sabtu atau Minggu
Lama : 10 Minggu
Waktu : 08.45 s.d. 16.15
Biaya : Harga Normal Rp. 1.800.000,-
Fasilitas : Modul, Ballpoint, Notpad, Bag, Snack, Coffe, Tea, Lunch, Fotocopy Soal, Sertifikat, Hotspot, Sertifikat, Hotspot dan konsultasi

Program : Regular :
Hari : Selasa, Kamis dan Jum'at
Waktu : 19.00 sd 21.00
Lama : 10 Minggu
Biaya : Harga Normal 1.500.000

Alamat : Jl. Ciledug Raya No. 35 Blok 2A, Kreo Tangerang
Phone : 021-7341495, 021-83655577

Website: www.tax-is.com

------------------------------------------------------------------------------------------
Kursus Brevet Pajak A, B, dan C ARTHA BHAKTI
Kampus Lama: Gedung Pusdiklat Perpajakan
Jl. Sakti No. 1 Kemanggisan
Jakarta Barat
Kampus Baru dan Sekretariat : Gedung Menara Supra Jl. Let.Jend.S.Parman Kav.76 Slipi Jakarta Barat

Jika ada yang menyebutkan tempat lain sebagai ARTHABHAKTI kami tidak bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakannya kecuali beberapa Franchise/Cabang: ARTHABHAKTINAGARA, ARTHABHAKTI UTAMA (Cikarang)

website www.arthabhakti.com kami ganti dengan www.arthabhaktinagara.com sehubungan dengan perubahan manajemen

lebih lanjut lihat di www.arthabhaktinagara.blogspot.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Kursus Brevet Pajak A, B, dan C LPM Unika Atmajaya
Jl. Jend. Sudirman 51
Jakarta - 12930
Telp. 62-021-5703306

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Pelatihan Brevet Pajak Terapan A, B dan C IKATAN AKUNTAN INDONESIA (IAI)
Graha Akuntan
Jalan Sindanglaya No. 1 Menteng
Jakarta - 10310
Telp 62-021-31904232 Ext. 777/123/124/255
Faks 62-021-7245078; 3151939; 3148110
Biaya:
- Reguler Brevet A&B:
Rp 2.350.000 (anggota IAI) dan Rp 2.650.000 (non anggota IAI)
- Eksekutif Brevet A&B sore:
Rp 2.750.000 (anggota IAI) dan Rp 3.050.000 (non anggota IAI)
- Brevet C:
Antara Rp 1.850.000 s.d. Rp 2.600.000
-------------------------------------------------------------------------------------------------
PUSAT PENGEMBANGAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA (PPAK STAN)
Alamat: Kampus STAN Gedung C102, Jl. Bintaro Utama, Bintaro Jaya Sektor V
Tangerang, Banten 15224
Kursus Brevet A & B dan Kursus Akuntansi Terapan
Kursus diselenggarakan selama kurang lebih 6 bulan (24 minggu) untuk Kursus Brevet A&B, 5 bulan (20 minggu) untuk Kursus Akuntansi Terapan, masuk hanya tiap Hari Sabtu, pukul 09.00 - 16.00 WIB. Biaya mengikuti kursus Brevet sebesar Rp2.300.000,00. dan Biaya mengikuti kursus Akuntansi Terapan sebesar Rp1.900.000,00 Syarat peserta: Lulusan SLTA.

Informasi lebih lanjut hub : Sdri. Ismail & Ayu : 7373680-81, 73882046


-------------------------------------------------------------------------------------
Kursus Brevet Pajak A, B, dan C FHP Professional Center

Kursus Brevet Singkat Hanya 1.5 Bulan ( Mulai 1 Oktober )
Kelas weekdays : Senin - Jumat Jam 18.30 - 21.15 WIB
Kelas weekend : Sabtu & Minggu Jam 09.00 - 16.30 WIB

# Super Intensif Pesiapan-Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (SIP-USKP)
1 bulan menjelang ujian USKP
FREE SIT IN bagi Alumni Sampai Lulus USKP*

Menara Karya Lt. 20&28 (samping menara KADIN /Kedubes Singapura/depan halte busway Patra Kuningan)
Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav.1-2 Jakarta

Hotline : 0856-852 1767
Tlp: (021) 579-44-372 Fax: (021) 579-44-369
www.fhp-edulaw.com atau www.fhp-edutax.blogspot.com/

--------------------------------------------------------------------
Tax Centre FISIP Universitas Indonesia
Brevet A&B
Waktu : Setiap Sabtu, pukul 08.15 - 15.15
Biaya : Rp. 2.900.000,-

Brevet C
Waktu : Setiap Sabtu, pukul 08.15 - 15.15
Biaya : Rp. 2.300.000,-

Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi :
Sekretariat Tax Centre FISIP UI
Gedung M Lantai 2, kampus FISIP UI Depok
Telp/Fax : 021-788 49147
e-mail : taxcentre@irdp.adm.fisip-ui.org
website :
http://www.ortax.org
http://www.taxcentre-fisipui.org/



====================================================================

Lokasi Kursus di Bandung


- Tax Center Univ Padjajaran
Alamat: Jl.Dipatiukur No. 35, Bandung
Telp: (022) 2503271 ext. 168
--------------------------------------------------------------

- TAC TIC TAX Training
Alamat: Jl. Wastukencana 31 Bandung
Telp: (022) 4221953. (CP : Bp. Zeni)
---------------------------------------------------------------

- BMGI (Bina Mulia Global Institute) satu Group dengan IMBM Consulting (Institusi Training & Consulting )
Alamat: Gd Graha Cihampelas Lantai 3 Jl. Cihampelas no. 41 Bandung
Telp. (022) 92250885 CP. Angga /
situs: www.bmgiinfo.blogspot.com atau www.imbmconsulting.blogspot.com



====================================================================

Lokasi Kursus di Surabaya


Widya Mandala Trade Education
KURSUS SERIFIKASI KONSULTAN PAJAK INDONESIA (BREVET PAJAK) tingkat A – B

Graha Widya MandalaJalan Dinoyo No. 48-A, Lantai 3Telepon : 62-31 5681277 – 5617101Fax. : 62-31 5682223Lamanya kursus dengan alokasi waktu sebanyak 38 kali tatap muka @ 3 jam = 114 jam, dikenakan kontribusi sebesar :
Rp. 1.200.000,- (untuk Mahasiswa WM)
Rp. 1.300.000,- (untuk Alumni WM & Mahasiswa non WM)
Rp. 1.500.000,- (untuk Umum)
Kontribusi sudah termasuk semua materi, ujian, sertifikat yang diterbitkan oleh Widya Mandala. Pembayaran bias diangsur 2 (dua) kali.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
LPPM KIM, Kursus Pajak Terpadu (Brevet A&B)Jalan Mayjen Sungkono, Darmo Park II Blok III, 19-20
Surabaya, Jawa Timur
Indonesia - 60225

Telp. 62-031-567 1713
Faks 62-031-563 1487
Waktu
3 bulan ( 80 Jam Efektif )
Pelaksanaan Kegiatan Pukul 18:30 – 21:00 WIB
Hari pelaksanaan : Senin, Rabu & Jum’at

Pendaftaran
LPPM "KIM" - Drs. J. Tanzil & Co.
Email : info@lppmkim.comThis e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it
-->
Contact person : Bpk. Arif dan Ibu Indri, Telp : (031) 5671713 - Hunting
Fax formulir pendaftaran : (031) 5631847

-------------------------------------------------------------------------------------------------
KURSUS BREVET AB POLITEKNIK UBAYAPoliteknik Ubaya
Jl. Ngagel Jaya Selatan 169, Surabaya
Telp. (031) 298 1180, 298 1182 atau (031) 5029700 ext 1180, 1182
Fax. (031) 2981181l, 298 1182
(Sdri. Atik dan Dwi Pukul 08.00 – 18.00 WIB;
Sdr. Irawan dan Katiran Pukul 16.00 – 21.00 WIB)
Biaya Kursus terbagi atas beberapa klarifikasi, yaitu:
1. Mahasiswa Ubaya sebesar Rp 1.100.000,-
2. Mahasiswa Non Ubaya sebesar Rp 1.200.00,-
3. Alumni Ubaya dan karyawan di lingkungan Ubaya sebesar Rp 1.300.000,-
4. Umum sebesar Rp 1.400.000,-
5. Kelas Eksekutif Rp 1.850.000,-
Biaya tersebut di atas sudah termasuk biaya modul / materi kursus, ujian lokal dan ulang dan sertifikat kursus yang diterbitkan Politeknik Ubaya dan IKPI Cabang Surabaya.

====================================================================

Lokasi Kursus di Semarang

Kursus Brevet A & B FE Undip
LABORATORIUM Studi Perpajakan Program D3 Fakultas Ekonomi UndipJalan Erlangga Tengah 17,
Semarang
Telepon 62-024- 8440841

=====================================================================================
LOKASI KURSUS BREVET DI SOLO

Telah hadir di Kota Solo
IAI Knowledge Center Cabang Solo
Membuka Program Pelatihan Brevet AB & Aplikasi Akuntansi Tingkat Dasar

Program Pelatihan Pajak Terapan Brevet A&B Terpadu
Kelas Reguler:
- Untuk Umum/ Non Anggota IAI : Rp 1.980.000,-
- Untuk Mahasiswa/ Anggota IAI : Rp 1.880.000,-

Kelas Eksekutif:
- Untuk Umum/ Non Anggota IAI : Rp 2.200.000,-
- Untuk Mahasiswa/ Anggota IAI : Rp 2.050.000,-

Informasi & Pendaftaran:
IAI Knowledge Center Cabang Solo
Jl R. Moewardi 21 Solo
(Toko Buku Togamas, Lt.3)
Tlp. 0271- 715603, 0271-7555665
Email : iaiglobal.solo@gmail.com , iai.solo@iaiglobal.or.id
www.iaiglobal.or.id



====================================================================


Lokasi Kursus di Bali


Pelatihan Pajak Brevet A/B
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS UDAYANA
Jl. Jend. Sudirman, Denpasar
Bali
Telp: 0361-257647


Tidak menemukan lokasi yang Anda cari? Lakukan pencarian lebih lanjut.